Dalam kegiatan perdagangan internasional, perusahaan perlu memahami berbagai ketentuan impor, perizinan usaha, dan kebijakan penggunaan produk dalam negeri. Terlebih lagi, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur harus memperhatikan hubungan antara Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kegiatan importir, dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ketiga aspek tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling berkaitan dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha.
Selain memenuhi persyaratan administrasi, perusahaan juga perlu memastikan bahwa kegiatan impornya sesuai dengan tujuan penggunaan barang. Di sisi lain, sertifikasi TKDN dapat membantu perusahaan membuktikan kontribusi komponen lokal dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan API-P, importir, dan sertifikasi TKDN sangat penting, terutama bagi perusahaan yang ingin mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah atau memperluas pasar di Indonesia.
Baca Juga : API-P untuk TKDN: Pengertian, Fungsi, Syarat, Cara Urus, Biaya
Apa Itu API-P dalam Kegiatan Impor?
API-P merupakan singkatan dari Angka Pengenal Importir Produsen. Dalam ketentuan impor, API-P berfungsi sebagai tanda pengenal bagi badan usaha yang mengimpor barang untuk kebutuhan produksinya sendiri.
Berdasarkan ketentuan impor, API-P berkaitan dengan penggunaan barang impor sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, atau bahan lain yang mendukung proses produksi. Sementara itu, Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat berlaku sebagai API sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku. Sumber: Kementerian Perdagangan.
Dengan demikian, API-P membantu perusahaan menjalankan kegiatan impor sesuai dengan bidang usaha dan tujuan penggunaannya. Namun, perusahaan tetap perlu memeriksa persyaratan tambahan untuk setiap jenis barang karena beberapa komoditas memerlukan persetujuan impor, rekomendasi teknis, atau dokumen lainnya.
Baca Juga : Apa Itu API-P untuk TKDN?
Fungsi API-P bagi Perusahaan Produsen
API-P memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan industri. Pertama, API-P mendukung perusahaan ketika mengimpor mesin, peralatan produksi, serta bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.
Kedua, API-P membantu perusahaan mengelola rantai pasok dari luar negeri. Dengan demikian, perusahaan dapat merencanakan pengadaan bahan produksi secara lebih terstruktur.
Ketiga, API-P membantu perusahaan menyesuaikan kegiatan impor dengan perizinan usaha yang dimilikinya. Meskipun demikian, perusahaan tetap harus memenuhi ketentuan kepabeanan dan pembatasan impor yang berlaku.
Perlu diperhatikan bahwa API-P bukan izin untuk mengimpor semua jenis barang tanpa batas. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memeriksa kesesuaian barang, tujuan penggunaan, dan persyaratan komoditas sebelum melakukan transaksi impor.
Baca Juga : Fungsi API-P dalam Proses TKDN
Pengertian Importir dan Perannya dalam Industri
Importir merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia. Dalam praktiknya, importir dapat menjalankan kegiatan untuk tujuan perdagangan atau untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan.
Secara umum, kegiatan impor melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemilihan pemasok, pemeriksaan dokumen, pengurusan perizinan, pengiriman barang, hingga penyelesaian kewajiban kepabeanan. Oleh karena itu, importir perlu memahami regulasi yang berkaitan dengan barang yang akan masuk ke Indonesia.
Perbedaan API-P dan API-U
Untuk memahami kedudukan API-P, perusahaan juga perlu mengetahui perbedaan antara API-P dan Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
| Aspek | API-P | API-U |
|---|---|---|
| Tujuan impor | Memenuhi kebutuhan produksi sendiri | Mengimpor barang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan |
| Penggunaan barang | Barang modal, bahan baku, bahan penolong, atau pendukung produksi | Barang untuk kegiatan perdagangan sesuai ketentuan |
| Pengguna utama | Perusahaan produsen | Perusahaan yang menjalankan kegiatan impor untuk perdagangan |
| Hal yang perlu diperhatikan | Kesesuaian barang dengan tujuan produksi dan ketentuan penggunaan | Kesesuaian barang dengan kegiatan perdagangan dan ketentuan impor |
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu memilih jenis API sesuai dengan kegiatan usahanya. Selain itu, perusahaan tidak boleh menganggap API-P sebagai pengganti seluruh perizinan impor karena setiap komoditas dapat memiliki persyaratan tersendiri.
