Angkut Terus Barang Impor: Ketentuan Kepabeanan dan Prosedur

Dalam kegiatan perdagangan internasional, barang impor terkadang melewati lebih dari satu pelabuhan atau kantor pabean sebelum mencapai tujuan akhir. Kondisi tersebut membutuhkan pengaturan pengangkutan yang jelas agar arus barang tetap lancar dan pengawasan kepabeanan berjalan sesuai ketentuan. Salah satu mekanisme yang berlaku adalah angkut terus barang impor.

Mekanisme ini memungkinkan barang impor melewati suatu kantor pabean tanpa pembongkaran terlebih dahulu. Dengan demikian, barang tetap berada pada sarana pengangkut selama perjalanan melalui kantor pabean perantara. Namun, pengangkut tetap harus memenuhi kewajiban pemberitahuan dan ketentuan administrasi yang berlaku.

Pemerintah mengatur mekanisme tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor. Aturan ini menjadi pedoman bagi pengangkut dan pelaku usaha dalam menjalankan proses pengiriman, mulai dari penyampaian manifes hingga rekonsiliasi data.

Apa Itu Angkut Terus Barang Impor?

Angkut terus barang impor merupakan mekanisme pengangkutan barang impor menggunakan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa pembongkaran terlebih dahulu. Artinya, barang tetap berada pada kapal, pesawat, atau sarana pengangkut lain ketika melewati kantor pabean dalam perjalanan menuju tujuan berikutnya.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 PMK Nomor 51 Tahun 2026. Peraturan ini membedakan angkut terus dengan angkut lanjut berdasarkan ada atau tidaknya pembongkaran barang sebelum pengangkutan berlanjut.

Sebagai contoh, sebuah kapal membawa barang impor dari Singapura menuju Australia. Dalam perjalanan, kapal melewati pelabuhan di Indonesia, tetapi tidak membongkar barang yang akan menuju Australia. Jika pengangkut memenuhi persyaratan dan menyampaikan pemberitahuan pabean sesuai ketentuan, barang tersebut dapat menggunakan mekanisme angkut terus.

Dengan demikian, pelabuhan atau kantor pabean yang dilewati tidak otomatis menjadi tempat penyelesaian seluruh kewajiban impor barang tersebut. Pengangkut tetap harus mengikuti prosedur administrasi dan pengawasan yang berlaku.

Dasar Hukum dan Ketentuan Kepabeanan

Pelaksanaan pengangkutan barang impor melalui mekanisme ini mengacu pada beberapa ketentuan. Regulasi utama yang mengatur proses tersebut adalah PMK Nomor 51 Tahun 2026.

PMK Nomor 51 Tahun 2026

PMK Nomor 51 Tahun 2026 mengatur pengangkutan barang impor atau barang ekspor untuk angkut terus maupun angkut lanjut. Peraturan ini mulai berlaku pada 30 Agustus 2026 dan menggantikan PMK Nomor 216/PMK.04/2019.

Beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi:

• Pemasukan barang ke kawasan pabean.
• Penyampaian Inward Manifest.
• Pengeluaran barang dari kawasan pabean.
• Penyampaian Outward Manifest.
• Pengawasan dan rekonsiliasi data.
• Penggunaan moda transportasi darat.
• Penggunaan tanda pengaman untuk pengangkutan tertentu.

Oleh karena itu, pengangkut perlu memahami ketentuan tersebut sebelum menjalankan kegiatan pengiriman. Selain itu, perusahaan harus menyesuaikan prosedur internal dengan aturan yang berlaku.

Ketentuan Pemberitahuan Manifes

Selain PMK Nomor 51 Tahun 2026, penyampaian RKSP serta Inward dan Outward Manifest tetap mengacu pada ketentuan mengenai tata laksana pemberitahuan rencana kedatangan dan manifes sarana pengangkut, termasuk PMK Nomor 158/PMK.04/2017 beserta perubahannya.

Pengangkut perlu menyusun data manifes secara rinci berdasarkan dokumen pengangkutan. Selanjutnya, perusahaan harus mengelompokkan barang impor yang menggunakan mekanisme angkut terus secara terpisah dari kelompok barang lainnya.

