Dalam dunia industri dan perdagangan, perusahaan perlu memahami berbagai perizinan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, impor, serta penggunaan produk dalam negeri. Dua istilah yang sering muncul dalam kegiatan tersebut adalah API-P dan TKDN. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama penting bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan industri tertentu.
API-P berkaitan dengan perizinan impor barang untuk kebutuhan sendiri atau proses produksi. Sementara itu, TKDN menunjukkan tingkat penggunaan komponen dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan keduanya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami perbedaan kedua istilah tersebut sebelum mengurus dokumen yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.
Selain itu, pemahaman mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya dapat membantu perusahaan mempersiapkan administrasi dengan lebih terarah. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan dokumen dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga : Apa Itu API-P untuk TKDN?
Apa Itu API-P untuk TKDN?
API-P merupakan singkatan dari Angka Pengenal Importir Produsen. Dalam ketentuan impor Indonesia, API-P berkaitan dengan identitas atau perizinan bagi badan usaha yang mengimpor barang tertentu untuk digunakan sendiri, seperti barang modal, bahan baku, bahan penolong, atau bahan pendukung proses produksi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat berlaku sebagai API-P sesuai dengan ketentuan yang mengatur kegiatan impor. Perusahaan tetap perlu memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan impor yang sesuai dengan jenis barangnya.
Di sisi lain, TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. Istilah ini menunjukkan besarnya komponen dalam negeri dalam suatu barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa.
Lantas, apa hubungan API-P dengan TKDN?
Pada dasarnya, API-P bukan sertifikat TKDN dan tidak otomatis memberikan nilai TKDN kepada suatu produk. Namun, keduanya dapat berkaitan dalam kegiatan usaha perusahaan industri, terutama ketika perusahaan menggunakan bahan impor sekaligus memproduksi barang untuk pasar domestik atau mengikuti pengadaan barang dan jasa.
Oleh sebab itu, perusahaan perlu menentukan apakah kebutuhannya berkaitan dengan izin impor, sertifikasi TKDN, atau kedua proses tersebut.
Baca Juga : Fungsi API-P dalam Proses TKDN
Fungsi API-P dalam Kegiatan Industri dan TKDN
API-P memiliki peran penting bagi perusahaan yang membutuhkan barang dari luar negeri untuk menunjang kegiatan produksi. Berikut beberapa fungsi dan manfaatnya.
1. Mendukung Kegiatan Impor untuk Produksi
Pertama, API-P membantu perusahaan memenuhi ketentuan identitas importir ketika mendatangkan barang yang digunakan sendiri untuk kegiatan usaha.
Sebagai contoh, perusahaan manufaktur dapat mengimpor mesin, bahan baku, atau bahan penolong untuk menjalankan proses produksi. Dengan perizinan yang sesuai, perusahaan dapat menyesuaikan kegiatan impornya dengan ketentuan pemerintah.
2. Memenuhi Persyaratan Administrasi Impor
Selanjutnya, perusahaan perlu memastikan bahwa data importir, identitas badan usaha, dan perizinan berusaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
NIB yang berlaku sebagai API-P menjadi bagian penting dalam administrasi tersebut. Namun, beberapa komoditas juga memerlukan persetujuan impor, laporan survei, atau dokumen teknis lainnya.
3. Mendukung Perencanaan Produksi Dalam Negeri
Selain memenuhi kebutuhan bahan dan mesin, perusahaan dapat menggunakan API-P sebagai bagian dari pengelolaan rantai pasok produksi.
Misalnya, perusahaan mengimpor bahan tertentu yang belum tersedia dari pemasok domestik. Kemudian, perusahaan mengolah bahan tersebut menjadi produk jadi di Indonesia.
Meskipun demikian, penggunaan bahan impor tidak otomatis menjadikan produk tersebut memenuhi persyaratan TKDN. Perusahaan tetap perlu mengikuti metode penghitungan dan verifikasi TKDN yang berlaku.
Baca Juga : Syarat Mengurus API-P untuk TKDN
4. Membantu Persiapan Mengikuti Pengadaan
Di samping itu, perusahaan yang ingin mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu memahami ketentuan penggunaan produk dalam negeri.
Jika perusahaan memerlukan sertifikat TKDN, perusahaan harus mengajukan proses sertifikasi melalui mekanisme yang berlaku. API-P sendiri tidak menggantikan sertifikat tersebut.
