Prosedur angkut terus menjadi bagian penting dalam kegiatan kepabeanan yang melibatkan pengiriman barang impor maupun ekspor melalui kantor pabean perantara. Mekanisme ini memungkinkan barang melanjutkan perjalanan tanpa pembongkaran terlebih dahulu di lokasi yang di singgahi. Namun, pengangkut tetap harus memenuhi ketentuan administrasi dan pengawasan Bea dan Cukai.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan perlu menyiapkan dokumen pengangkutan, menyampaikan pemberitahuan kedatangan, serta mencatat barang dalam manifes keberangkatan. Selain itu, pengangkut harus memastikan setiap informasi sesuai dengan data barang dan rute perjalanan. Dengan demikian, proses pengangkutan dapat berjalan secara tertib.
Pemahaman mengenai setiap tahapan sangat penting bagi perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan, eksportir, importir, dan penyedia jasa logistik. Oleh karena itu, pembahasan berikut menguraikan tahapan pengajuan hingga penyelesaian administrasi agar pelaku usaha dapat memahami alurnya dengan lebih jelas.
Apa Itu Prosedur Angkut Terus?
Prosedur angkut terus merupakan rangkaian kegiatan administrasi dan operasional untuk mengangkut barang impor atau ekspor melalui kantor pabean tanpa melakukan pembongkaran terlebih dahulu. Barang tetap berada pada sarana pengangkut yang membawanya selama melewati lokasi perantara.
Mekanisme tersebut mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor. Peraturan ini mengatur pemasukan barang ke kawasan pabean, pengeluaran barang, penyampaian manifes, serta pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan.
Dalam praktiknya, pengangkut perlu menyampaikan pemberitahuan pabean sesuai tahapan kedatangan dan keberangkatan. Proses tersebut berlangsung secara elektronik melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP). Selain itu, pengangkut dapat memanfaatkan Portal CEISA 4.0 untuk menyiapkan draf pemberitahuan sesuai fasilitas yang tersedia.
Dengan demikian, prosedur ini bukan sekadar kegiatan meneruskan perjalanan barang. Pengangkut juga harus memastikan pencatatan administrasi dan informasi pergerakan barang tetap sesuai dengan ketentuan kepabeanan.
Persiapan Sebelum Mengajukan Pengangkutan
Sebelum menyampaikan pemberitahuan kepada Bea dan Cukai, pengangkut perlu memeriksa kesiapan dokumen dan informasi perjalanan. Persiapan yang baik membantu mengurangi kesalahan pengisian serta memperlancar tahapan berikutnya.
1. Memeriksa Dokumen Pengangkutan
Pengangkut perlu menyiapkan dokumen yang menjadi dasar pencatatan barang dalam manifes. Dokumen tersebut dapat berupa Bill of Lading untuk pengangkutan laut, Airway Bill untuk pengangkutan udara, atau dokumen pengangkutan lain yang sesuai.
Selanjutnya, periksa informasi berikut:
- Nama pengirim dan penerima barang.
- Identitas barang dan uraian muatan.
- Jumlah kemasan serta satuan barang.
- Nomor dan tanggal dokumen pengangkutan.
- Pelabuhan atau bandar udara asal.
- Lokasi transit dan tujuan perjalanan.
Selain itu, pastikan informasi tersebut sesuai dengan rencana perjalanan sarana pengangkut. Ketidaksesuaian data dapat menimbulkan kendala ketika pengangkut menyampaikan manifes.
2. Memastikan Rute Perjalanan
Rute perjalanan menjadi informasi penting dalam administrasi kepabeanan. Oleh sebab itu, perusahaan harus memastikan lokasi asal, kantor pabean yang di singgahi, dan tujuan akhir sesuai dengan dokumen pengangkutan.
Apabila kapal atau pesawat melewati beberapa lokasi, pengangkut perlu memperhatikan kewajiban pemberitahuan pada setiap kantor pabean yang terkait. Dengan demikian, data perjalanan dapat tercatat secara konsisten.
3. Mengelompokkan Barang dalam Manifes
Pengangkut perlu mengelompokkan barang secara terpisah sesuai kategori yang berlaku. Pengelompokan tersebut mencakup barang impor yang diangkut terus, barang ekspor yang diangkut terus, serta kategori pengangkutan lain sesuai ketentuan.
Selanjutnya, pengangkut menyusun rincian pos berdasarkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya. Sehingga, langkah ini penting karena data pada setiap pos akan menjadi dasar pencocokan saat proses rekonsiliasi.