Kewajiban Pengawasan Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan pengawasan terhadap pergerakan barang dari kawasan pabean. Pengawasan tersebut dapat menggunakan rekonsiliasi data pemasukan dan pengeluaran barang.

Selain itu, untuk pengangkutan melalui jalan raya, petugas dapat menerapkan tanda pengaman elektronik. Apabila sistem elektronik belum tersedia atau mengalami gangguan, ketentuan memperbolehkan pengamanan manual berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

Persyaratan Angkut Terus Barang Impor

Pengangkut perlu memenuhi persyaratan administrasi dan operasional sebelum menjalankan pengiriman. Persyaratan tersebut membantu petugas mengidentifikasi barang serta mencocokkan data kedatangan dan keberangkatan.

1. Barang Tidak Mengalami Pembongkaran

Karakteristik utama mekanisme ini terletak pada kondisi barang selama melewati kantor pabean. Barang tetap berada pada sarana pengangkut dan tidak mengalami pembongkaran terlebih dahulu.

Apabila pengangkut membongkar barang sebelum melanjutkan perjalanan, kegiatan tersebut perlu mengikuti mekanisme yang sesuai, termasuk ketentuan angkut lanjut apabila memenuhi kriterianya.

2. Memiliki Dokumen Pengangkutan

Pengangkut perlu menyiapkan dokumen yang menjelaskan identitas barang dan perjalanan. Dokumen tersebut dapat berupa:

• Bill of Lading untuk pengangkutan laut.
• Airway Bill untuk pengangkutan udara.
• Dokumen pengangkutan lain sesuai jenis sarana dan layanan.

Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan pos barang pada manifes. Karena itu, perusahaan harus memastikan kesesuaian nomor dokumen, uraian barang, jumlah kemasan, dan informasi perjalanan.

3. Menyampaikan Inward Manifest

Ketika sarana pengangkut memasuki kawasan pabean, pengangkut wajib menyampaikan pemberitahuan berupa Inward Manifest sesuai ketentuan.

Pengangkut harus menyusun pos barang secara terperinci dan mengelompokkan barang impor yang menggunakan mekanisme angkut terus secara terpisah. Dengan begitu, petugas dapat membedakan barang tersebut dari barang impor yang menyelesaikan kewajiban pabean di kantor setempat maupun kelompok barang lainnya.

4. Menyampaikan Outward Manifest

Saat sarana pengangkut meninggalkan kawasan pabean, pengangkut wajib menyampaikan Outward Manifest. Dokumen ini harus mencantumkan informasi yang menghubungkan data keberangkatan dengan data pemasukan sebelumnya.

PMK Nomor 51 Tahun 2026 mengatur elemen data minimal berupa nomor dan tanggal pendaftaran serta nomor pos dan subpos Inward Manifest. Karena itu, pengangkut perlu memeriksa hubungan data tersebut sebelum mengirim pemberitahuan.

5. Memenuhi Pengawasan Kepabeanan

Pengangkut harus mengikuti pengawasan Bea dan Cukai selama proses pengangkutan. Petugas dapat melakukan rekonsiliasi dan menerapkan tanda pengaman sesuai jenis moda transportasi serta kondisi operasional.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan barang sampai di tujuan dengan kondisi dan jumlah yang sesuai. Langkah ini penting untuk menghindari masalah ketika petugas mencocokkan data.

Dokumen yang Digunakan dalam Proses Pengangkutan

Dokumen kepabeanan menjadi bagian utama dalam proses administrasi. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda sesuai tahap kedatangan, keberangkatan, dan pencatatan barang.

Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau BC 1.0

Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau RKSP merupakan pemberitahuan mengenai rencana kedatangan sarana pengangkut. Dokumen ini membantu kantor pabean memperoleh informasi awal mengenai kedatangan kapal, pesawat, atau sarana pengangkut lainnya.

Pengangkut menyampaikan RKSP sesuai ketentuan yang mengatur tata laksana pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut. Informasi yang tercantum perlu sesuai dengan jadwal dan identitas sarana pengangkut.