Apa Perbedaan API-P dan TKDN?
Agar tidak salah mengurus dokumen, perusahaan perlu memahami perbedaan mendasar antara API-P dan TKDN.
| Aspek | API-P | TKDN |
|---|---|---|
| Pengertian | Identitas atau perizinan importir produsen | Tingkat komponen dalam negeri |
| Tujuan | Mendukung impor untuk kebutuhan sendiri dan produksi | Menunjukkan kandungan komponen dalam negeri |
| Bentuk administrasi | NIB yang berlaku sebagai API-P sesuai ketentuan | Sertifikat TKDN atau dokumen TKDN yang relevan |
| Instansi terkait | Kementerian atau lembaga yang menangani perizinan impor | Kementerian Perindustrian |
| Kegunaan | Administrasi kegiatan impor | Pembuktian kandungan lokal untuk kebutuhan yang relevan |
| Hubungan | Berkaitan dengan kegiatan impor | Berkaitan dengan kandungan lokal barang atau jasa |
Dengan demikian, perusahaan tidak perlu menganggap API-P sebagai pengganti sertifikat TKDN. Sebaliknya, perusahaan perlu mengidentifikasi dokumen yang sesuai dengan tujuan kegiatan usahanya.
Baca Juga : Cara Mengurus API-P untuk TKDN
Syarat Mengurus API-P untuk Kebutuhan Industri
Sebelum mengajukan perizinan, perusahaan sebaiknya memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian bidang usahanya. Persyaratan dapat berbeda sesuai dengan jenis perusahaan, kegiatan impor, dan komoditas yang akan didatangkan.
Berikut dokumen dan informasi yang umumnya perlu dipersiapkan.
1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
Pertama, perusahaan perlu memiliki NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan dapat berlaku sebagai API-P sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa status NIB dan memastikan data perizinannya sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
2. Data Legalitas Perusahaan
Berikutnya, siapkan data badan usaha, seperti akta pendirian dan perubahan perusahaan apabila relevan, pengesahan badan hukum, serta informasi pengurus perusahaan.
Dokumen tersebut membantu perusahaan memastikan konsistensi data ketika mengurus perizinan.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak
Selain legalitas badan usaha, perusahaan perlu menyiapkan data perpajakan yang sesuai. Pastikan nama perusahaan dan identitas perpajakan tidak berbeda dengan data pada sistem perizinan.
4. Data Bidang Usaha dan Kegiatan Produksi
Perusahaan perlu menjelaskan bidang usaha, kegiatan produksi, serta tujuan penggunaan barang impor. Informasi ini penting untuk menentukan kesesuaian perizinan dengan kebutuhan operasional perusahaan.
Baca Juga : Dokumen yang Dibutuhkan untuk API-P TKDN
5. Dokumen Teknis Barang Impor
Selanjutnya, siapkan informasi barang yang akan diimpor, seperti nama barang, spesifikasi teknis, kode HS, negara asal, dan tujuan penggunaannya.
Apabila komoditas tertentu memerlukan persetujuan impor atau dokumen tambahan, perusahaan perlu memenuhi persyaratan tersebut sebelum melakukan impor.
6. Dokumen Pendukung TKDN Jika Diperlukan
Jika perusahaan juga ingin mengajukan sertifikasi TKDN, perusahaan perlu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan produk dan proses produksinya.
Dokumen tersebut dapat mencakup informasi spesifikasi produk, komponen utama, bahan baku, serta bukti pendukung lain sesuai skema sertifikasi yang digunakan.
Namun, perlu diperhatikan bahwa persyaratan API-P dan persyaratan sertifikasi TKDN merupakan dua kelompok persyaratan yang berbeda.
Cara Mengurus API-P untuk TKDN
Pada dasarnya, langkah pengurusan bergantung pada tujuan perusahaan. Jika perusahaan ingin mengurus API-P, fokus utamanya adalah perizinan impor. Sebaliknya, jika perusahaan ingin memperoleh pengakuan kandungan lokal, perusahaan perlu mengikuti proses sertifikasi TKDN.
Berikut tahapan yang dapat menjadi panduan.
