Prosedur angkut lanjut merupakan rangkaian pengurusan kepabeanan untuk memindahkan barang impor atau barang ekspor melalui suatu kantor pabean dengan proses pembongkaran terlebih dahulu sebelum barang melanjutkan perjalanan. Mekanisme ini sering di gunakan dalam kegiatan logistik internasional, terutama ketika pengangkut perlu memindahkan barang dari satu kapal ke kapal lain, menggunakan moda transportasi berbeda, atau mengatur pengiriman melalui pelabuhan transit. Oleh karena itu, pengangkut perlu memahami tahapan administrasi sejak perencanaan hingga penyelesaian pencatatan barang.
Pengurusan angkut lanjut tidak hanya melibatkan kegiatan pembongkaran dan pemuatan. Pengangkut juga perlu menyiapkan dokumen pengangkutan, menyampaikan Inward Manifest dan Outward Manifest, serta memastikan kesesuaian data antara kantor pabean asal dan kantor pabean tujuan. Selain itu, pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan mengenai lokasi penimbunan dan persetujuan khusus apabila kegiatan tertentu berlangsung di luar Kawasan Pabean.
Apa Itu Prosedur Angkut Lanjut?
Prosedur angkut lanjut adalah tahapan administrasi dan operasional untuk mengangkut barang impor atau barang ekspor melalui kantor pabean dengan pembongkaran terlebih dahulu sebelum barang melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya.
Dalam pelaksanaannya, pengangkut memasukkan barang ke Kawasan Pabean dan memberitahukannya melalui Inward Manifest. Setelah itu, pengangkut menjalankan proses pembongkaran serta penanganan barang sesuai ketentuan. Sebelum barang keluar untuk melanjutkan perjalanan, pengangkut menyampaikan Outward Manifest.
Mekanisme ini memungkinkan barang berpindah dari satu sarana pengangkut ke sarana pengangkut lain. Sebagai contoh, barang yang tiba menggunakan kapal pertama dapat di bongkar di pelabuhan transit, kemudian di muat ke kapal kedua untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.
Dengan demikian, prosedur angkut lanjut membutuhkan kesesuaian antara rencana perjalanan, kondisi fisik barang, dokumen pengangkutan, dan pemberitahuan pabean.
Tujuan Pengurusan Angkut Lanjut
Pengurusan angkut lanjut memiliki beberapa tujuan dalam kegiatan perdagangan dan logistik internasional.
- Mengatur perpindahan barang: Pengangkut dapat memindahkan barang dari satu sarana pengangkut ke sarana pengangkut berikutnya.
- Mendukung pengiriman melalui pelabuhan transit: Perusahaan logistik dapat mengatur perjalanan barang melalui lokasi persinggahan.
- Menjaga pencatatan kepabeanan: Pemberitahuan pabean membantu petugas mencatat barang yang masuk dan keluar dari Kawasan Pabean.
- Mendukung pengangkutan multimoda: Pengangkut dapat menggunakan kombinasi kapal, pesawat, kereta api, atau kendaraan jalan raya sesuai ketentuan.
- Memastikan pengawasan barang: Bea dan Cukai dapat mencocokkan data barang pada tahap kedatangan dan keberangkatan.
Oleh sebab itu, pengangkut perlu menjalankan setiap tahapan secara tertib agar proses perpindahan barang tidak menimbulkan masalah administrasi.
Dasar Hukum Prosedur Angkut Lanjut
Pelaku usaha perlu memahami dasar hukum sebelum menjalankan pengurusan angkut lanjut. Ketentuan ini menjadi pedoman untuk menyiapkan dokumen, melakukan pembongkaran, mengatur penimbunan, dan mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean.
PMK Nomor 51 Tahun 2026
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026 mengatur angkut terus atau angkut lanjut barang impor maupun barang ekspor. Peraturan ini di undangkan pada 31 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 2026.
PMK tersebut menggantikan PMK Nomor 216/PMK.04/2019. Pembaruan aturan bertujuan menyempurnakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan sesuai kebutuhan kegiatan pengangkutan barang.
