Biaya pengurusan API-P untuk TKDN menjadi salah satu hal penting yang perlu dipahami perusahaan sebelum menjalankan kegiatan impor bahan baku, barang modal, maupun kebutuhan produksi. Terlebih lagi, perusahaan yang ingin mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali perlu memperhatikan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekaligus memastikan legalitas kegiatan impornya.
Namun, API-P dan TKDN memiliki fungsi yang berbeda. API-P berkaitan dengan identitas dan perizinan importir produsen, sedangkan TKDN menunjukkan persentase komponen dalam negeri pada suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, perusahaan perlu menghitung biaya pengurusan keduanya secara terpisah agar anggaran lebih akurat.
Selain itu, perusahaan juga perlu memahami persyaratan administrasi, prosedur pengajuan, dan kemungkinan biaya jasa konsultan. Dengan persiapan yang tepat, proses pengurusan dokumen dapat berjalan lebih terencana dan membantu perusahaan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : API-P untuk TKDN: Pengertian, Fungsi, Syarat, Cara Urus, Biaya
Apa Itu API-P dan TKDN?
Sebelum membahas biaya pengurusan, perusahaan perlu memahami pengertian API-P dan TKDN terlebih dahulu. Keduanya berkaitan dengan aktivitas industri, tetapi memiliki tujuan yang berbeda.
Pengertian API-P
API-P merupakan singkatan dari Angka Pengenal Importir Produsen. Dalam ketentuan impor yang berlaku, NIB dapat berfungsi sebagai API-P bagi badan usaha yang mengimpor barang untuk kebutuhan sendiri, seperti barang modal, bahan baku, bahan penolong, atau kebutuhan pendukung proses produksi.
Dengan demikian, perusahaan manufaktur dapat menggunakan fasilitas perizinan impor tersebut sesuai dengan kegiatan usaha dan ketentuan komoditasnya. Akan tetapi, perusahaan tetap harus mematuhi pembatasan impor serta persyaratan tambahan apabila barang tertentu memerlukannya.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 menjadi salah satu rujukan penting untuk memahami ketentuan umum di bidang impor.
Pengertian TKDN
TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan besaran kandungan komponen dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam praktiknya, TKDN membantu perusahaan menunjukkan kontribusi komponen lokal dalam proses produksi. Selain itu, nilai TKDN dapat menjadi salah satu persyaratan dalam pengadaan pemerintah atau program tertentu yang mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Oleh sebab itu, perusahaan yang ingin mengikuti tender atau memenuhi persyaratan produk tertentu perlu memeriksa ketentuan TKDN yang sesuai dengan jenis produk dan kebutuhan pengadaannya.
Baca Juga : Apa Itu API-P untuk TKDN?
Berapa Biaya Pengurusan API-P untuk TKDN?
Biaya pengurusan API-P untuk TKDN tidak memiliki satu nominal yang berlaku untuk seluruh perusahaan. Sebab, pengurusan API-P dan sertifikasi TKDN merupakan dua kebutuhan administratif yang berbeda.
Pada dasarnya, perusahaan perlu memisahkan anggaran perizinan impor, sertifikasi TKDN, dan jasa pendampingan apabila perusahaan menggunakan konsultan.
Berikut komponen biaya yang perlu perusahaan perhitungkan.
1. Biaya Pengurusan API-P
Perusahaan perlu memeriksa status NIB dan perizinan impor melalui sistem OSS. Apabila NIB sudah sesuai dengan kegiatan usaha dan ketentuan API-P, perusahaan tidak selalu perlu mengajukan dokumen terpisah dengan nama API-P.
Untuk pengurusan mandiri, perusahaan sebaiknya memeriksa terlebih dahulu apakah layanan yang dibutuhkan mengenakan biaya resmi. Jangan langsung menganggap seluruh pengurusan API-P berbayar karena biaya dapat bergantung pada jenis layanan dan persyaratan tambahan yang berlaku.
2. Biaya Sertifikasi TKDN
Berbeda dengan API-P, proses sertifikasi TKDN dapat melibatkan pemeriksaan administrasi, evaluasi teknis, serta penerbitan sertifikat sesuai skema yang digunakan.
