Perusahaan yang bergerak di bidang industri perlu memahami ketentuan impor agar kegiatan produksi berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah API-P atau Angka Pengenal Importir Produsen. Cara Mengurus API-P untuk TKDN Selain itu, perusahaan juga perlu memahami TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri, terutama ketika mengikuti pengadaan barang dan jasa yang mensyaratkan penggunaan produk dalam negeri.
Pada dasarnya, API-P berkaitan dengan kegiatan impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal untuk mendukung proses produksi. Sementara itu, TKDN berkaitan dengan besarnya komponen dalam negeri yang terdapat pada suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, perusahaan perlu membedakan kedua aspek tersebut agar tidak keliru ketika mengurus perizinan maupun memenuhi persyaratan pengadaan.
Melalui artikel ini, Anda akan memahami cara mengurus API-P untuk mendukung kebutuhan industri, persyaratan administrasi, tahapan pengajuan, serta hubungannya dengan TKDN. Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat menjalankan kegiatan impor secara lebih terarah dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : API-P untuk TKDN: Pengertian, Fungsi, Syarat, Cara Urus, Biaya
Apa Itu API-P dan TKDN?
Pengertian API-P
API-P merupakan singkatan dari Angka Pengenal Importir Produsen. Dalam ketentuan impor Indonesia, istilah ini merujuk pada identitas importir yang melakukan impor barang untuk di gunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan kebutuhan pendukung proses produksi.
Saat ini, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, NIB dapat berlaku sebagai API-U atau API-P sesuai dengan tujuan kegiatan impor dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya memahami istilah API-P. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa data NIB dan perizinan berusaha telah sesuai dengan kegiatan industri serta barang yang akan di impor.
Pengertian TKDN
TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. Istilah ini menggambarkan besarnya komponen produksi dalam negeri yang terdapat pada barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa sesuai dengan metode penghitungan yang berlaku.
Dalam praktiknya, TKDN dapat menjadi salah satu persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun kegiatan usaha tertentu. Karena itu, perusahaan perlu menyiapkan dokumen dan bukti pendukung yang sesuai untuk membuktikan pemenuhan persyaratan tersebut.
Namun, perlu di pahami bahwa API-P tidak sama dengan sertifikat TKDN. API-P berkaitan dengan legalitas kegiatan impor, sedangkan pemenuhan TKDN mengikuti ketentuan penghitungan dan verifikasi komponen dalam negeri.
Baca Juga : Apa Itu API-P untuk TKDN?
Hubungan API-P dengan TKDN
API-P dan TKDN dapat saling berkaitan dalam kegiatan operasional perusahaan industri. Meskipun demikian, keduanya mempunyai fungsi dan persyaratan yang berbeda.
Sebagai contoh, perusahaan manufaktur dapat mengimpor mesin produksi atau bahan baku dari luar negeri untuk mendukung kegiatan pabrik. Dalam situasi tersebut, perusahaan perlu memastikan kesesuaian perizinan impornya, termasuk status NIB yang berlaku sebagai API-P jika sesuai dengan kegiatan usaha.
Selanjutnya, apabila perusahaan ingin menawarkan produknya dalam pengadaan yang mensyaratkan TKDN, perusahaan perlu memenuhi persyaratan TKDN melalui mekanisme yang berlaku. Perusahaan tidak otomatis memperoleh nilai atau sertifikat TKDN hanya karena memiliki API-P.
Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya menyiapkan dua aspek secara terpisah, yaitu legalitas impor dan pemenuhan ketentuan TKDN. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi ketika menjalankan produksi maupun mengikuti tender.
Syarat Mengurus API-P untuk Kebutuhan Industri
Sebelum mengajukan atau menyesuaikan perizinan impor, perusahaan perlu memeriksa kelengkapan data usahanya. Persyaratan dapat berbeda berdasarkan bidang industri, jenis barang, dan ketentuan impor yang berlaku.
Secara umum, berikut dokumen dan informasi yang perlu di siapkan untuk pemeriksaan awal.
1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Pertama, perusahaan perlu memiliki NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB menjadi identitas pelaku usaha dan dapat berlaku sebagai API sesuai dengan jenis kegiatan impor yang di pilih dan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, pastikan data perusahaan pada NIB sesuai dengan identitas badan usaha, alamat, serta kegiatan usaha yang di jalankan.