1. Tentukan Kebutuhan Perizinan
Pertama, identifikasi tujuan pengurusan dokumen. Apakah perusahaan ingin mengimpor bahan baku, mendatangkan mesin produksi, atau mendapatkan sertifikat TKDN untuk produk tertentu?
Dengan mengetahui tujuan tersebut, perusahaan dapat memilih jalur administrasi yang tepat sejak awal.
Baca Juga : Berapa Lama Proses Pengurusan API-P untuk TKDN?
2. Periksa Data NIB melalui OSS
Selanjutnya, periksa NIB dan data perizinan berusaha perusahaan melalui sistem OSS.
Pastikan informasi badan usaha, bidang usaha, dan kegiatan yang tercantum sesuai dengan operasional perusahaan. Jika data belum sesuai, lakukan penyesuaian mengikuti prosedur yang berlaku.
3. Periksa Ketentuan Impor Barang
Setelah itu, periksa ketentuan impor berdasarkan jenis barang dan kode HS. Beberapa barang mungkin memerlukan persetujuan impor, pertimbangan teknis, atau persyaratan khusus.
Karena itu, jangan langsung menganggap NIB yang berlaku sebagai API-P sudah mencukupi untuk semua jenis impor.
4. Siapkan Dokumen Pendukung
Berikutnya, kumpulkan seluruh dokumen yang diperlukan. Periksa kembali konsistensi nama perusahaan, alamat, identitas perpajakan, data barang, dan dokumen teknis.
Langkah ini membantu mengurangi risiko permohonan tertunda akibat kekurangan informasi.
5. Ajukan Perizinan melalui Sistem yang Sesuai
Kemudian, ajukan atau sesuaikan perizinan melalui OSS dan sistem kementerian terkait sesuai jenis kegiatan serta komoditas.
Ikuti petunjuk sistem, lengkapi data yang diminta, dan pantau status permohonan. Apabila instansi meminta perbaikan, segera lengkapi kekurangan tersebut.
Baca Juga : Biaya Pengurusan API-P untuk TKDN
6. Ajukan Sertifikasi TKDN Jika Menjadi Kebutuhan
Jika perusahaan juga membutuhkan sertifikat TKDN, lanjutkan dengan proses pengajuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai ketentuan Kementerian Perindustrian.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, proses sertifikasi TKDN memiliki ketentuan dan mekanisme tersendiri. Perusahaan perlu menyiapkan data produk serta bukti yang sesuai dengan skema sertifikasi yang berlaku.
Untuk industri kecil yang memenuhi kriteria, tersedia mekanisme TKDN self declare dengan ketentuan tertentu. Sementara itu, perusahaan yang menggunakan jalur verifikasi independen perlu mengikuti prosedur yang berlaku bagi skema tersebut.
7. Periksa Hasil dan Simpan Dokumen
Terakhir, periksa status perizinan dan hasil pengajuan melalui sistem resmi. Simpan dokumen yang terbit untuk kebutuhan administrasi, audit, kegiatan impor, atau pengadaan.
Selain itu, pantau perubahan regulasi agar perusahaan dapat menyesuaikan dokumen ketika ketentuan usaha mengalami perubahan.
Berapa Biaya Mengurus API-P dan TKDN?
Biaya pengurusan bergantung pada jenis dokumen yang diperlukan dan proses yang harus dilalui perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memisahkan biaya perizinan impor dari biaya sertifikasi TKDN.
1. Biaya API-P
NIB yang berlaku sebagai API-P diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha sesuai ketentuan pemerintah. Namun, perusahaan tetap dapat mengeluarkan biaya operasional untuk menyiapkan dokumen, memperbaiki data, atau menggunakan jasa pendampingan administrasi.
Selain itu, kegiatan impor tertentu dapat menimbulkan biaya lain, seperti biaya pengurusan persetujuan impor, pemeriksaan teknis, jasa kepabeanan, pajak, dan pungutan impor sesuai ketentuan.
Dengan demikian, biaya total tidak selalu sama untuk setiap perusahaan.
Baca Juga : Perbedaan API-P dan API-U dalam Kaitannya dengan TKDN
2. Biaya Sertifikasi TKDN
Biaya sertifikasi TKDN bergantung pada skema pengajuan dan kategori industri.
