API-P merupakan salah satu istilah penting dalam kegiatan impor barang untuk kebutuhan industri. Bagi perusahaan manufaktur, pemahaman mengenai API-P juga berkaitan dengan pengadaan bahan baku, penggunaan mesin produksi, serta pemenuhan ketentuan administrasi perdagangan. Apa Itu API-P untuk TKDN Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami fungsi API-P sebelum menjalankan kegiatan impor.
Di sisi lain, TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung penggunaan produk dan komponen lokal. Meskipun API-P dan TKDN memiliki fungsi yang berbeda, keduanya dapat berkaitan dalam kegiatan produksi dan pengadaan barang. Lantas, apa itu API-P untuk TKDN, bagaimana fungsinya, dan apa saja hal yang perlu perusahaan perhatikan?
Baca Juga : API-P untuk TKDN: Pengertian, Fungsi, Syarat, Cara Urus, Biaya
Apa Itu API-P?
API-P adalah singkatan dari Angka Pengenal Importir Produsen. Istilah ini merujuk pada tanda pengenal importir bagi badan usaha yang mengimpor barang tertentu untuk digunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, atau bahan pendukung proses produksi.
Menurut ketentuan impor yang berlaku, perusahaan dapat menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai API-P untuk menjalankan kegiatan impor sesuai bidang dan ketentuan perizinannya. Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan bahwa data dan perizinan usahanya sesuai dengan kegiatan impor yang akan dilakukan.
Selain itu, perusahaan perlu membedakan API-P dari API-U atau Angka Pengenal Importir Umum. API-P berfokus pada kebutuhan sendiri dan proses produksi, sedangkan API-U berkaitan dengan impor barang untuk tujuan perdagangan atau pemindahtanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Fungsi API-P dalam Proses TKDN
Apa Hubungan API-P dengan TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. Istilah ini menunjukkan besarnya komponen dalam negeri yang terdapat pada suatu barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa sesuai metode penghitungan yang berlaku.
Sementara itu, API-P berhubungan dengan legalitas dan tujuan penggunaan barang impor. Artinya, API-P tidak sama dengan sertifikat TKDN dan tidak secara otomatis membuktikan bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan TKDN.
Meskipun demikian, keduanya dapat berhubungan dalam proses produksi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur menggunakan mesin impor dan bahan baku lokal untuk menghasilkan produk di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu mengurus perizinan impor yang sesuai sekaligus memperhatikan ketentuan penghitungan TKDN apabila produk tersebut memerlukan nilai TKDN.
Berikut hubungan keduanya secara sederhana:
- API-P: berkaitan dengan identitas dan kegiatan impor untuk kebutuhan sendiri atau proses produksi.
- TKDN: berkaitan dengan persentase komponen dalam negeri pada produk atau kegiatan tertentu.
- Proses produksi: menjadi salah satu titik pertemuan antara penggunaan barang impor dan komponen lokal.
- Pengadaan barang: dapat melibatkan persyaratan impor sekaligus persyaratan TKDN, bergantung pada jenis produk dan ketentuan pengadaan.
Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya memeriksa persyaratan API-P dan TKDN secara terpisah sebelum memulai kegiatan usaha atau mengikuti pengadaan yang mensyaratkan produk dalam negeri.
Baca Juga : Syarat Mengurus API-P untuk TKDN
Fungsi API-P bagi Perusahaan Industri
API-P memiliki peran penting bagi perusahaan yang membutuhkan barang dari luar negeri untuk menunjang operasional dan kegiatan produksi. Berikut beberapa fungsi yang perlu perusahaan pahami.
1. Mendukung Kegiatan Impor Bahan Baku
Pertama, perusahaan industri dapat membutuhkan bahan baku dari luar negeri karena keterbatasan pasokan lokal, spesifikasi teknis tertentu, atau kebutuhan kapasitas produksi. API-P membantu mengidentifikasi perusahaan sebagai importir produsen sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, perusahaan dapat mempersiapkan administrasi impor berdasarkan jenis barang dan kebutuhan produksinya.
2. Mendukung Pengadaan Mesin dan Barang Modal
Selain bahan baku, perusahaan juga dapat memerlukan mesin, peralatan, dan barang modal lainnya untuk menunjang proses produksi. Dalam hal ini, perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan impor sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh, pabrik elektronik mungkin memerlukan mesin perakitan dari luar negeri. Perusahaan tersebut perlu memeriksa persyaratan impor mesin sekaligus memastikan bahwa penggunaan mesin sesuai dengan tujuan impor yang tercantum dalam perizinannya.
3. Membantu Penataan Administrasi Impor
Selanjutnya, API-P membantu perusahaan menata administrasi impor berdasarkan kegiatan usahanya. Perusahaan perlu menjaga kesesuaian antara data usaha, jenis barang yang diimpor, serta tujuan penggunaannya.