Baca Juga : Fungsi API-P dalam Proses TKDN
2. Data Legalitas Perusahaan
Berikutnya, siapkan dokumen legalitas perusahaan yang relevan, seperti akta pendirian dan perubahan, pengesahan badan hukum apabila di persyaratkan, serta identitas penanggung jawab perusahaan.
Kelengkapan tersebut membantu perusahaan memastikan bahwa informasi pada sistem perizinan sesuai dengan dokumen pendukung.
3. Data Kegiatan Usaha dan Bidang Industri
Perusahaan perlu memeriksa kesesuaian bidang usaha, KBLI, dan kegiatan operasionalnya. Hal ini penting karena jenis kegiatan usaha dapat memengaruhi perizinan yang di perlukan.
Selain itu, perusahaan sebaiknya menyiapkan informasi mengenai lokasi produksi, jenis barang yang dihasilkan, dan tujuan penggunaan barang impor.
4. Rincian Barang yang Akan Di impor
Selanjutnya, siapkan daftar barang yang di butuhkan untuk proses produksi. Informasi tersebut dapat mencakup nama barang, fungsi, spesifikasi teknis, kode HS, jumlah, negara asal, serta tujuan penggunaannya.
Data ini membantu perusahaan memeriksa apakah barang tersebut dapat di impor dengan status API-P dan apakah terdapat persyaratan tambahan.
5. Dokumen Perizinan Impor Tambahan
Tidak semua barang mengikuti ketentuan impor yang sama. Cara Mengurus API-P untuk TKDN Oleh sebab itu, perusahaan perlu memeriksa apakah barang yang akan diimpor memerlukan Persetujuan Impor (PI), laporan surveyor, rekomendasi teknis, sertifikasi, atau dokumen lainnya.
Persyaratan tersebut bergantung pada klasifikasi barang dan peraturan sektoral yang berlaku.
Baca Juga : Syarat Mengurus API-P untuk TKDN
6. Dokumen Pendukung TKDN
Apabila perusahaan juga ingin memenuhi persyaratan TKDN, siapkan dokumen yang berkaitan dengan proses produksi dalam negeri. Dokumen tersebut dapat mencakup data bahan baku, asal komponen, biaya produksi, tenaga kerja, proses manufaktur, dan informasi lain sesuai metode penghitungan yang berlaku.
Namun, daftar tersebut bukan persyaratan universal untuk API-P. Perusahaan perlu menyesuaikannya dengan mekanisme pengajuan atau verifikasi TKDN yang relevan.
Cara Mengurus API-P untuk TKDN
Setelah menyiapkan dokumen awal, perusahaan dapat melanjutkan pemeriksaan perizinan secara bertahap. Berikut langkah-langkah yang dapat dijadikan panduan.
1. Periksa Status NIB melalui OSS
Pertama, perusahaan perlu memeriksa NIB dan data perizinan berusaha melalui sistem OSS. Pastikan identitas perusahaan, bidang usaha, dan informasi kegiatan usaha sudah benar.
Apabila perusahaan belum mempunyai NIB, lakukan pendaftaran sesuai prosedur yang tersedia. Sementara itu, jika perusahaan sudah mempunyai NIB, periksa status dan kesesuaiannya dengan kegiatan impor yang akan dijalankan.
Dengan pemeriksaan awal ini, perusahaan dapat mengetahui apakah perlu melakukan pembaruan data atau penyesuaian perizinan.
2. Pastikan NIB Sesuai dengan Kebutuhan API-P
Selanjutnya, perusahaan perlu memastikan bahwa NIB berlaku sebagai API-P jika tujuan impor memang untuk kebutuhan sendiri, seperti barang modal, bahan baku, atau bahan penolong produksi.
Jangan langsung mengajukan perubahan status tanpa memeriksa ketentuan yang berlaku. Peraturan dapat membatasi perubahan dari API-U menjadi API-P, terutama jika perusahaan masih memiliki persetujuan impor atau laporan surveyor yang aktif.
Oleh karena itu, periksa status perizinan yang sudah dimiliki sebelum melakukan perubahan pada sistem.
Baca Juga : Dokumen yang Dibutuhkan untuk API-P TKDN
3. Periksa Klasifikasi Barang dan Ketentuan Impor
Berikutnya, identifikasi kode HS untuk setiap barang yang akan diimpor. Kode tersebut membantu perusahaan menentukan apakah barang termasuk kategori bebas impor, dibatasi impor, atau memerlukan persetujuan tertentu.
