Angkut lanjut dan angkut terus barang impor merupakan materi penting dalam kegiatan kepabeanan yang perlu di pahami oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Kedua mekanisme ini berkaitan dengan pengangkutan barang impor yang melewati kantor pabean sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi berikutnya. Meskipun memiliki tujuan yang serupa, angkut lanjut dan angkut terus mempunyai perbedaan dalam proses penanganan barang, terutama terkait pembongkaran di tempat persinggahan. Oleh karena itu, PPJK perlu memahami ketentuan, dokumen, alur pelayanan, dan tanggung jawab setiap pihak agar dapat membantu pengguna jasa menjalankan proses kepabeanan secara tepat.
Dalam praktiknya, pengurusan angkut lanjut dan angkut terus melibatkan pengangkut, importir, pengelola tempat penimbunan sementara (TPS), serta petugas Bea dan Cukai. PPJK berperan membantu pengguna jasa memahami kebutuhan administrasi dan memastikan dokumen pendukung sesuai dengan rencana pengangkutan. Selain itu, PPJK perlu membedakan mekanisme angkut terus dan angkut lanjut dari pemindahan lokasi penimbunan atau pengangkutan barang impor menggunakan BC 1.2. Pemahaman tersebut penting agar petugas administrasi tidak salah menentukan dokumen dan prosedur.
Apa Itu Angkut Terus dan Angkut Lanjut Barang Impor?
Angkut terus dan angkut lanjut merupakan mekanisme pengangkutan barang impor melalui kantor pabean untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat atau negara tujuan berikutnya. Kedua mekanisme ini dapat berlangsung ketika barang melewati kantor pabean yang bukan menjadi tujuan akhir pengangkutan.
Perbedaan utamanya terletak pada proses pembongkaran barang. Angkut terus berlangsung tanpa pembongkaran barang di kantor pabean persinggahan, sedangkan angkut lanjut melibatkan pembongkaran terlebih dahulu sebelum barang melanjutkan perjalanan.
Bagi PPJK, pemahaman mengenai kedua istilah ini membantu proses pemeriksaan dokumen dan koordinasi dengan pengangkut. Dengan demikian, PPJK dapat memberikan arahan administrasi yang sesuai dengan kondisi pengangkutan sebenarnya.
Pengertian Angkut Terus Barang Impor
Angkut terus barang impor merupakan pengangkutan barang impor melalui suatu kantor pabean tanpa proses pembongkaran terlebih dahulu. Dalam mekanisme ini, barang tetap berada pada sarana pengangkut yang membawanya ketika melewati kantor pabean persinggahan.
Sebagai contoh, sebuah kapal membawa barang impor dari Singapura menuju pelabuhan tujuan di Indonesia. Dalam perjalanan, kapal tersebut singgah di pelabuhan lain untuk keperluan operasional. Namun, barang impor tetap berada di dalam kapal dan tidak mengalami pembongkaran.
Setelah memenuhi ketentuan pemberitahuan pabean, kapal dapat melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan tujuan. Kondisi tersebut termasuk angkut terus karena pengangkut tidak membongkar barang selama persinggahan.
Pengertian Angkut Lanjut Barang Impor
Angkut lanjut barang impor merupakan pengangkutan barang melalui suatu kantor pabean dengan proses pembongkaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah pembongkaran, pengangkut dapat menempatkan barang di lokasi penimbunan yang memenuhi ketentuan atau memindahkannya ke sarana pengangkut berikutnya.
Sebagai contoh, kapal pertama membawa barang impor menuju pelabuhan transit. Setelah tiba, pengangkut membongkar barang dan menempatkannya di TPS. Selanjutnya, pengangkut memuat barang tersebut ke kapal kedua untuk melanjutkan perjalanan menuju lokasi tujuan.
Mekanisme ini termasuk angkut lanjut karena barang mengalami pembongkaran di kantor pabean persinggahan. Selain itu, angkut lanjut dapat melibatkan lebih dari satu jenis moda transportasi selama pengangkut memenuhi persyaratan yang berlaku.
Tujuan Angkut Terus dan Angkut Lanjut
Kedua mekanisme tersebut mendukung kelancaran pengangkutan barang impor sekaligus menjaga pengawasan kepabeanan. Secara umum, penerapannya memiliki beberapa tujuan berikut:
- Memperlancar distribusi barang: Pengangkut dapat melanjutkan perjalanan melalui pelabuhan atau kantor pabean persinggahan.
- Mendukung pengiriman internasional: Perusahaan pelayaran dan logistik dapat mengatur rute berdasarkan jaringan pengangkutan.
- Menjaga ketertiban administrasi: Pemberitahuan pabean mencatat pergerakan barang selama proses pengangkutan.
- Memudahkan pengawasan: Bea dan Cukai dapat mencocokkan data barang yang masuk dan keluar dari Kawasan Pabean.
- Mendukung pengangkutan multimoda: Pengangkut dapat menggabungkan beberapa moda transportasi sesuai ketentuan.
Dengan demikian, angkut terus dan angkut lanjut bukan sekadar istilah operasional. Keduanya memiliki konsekuensi administrasi yang perlu di pahami oleh setiap pihak yang terlibat.