Sebagai gambaran, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan Kementerian Perindustrian memublikasikan komponen tarif layanan TKDN tertentu, termasuk tinjauan administratif, tinjauan teknis, dan penerbitan sertifikat.
Namun, tarif tersebut tidak otomatis berlaku untuk seluruh jenis produk atau seluruh lembaga penilai. Oleh karena itu, perusahaan perlu meminta rincian tarif yang sesuai dengan kategori produk dan skema sertifikasi yang akan digunakan.
3. Biaya Jasa Konsultan atau Pendampingan
Selain biaya layanan resmi, perusahaan dapat menganggarkan biaya jasa konsultan apabila membutuhkan bantuan untuk menyiapkan dokumen, memeriksa kelengkapan administrasi, atau mendampingi proses sertifikasi.
Besarnya biaya jasa tersebut bergantung pada ruang lingkup pekerjaan, jumlah produk, kompleksitas dokumen, serta kebutuhan pendampingan perusahaan.
Sebagai contoh, perusahaan yang hanya memerlukan pemeriksaan dokumen tentu memiliki kebutuhan berbeda dari perusahaan yang membutuhkan pendampingan sejak persiapan berkas hingga proses evaluasi teknis.
Karena itu, mintalah penawaran tertulis sebelum menyetujui layanan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui komponen biaya yang termasuk dalam paket jasa dan menghindari pengeluaran yang tidak terencana.
Baca Juga : Fungsi API-P dalam Proses TKDN
Faktor yang Memengaruhi Biaya Pengurusan API-P dan TKDN
Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi total anggaran pengurusan API-P dan TKDN. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat menyusun anggaran secara lebih realistis.
Jenis dan Jumlah Produk
Pertama, perusahaan perlu menentukan jenis produk yang akan mengikuti proses sertifikasi TKDN. Setiap produk dapat memiliki karakteristik, dokumen teknis, serta kebutuhan evaluasi yang berbeda.
Selain itu, jumlah produk yang perusahaan ajukan juga dapat memengaruhi ruang lingkup pekerjaan. Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya menyiapkan daftar produk sejak awal.
Kelengkapan Dokumen Perusahaan
Selanjutnya, kelengkapan dokumen turut memengaruhi kebutuhan waktu dan biaya pendampingan. Jika perusahaan sudah memiliki dokumen legalitas, data produksi, dan bukti penggunaan komponen lokal yang memadai, proses persiapan dapat berjalan lebih efisien.
Sebaliknya, dokumen yang belum lengkap dapat menambah pekerjaan administrasi. Akibatnya, perusahaan mungkin membutuhkan konsultasi tambahan untuk melengkapi persyaratan.
Baca Juga : Syarat Mengurus API-P untuk TKDN
Skema Sertifikasi dan Lembaga Penilai
Selain kelengkapan dokumen, perusahaan perlu memastikan skema sertifikasi yang sesuai dengan produk. Persyaratan untuk barang, jasa, atau gabungan keduanya dapat berbeda.
Oleh karena itu, perusahaan perlu mengonfirmasi lembaga penilai yang berwenang serta tarif layanan yang berlaku. Langkah tersebut membantu perusahaan menghindari kesalahan dalam memilih layanan sertifikasi.
Kebutuhan Jasa Pendampingan
Faktor berikutnya adalah tingkat bantuan yang perusahaan perlukan. Apabila tim internal sudah memahami prosedur dan mampu menyiapkan dokumen sendiri, perusahaan dapat mengurangi kebutuhan jasa pendampingan.
Namun, jika perusahaan belum memahami proses administrasi atau evaluasi TKDN, penggunaan konsultan dapat membantu memperjelas tahapan pekerjaan. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu memeriksa ruang lingkup layanan dan transparansi biaya sebelum memilih penyedia jasa.
Baca Juga : Cara Mengurus API-P untuk TKDN
Syarat Pengurusan API-P untuk Kebutuhan Impor
Untuk mempersiapkan pengurusan API-P, perusahaan perlu menyesuaikan dokumen dengan jenis kegiatan usaha dan ketentuan impor yang berlaku.
Secara umum, perusahaan sebaiknya menyiapkan dokumen berikut untuk pemeriksaan awal:
- Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Data legalitas badan usaha.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- Informasi bidang usaha dan KBLI yang relevan.