Selain itu, periksa kesesuaian antara spesifikasi barang, tujuan penggunaan, dan kegiatan usaha perusahaan. Langkah ini penting karena kepemilikan NIB yang berlaku sebagai API-P tidak otomatis menghapus persyaratan impor lainnya.
Jika barang memerlukan izin tambahan, perusahaan perlu memenuhi persyaratan tersebut sebelum merealisasikan impor.
4. Ajukan Perizinan Tambahan Jika Diperlukan
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya persyaratan tambahan, perusahaan perlu mengajukan izin sesuai mekanisme yang berlaku. Jenis dokumen dan instansi yang menangani pengajuan bergantung pada komoditas serta peraturan sektoral.
Sebagai contoh, barang tertentu dapat memerlukan Persetujuan Impor atau dokumen teknis lainnya. Karena itu, perusahaan sebaiknya memastikan persyaratan berdasarkan kode HS dan ketentuan terbaru, bukan hanya berdasarkan pengalaman mengimpor barang sejenis.
5. Siapkan Dokumen TKDN Secara Terpisah
Setelah memastikan aspek impor, perusahaan dapat menyiapkan kebutuhan pemenuhan TKDN apabila produknya memerlukan penghitungan atau verifikasi.
Pada tahap ini, perusahaan perlu mengumpulkan data komponen dalam negeri, proses produksi, biaya yang relevan, dan bukti pendukung sesuai metode yang digunakan. Pastikan data tersebut konsisten dengan kondisi produksi sebenarnya.
Selanjutnya, ikuti mekanisme pengajuan dan verifikasi TKDN melalui instansi atau lembaga yang berwenang sesuai jenis produk dan ketentuan yang berlaku.
6. Periksa Hasil Pengajuan dan Simpan Dokumen
Terakhir, periksa hasil pengajuan melalui sistem atau kanal resmi yang menangani perizinan tersebut. Pastikan perusahaan menyimpan NIB, dokumen persetujuan impor jika diperlukan, serta dokumen TKDN yang relevan.
Dengan pengarsipan yang baik, perusahaan akan lebih mudah melakukan pemeriksaan dokumen, memperbarui perizinan, dan menyiapkan persyaratan untuk kegiatan produksi maupun pengadaan.
Baca Juga : Berapa Lama Proses Pengurusan API-P untuk TKDN?
Berapa Lama Proses Pengurusan API-P?
Lama pengurusan API-P tidak selalu sama untuk setiap perusahaan. Waktu penyelesaian bergantung pada kesiapan dokumen, kesesuaian data perusahaan, kebutuhan perubahan perizinan, serta kemungkinan adanya persyaratan tambahan untuk barang yang akan diimpor.
Jika perusahaan sudah memiliki NIB dan hanya perlu memeriksa atau memperbaiki data tertentu, prosesnya dapat berbeda dari pengajuan yang membutuhkan penyesuaian perizinan atau pemenuhan persyaratan sektoral.
Sementara itu, proses TKDN memiliki tahapan tersendiri. Pengumpulan data, penghitungan, pemeriksaan, dan verifikasi dapat memengaruhi waktu penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menggunakan satu perkiraan waktu untuk semua kebutuhan. Periksa estimasi terbaru melalui sistem OSS dan instansi yang menangani perizinan atau verifikasi TKDN.
Baca Juga : Biaya Pengurusan API-P untuk TKDN
Berapa Biaya Mengurus API-P dan TKDN?
Biaya pengurusan bergantung pada jenis layanan yang diperlukan. Perusahaan perlu membedakan biaya administrasi perizinan pemerintah, biaya pemenuhan dokumen teknis, dan biaya jasa pendampingan apabila menggunakan pihak ketiga.
Pengurusan NIB melalui OSS mengikuti ketentuan layanan pemerintah yang berlaku. Namun, kebutuhan tambahan seperti pengujian, pemeriksaan teknis, verifikasi, atau jasa konsultasi dapat menimbulkan biaya tersendiri.
Demikian pula, biaya terkait TKDN bergantung pada jenis produk, kebutuhan penghitungan, mekanisme verifikasi, dan ketentuan layanan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya meminta rincian biaya sebelum menyetujui layanan pendampingan.
Hindari menggunakan angka biaya yang tidak memiliki dasar resmi. Sebaliknya, mintalah penawaran tertulis yang menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, dokumen yang diperlukan, dan layanan yang termasuk di dalamnya.