Beberapa hal yang di atur dalam PMK Nomor 51 Tahun 2026 meliputi:
- Pemasukan barang ke Kawasan Pabean untuk angkut lanjut.
- Penyampaian Inward Manifest.
- Penimbunan barang yang menunggu pengangkutan lanjut.
- Pengeluaran barang melalui Outward Manifest.
- Pembongkaran dan pemuatan barang.
- Pengangkutan menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi.
- Pengawasan dan rekonsiliasi data manifes.
Selain itu, pengangkut tetap perlu memperhatikan ketentuan mengenai penyampaian RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest sesuai peraturan tentang manifes sarana pengangkut.
Peran Kantor Pabean
Kantor Pabean berperan dalam menerima pemberitahuan, mengawasi pergerakan barang, serta melakukan pencatatan sesuai ketentuan. Pengangkut perlu menyampaikan dokumen kepada kantor pabean yang terkait dengan lokasi pemasukan dan pengeluaran barang.
Sementara itu, kantor pabean tujuan juga berperan dalam proses pencocokan data kedatangan barang yang sebelumnya telah di berangkatkan dari kantor pabean asal.
Dengan demikian, koordinasi administrasi antara kantor pabean asal dan tujuan menjadi bagian penting dalam penyelesaian angkut lanjut.
Persyaratan Sebelum Mengurus Angkut Lanjut
Sebelum memulai proses, pengangkut perlu memeriksa kesiapan barang, dokumen, rute, dan sarana pengangkut. Persiapan tersebut membantu mengurangi risiko kesalahan saat penyampaian pemberitahuan pabean.
Data Barang dan Identitas Pengangkut
Pengangkut perlu menyiapkan data barang secara lengkap. Informasi tersebut menjadi dasar pembuatan pos Inward Manifest dan Outward Manifest.
Data yang perlu di periksa antara lain:
- Nama atau uraian barang.
- Jumlah dan jenis kemasan.
- Berat barang.
- Nomor dokumen pengangkutan.
- Identitas pengirim dan penerima.
- Pelabuhan atau lokasi asal.
- Lokasi pembongkaran.
- Tujuan pengangkutan berikutnya.
Selain data barang, pengangkut perlu memastikan identitas operator sarana pengangkut dan pihak yang bertindak sebagai kuasa pengangkut sesuai kebutuhan administrasi.
Dokumen Pengangkutan
Dokumen pengangkutan menjadi dasar pencatatan barang dalam manifes. Untuk pengiriman melalui laut, pengangkut umumnya menggunakan Bill of Lading. Sementara itu, pengiriman udara menggunakan Airway Bill.
Apabila pengangkutan melibatkan lebih dari satu moda transportasi, pengangkut perlu memastikan dokumen atau kontrak pengangkutan menjelaskan rute, jenis moda, dan lokasi angkut lanjut.
Rencana Perjalanan dan Lokasi Pembongkaran
Pengangkut perlu menentukan lokasi pembongkaran serta sarana pengangkut yang akan membawa barang berikutnya. Perencanaan ini penting karena setiap lokasi dapat memiliki fasilitas, jadwal, dan prosedur operasional berbeda.
Selain itu, pengangkut perlu memastikan lokasi penimbunan memenuhi ketentuan apabila barang harus menunggu jadwal keberangkatan berikutnya.
Kesiapan Sistem Pemberitahuan
Pengangkut perlu memastikan pihak yang bertanggung jawab atas penyampaian pemberitahuan pabean memiliki akses dan kemampuan menggunakan sistem pelayanan yang berlaku.
Penyampaian dokumen angkut lanjut dapat di lakukan secara elektronik melalui sistem kepabeanan. Karena itu, pemeriksaan data sebelum pengiriman pemberitahuan menjadi langkah penting.

Tahapan Prosedur Angkut Lanjut dari Awal sampai Selesai
Prosedur angkut lanjut berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Pengangkut perlu menjalankan setiap tahap berdasarkan kondisi barang dan rencana perjalanan.