Baca Juga : Syarat Mengurus API-P untuk TKDN
Apa Itu Sertifikasi TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. Istilah ini mengacu pada besaran komponen dalam negeri yang terdapat dalam suatu barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa berdasarkan ketentuan penghitungan yang berlaku.
Sertifikasi TKDN berperan sebagai bukti hasil penghitungan dan verifikasi nilai TKDN sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kementerian Perindustrian mengatur ketentuan dan tata cara sertifikasi TKDN melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 11 Desember 2025. Peraturan tersebut mencakup penghitungan nilai TKDN, verifikasi, penerbitan sertifikat, serta pengawasan. Sumber: JDIH BPK.
Dengan adanya sertifikasi TKDN, perusahaan dapat menunjukkan nilai komponen dalam negeri berdasarkan hasil penilaian yang berlaku. Selain itu, sertifikasi ini dapat mendukung pemenuhan persyaratan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Tujuan Sertifikasi TKDN bagi Perusahaan
Sertifikasi TKDN memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan yang ingin memperkuat daya saing produknya.
Pertama, sertifikasi TKDN membantu perusahaan menunjukkan kontribusi penggunaan bahan, komponen, dan sumber daya dalam negeri sesuai metode penghitungan yang berlaku.
Kedua, sertifikasi ini dapat mendukung perusahaan dalam memenuhi persyaratan pengadaan tertentu. Sebagai contoh, beberapa proses pengadaan barang pemerintah menerapkan ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan persyaratan TKDN sesuai aturan yang berlaku.
Ketiga, sertifikasi TKDN mendorong perusahaan untuk mengevaluasi rantai pasoknya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang penggunaan bahan lokal, pengembangan pemasok domestik, serta peningkatan kapasitas produksi di Indonesia.
Namun, perusahaan perlu memahami bahwa manfaat sertifikasi TKDN bergantung pada jenis produk, ketentuan sektor, dan tujuan penggunaannya. Tidak semua produk impor wajib memiliki sertifikat TKDN.
Baca Juga : Cara Mengurus API-P untuk TKDN
Hubungan API-P, Importir, dan Sertifikasi TKDN
API-P, importir, dan sertifikasi TKDN berkaitan dengan kegiatan usaha dari sisi yang berbeda. API-P berhubungan dengan identitas dan tujuan impor, importir menjalankan proses pemasukan barang dari luar negeri, sedangkan TKDN mengukur kontribusi komponen dalam negeri pada barang atau jasa berdasarkan metode yang berlaku.
Dengan kata lain, ketiganya tidak memiliki fungsi yang sama. Akan tetapi, perusahaan industri dapat berhadapan dengan ketiga aspek tersebut ketika mengimpor bahan baku, menjalankan proses produksi, dan memasarkan produk di Indonesia.
1. API-P Mendukung Kebutuhan Impor Produksi
Pertama, perusahaan menggunakan API-P sesuai dengan tujuan impor untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur mengimpor mesin khusus atau bahan baku yang belum tersedia dalam jumlah maupun spesifikasi yang sesuai di pasar domestik.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa jenis barang dan tujuan penggunaannya sesuai dengan perizinan serta ketentuan impor yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan dapat menggunakan barang tersebut dalam proses produksi sesuai peruntukannya.
2. Importir Mengelola Pengadaan Barang dari Luar Negeri
Setelah memastikan perizinan, importir mengatur proses pengadaan barang dari pemasok luar negeri. Proses ini mencakup pemilihan pemasok, pemeriksaan dokumen, pengaturan pengiriman, serta penyelesaian kewajiban kepabeanan.
Selain itu, importir perlu memastikan bahwa barang yang masuk memenuhi ketentuan teknis dan pembatasan impor apabila regulasi mensyaratkannya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko kendala administrasi dan keterlambatan pengiriman.
3. TKDN Menilai Kontribusi Komponen Dalam Negeri
Berbeda dengan API-P, sertifikasi TKDN berfokus pada nilai komponen dalam negeri dalam barang atau jasa. Karena itu, perusahaan yang menggunakan bahan baku impor tetap perlu menilai struktur biaya, komponen lokal, dan unsur lain sesuai metode penghitungan TKDN yang berlaku.
Sebagai contoh, perusahaan dapat mengimpor sebagian bahan baku, kemudian mengolahnya di Indonesia dengan tenaga kerja, proses produksi, dan komponen lokal lainnya. Dalam situasi tersebut, perusahaan perlu mengikuti metode penghitungan resmi untuk mengetahui nilai TKDN produknya.