Kesalahan yang Perlu Dihindari saat Mengurus API-P
Dalam proses pengurusan perizinan, beberapa kesalahan administrasi dapat menghambat kegiatan impor. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan hal-hal berikut.
1. Menganggap API-P Sama dengan Sertifikat TKDN
API-P dan TKDN memiliki fungsi berbeda. API-P berkaitan dengan status perizinan importir, sedangkan TKDN berkaitan dengan komponen dalam negeri suatu produk atau jasa.
Dengan memahami perbedaan ini, perusahaan dapat mengurus setiap dokumen melalui prosedur yang tepat.
Baca Juga : Perbedaan API-P dan API-U dalam Kaitannya dengan TKDN
2. Menggunakan Data Perusahaan yang Tidak Sesuai
Perbedaan informasi pada NIB, dokumen legalitas, dan data operasional dapat menimbulkan kendala saat pemeriksaan. Oleh sebab itu, periksa seluruh informasi sebelum mengajukan perubahan atau permohonan.
3. Tidak Memeriksa Kode HS Barang
Kesalahan klasifikasi barang dapat menyebabkan perusahaan keliru menentukan persyaratan impor. Karena itu, pastikan kode HS sesuai dengan spesifikasi barang dan periksa ketentuan yang berlaku untuk klasifikasi tersebut.
4. Menganggap API-P Membebaskan Semua Persyaratan Impor
Kepemilikan NIB yang berlaku sebagai API-P tidak berarti perusahaan dapat mengimpor semua jenis barang tanpa izin tambahan. Beberapa komoditas tetap memerlukan persetujuan, rekomendasi, atau dokumen teknis.
5. Tidak Menyiapkan Bukti Pendukung TKDN
Jika perusahaan membutuhkan dokumen TKDN untuk pengadaan atau keperluan bisnis, perusahaan harus menyiapkan data yang dapat mendukung proses penghitungan dan verifikasi. Oleh karena itu, simpan catatan bahan baku, proses produksi, dan informasi relevan lainnya secara teratur.
Baca Juga : Hubungan API-P, Importir, dan Sertifikasi TKDN
Tips agar Pengurusan API-P dan TKDN Lebih Lancar
Agar proses administrasi berjalan lebih terarah, perusahaan dapat menerapkan beberapa langkah berikut.
- Periksa ketentuan terbaru. Pastikan perusahaan menggunakan peraturan yang masih berlaku untuk kegiatan impor dan pemenuhan TKDN.
- Kelompokkan dokumen berdasarkan kebutuhan. Pisahkan dokumen legalitas perusahaan, perizinan impor, dan dokumen pendukung TKDN agar pemeriksaan lebih mudah.
- Pastikan kode HS akurat. Cocokkan klasifikasi barang dengan spesifikasi teknis sebelum menentukan izin yang diperlukan.
- Perbarui data perusahaan. Sesuaikan informasi NIB dan dokumen legalitas apabila terdapat perubahan yang relevan.
- Gunakan kanal resmi. Lakukan pengajuan dan pemeriksaan status melalui sistem atau instansi yang berwenang.
- Mintalah bantuan profesional jika diperlukan. Pendampingan dapat membantu perusahaan meninjau kelengkapan dokumen dan mengidentifikasi persyaratan tambahan, tetapi keputusan perizinan tetap mengikuti kewenangan instansi terkait.
Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi dan mempersiapkan kebutuhan impor maupun TKDN secara lebih sistematis.
Cara mengurus API-P untuk kebutuhan industri dimulai dengan memeriksa NIB melalui OSS, memastikan kesesuaian status importir, memeriksa klasifikasi barang, dan memenuhi persyaratan impor tambahan apabila diperlukan. Setelah itu, perusahaan dapat menyiapkan dokumen TKDN secara terpisah jika produk atau kegiatan usahanya membutuhkan pemenuhan komponen dalam negeri.
Baca Juga : Masalah Umum dalam Pengurusan API-P untuk TKDN
Hal terpenting yang perlu diingat adalah API-P tidak sama dengan sertifikat TKDN. Keduanya mempunyai fungsi berbeda, sehingga perusahaan perlu mengikuti prosedur masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, lakukan pemeriksaan dokumen sejak awal dan gunakan informasi dari sumber resmi. Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat mendukung kelancaran kegiatan produksi, menjaga kepatuhan terhadap peraturan impor, dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan TKDN.
Konsultasi Perizinan Impor Sekarang!
