Pengurusan dokumen perizinan impor menjadi salah satu langkah penting bagi perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan industri di Indonesia. Salah satu dokumen yang perlu dipahami oleh pelaku usaha adalah Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dokumen ini berkaitan dengan kegiatan impor barang yang perusahaan gunakan untuk mendukung proses produksi. Lalu, berapa lama proses pengurusan API-P untuk TKDN? Pada dasarnya, waktu pengurusan bergantung pada kesiapan dokumen perusahaan, kesesuaian data perizinan, serta jenis barang yang akan perusahaan impor. Selain itu, perusahaan perlu memahami perbedaan antara API-P dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar tidak salah menentukan tahapan administrasi.
Oleh karena itu, artikel ini membahas estimasi waktu pengurusan API-P, persyaratan yang perlu perusahaan siapkan, tahapan pengajuan, serta faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat prosesnya.
Baca Juga : API-P untuk TKDN: Pengertian, Fungsi, Syarat, Cara Urus, Biaya
Apa Itu API-P dan Hubungannya dengan TKDN?
API-P merupakan singkatan dari Angka Pengenal Importir Produsen. Perusahaan industri menggunakan API-P sebagai identitas importir untuk memasukkan barang yang mereka perlukan bagi kegiatan produksi sendiri, seperti bahan baku, bahan penolong, dan barang modal.
Sementara itu, TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. TKDN menunjukkan besarnya komponen dalam negeri yang terdapat pada suatu produk, barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, API-P dan TKDN memiliki fungsi yang berbeda. API-P berkaitan dengan kegiatan impor, sedangkan TKDN berkaitan dengan kandungan komponen dalam negeri.
Meskipun demikian, kedua aspek tersebut dapat berhubungan dalam kegiatan operasional perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur mungkin mengimpor mesin atau bahan baku tertentu sekaligus mengikuti ketentuan TKDN untuk produk yang mereka hasilkan.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap kegiatan impor memenuhi ketentuan perdagangan dan industri yang berlaku. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 menjelaskan API-P sebagai tanda pengenal bagi importir yang menggunakan barang impor untuk kebutuhan sendiri dalam proses produksi.
Baca Juga : Apa Itu API-P untuk TKDN?
Berapa Lama Proses Pengurusan API-P untuk TKDN?
Secara umum, perusahaan perlu memperhitungkan waktu untuk memeriksa kelengkapan administrasi, memperbarui data perizinan, dan memenuhi persyaratan teknis apabila kegiatan impornya memerlukan dokumen tambahan.
Tidak ada satu estimasi waktu yang berlaku untuk semua pengurusan API-P. Lama proses bergantung pada jenis permohonan dan kondisi perizinan perusahaan.
Sebagai gambaran perencanaan, perusahaan dapat menggunakan perkiraan internal berikut. Angka ini bukan tenggat resmi pemerintah, melainkan estimasi untuk menyusun jadwal administrasi.
| Tahapan | Perkiraan waktu perencanaan |
|---|---|
| Pemeriksaan dokumen perusahaan | 1–3 hari kerja |
| Penyesuaian data dan perizinan | 1–5 hari kerja atau lebih jika terdapat kendala |
| Pengajuan dan pemantauan permohonan | Bergantung pada layanan dan persyaratan yang berlaku |
| Pemenuhan dokumen teknis tambahan | Bergantung pada jenis barang dan instansi terkait |
Dengan demikian, perusahaan sebaiknya tidak hanya menghitung waktu pengajuan. Sebaliknya, perusahaan juga perlu memperhitungkan waktu untuk menyiapkan dokumen, memperbaiki ketidaksesuaian data, dan memenuhi persyaratan teknis.
Perlu diperhatikan pula bahwa API-P pada sistem perizinan saat ini berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memeriksa status NIB dan hak akses kegiatan impornya melalui sistem OSS sebelum menentukan jadwal pengurusan.
Baca Juga : Fungsi API-P dalam Proses TKDN
Faktor yang Memengaruhi Lama Pengurusan API-P
Ada beberapa faktor yang menentukan cepat atau lambatnya pengurusan API-P. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memeriksa setiap faktor berikut sebelum mengajukan permohonan.
1. Kelengkapan Dokumen Perusahaan
Pertama, perusahaan perlu memastikan bahwa dokumen administrasinya sudah lengkap dan sesuai. Data badan usaha, NPWP, NIB, alamat, serta kegiatan usaha harus menunjukkan informasi yang konsisten.
Jika perusahaan menemukan perbedaan data, perusahaan perlu memperbaikinya terlebih dahulu. Dengan begitu, proses administrasi dapat berjalan lebih lancar.
2. Kesesuaian KBLI dan Kegiatan Usaha
Selanjutnya, perusahaan perlu memeriksa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam perizinan berusaha.
KBLI harus sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa perizinannya mendukung aktivitas industri dan impor yang akan dijalankan.
Jika perusahaan menggunakan data kegiatan usaha yang tidak sesuai, perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian sebelum melanjutkan proses.