- Data barang yang akan perusahaan impor.
- Informasi mengenai tujuan penggunaan barang impor.
- Persetujuan atau dokumen teknis tambahan apabila komoditas memerlukannya.
Daftar tersebut merupakan panduan persiapan awal, bukan daftar persyaratan final untuk semua jenis impor. Sebab, persyaratan tambahan dapat berlaku berdasarkan karakteristik barang, sektor industri, dan kebijakan impor yang relevan.
Dengan demikian, perusahaan perlu memeriksa kesesuaian NIB dan persyaratan komoditas melalui sistem OSS serta ketentuan kementerian terkait sebelum melakukan pengajuan.
Baca Juga : Dokumen yang Dibutuhkan untuk API-P TKDN
Dokumen untuk Pengurusan Sertifikasi TKDN
Sementara itu, pengurusan sertifikasi TKDN memerlukan dokumen yang berkaitan dengan produk, proses produksi, dan penggunaan komponen dalam negeri.
Dokumen yang mungkin diperlukan antara lain:
- Identitas dan legalitas perusahaan.
- Informasi produk yang akan diajukan.
- Spesifikasi teknis produk.
- Data bahan baku dan komponen yang digunakan.
- Data proses produksi.
- Informasi asal komponen dan pemasok.
- Dokumen pendukung biaya produksi sesuai kebutuhan skema.
- Dokumen tambahan sesuai permintaan lembaga penilai.
Namun, perusahaan tidak perlu menganggap seluruh dokumen tersebut berlaku secara seragam untuk setiap produk. Sebaliknya, perusahaan perlu mengikuti daftar persyaratan resmi berdasarkan kategori dan metode penilaian yang digunakan.
Dengan menyiapkan dokumen sejak awal, perusahaan dapat mempercepat pemeriksaan administrasi dan mengurangi risiko pengajuan ulang.
Baca Juga : Berapa Lama Proses Pengurusan API-P untuk TKDN?
Bagaimana Prosedur Pengurusan API-P dan TKDN?
Agar proses lebih terarah, perusahaan dapat mengikuti tahapan umum berikut.
Tahap 1: Memeriksa Legalitas dan NIB
Pertama, periksa status NIB perusahaan melalui OSS. Pastikan data perusahaan, bidang usaha, dan kegiatan impor sesuai dengan kebutuhan operasional.
Selanjutnya, identifikasi apakah perusahaan membutuhkan penyesuaian perizinan atau persetujuan tambahan untuk barang yang akan diimpor.
Tahap 2: Menentukan Kebutuhan Sertifikasi TKDN
Setelah itu, tentukan produk yang membutuhkan sertifikasi TKDN. Periksa pula apakah perusahaan mengikuti tender, program pemerintah, atau persyaratan pengadaan tertentu yang menetapkan batas nilai TKDN.
Dengan mengetahui tujuan pengajuan, perusahaan dapat memilih skema pemeriksaan yang sesuai.
Tahap 3: Menyiapkan Dokumen
Berikutnya, kumpulkan dokumen legalitas, data teknis, informasi produksi, serta bukti komponen dalam negeri yang relevan.
Pada tahap ini, perusahaan sebaiknya memeriksa konsistensi nama perusahaan, identitas produk, dan data pendukung. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi potensi koreksi selama evaluasi.
Baca Juga : Perbedaan API-P dan API-U dalam Kaitannya dengan TKDN
Tahap 4: Mengajukan Permohonan
Kemudian, ajukan permohonan melalui sistem atau lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis perizinan dan sertifikasi yang diperlukan.
Ikuti petunjuk pengajuan serta ketentuan pembayaran yang berlaku. Selain itu, simpan bukti permohonan dan dokumen transaksi untuk kebutuhan administrasi perusahaan.
Tahap 5: Mengikuti Evaluasi dan Melengkapi Kekurangan
Selama proses evaluasi, perusahaan perlu memantau status permohonan dan menanggapi permintaan klarifikasi apabila muncul.
Jika pemeriksa menemukan kekurangan, segera lengkapi dokumen yang diminta. Dengan respons yang cepat dan data yang konsisten, perusahaan dapat membantu kelancaran proses pemeriksaan.