Dengan administrasi yang tertata, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan dokumen dan kendala dalam proses kepabeanan. Namun, API-P tidak menggantikan dokumen lain yang mungkin diperlukan, seperti persetujuan impor atau dokumen teknis untuk komoditas tertentu.
Baca Juga : Cara Mengurus API-P untuk TKDN
4. Menunjang Perencanaan Produksi
Di samping aspek administrasi, kepastian pengadaan bahan baku dan mesin turut membantu perusahaan menyusun rencana produksi. Perusahaan dapat memperhitungkan kebutuhan barang impor, ketersediaan bahan lokal, serta jadwal produksi secara lebih terstruktur.
Dengan begitu, perusahaan juga dapat mengevaluasi peluang penggunaan komponen lokal untuk mendukung target TKDN apabila persyaratan tersebut berlaku bagi produknya.
Apa Perbedaan API-P dan TKDN?
Walaupun sering muncul dalam pembahasan industri dan pengadaan, API-P dan TKDN memiliki tujuan yang berbeda. Berikut perbandingannya.
| Aspek | API-P | TKDN |
|---|---|---|
| Kepanjangan | Angka Pengenal Importir Produsen | Tingkat Komponen Dalam Negeri |
| Fokus utama | Identitas importir dan tujuan penggunaan barang impor | Tingkat kandungan komponen dalam negeri |
| Penerapan | Kegiatan impor untuk kebutuhan sendiri atau proses produksi | Penilaian kandungan lokal pada barang, jasa, atau gabungannya sesuai ketentuan |
| Bentuk administrasi | NIB yang berlaku sebagai API-P sesuai ketentuan | Penghitungan dan dokumen pembuktian TKDN sesuai skema yang berlaku |
| Tujuan | Mendukung pelaksanaan kegiatan impor secara sesuai aturan | Mendukung pengukuran dan penggunaan komponen dalam negeri |
Berdasarkan perbandingan tersebut, perusahaan tidak dapat menggunakan API-P sebagai pengganti dokumen TKDN. Sebaliknya, kepemilikan sertifikat atau nilai TKDN juga tidak otomatis memenuhi seluruh persyaratan impor.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa kedua aspek tersebut berdasarkan kebutuhan bisnis dan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Dokumen yang Dibutuhkan untuk API-P TKDN

Apakah API-P Wajib untuk Mengurus TKDN?
API-P bukan persyaratan universal untuk mengurus TKDN. Kebutuhan terhadap API-P bergantung pada kegiatan impor yang dilakukan perusahaan, sedangkan persyaratan TKDN bergantung pada jenis produk, skema penilaian, dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai contoh, perusahaan yang hanya memproduksi barang menggunakan bahan baku lokal belum tentu memerlukan API-P karena perusahaan tersebut tidak melakukan impor. Namun, apabila perusahaan mengimpor mesin atau bahan baku untuk proses produksi, perusahaan perlu memeriksa kewajiban perizinan impornya.
Sementara itu, jika perusahaan ingin memperoleh sertifikat TKDN atau mengikuti pengadaan yang mensyaratkan TKDN, perusahaan perlu mengikuti prosedur dan memenuhi dokumen sesuai ketentuan penilaian yang relevan.
Dengan demikian, langkah pertama yang tepat adalah mengidentifikasi tujuan kegiatan perusahaan. Setelah itu, perusahaan dapat menentukan apakah perlu mengurus perizinan impor, dokumen TKDN, atau keduanya.
Baca Juga : Berapa Lama Proses Pengurusan API-P untuk TKDN?
Bagaimana Cara Mengurus API-P untuk Kebutuhan Industri?
Perusahaan yang hendak melakukan impor untuk kebutuhan produksi perlu memeriksa status perizinan usahanya terlebih dahulu. Secara umum, tahapan yang dapat perusahaan lakukan meliputi beberapa langkah berikut.
1. Memeriksa NIB dan Data Perusahaan
Pertama, periksa NIB melalui sistem perizinan berusaha yang berlaku. Pastikan data identitas perusahaan, bidang usaha, dan informasi terkait kegiatan impor sesuai dengan aktivitas bisnis yang sebenarnya.
Selain itu, periksa apakah NIB telah berlaku sebagai API-P sesuai ketentuan yang relevan.
2. Memastikan Kesesuaian Barang Impor
Selanjutnya, identifikasi barang yang akan diimpor, termasuk jenis barang, kode HS, jumlah, serta tujuan penggunaannya. Informasi ini penting karena setiap kategori barang dapat memiliki ketentuan impor yang berbeda.
Jika barang termasuk komoditas yang memerlukan persetujuan impor atau persyaratan teknis tambahan, perusahaan perlu memenuhi ketentuan tersebut.