3. Status NIB dan Perizinan Impor
Berikutnya, perusahaan perlu memeriksa apakah NIB sudah aktif dan sesuai dengan kebutuhan impor.
Perusahaan juga perlu memastikan bahwa data perizinan pada OSS sudah benar. Sebab, kendala pada akun, data usaha, atau pemenuhan komitmen perizinan dapat memengaruhi kelancaran pengajuan.
Baca Juga : Syarat Mengurus API-P untuk TKDN
4. Jenis Barang yang Akan Diimpor
Selain administrasi perusahaan, jenis barang juga menentukan persyaratan yang perlu dipenuhi.
Sebagai contoh, impor mesin produksi mungkin memerlukan pemeriksaan ketentuan teknis yang berbeda dari impor bahan baku industri tertentu. Bahkan, beberapa komoditas memerlukan persetujuan impor atau dokumen pendukung tambahan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa ketentuan berdasarkan jenis barang dan kode HS sebelum mengajukan permohonan.
5. Persyaratan Teknis yang Berkaitan dengan TKDN
Terakhir, perusahaan perlu membedakan pengurusan API-P dari pengurusan dokumen TKDN.
Jika perusahaan juga membutuhkan sertifikat TKDN atau pertimbangan teknis impor, perusahaan perlu menghitung waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut secara terpisah.
Dengan demikian, selesainya pengurusan API-P tidak selalu berarti seluruh proses impor atau pemenuhan TKDN telah selesai.
Apa Saja Syarat Pengurusan API-P?
Sebelum mengajukan permohonan, perusahaan sebaiknya menyiapkan dokumen dan informasi yang relevan. Persyaratan akhir bergantung pada jenis kegiatan usaha serta ketentuan perizinan yang berlaku.
Berikut beberapa data yang perlu perusahaan periksa:
- NIB perusahaan, termasuk status dan data perizinan impornya.
- NPWP perusahaan, untuk memastikan kesesuaian identitas perpajakan.
- Dokumen pendirian dan perubahan perusahaan, apabila diperlukan untuk verifikasi data badan usaha.
- Data KBLI dan kegiatan usaha, agar sesuai dengan aktivitas industri yang dijalankan.
- Informasi barang impor, termasuk uraian barang, kode HS, fungsi, dan tujuan penggunaan.
- Dokumen pendukung kegiatan industri, apabila ketentuan untuk barang tertentu mensyaratkannya.
- Persetujuan atau dokumen teknis tambahan, jika jenis barang yang perusahaan impor memerlukannya.
Selain menyiapkan dokumen tersebut, perusahaan sebaiknya memeriksa ketentuan terbaru pada OSS dan instansi teknis terkait. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghindari penggunaan daftar persyaratan yang sudah tidak sesuai.
Baca Juga : Cara Mengurus API-P untuk TKDN
Bagaimana Tahapan Pengurusan API-P?
Agar proses berjalan lebih terarah, perusahaan dapat mengikuti tahapan berikut.
1. Memeriksa Legalitas Perusahaan
Pertama, periksa seluruh identitas dan legalitas perusahaan. Pastikan nama badan usaha, alamat, NPWP, dan data lainnya sesuai dengan dokumen resmi.
Selanjutnya, periksa kesesuaian KBLI dengan kegiatan industri yang perusahaan jalankan.
2. Memeriksa Status NIB melalui OSS
Setelah itu, buka sistem OSS dan periksa status NIB serta informasi perizinan berusaha.
Perusahaan perlu memastikan bahwa NIB telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk kegiatan impor. Jika terdapat kendala pada data atau pemenuhan komitmen, selesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses.
Baca Juga : Dokumen yang Dibutuhkan untuk API-P TKDN
3. Mengidentifikasi Kebutuhan Impor
Berikutnya, tentukan barang yang akan perusahaan impor dan tujuan penggunaannya.
Catat jenis barang, kode HS, jumlah, serta fungsinya dalam proses produksi. Informasi tersebut membantu perusahaan mengidentifikasi persyaratan impor yang relevan.
4. Memenuhi Persyaratan Tambahan
Jika barang memerlukan persetujuan impor, rekomendasi, atau pertimbangan teknis, perusahaan perlu menyiapkan persyaratan tersebut sesuai ketentuan sektoral.
Sebagai contoh, beberapa kegiatan impor produk industri memiliki prosedur teknis tersendiri melalui sistem pemerintah yang terintegrasi.
Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya tidak menganggap seluruh barang memiliki prosedur yang sama.
Baca Juga : Biaya Pengurusan API-P untuk TKDN
5. Memantau Status Permohonan
Setelah menyelesaikan tahapan yang diperlukan, pantau status perizinan melalui sistem terkait.
Jika sistem meminta perbaikan atau tambahan data, segera tindak lanjuti permintaan tersebut. Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi waktu tunggu akibat dokumen yang belum sesuai.
Apakah Pengurusan API-P Sama dengan Sertifikasi TKDN?
Tidak. Pengurusan API-P dan sertifikasi TKDN merupakan dua proses yang berbeda.