1. Menentukan Rencana Pengangkutan
Tahap pertama di mulai dengan menyusun rencana perjalanan barang. Pengangkut perlu menentukan asal barang, kantor pabean persinggahan, lokasi pembongkaran, dan tujuan berikutnya.
Pada tahap ini, pengangkut juga perlu memastikan bahwa barang memang akan mengalami pembongkaran sebelum melanjutkan perjalanan. Sebab, kondisi tersebut menjadi karakteristik utama angkut lanjut.
Selain itu, pengangkut perlu menentukan apakah perjalanan menggunakan satu jenis moda atau beberapa moda transportasi.
2. Memeriksa Dokumen Pengangkutan
Setelah menyusun rencana perjalanan, pengangkut memeriksa dokumen pengangkutan. Pemeriksaan mencakup nomor dokumen, uraian barang, jumlah kemasan, berat, serta informasi pengirim dan penerima.
Jika perjalanan melibatkan lebih dari satu moda transportasi, pengangkut perlu memeriksa kesesuaian rute dan lokasi perpindahan barang dalam kontrak atau dokumen pengangkutan.
Dengan demikian, informasi yang di gunakan dalam pemberitahuan pabean memiliki dasar dokumen yang jelas.
3. Menyampaikan RKSP Jika Diwajibkan
Pengangkut menyampaikan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau RKSP sesuai kewajiban dan ketentuan waktu yang berlaku.
RKSP atau BC 1.0 memuat informasi rencana kedatangan sarana pengangkut. Dokumen ini membantu kantor pabean mempersiapkan pelayanan dan pengawasan terhadap kedatangan kapal, pesawat, atau sarana pengangkut lainnya.
Pengangkut perlu memastikan informasi jadwal, identitas sarana pengangkut, dan data perjalanan sesuai dengan rencana aktual.
4. Menyampaikan Inward Manifest
Ketika barang masuk ke Kawasan Pabean, pengangkut wajib memberitahukannya melalui Inward Manifest atau BC 1.1.
Inward Manifest memuat daftar barang yang di bawa sarana pengangkut ketika memasuki Kawasan Pabean. Pengangkut perlu membuat pos secara rinci berdasarkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya.
Khusus untuk angkut lanjut, pengangkut perlu mengelompokkan barang secara terpisah dari barang angkut terus dan kelompok barang lainnya.
Pemisahan tersebut membantu petugas mengenali jenis pergerakan barang serta melakukan pencocokan data pada tahap berikutnya.
5. Memastikan Data Manifes Sesuai
Setelah menyampaikan Inward Manifest, pengangkut perlu memeriksa kembali data yang telah di sampaikan. Pemeriksaan ini mencakup kesesuaian nomor dokumen, uraian barang, jumlah kemasan, berat, dan informasi tujuan.
Apabila pengangkut menemukan kesalahan, pengangkut perlu mengikuti prosedur perbaikan manifes sesuai ketentuan. Perbaikan harus mengacu pada dokumen pengangkutan yang menjadi dasar pencatatan.
Langkah ini penting karena kesalahan pada Inward Manifest dapat memengaruhi proses pencatatan ketika barang keluar untuk melanjutkan perjalanan.
6. Melakukan Pembongkaran Barang
Setelah memenuhi tahapan pemasukan dan pemberitahuan, pengangkut menjalankan proses pembongkaran barang di lokasi yang sesuai ketentuan.
Pada prinsipnya, kegiatan pembongkaran berlangsung di Kawasan Pabean. Namun, terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan pembongkaran di luar Kawasan Pabean setelah pengangkut memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi tersebut.
Pengangkut perlu memastikan jumlah barang yang di bongkar sesuai dengan data manifes. Selain itu, petugas dan pihak terminal dapat melakukan pengawasan sesuai ketentuan serta kebutuhan pemeriksaan.
7. Menempatkan Barang di Lokasi Penimbunan Jika Diperlukan
Apabila barang belum dapat langsung di muat ke sarana pengangkut berikutnya, pengangkut dapat menempatkannya di lokasi penimbunan yang memenuhi ketentuan.