4. Memeriksa Kesiapan Administrasi
Sebelum mengirim pemberitahuan, periksa kembali kelengkapan dokumen dan data pada sistem. Pastikan perusahaan menggunakan informasi yang benar serta mengikuti ketentuan penyampaian dokumen.
Selain itu, koordinasikan data dengan pihak yang terlibat dalam pengangkutan. Misalnya, perusahaan pelayaran dapat melakukan pemeriksaan bersama agen pengangkut dan pihak terkait agar tidak terjadi perbedaan informasi.
Tahapan Pengajuan Angkut Terus melalui Sistem Kepabeanan
Pengajuan administrasi berlangsung melalui penyampaian Pemberitahuan Pabean secara elektronik. Pengangkut perlu mengikuti tahapan sesuai kondisi kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut.
1. Menyampaikan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut
Pada tahap awal, pengangkut menyampaikan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau RKSP yang menggunakan kode BC 1.0 sesuai ketentuan.
Dokumen ini berisi informasi rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean. Selain itu, informasi tersebut membantu petugas mengenali jadwal kedatangan dan data sarana pengangkut yang akan memasuki kawasan pabean.
Namun, penyampaian RKSP harus mengikuti kewajiban dan ketentuan yang berlaku untuk sarana pengangkut terkait. Pengangkut perlu memastikan waktu penyampaian serta informasi yang tercantum sudah sesuai.
2. Menyampaikan Inward Manifest
Ketika sarana pengangkut memasuki kawasan pabean, pengangkut menyampaikan Inward Manifest atau BC 1.1. Karena itu, dokumen ini memuat rincian barang yang masuk melalui sarana pengangkut.
Untuk mekanisme ini, pengangkut perlu membuat rincian pos secara terpisah dan memasukkan barang ke kelompok angkut terus yang sesuai. Selain itu, setiap pos harus mengacu pada dokumen pengangkutan.
Informasi pada Inward Manifest mencakup data barang, jumlah kemasan, serta identitas dokumen pengangkutan. Karena itu, pengangkut perlu memeriksa kembali setiap rincian sebelum mengirim pemberitahuan.
3. Mengisi Kelompok Pos Barang dengan Tepat
Pengelompokan pos merupakan bagian penting dalam pengajuan. Pengangkut tidak boleh mencampurkan barang dengan kategori berbeda tanpa mengikuti pengaturan yang berlaku.
Pada tahap ini, perusahaan harus membedakan barang impor dan barang ekspor yang menggunakan mekanisme angkut terus maupun angkut lanjut. Dengan begitu, sistem dapat mencatat jenis pengangkutan secara tepat.
Selain itu, pengangkut perlu memastikan nomor pos dan subpos memiliki hubungan yang benar dengan dokumen pengangkutan. Sehingga, ketelitian ini akan membantu proses pencocokan pada tahap keberangkatan.
4. Mengirim Pemberitahuan melalui Sistem
Setelah melengkapi data, pengangkut menyampaikan pemberitahuan melalui Sistem Komputer Pelayanan. Salah satu sarana yang dapat digunakan ialah Portal CEISA 4.0 sesuai fasilitas yang tersedia.
Pengangkut dapat membuat draf BC 1.1 dengan merujuk pada dokumen manifes sebelumnya. Fitur pemilihan dokumen asal membantu mengambil data yang sudah tercatat sehingga pengangkut dapat mengurangi risiko perbedaan informasi.
Meskipun demikian, perusahaan tetap harus memeriksa kembali seluruh isian sebelum menekan tombol pengiriman. Data otomatis bukan berarti selalu bebas dari kesalahan.
Tahapan Pelaksanaan Setelah Pengajuan
Setelah pengangkut menyampaikan dokumen kedatangan, proses berlanjut pada pengeluaran barang dan pencatatan keberangkatan. Pada tahap ini, kesesuaian data menjadi perhatian utama.
1. Memastikan Barang Tetap pada Sarana Pengangkut
Karakteristik utama mekanisme ini terletak pada tidak adanya pembongkaran barang terlebih dahulu. Oleh karena itu, barang tetap berada pada sarana pengangkut selama melewati kantor pabean perantara.
Pengangkut perlu menjaga kesesuaian muatan dengan informasi pada manifes. Selain itu, perusahaan harus mengikuti ketentuan pengawasan yang berlaku selama sarana pengangkut berada di kawasan pabean.
2. Menyiapkan Outward Manifest
Ketika sarana pengangkut akan meninggalkan kawasan pabean, pengangkut menyampaikan Outward Manifest atau BC 1.1.