Tahap 6: Memeriksa Hasil Pengurusan
Terakhir, periksa hasil penerbitan dokumen atau sertifikat melalui saluran resmi. Pastikan data perusahaan, informasi produk, serta ruang lingkup dokumen sudah sesuai.
Selain itu, simpan dokumen akhir secara tertib agar perusahaan dapat menggunakannya untuk kebutuhan operasional, audit, atau pengadaan yang relevan.
Baca Juga : Hubungan API-P, Importir, dan Sertifikasi TKDN
Tips Menghemat Biaya Pengurusan API-P untuk TKDN
Perusahaan dapat menerapkan beberapa langkah berikut agar anggaran pengurusan lebih efisien.
Pertama, lakukan pemeriksaan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Langkah ini membantu mengurangi risiko koreksi dan kebutuhan konsultasi tambahan.
Kedua, pisahkan biaya resmi dan biaya jasa. Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui pembayaran yang berkaitan dengan layanan pemerintah dan pembayaran untuk pendampingan profesional.
Ketiga, mintalah rincian penawaran secara tertulis. Pastikan penawaran mencantumkan ruang lingkup layanan, komponen biaya, perkiraan waktu, dan ketentuan pembayaran.
Keempat, periksa tarif dari sumber resmi. Jangan hanya mengandalkan informasi lama atau penawaran pihak ketiga karena kebijakan dan skema layanan dapat berubah.
Kelima, sesuaikan layanan dengan kebutuhan perusahaan. Jika perusahaan mampu mengurus dokumen secara mandiri, gunakan jasa pendampingan hanya untuk bagian yang benar-benar memerlukan bantuan.
Terakhir, hindari penyedia jasa yang menjanjikan penerbitan sertifikat tanpa evaluasi atau menawarkan biaya yang tidak transparan. Sebab, perusahaan tetap perlu mengikuti prosedur dan ketentuan resmi yang berlaku.
Baca Juga : Masalah Umum dalam Pengurusan API-P untuk TKDN
Mengapa Perusahaan Perlu Mengurus API-P dan TKDN dengan Tepat?
Pengurusan API-P yang sesuai membantu perusahaan memenuhi ketentuan identitas importir untuk kegiatan impor yang relevan. Sementara itu, sertifikasi TKDN dapat membantu perusahaan membuktikan kandungan komponen dalam negeri pada produk sesuai hasil penilaian.
Selain mendukung kepatuhan administrasi, pemahaman terhadap kedua proses tersebut membantu perusahaan menyusun rencana produksi dan pengadaan dengan lebih baik.
Namun, perusahaan perlu membedakan fungsi masing-masing dokumen. API-P tidak otomatis memberikan sertifikat TKDN, dan sertifikat TKDN tidak otomatis menggantikan persyaratan perizinan impor.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memeriksa kebutuhan dokumen berdasarkan tujuan usaha, jenis produk, dan ketentuan pengadaan yang berlaku.
Biaya pengurusan API-P untuk TKDN bergantung pada jenis layanan yang perusahaan perlukan. Pada dasarnya, perusahaan perlu memisahkan kebutuhan perizinan impor, biaya sertifikasi TKDN, serta biaya jasa konsultan jika menggunakan pendampingan profesional.
Selain itu, kelengkapan dokumen, jumlah produk, skema sertifikasi, dan kompleksitas evaluasi dapat memengaruhi total anggaran. Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa tarif resmi dan persyaratan terbaru sebelum mengajukan permohonan.
Dengan persiapan yang matang, perusahaan dapat menyusun anggaran secara lebih terukur, mengurangi risiko kesalahan administrasi, dan menjalankan proses pengurusan sesuai ketentuan. Jika perusahaan membutuhkan bantuan untuk mempersiapkan dokumen, memeriksa kelengkapan administrasi, atau memahami tahapan pengurusan API-P dan TKDN, PT Jangkar Global Groups dapat menjadi salah satu pilihan untuk konsultasi awal. Pastikan terlebih dahulu ruang lingkup layanan, kewenangan penyedia jasa, dan rincian biaya sebelum memulai kerja sama.
Konsultasi Perizinan Impor Sekarang!