PMK Nomor 51 Tahun 2026 mengatur bahwa barang impor atau barang ekspor yang menunggu pengangkutan lanjut dapat di timbun di:
- Tempat Penimbunan Sementara atau TPS.
- TPS Pusat Distribusi.
- Tempat lain yang di perlakukan sama dengan TPS atas izin Kepala Kantor Pabean.
Pengangkut perlu memastikan lokasi penimbunan sesuai dengan ketentuan dan status pengawasan barang. Selain itu, pengelola lokasi perlu menjaga kesesuaian jumlah serta kondisi barang selama masa penimbunan.
8. Menyiapkan Sarana Pengangkut Berikutnya
Sebelum memuat barang, pengangkut perlu memastikan sarana pengangkut berikutnya tersedia sesuai jadwal dan rute perjalanan.
Persiapan ini dapat mencakup koordinasi dengan perusahaan pelayaran, maskapai, operator terminal, perusahaan angkutan darat, atau penyedia jasa logistik lainnya.
Selain itu, pengangkut perlu memeriksa kapasitas muatan dan kesesuaian dokumen pengangkutan. Dengan demikian, proses pemuatan dapat berjalan sesuai rencana.
9. Menyampaikan Outward Manifest
Sebelum barang keluar dari Kawasan Pabean untuk melanjutkan perjalanan, pengangkut wajib menyampaikan Outward Manifest atau BC 1.1.
Outward Manifest memuat rincian barang yang akan meninggalkan Kawasan Pabean. Pengangkut perlu mengelompokkan pos barang angkut lanjut secara terpisah dan menyertakan informasi yang menghubungkan barang tersebut dengan Inward Manifest sebelumnya.
Elemen data minimal yang perlu di cantumkan untuk keterkaitan tersebut mencakup:
- Nomor dan tanggal pendaftaran Inward Manifest.
- Nomor pos dan subpos Inward Manifest.
Outward Manifest yang telah memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran menjadi persetujuan pengeluaran barang untuk diangkut lanjut sesuai ketentuan.
10. Melakukan Pemuatan Barang
Setelah memenuhi persyaratan pengeluaran, pengangkut menjalankan proses pemuatan ke sarana pengangkut berikutnya.
Petugas operasional perlu memastikan jumlah dan jenis barang sesuai dengan dokumen. Selain itu, pengangkut perlu memperhatikan keamanan kemasan serta kondisi barang selama proses pemindahan.
Jika kegiatan pemuatan berlangsung di luar Kawasan Pabean, pengangkut perlu memastikan persetujuan yang di wajibkan telah di peroleh.
11. Melanjutkan Perjalanan ke Tujuan
Setelah proses pemuatan dan pemberitahuan selesai, sarana pengangkut dapat melanjutkan perjalanan sesuai rute.
Pengangkut perlu memastikan jadwal keberangkatan, dokumen pengangkutan, dan informasi tujuan telah sesuai. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutan perlu menyimpan bukti administrasi untuk kebutuhan pemeriksaan atau konfirmasi.
12. Menyelesaikan Rekonsiliasi Data
Tahap terakhir adalah rekonsiliasi antara data manifes pada kantor pabean asal dan kantor pabean tujuan.
Pada kantor pabean asal, sistem atau petugas melakukan pencocokan Outward Manifest dengan Inward Manifest yang menjadi dasar pemasukan barang. Sementara itu, pada kantor pabean tujuan, sistem atau petugas mencocokkan Inward Manifest dengan Outward Manifest yang sebelumnya di sampaikan dari kantor asal.
Apabila data sesuai, pencatatan pergerakan barang dapat di selesaikan melalui mekanisme rekonsiliasi. Namun, jika terdapat perbedaan, pengangkut perlu melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai arahan kantor pabean.
Dengan demikian, penyelesaian angkut lanjut tidak hanya bergantung pada keberangkatan sarana pengangkut. Kesesuaian data di kantor pabean asal dan tujuan juga menjadi bagian penting dari proses akhir.