Dokumen tersebut memuat rincian barang yang keluar dari kawasan pabean. Sama seperti Inward Manifest, pengangkut perlu mengelompokkan pos secara terpisah sesuai kategori barang.
Selanjutnya, pengangkut harus menghubungkan data keberangkatan dengan data kedatangan sebelumnya. Selain itu, informasi yang perlu di perhatikan mencakup nomor dan tanggal pendaftaran serta nomor pos dan subpos Inward Manifest.
3. Memeriksa Kesesuaian Data Keberangkatan
Sebelum mengirim Outward Manifest, pengangkut perlu mencocokkan rincian barang dengan data Inward Manifest. Pemeriksaan ini membantu memastikan tidak ada perbedaan informasi yang dapat menghambat proses penyelesaian.
Beberapa informasi yang perlu diperiksa antara lain:
- Nomor dan tanggal pendaftaran Inward Manifest.
- Nomor pos serta subpos barang.
- Uraian dan identitas muatan.
- Jumlah kemasan.
- Data dokumen pengangkutan.
- Kategori barang yang menggunakan mekanisme pengangkutan.
Apabila semua informasi sudah sesuai, pengangkut dapat melanjutkan penyampaian pemberitahuan sesuai prosedur.
4. Memperoleh Nomor dan Tanggal Outward Manifest
Dalam ketentuan PMK Nomor 51 Tahun 2026, Outward Manifest yang telah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran menjadi persetujuan pengeluaran barang untuk diangkut terus atau diangkut lanjut.
Ketentuan ini penting karena pengangkut harus memperhatikan status dokumen sebelum melanjutkan proses pengeluaran barang. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengandalkan jadwal keberangkatan, tetapi juga memastikan penyelesaian administrasi sesuai aturan.
5. Melanjutkan Perjalanan ke Lokasi Berikutnya
Setelah memenuhi tahapan administrasi dan ketentuan pengeluaran, sarana pengangkut dapat melanjutkan perjalanan sesuai rute.
Apabila tujuan berikutnya berada di kantor pabean lain, informasi keberangkatan dapat diteruskan melalui sistem kepada kantor pabean tujuan. Informasi tersebut mencakup rincian pos barang pada Outward Manifest.
Oleh karena itu, pengangkut perlu menjaga kesesuaian informasi perjalanan dengan dokumen yang sudah di sampaikan. Sehingga, langkah ini membantu kantor pabean tujuan melakukan pencocokan data.
Proses Rekonsiliasi di Kantor Pabean
Rekonsiliasi merupakan tahapan pengawasan untuk mencocokkan informasi pemasukan dan pengeluaran barang. Proses ini membantu memastikan barang yang tercatat pada saat kedatangan memiliki kesesuaian dengan data keberangkatan.
1. Rekonsiliasi di Kantor Pabean Asal
Pada kantor pabean asal, sistem melakukan pemeriksaan terhadap rincian pos Outward Manifest dengan pos Inward Manifest.
Petugas atau sistem meneliti kesesuaian elemen data pada kedua pemberitahuan tersebut. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kesesuaian, sistem dapat menutup pos Inward Manifest sesuai ketentuan.
Dengan demikian, pencatatan barang yang keluar dari kawasan pabean memiliki hubungan dengan data pemasukan sebelumnya.
2. Penyampaian Informasi ke Kantor Pabean Tujuan
Jika barang menuju pelabuhan atau bandar udara di kantor pabean lain, sistem menyampaikan informasi keberangkatan kepada kantor tujuan.
Informasi tersebut berupa rincian pos pada Outward Manifest. Selanjutnya, kantor pabean tujuan dapat menggunakan data tersebut untuk mencocokkan informasi kedatangan.
3. Rekonsiliasi di Kantor Pabean Tujuan
Kantor pabean tujuan mencocokkan rincian pos Inward Manifest dengan informasi Outward Manifest dari kantor pabean asal.
Apabila data sesuai, sistem menutup informasi keberangkatan sesuai ketentuan. Selanjutnya, sistem menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada kantor pabean asal.
Namun, apabila hasil rekonsiliasi belum diterima dalam waktu 30 hari sejak keberangkatan sarana pengangkut, kantor pabean asal melakukan konfirmasi kepada pengangkut dan kantor pabean tujuan. Langkah berikutnya mengikuti hasil konfirmasi serta ketentuan yang berlaku.
Cara Memperbaiki Pengajuan yang Tidak Sesuai
Kesalahan data dapat terjadi ketika pengangkut mengisi pemberitahuan atau menghubungkan pos barang dengan dokumen sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui langkah perbaikan yang tepat.