API-P berkaitan dengan identitas dan kegiatan impor produsen, sedangkan sertifikasi TKDN berkaitan dengan pengukuran kandungan komponen dalam negeri pada produk atau kegiatan tertentu.
Perbedaan tersebut dapat perusahaan pahami melalui tabel berikut.
| Aspek | API-P | TKDN |
|---|---|---|
| Tujuan | Mendukung legalitas kegiatan impor produsen | Menilai kandungan komponen dalam negeri |
| Fokus | Identitas importir dan kegiatan impor | Komponen, biaya, atau aspek penilaian sesuai metode yang berlaku |
| Sistem atau proses | OSS dan ketentuan perizinan impor terkait | Prosedur penilaian dan sertifikasi sesuai ketentuan sektoral |
| Waktu penyelesaian | Bergantung pada status perizinan dan persyaratan | Bergantung pada jenis produk, dokumen, verifikasi, dan proses penilaian |
Dengan demikian, perusahaan yang ingin mengurus keduanya perlu membuat jadwal yang terpisah. Selain itu, perusahaan perlu memastikan apakah produk atau kegiatan impornya memerlukan persyaratan teknis tertentu sebelum melanjutkan proses produksi maupun pengadaan.
Baca Juga : Perbedaan API-P dan API-U dalam Kaitannya dengan TKDN
Tips agar Pengurusan API-P Lebih Cepat
Agar proses administrasi berjalan efisien, perusahaan dapat menerapkan beberapa langkah berikut.
1. Periksa Dokumen Sebelum Mengajukan Permohonan
Pertama, periksa semua dokumen dan data perusahaan. Pastikan tidak ada kesalahan penulisan nama, alamat, nomor identitas, atau informasi kegiatan usaha.
Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko perbaikan data berulang.
2. Pastikan Kegiatan Usaha Sesuai
Selanjutnya, periksa kesesuaian KBLI, status NIB, dan tujuan penggunaan barang impor. Langkah ini penting karena ketidaksesuaian kegiatan usaha dapat memerlukan penyesuaian perizinan.
3. Identifikasi Ketentuan Barang Impor Sejak Awal
Sebelum memulai pengajuan, cari tahu apakah barang memerlukan persetujuan impor atau dokumen teknis tambahan.
Dengan mengetahui persyaratannya sejak awal, perusahaan dapat menyiapkan dokumen secara bersamaan dan menyusun jadwal dengan lebih realistis.
4. Pantau Informasi dari Instansi Resmi
Selain itu, periksa informasi terbaru melalui OSS, Kementerian Perdagangan, atau kementerian teknis yang menangani komoditas terkait.
Jangan hanya mengandalkan informasi lama karena ketentuan impor dapat berubah mengikuti regulasi pemerintah.
Baca Juga : Hubungan API-P, Importir, dan Sertifikasi TKDN
5. Gunakan Pendampingan Profesional Jika Diperlukan
Jika perusahaan belum memahami prosedur administrasi impor, pendampingan profesional dapat membantu memeriksa kelengkapan dokumen dan mengidentifikasi tahapan yang relevan.
Namun, perusahaan tetap perlu memverifikasi kewenangan penyedia jasa, rincian biaya, serta ruang lingkup layanan sebelum membuat kesepakatan. Selain itu, tidak ada penyedia jasa yang dapat menjamin waktu penerbitan apabila keputusan berada pada instansi pemerintah.
Kesalahan yang Dapat Memperlambat Pengurusan API-P
Beberapa kesalahan administrasi dapat menambah waktu penyelesaian. Oleh karena itu, perusahaan perlu menghindari hal-hal berikut:
- Menggunakan data perusahaan yang tidak konsisten.
- Tidak memeriksa status NIB dan perizinan impor.
- Memilih KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha.
- Tidak mengidentifikasi kode HS dan ketentuan barang impor.
- Menganggap API-P otomatis menggantikan persetujuan impor atau sertifikat TKDN.
- Menunda perbaikan dokumen ketika sistem meminta pembaruan data.
Sebaliknya, perusahaan yang memeriksa persyaratan sejak awal dapat menyusun rencana administrasi secara lebih terukur.
Berapa lama proses pengurusan API-P untuk TKDN? Jawabannya bergantung pada kondisi perizinan perusahaan, kelengkapan dokumen, serta ketentuan yang berlaku untuk barang impor. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa status NIB, kesesuaian KBLI, dan persyaratan teknis sebelum memperkirakan waktu penyelesaian.
Baca Juga : Masalah Umum dalam Pengurusan API-P untuk TKDN
Selain itu, perusahaan perlu memahami bahwa API-P tidak sama dengan sertifikasi TKDN. Jika perusahaan membutuhkan keduanya, susun jadwal pengurusan secara terpisah agar kegiatan impor, produksi, dan pemenuhan ketentuan TKDN berjalan lebih terarah. Dengan persiapan dokumen yang baik, pemeriksaan persyaratan sejak awal, serta pemantauan status permohonan secara berkala, perusahaan dapat mengurangi hambatan administrasi dan mengelola proses pengurusan dengan lebih efisien.
Konsultasi Perizinan Impor Sekarang!