Dokumen yang Perlu Disiapkan dalam Prosedur Angkut Lanjut
Dokumen yang di perlukan bergantung pada jenis barang, moda transportasi, rute, dan tahapan pengangkutan. Namun, terdapat beberapa dokumen utama yang perlu di pahami pengangkut.
RKSP atau BC 1.0
RKSP memuat rencana kedatangan sarana pengangkut. Pengangkut menyampaikan dokumen ini sesuai kewajiban dan ketentuan waktu yang berlaku.
Inward Manifest atau BC 1.1
Inward Manifest mencatat barang yang masuk ke Kawasan Pabean. Pengangkut perlu mengelompokkan barang angkut lanjut secara terpisah dan membuat pos berdasarkan dokumen pengangkutan.
Outward Manifest atau BC 1.1
Outward Manifest mencatat barang yang keluar dari Kawasan Pabean untuk melanjutkan perjalanan. Dokumen ini harus memuat informasi yang menghubungkan barang dengan pos Inward Manifest sebelumnya.
Bill of Lading atau Airway Bill
Dokumen pengangkutan menjadi dasar informasi mengenai barang, pengirim, penerima, dan perjalanan. Jika pengangkutan melibatkan beberapa moda, dokumen atau kontrak pengangkutan perlu menjelaskan rute dan lokasi angkut lanjut.
Dokumen Persetujuan dan Dokumen Pendukung
Untuk kegiatan khusus, pengangkut mungkin perlu menyiapkan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau dokumen tambahan. Misalnya, kegiatan pembongkaran dan pemuatan di luar Kawasan Pabean membutuhkan perhatian terhadap persyaratan persetujuan yang berlaku.
Karena itu, pengangkut perlu memeriksa kebutuhan dokumen berdasarkan jenis kegiatan sebelum memulai proses.
Prosedur Angkut Lanjut untuk Pengangkutan Multimoda
Angkut lanjut dapat melibatkan lebih dari satu jenis moda transportasi. Kondisi ini umum terjadi ketika barang berpindah dari kapal ke pesawat, dari kapal ke kendaraan jalan raya, atau dari kapal ke kereta api.
Pengangkutan dari Kapal ke Kapal
Dalam mekanisme ini, kapal pertama membawa barang ke pelabuhan transit. Setelah tiba, pengangkut membongkar barang dan menyiapkan pemuatan ke kapal berikutnya.
Pengangkut perlu memastikan dokumen pengangkutan mencerminkan perpindahan barang dan rute perjalanan. Selain itu, pengangkut perlu menjaga kesesuaian data manifes pada setiap tahap.
Pengangkutan dari Kapal ke Kendaraan Darat
Pengangkutan dapat berlanjut menggunakan truk atau kendaraan darat setelah barang tiba di pelabuhan. Pengangkut membongkar barang dari kapal, kemudian memindahkannya ke kendaraan untuk melanjutkan perjalanan.
Jika pengangkutan menggunakan moda transportasi darat, pengangkut perlu memperhatikan ketentuan pengawasan dan tanda pengaman apabila berlaku.
Pengangkutan dari Kapal ke Kereta Api
Perusahaan logistik dapat menggunakan kereta api untuk mengangkut barang dari pelabuhan transit menuju lokasi berikutnya. Dalam proses ini, pengangkut perlu mengatur pemindahan barang, jadwal kereta, dan dokumen perjalanan.
Khusus untuk pengangkutan multimoda, dokumen pengangkutan atau kontrak perlu mencantumkan rute, jenis moda transportasi, dan lokasi angkut lanjut.
Kendala dalam Prosedur Angkut Lanjut dan Cara Mengatasinya
Pelaksanaan angkut lanjut dapat menghadapi kendala administrasi maupun operasional. Namun, pengangkut dapat mengurangi risiko dengan melakukan pemeriksaan sejak tahap perencanaan.