Inward Manifest atau BC 1.1

Inward Manifest merupakan daftar barang niaga yang dibawa sarana pengangkut ketika memasuki kawasan pabean. Dokumen ini memuat rincian barang yang masuk dan menjadi dasar pencatatan pemasukan.

Dalam mekanisme ini, pengangkut harus membuat pos barang berdasarkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya. Selanjutnya, pengangkut mengelompokkan barang impor yang diangkut terus secara terpisah.

Outward Manifest atau BC 1.1

Outward Manifest merupakan daftar barang niaga ketika sarana pengangkut meninggalkan kawasan pabean. Dokumen ini mencatat barang yang keluar dan menjadi bagian penting dalam proses rekonsiliasi.

Pengangkut harus mencantumkan informasi yang menghubungkan pos keberangkatan dengan pos Inward Manifest. Kesesuaian tersebut membantu petugas memastikan bahwa data barang yang keluar memiliki hubungan dengan data pemasukan sebelumnya.

Bill of Lading atau Airway Bill

Bill of Lading dan Airway Bill merupakan dokumen pengangkutan yang menjadi dasar penyusunan rincian pos barang.Umumnya Bill of Lading digunakan untuk pengangkutan melalui laut. Sementara itu, Airway Bill digunakan dalam pengangkutan udara.

Kedua dokumen tersebut membantu pengangkut memastikan informasi barang, pengirim, penerima, dan rute perjalanan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memeriksa setiap informasi sebelum menyampaikan manifes.

Prosedur Angkut Terus Barang Impor

Proses administrasi melibatkan pengangkut dan kantor pabean yang mengawasi kawasan asal maupun tujuan. Pelaksanaan pemberitahuan berlangsung secara elektronik melalui Sistem Komputer Pelayanan atau SKP sesuai ketentuan.

1. Menyiapkan Informasi Pengangkutan

Pengangkut terlebih dahulu memeriksa rencana perjalanan dan dokumen pengangkutan. Pemeriksaan ini mencakup identitas sarana pengangkut, rute, pelabuhan yang disinggahi, serta rincian barang.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa barang memang memenuhi karakteristik angkut terus. Jika barang harus mengalami pembongkaran sebelum melanjutkan perjalanan, pengangkut perlu menilai penggunaan mekanisme angkut lanjut.

2. Menyampaikan RKSP dan Inward Manifest

Sebelum atau ketika sarana pengangkut memasuki kawasan pabean, pengangkut menyampaikan pemberitahuan kedatangan sesuai tahapan yang berlaku.

Pemberitahuan tersebut mencakup RKSP atau BC 1.0 dan/atau Inward Manifest atau BC 1.1. Pengangkut harus memasukkan barang ke kelompok pos angkut terus agar petugas dapat mengenali status pengangkutannya.

Selanjutnya, pengangkut memeriksa kembali kesesuaian data manifes dengan dokumen pengangkutan. Ketelitian pada tahap ini membantu mengurangi kesalahan administrasi.

3. Menjaga Barang Tetap pada Sarana Pengangkut

Setelah melewati kantor pabean, barang tetap berada pada sarana pengangkut tanpa pembongkaran terlebih dahulu. Pengangkut melanjutkan perjalanan sesuai rute yang tercantum dalam dokumen pengangkutan.

Namun, perusahaan tetap harus memperhatikan ketentuan pengawasan. Jika sarana pengangkut menggunakan moda jalan raya, petugas dapat menerapkan tanda pengaman elektronik sesuai aturan.

4. Menyampaikan Outward Manifest

Sebelum sarana pengangkut meninggalkan kawasan pabean, pengangkut menyampaikan Outward Manifest atau BC 1.1.

Pada tahap ini, pengangkut perlu mencantumkan informasi yang menghubungkan data keberangkatan dengan Inward Manifest. Elemen penting tersebut mencakup nomor dan tanggal pendaftaran serta nomor pos dan subpos manifes kedatangan.