3. Memeriksa Persyaratan pada Sistem Resmi
Berikutnya, periksa persyaratan melalui sistem dan instansi pemerintah yang berwenang. Perusahaan dapat menggunakan layanan perizinan berusaha melalui OSS untuk memeriksa informasi NIB dan perizinan terkait.
Di samping itu, perusahaan perlu memeriksa ketentuan impor dari Kementerian Perdagangan dan ketentuan teknis dari kementerian atau lembaga terkait sesuai jenis barangnya.
Baca Juga : Biaya Pengurusan API-P untuk TKDN
4. Menyiapkan Dokumen Pendukung
Setelah mengetahui persyaratannya, perusahaan dapat menyiapkan dokumen sesuai kebutuhan. Dokumen tersebut dapat mencakup NIB, data perusahaan, informasi barang, serta dokumen teknis atau persetujuan tambahan jika aturan mewajibkannya.
Perlu diingat bahwa persyaratan dokumen tidak selalu sama untuk semua jenis barang. Karena itu, perusahaan sebaiknya memeriksa ketentuan terbaru sebelum mengajukan permohonan.
5. Memeriksa Kepatuhan TKDN secara Terpisah
Terakhir, jika produk perusahaan memerlukan TKDN, perusahaan perlu menyiapkan data yang mendukung penghitungan komponen dalam negeri. Data tersebut dapat mencakup penggunaan bahan lokal, komponen impor, biaya produksi, dan informasi lain sesuai metode penilaian yang berlaku.
Dengan memisahkan pemeriksaan perizinan impor dan penilaian TKDN, perusahaan dapat menghindari anggapan bahwa satu dokumen sudah memenuhi seluruh kewajiban administrasi.
Baca Juga : Perbedaan API-P dan API-U dalam Kaitannya dengan TKDN
Contoh Penerapan API-P dan TKDN dalam Produksi
Untuk memahami hubungan kedua istilah tersebut, perhatikan contoh berikut.
Sebuah perusahaan di Indonesia memproduksi peralatan rumah tangga. Perusahaan itu mengimpor mesin produksi dan beberapa komponen khusus, tetapi menggunakan tenaga kerja lokal, bahan kemasan dalam negeri, serta sejumlah komponen yang berasal dari pemasok Indonesia.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu memperhatikan dua hal utama.
Pertama, perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan impor mesin dan komponen telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, termasuk ketentuan API-P jika relevan.
Kedua, perusahaan perlu menghitung kandungan dalam negeri produknya apabila perusahaan membutuhkan penilaian TKDN. Penghitungan tersebut harus mengikuti metode dan persyaratan yang berlaku, bukan sekadar berdasarkan banyaknya bahan lokal yang digunakan.
Dengan demikian, penggunaan mesin impor tidak otomatis menggugurkan nilai TKDN. Sebaliknya, penggunaan beberapa komponen lokal juga tidak otomatis membuat produk memenuhi nilai TKDN tertentu. Hasil penilaian bergantung pada metode penghitungan dan bukti pendukung yang dipersyaratkan.
Baca Juga : Hubungan API-P, Importir, dan Sertifikasi TKDN
Kesalahan yang Perlu Dihindari Perusahaan
Dalam mengurus administrasi impor dan TKDN, perusahaan perlu menghindari beberapa kesalahan umum berikut.
- Menganggap API-P sama dengan sertifikat TKDN. Keduanya memiliki fungsi dan persyaratan yang berbeda.
- Menggunakan barang impor di luar tujuan yang sesuai. Perusahaan perlu mematuhi ketentuan penggunaan barang yang berlaku bagi importir produsen.
- Mengabaikan persyaratan impor tambahan. NIB yang berlaku sebagai API-P tidak selalu cukup untuk mengimpor setiap jenis barang.
- Menghitung TKDN tanpa bukti pendukung. Perusahaan perlu menyiapkan data yang akurat dan mengikuti metode penilaian resmi.
- Menggunakan informasi peraturan yang sudah tidak berlaku. Ketentuan perdagangan dan impor dapat berubah sehingga perusahaan perlu memeriksa regulasi terbaru.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perusahaan dapat merencanakan kegiatan produksi dan pengadaan dengan lebih baik.
API-P adalah Angka Pengenal Importir Produsen yang berkaitan dengan kegiatan impor barang untuk digunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, atau pendukung proses produksi. Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, NIB dapat berfungsi sebagai tanda pengenal importir produsen sesuai perizinan dan aturan terkait.
Baca Juga : Masalah Umum dalam Pengurusan API-P untuk TKDN
Sementara itu, TKDN mengukur tingkat komponen dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, API-P bukan sertifikat TKDN dan tidak secara otomatis membuktikan pemenuhan persyaratan kandungan lokal. Bagi perusahaan industri, langkah terbaik adalah memeriksa perizinan impor dan persyaratan TKDN secara terpisah. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat menjalankan kegiatan impor, produksi, dan pengadaan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Konsultasi Perizinan Impor Sekarang!