Untuk industri kecil yang memenuhi persyaratan, mekanisme TKDN self declare tersedia tanpa biaya sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengajuan melalui Lembaga Verifikasi Independen dapat melibatkan biaya verifikasi sesuai ketentuan dan layanan yang digunakan.
Karena kebijakan dapat berubah, perusahaan perlu memeriksa informasi terbaru melalui Kementerian Perindustrian atau lembaga verifikasi terkait sebelum menganggarkan biaya.
3. Biaya Jasa Konsultan atau Pendampingan
Sebagian perusahaan memilih menggunakan jasa pendampingan untuk membantu memeriksa dokumen, menyiapkan administrasi, dan memantau proses pengajuan.
Biaya jasa tersebut bergantung pada ruang lingkup pekerjaan, tingkat kesulitan dokumen, serta jumlah perizinan yang diperlukan.
Namun, perusahaan sebaiknya meminta rincian biaya secara tertulis sebelum menyepakati layanan. Pastikan pula penyedia jasa menjelaskan dengan jelas biaya resmi, biaya pihak ketiga, dan biaya jasanya sendiri.
Berapa Lama Proses Pengurusan API-P dan TKDN?
Durasi pengurusan tidak selalu sama untuk setiap perusahaan. Waktu penyelesaian bergantung pada kelengkapan dokumen, jenis barang impor, kebutuhan persetujuan tambahan, serta proses pemeriksaan oleh instansi terkait.
Jika data perusahaan sudah sesuai, proses administrasi tertentu dapat berjalan lebih lancar. Sebaliknya, ketidaksesuaian data atau persyaratan tambahan dapat memperpanjang waktu penyelesaian.
Sementara itu, sertifikasi TKDN memiliki tahapan tersendiri, mulai dari pengajuan, pemeriksaan dokumen, hingga verifikasi sesuai skema yang dipilih.
Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya tidak menggunakan satu perkiraan waktu untuk seluruh jenis permohonan. Periksa standar layanan dan informasi terbaru dari instansi terkait sebelum menentukan jadwal produksi atau pengadaan.
Baca Juga : Hubungan API-P, Importir, dan Sertifikasi TKDN
Kesalahan yang Perlu Dihindari Saat Mengurus API-P dan TKDN
Agar proses administrasi berjalan lebih terarah, perusahaan perlu menghindari beberapa kesalahan berikut.
1. Menganggap API-P Sama dengan Sertifikat TKDN
API-P berkaitan dengan kegiatan impor, sedangkan TKDN berkaitan dengan kandungan komponen dalam negeri. Karena itu, perusahaan harus menentukan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan usahanya.
2. Menggunakan Data Perusahaan yang Tidak Konsisten
Perbedaan nama, alamat, atau informasi legalitas dapat memicu permintaan perbaikan. Sebelum mengajukan permohonan, periksa seluruh data pada dokumen dan sistem perizinan.
3. Tidak Memeriksa Ketentuan Komoditas
Tidak semua barang impor memiliki persyaratan yang sama. Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa kode HS, pembatasan impor, dan persyaratan teknis sebelum memesan barang dari luar negeri.
4. Tidak Menyiapkan Bukti Pendukung TKDN
Perusahaan yang mengajukan TKDN perlu menyiapkan informasi produk dan bukti yang sesuai dengan skema sertifikasi. Data yang tidak lengkap dapat menghambat pemeriksaan.
Baca Juga : Masalah Umum dalam Pengurusan API-P untuk TKDN
5. Tidak Memeriksa Informasi Biaya Terbaru
Tarif layanan, ketentuan sertifikasi, dan persyaratan administratif dapat berubah. Karena itu, gunakan sumber resmi sebagai acuan sebelum membayar biaya pengurusan.
Untuk mengurus API-P, perusahaan perlu memeriksa NIB, data legalitas, bidang usaha, serta persyaratan impor sesuai jenis barang. Sementara itu, pengurusan sertifikat TKDN memerlukan proses tersendiri melalui mekanisme yang ditetapkan Kementerian Perindustrian.
Dari sisi biaya, perusahaan perlu membedakan biaya perizinan impor, biaya sertifikasi, dan biaya pendampingan. Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat menentukan kebutuhan administrasi secara lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan pengajuan. Sebelum memulai proses, periksa ketentuan terbaru melalui OSS, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, perusahaan dapat memilih prosedur yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
Konsultasi Perizinan Impor Sekarang!