Meskipun demikian, penggunaan bahan impor tidak secara otomatis membuat produk kehilangan seluruh nilai TKDN. Hasil penghitungan bergantung pada karakteristik produk, struktur biaya, serta ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Dokumen yang Dibutuhkan untuk API-P TKDN
4. Ketiganya Mendukung Kepatuhan dan Daya Saing Usaha
Ketika perusahaan mengelola API-P, proses impor, dan TKDN secara tepat, perusahaan dapat membangun tata kelola usaha yang lebih tertib. Selain itu, perusahaan dapat menyusun perencanaan pengadaan dan produksi dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan lokal serta kebutuhan bahan impor.
Namun, perusahaan harus membedakan persyaratan impor dari persyaratan TKDN. Kepemilikan API-P tidak otomatis memberikan sertifikat TKDN. Sebaliknya, sertifikat TKDN juga tidak menggantikan NIB, API, persetujuan impor, atau dokumen kepabeanan yang diperlukan.
Apakah Perusahaan Pemilik API-P Wajib Memiliki Sertifikat TKDN?
Pertanyaan ini sering muncul pada perusahaan manufaktur dan importir produsen. Pada dasarnya, kepemilikan API-P tidak otomatis menimbulkan kewajiban untuk memiliki sertifikat TKDN bagi seluruh barang yang diimpor.
API-P berkaitan dengan tujuan impor, sedangkan sertifikasi TKDN berkaitan dengan penghitungan komponen dalam negeri. Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa kewajiban TKDN berdasarkan jenis produk, sektor industri, ketentuan pengadaan, dan regulasi yang relevan.
Sebagai contoh, perusahaan yang mengimpor bahan baku untuk kebutuhan pabrik belum tentu memerlukan sertifikat TKDN untuk bahan baku tersebut. Namun, apabila perusahaan menghasilkan produk untuk mengikuti pengadaan yang mensyaratkan TKDN, perusahaan perlu memeriksa ketentuan sertifikasi yang berlaku bagi produk akhirnya.
Selain itu, beberapa sektor memiliki aturan khusus mengenai penggunaan produk dalam negeri. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan status API-P ketika menilai kewajiban TKDN.
Baca Juga : Berapa Lama Proses Pengurusan API-P untuk TKDN?
Cara Perusahaan Mengelola API-P dan Sertifikasi TKDN
Agar kegiatan usaha berjalan lebih tertib, perusahaan dapat menerapkan beberapa langkah berikut.
1. Memeriksa Legalitas dan Data Perusahaan
Pertama, perusahaan perlu memeriksa NIB, kesesuaian bidang usaha, dan status API yang tercantum dalam sistem perizinan. Selanjutnya, perusahaan perlu memastikan bahwa data perusahaan sesuai dengan kegiatan impor yang direncanakan.
Apabila perusahaan berencana mengubah kegiatan usaha atau jenis API, perusahaan perlu memeriksa konsekuensi perubahan tersebut terhadap perizinan lainnya.
2. Mengidentifikasi Jenis Barang yang Akan Diimpor
Berikutnya, perusahaan perlu mengidentifikasi jenis barang, kode HS, negara asal, tujuan penggunaan, serta persyaratan teknis yang berlaku. Langkah ini penting karena ketentuan impor dapat berbeda antara satu komoditas dan komoditas lainnya.
Selain itu, perusahaan perlu memeriksa apakah barang memerlukan persetujuan impor, laporan surveyor, rekomendasi teknis, atau dokumen pendukung lainnya.
3. Menyusun Data Produksi dan Struktur Biaya
Jika perusahaan ingin mengajukan sertifikasi TKDN untuk produknya, perusahaan perlu menyiapkan data yang mendukung proses penghitungan. Data tersebut dapat mencakup bahan baku, komponen lokal dan impor, proses produksi, tenaga kerja, serta struktur biaya sesuai kategori produk.
Dengan demikian, perusahaan dapat mempermudah proses pemeriksaan dan verifikasi. Namun, perusahaan tetap perlu mengikuti metode dan dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.
Baca Juga : Biaya Pengurusan API-P untuk TKDN
4. Memeriksa Persyaratan Sertifikasi TKDN
Selanjutnya, perusahaan perlu memeriksa apakah produknya memerlukan sertifikasi TKDN dan menentukan jalur pengajuan yang sesuai. Perusahaan dapat merujuk pada ketentuan Kementerian Perindustrian, termasuk Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025.