Memeriksa Penyebab Ketidaksesuaian
Pertama, periksa bagian dokumen yang menimbulkan perbedaan. Kesalahan dapat muncul pada nomor pendaftaran, nomor pos, subpos, jumlah kemasan, atau informasi dokumen pengangkutan.
Selanjutnya, bandingkan kembali data Inward Manifest dengan Outward Manifest. Pemeriksaan ini membantu perusahaan menemukan bagian yang perlu di perbaiki.
Melakukan Perbaikan Data
Jika hasil pengajuan belum memperoleh persetujuan karena ketidaksesuaian data, pengangkut perlu memperbaiki pos barang pada pemberitahuan BC 1.1 sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa data Outward Manifest sudah sesuai dengan Inward Manifest. Setelah perbaikan, pengangkut dapat melanjutkan proses penyampaian sesuai prosedur sistem.
Memastikan Data Setelah Perbaikan
Setelah melakukan koreksi, jangan langsung menganggap proses selesai. Periksa kembali hasil penyampaian dan pastikan sistem mencatat data yang benar.
Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko pengulangan kesalahan pada tahap berikutnya.
Kendala yang Dapat Menghambat Pelaksanaan
Beberapa kendala administrasi maupun operasional dapat memengaruhi kelancaran proses pengangkutan. Mengenali masalah sejak awal membantu perusahaan menentukan langkah pencegahan.
1. Data Dokumen Tidak Konsisten
Perbedaan informasi antara Bill of Lading, Airway Bill, dan manifes dapat menimbulkan kendala ketika petugas melakukan rekonsiliasi. Oleh sebab itu, pengangkut perlu menggunakan dokumen yang sudah melalui pemeriksaan.
2. Kesalahan Pengelompokan Pos
Pengangkut dapat mengalami kendala apabila memasukkan barang ke kelompok pos yang tidak sesuai. Akibatnya, data pada sistem tidak mencerminkan jenis pengangkutan yang sebenarnya.
Untuk mencegah masalah tersebut, perusahaan perlu memeriksa kategori barang sebelum mengirim pemberitahuan.
3. Kesalahan Referensi Dokumen Asal
Nomor pendaftaran, nomor pos, dan subpos Inward Manifest menjadi informasi penting pada Outward Manifest. Jika pengangkut memilih referensi yang salah, sistem dapat menemukan perbedaan data.
Karena itu, penggunaan fitur pemilihan dokumen asal pada CEISA 4.0 dapat membantu pengisian. Namun, pengangkut tetap harus memeriksa kembali hasilnya.
4. Gangguan Sistem Pelayanan
Gangguan operasional pada Sistem Komputer Pelayanan dapat memengaruhi proses administrasi dan rekonsiliasi. Dalam kondisi tersebut, penyelesaian dapat mengikuti mekanisme yang diatur dalam ketentuan kepabeanan dengan penanganan oleh pejabat Bea dan Cukai.
Dengan demikian, perusahaan perlu mengikuti arahan kantor pabean dan menyimpan bukti komunikasi maupun dokumen yang berkaitan.
Ketentuan yang Menjadi Dasar Pelaksanaan
Pelaksanaan pengangkutan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor. Peraturan tersebut berlaku mulai 30 Agustus 2026 dan menggantikan PMK Nomor 216/PMK.04/2019.
Selain itu, penyampaian RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest mengikuti ketentuan mengenai tata laksana pemberitahuan rencana kedatangan serta manifes sarana pengangkut, termasuk PMK Nomor 158/PMK.04/2017 beserta perubahannya.
Pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan tersebut karena setiap tahapan memiliki kewajiban administrasi yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menggunakan ketentuan terbaru sebagai acuan ketika menyiapkan pengangkutan.
Jasa Pengurusan Dokumen Angkut Terus
Pengajuan dokumen kepabeanan membutuhkan ketelitian dalam memeriksa data barang, menyusun manifes, dan memastikan hubungan antara dokumen kedatangan dengan keberangkatan. Kesalahan kecil pada nomor pos atau informasi pengangkutan dapat menimbulkan kendala ketika proses rekonsiliasi berlangsung.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan administrasi dokumen sesuai kebutuhan perusahaan. Layanan ini dapat membantu pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencocokan informasi pengangkutan, serta pemahaman tahapan administrasi kepabeanan.
Dengan persiapan yang terarah, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi dan memahami proses pengajuan secara lebih baik. Namun, persetujuan pengeluaran barang dan pengawasan kepabeanan tetap menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai peraturan yang berlaku.
Konsultasi Pengurusan Angkut Lanjut dan Angkut Terus Sekarang