Outward Manifest yang telah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran menjadi persetujuan pengeluaran barang untuk angkut terus atau angkut lanjut sesuai ketentuan PMK Nomor 51 Tahun 2026.

5. Melanjutkan Perjalanan

Setelah menyelesaikan pemberitahuan keberangkatan sesuai prosedur, sarana pengangkut dapat melanjutkan perjalanan menuju kantor pabean atau pelabuhan tujuan.

Jika tujuan berada di bawah pengawasan kantor pabean lain, sistem dapat menyampaikan informasi keberangkatan beserta rincian pos Outward Manifest kepada kantor tujuan.

Dengan demikian, petugas di kantor tujuan memiliki data untuk mencocokkan pemasukan barang berikutnya.

6. Menjalani Rekonsiliasi Data

Rekonsiliasi menjadi bagian penting dalam penyelesaian administrasi. Pada Kantor Pabean Asal, sistem mencocokkan rincian pos Outward Manifest dengan pos Inward Manifest.

Jika data menunjukkan kesesuaian, sistem dapat menutup pos Inward Manifest. Sementara itu, Kantor Pabean Tujuan mencocokkan Inward Manifest dengan informasi Outward Manifest dari kantor asal.

Apabila hasil rekonsiliasi belum diterima dalam jangka waktu 30 hari sejak keberangkatan sarana pengangkut, petugas di Kantor Pabean Asal melakukan konfirmasi kepada pengangkut dan kantor tujuan serta menindaklanjuti hasilnya.

Pengawasan untuk Pengangkutan Melalui Jalur Darat

PMK Nomor 51 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan moda transportasi darat untuk pengangkutan barang impor atau barang ekspor. Moda tersebut dapat berupa kereta api maupun sarana pengangkut jalan raya.

Untuk pengangkutan menggunakan kendaraan jalan raya, pengawasan pabean menerapkan tanda pengaman berbasis elektronik. Sistem tersebut membantu petugas memantau pergerakan barang selama perjalanan.

Namun, sistem elektronik mungkin belum tersedia atau mengalami gangguan. Dalam kondisi tersebut, Kepala Kantor Pabean dapat menyetujui pengamanan manual.

Apabila pengamanan manual berlaku untuk barang impor, pengangkut harus memenuhi salah satu bentuk pengamanan berikut:

• Menyerahkan jaminan.
• Menggunakan pengawalan sesuai ketentuan.

Jaminan dapat berupa jaminan tunai, jaminan bank, jaminan perusahaan asuransi, atau jaminan lembaga penjamin. Nilainya sebesar bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Petugas dapat mengembalikan jaminan setelah barang sampai di pelabuhan tujuan. Sebaliknya, jaminan dapat dicairkan apabila barang tidak sampai di pelabuhan atau bandar udara tujuan maupun tiba dalam keadaan tidak lengkap.

Perbedaan Angkut Terus dan Angkut Lanjut Barang Impor

Pelaku usaha perlu memahami perbedaan kedua mekanisme agar tidak salah menentukan prosedur. Keduanya mengatur pengangkutan barang melalui kantor pabean, tetapi memiliki karakteristik berbeda.

Aspek	Angkut Terus	Angkut Lanjut
Pembongkaran	Tanpa pembongkaran terlebih dahulu	Melalui pembongkaran terlebih dahulu
Kondisi barang	Tetap berada pada sarana pengangkut	Mengalami proses pembongkaran sebelum pengangkutan berikutnya
Penanganan	Tidak memerlukan pemindahan barang akibat pembongkaran	Memerlukan penanganan sesuai proses pemindahan
Dokumen	Inward dan Outward Manifest sesuai tahapan	Inward dan Outward Manifest sesuai tahapan
Pengawasan	Rekonsiliasi dan tanda pengaman sesuai ketentuan	Rekonsiliasi dan pengawasan sesuai ketentuan

Sebagai contoh, kapal yang membawa barang dari negara asal dan melewati pelabuhan Indonesia tanpa membongkar muatan dapat menggunakan mekanisme angkut terus. Sebaliknya, jika pengangkut membongkar barang di pelabuhan transit sebelum memindahkannya ke sarana pengangkut lain, kegiatan tersebut mengarah pada mekanisme angkut lanjut.