Data Inward dan Outward Manifest Tidak Sesuai
Perbedaan nomor dokumen, jumlah barang, berat, atau nomor pos dapat menghambat rekonsiliasi.
Untuk mengatasinya, pengangkut perlu memeriksa data sebelum menyampaikan Outward Manifest. Selain itu, pengangkut harus memastikan informasi pada kedua dokumen memiliki keterkaitan yang benar.
Dokumen Pengangkutan Tidak Lengkap
Dokumen yang tidak menjelaskan rute atau lokasi angkut lanjut dapat menimbulkan pertanyaan saat pemeriksaan administrasi.
Oleh karena itu, pengangkut perlu meminta dokumen yang lengkap dari pihak terkait sebelum memulai perjalanan.
Keterlambatan Pembongkaran dan Pemuatan
Keterlambatan kapal, keterbatasan fasilitas terminal, atau perubahan jadwal dapat menghambat proses pemindahan barang.
Pengangkut dapat mengantisipasi kendala tersebut melalui koordinasi dengan operator terminal dan perusahaan pengangkut berikutnya. Selain itu, rencana penimbunan perlu di siapkan jika barang belum dapat langsung di muat.
Kesalahan Memilih Lokasi Penimbunan
Tidak semua lokasi dapat di gunakan untuk menimbun barang yang menunggu angkut lanjut. Karena itu, pengangkut perlu memastikan lokasi termasuk TPS, TPS Pusat Distribusi, atau tempat lain yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan.
Pembongkaran atau Pemuatan Tanpa Persetujuan
Kegiatan di luar Kawasan Pabean dapat membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Pabean. Pengangkut perlu memeriksa ketentuan sebelum menjalankan kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan pelanggaran administrasi.
Hal Penting agar Prosedur Angkut Lanjut Berjalan Lancar
Pengangkut perlu memperhatikan beberapa hal agar pengurusan angkut lanjut berlangsung sesuai ketentuan.
Pertama, pastikan barang memang menggunakan mekanisme angkut lanjut karena mengalami pembongkaran sebelum melanjutkan perjalanan. Kedua, siapkan dokumen pengangkutan sebagai dasar pembuatan pos manifes. Ketiga, pastikan Inward Manifest dan Outward Manifest mencantumkan data yang saling terhubung.
Selanjutnya, periksa lokasi pembongkaran dan penimbunan. Jika kegiatan berlangsung di luar Kawasan Pabean, pastikan persetujuan yang di perlukan telah tersedia. Selain itu, atur jadwal pemuatan dengan sarana pengangkut berikutnya agar barang tidak mengalami keterlambatan yang tidak perlu.
Terakhir, lakukan pemeriksaan data setelah pengangkutan selesai. Rekonsiliasi antara kantor pabean asal dan tujuan menjadi bagian penting untuk memastikan pencatatan pergerakan barang telah sesuai.
Jasa Pengurusan Dokumen Angkut Lanjut
Pengurusan angkut lanjut membutuhkan ketelitian dalam menyiapkan dokumen pengangkutan, menyusun data manifes, dan memahami tahapan administrasi kepabeanan. Setiap perbedaan data dapat memengaruhi proses pengeluaran serta pencatatan barang di kantor pabean.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen sesuai kebutuhan pelaku usaha. Pendampingan ini membantu memetakan kebutuhan administrasi, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memahami tahapan pengurusan angkut lanjut.
Sebelum memulai proses, pelaku usaha dapat menyiapkan informasi mengenai jenis barang, status impor atau ekspor, lokasi pembongkaran, rute perjalanan, moda transportasi, serta dokumen pengangkutan yang tersedia. Dengan informasi tersebut, kebutuhan administrasi dapat di periksa secara lebih terarah.
Perlu di pahami bahwa penyampaian pemberitahuan pabean, persetujuan kegiatan khusus, dan pengawasan barang tetap mengikuti kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, pendampingan administrasi tidak menggantikan persetujuan atau keputusan instansi berwenang.
Konsultasi Pengurusan Angkut Lanjut dan Angkut Terus Sekarang