Di samping itu, perusahaan perlu memastikan kesesuaian data teknis dan dokumen pendukung sebelum mengajukan permohonan. Langkah ini membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian data selama proses verifikasi.
5. Mengevaluasi Rantai Pasok Secara Berkala
Terakhir, perusahaan sebaiknya mengevaluasi sumber bahan baku, pemasok, dan struktur biaya secara berkala. Apabila perusahaan menemukan bahan lokal dengan kualitas dan kapasitas yang sesuai, perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaannya dalam proses produksi.
Dengan cara tersebut, perusahaan dapat menjaga kelancaran pasokan sekaligus mengidentifikasi peluang peningkatan nilai TKDN. Meskipun demikian, setiap perubahan pemasok tetap harus mempertimbangkan mutu, harga, kapasitas produksi, dan ketentuan teknis yang relevan.
Contoh Hubungan API-P dan TKDN dalam Perusahaan Manufaktur
Untuk memperjelas hubungan ketiga aspek tersebut, perhatikan contoh berikut.
Sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia memproduksi peralatan industri. Perusahaan tersebut mengimpor mesin dan beberapa bahan baku dari luar negeri untuk menunjang proses produksinya.
Pertama, perusahaan menggunakan API-P sesuai dengan tujuan impor dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan menyelesaikan prosedur impor serta menggunakan mesin dan bahan baku tersebut dalam kegiatan produksi.
Di sisi lain, perusahaan juga menggunakan tenaga kerja lokal dan beberapa komponen dari pemasok dalam negeri. Ketika perusahaan ingin mengikuti pengadaan yang mensyaratkan TKDN, perusahaan menyiapkan data produksi dan biaya untuk mengikuti proses penghitungan serta verifikasi sesuai ketentuan.
Baca Juga : Perbedaan API-P dan API-U dalam Kaitannya dengan TKDN
Dalam contoh tersebut, API-P mendukung kegiatan impor, importir menjalankan pengadaan barang dari luar negeri, sedangkan sertifikasi TKDN menilai kontribusi komponen dalam negeri pada produk yang memenuhi kriteria penilaian.
Namun, contoh ini tidak berarti setiap perusahaan dengan API-P wajib mengajukan sertifikat TKDN. Kewajiban tersebut tetap bergantung pada jenis produk, sektor, dan ketentuan yang berlaku.
Kesalahan yang Perlu Dihindari Perusahaan
Dalam mengelola impor dan sertifikasi TKDN, perusahaan perlu menghindari beberapa kesalahan berikut.
Pertama, menganggap API-P sebagai izin impor tanpa batas. Padahal, perusahaan tetap perlu memenuhi persyaratan komoditas dan perizinan tambahan apabila aturan mewajibkannya.
Kedua, menganggap API-P otomatis menghasilkan sertifikat TKDN. Kedua hal tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga perusahaan perlu mengurus masing-masing persyaratan sesuai kebutuhan.
Ketiga, menganggap seluruh barang impor wajib memiliki sertifikat TKDN. Pada kenyataannya, kewajiban sertifikasi bergantung pada ketentuan yang berlaku untuk produk dan kegiatan tertentu.
Keempat, mengabaikan dokumentasi bahan baku dan biaya produksi. Padahal, data tersebut dapat membantu perusahaan menyiapkan penghitungan TKDN apabila perusahaan membutuhkan sertifikasi.
Kelima, tidak mengikuti perubahan regulasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa sumber resmi secara berkala agar tetap memahami ketentuan terbaru mengenai impor dan TKDN.
Hubungan API-P, importir, dan sertifikasi TKDN terletak pada peran masing-masing dalam kegiatan usaha. API-P mendukung kegiatan impor untuk kebutuhan produksi, importir menjalankan proses pengadaan barang dari luar negeri, sedangkan sertifikasi TKDN menilai kontribusi komponen dalam negeri sesuai metode dan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Masalah Umum dalam Pengurusan API-P untuk TKDN
Dengan memahami perbedaan tersebut, perusahaan dapat mengelola perizinan impor dan kebutuhan sertifikasi secara lebih terarah. Selain itu, perusahaan dapat menyusun strategi pengadaan yang mempertimbangkan kebutuhan bahan impor, potensi pemasok lokal, dan persyaratan pengadaan barang atau jasa. Pada akhirnya, perusahaan perlu memeriksa ketentuan yang berlaku untuk setiap komoditas dan produk. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kepatuhan administrasi sekaligus meningkatkan daya saing industri di Indonesia.
Konsultasi Perizinan Impor Sekarang!