Oleh karena itu, pengangkut harus memeriksa kondisi operasional sebelum menentukan pemberitahuan pabean.

Kendala Administrasi dan Cara Mengatasinya

Dalam praktiknya, beberapa kendala dapat muncul ketika pengangkut menyampaikan pemberitahuan. Masalah tersebut umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian data, kesalahan pengelompokan barang, atau gangguan sistem.

Perbedaan Data Inward dan Outward Manifest

Perbedaan nomor pos, subpos, jumlah kemasan, atau identitas dokumen dapat menghambat rekonsiliasi. Untuk mengatasinya, pengangkut perlu membandingkan data kedatangan dan keberangkatan sebelum mengirim Outward Manifest.

Kesalahan Pengelompokan Barang

Pengangkut harus memisahkan barang impor yang kewajiban pabeannya selesai di kantor setempat, barang impor angkut terus, dan barang impor angkut lanjut. Jika perusahaan salah memasukkan kelompok, petugas dapat menemukan ketidaksesuaian ketika memeriksa data.

Karena itu, perusahaan perlu memeriksa kategori barang berdasarkan kondisi pengangkutan yang sebenarnya.

Dokumen Pengangkutan Tidak Sesuai

Kesalahan nomor Bill of Lading atau Airway Bill dapat memengaruhi pencatatan pos manifes. Oleh sebab itu, pengangkut harus mencocokkan dokumen pengangkutan dengan data yang akan disampaikan.

Gangguan Sistem Komputer Pelayanan

Gangguan SKP dapat memengaruhi proses rekonsiliasi dan pertukaran informasi antarkantor pabean. Dalam kondisi tersebut, PMK Nomor 51 Tahun 2026 mengatur pelaksanaan rekonsiliasi oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila sistem mengalami gangguan operasional atau membutuhkan penelitian lebih mendalam.

Hal yang Perlu Diperhatikan Importir dan Pengangkut

Importir dan pengangkut memiliki kepentingan untuk menjaga ketertiban dokumen. Meskipun pengangkut memegang peran utama dalam penyampaian manifes, importir juga perlu memastikan informasi barang sesuai dengan dokumen transaksi dan pengiriman.

Beberapa langkah berikut dapat membantu mengurangi kendala:

1. Periksa Bill of Lading atau Airway Bill sebelum pengiriman.
2. Pastikan identitas barang dan jumlah kemasan sesuai.
3. Cocokkan rute perjalanan dengan dokumen pengangkutan.
4. Pisahkan kelompok barang impor sesuai mekanismenya.
5. Periksa hubungan nomor pos Inward Manifest dan Outward Manifest.
6. Simpan bukti penyampaian pemberitahuan dan dokumen pendukung.
7. Koordinasikan perubahan jadwal atau rute dengan pihak pengangkut dan pihak terkait.

Selain itu, perusahaan perlu mengikuti pembaruan ketentuan kepabeanan. Dengan demikian, tim operasional dapat menyesuaikan proses kerja ketika pemerintah menerbitkan perubahan aturan.

Jasa Pengurusan Dokumen Angkut Terus Barang Impor

Pengurusan dokumen kepabeanan membutuhkan ketelitian dalam memeriksa manifes, dokumen pengangkutan, serta informasi perjalanan. Kesalahan pada satu elemen data dapat menghambat proses rekonsiliasi dan menimbulkan kebutuhan perbaikan administrasi.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen sesuai kebutuhan perusahaan. Layanan ini membantu pelaku usaha memahami persyaratan administrasi, memeriksa kelengkapan informasi, dan menyiapkan dokumen pendukung untuk proses pengangkutan.

Dengan persiapan yang terarah, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan ketertiban administrasi pengiriman. Namun, persetujuan, pemeriksaan, serta keputusan kepabeanan tetap menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai peraturan yang berlaku.

Konsultasi Pengurusan Angkut Lanjut dan Angkut Terus Sekarang