Perbedaan Angkut Terus dan Angkut Lanjut dalam Kepabeanan
PPJK perlu memahami perbedaan kedua mekanisme sebelum membantu pengguna jasa menyiapkan dokumen. Sebab, kesalahan menentukan jenis pengangkutan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi fisik barang.
Perbedaan dari Proses Pembongkaran
Angkut terus tidak melibatkan pembongkaran barang di kantor pabean persinggahan. Barang tetap berada pada sarana pengangkut yang sama sampai perjalanan berlanjut.
Sebaliknya, angkut lanjut melibatkan pembongkaran barang terlebih dahulu. Setelah itu, pengangkut dapat menyimpan barang di TPS atau memuatnya ke sarana pengangkut lain sesuai rencana perjalanan.
Oleh karena itu, PPJK perlu mengonfirmasi apakah pengangkut akan membongkar barang ketika tiba di lokasi persinggahan.
Perbedaan dari Penanganan Barang
Pada angkut terus, pengangkut tidak perlu mengatur pembongkaran dan pemuatan ulang di lokasi persinggahan. Proses penanganannya relatif lebih sederhana karena barang tetap berada di sarana pengangkut.
Sementara itu, angkut lanjut membutuhkan koordinasi tambahan. Pengangkut perlu mengatur pembongkaran, penempatan barang, penyimpanan sementara apabila di perlukan, dan pemuatan kembali.
Perbedaan dari Penggunaan Moda Transportasi
Angkut terus dapat berlangsung menggunakan sarana pengangkut yang sama selama perjalanan melewati kantor pabean persinggahan.
Di sisi lain, angkut lanjut dapat menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi. Sebagai contoh, pengangkut dapat membawa barang menggunakan kapal, kemudian melanjutkan perjalanan dengan kereta api atau kendaraan jalan raya.
Namun, pengangkut perlu menyiapkan kontrak pengangkutan yang mencantumkan rute perjalanan, moda transportasi, dan lokasi angkut lanjut.
Tabel Perbandingan untuk Materi PPJK
| Aspek | Angkut Terus | Angkut Lanjut |
|---|---|---|
| Pembongkaran | Tidak ada pembongkaran di kantor pabean persinggahan | Ada pembongkaran terlebih dahulu |
| Posisi barang | Tetap berada pada sarana pengangkut | Dapat berpindah ke TPS atau sarana pengangkut lain |
| Penanganan | Relatif lebih sederhana | Memerlukan pengaturan pembongkaran dan pemuatan |
| Moda transportasi | Dapat menggunakan sarana pengangkut yang sama | Dapat menggunakan lebih dari satu moda |
| Dokumen utama | RKSP dan manifes sesuai tahapan | RKSP dan manifes sesuai tahapan serta dokumen pengangkutan pendukung |
| Pengawasan | Pencatatan dan rekonsiliasi manifes | Pencatatan dan rekonsiliasi serta pengawasan pembongkaran atau pemuatan |
Berdasarkan perbandingan tersebut, PPJK perlu memahami kondisi operasional barang sebelum membantu proses administrasi. Jangan menentukan mekanisme hanya berdasarkan jumlah pelabuhan yang di lewati.
Dasar Hukum Angkut Terus dan Angkut Lanjut Barang Impor
Pelaksanaan angkut terus dan angkut lanjut mengikuti ketentuan kepabeanan yang berlaku. PPJK perlu menggunakan regulasi terbaru agar tidak memberikan arahan berdasarkan prosedur yang sudah tidak berlaku.
PMK Nomor 51 Tahun 2026
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026 mengatur Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor. Peraturan ini menjadi dasar khusus bagi pelaksanaan kedua mekanisme tersebut.
PMK Nomor 51 Tahun 2026 di undangkan pada 31 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 2026. Aturan ini menggantikan PMK Nomor 216/PMK.04/2019.
Beberapa materi penting dalam PMK 51/2026 meliputi:
- Pemasukan barang impor atau barang ekspor ke Kawasan Pabean.
- Penyampaian Inward Manifest.
- Penimbunan barang yang akan diangkut lanjut.
- Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
- Pembongkaran dan pemuatan barang.
- Pengangkutan dengan lebih dari satu moda transportasi.
- Pengawasan dan rekonsiliasi pemberitahuan pabean.
- Penanganan barang impor berupa suku cadang untuk perbaikan sarana pengangkut internasional.
Karena itu, PPJK perlu menjadikan PMK 51/2026 sebagai salah satu bahan utama ketika mempelajari materi angkut terus dan angkut lanjut.
Ketentuan Manifes dalam PMK Nomor 158/PMK.04/2017
Selain PMK 51/2026, penyampaian RKSP dan manifes tetap berkaitan dengan ketentuan mengenai tata laksana pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan, dan manifes keberangkatan.
Ketentuan tersebut mengacu pada PMK Nomor 158/PMK.04/2017 beserta perubahan yang berlaku.
Dalam praktiknya, PPJK perlu mengenali tiga pemberitahuan berikut:
- RKSP atau BC 1.0: Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut.
- Inward Manifest atau BC 1.1: Pemberitahuan barang yang masuk bersama sarana pengangkut ke Kawasan Pabean.
- Outward Manifest atau BC 1.1: Pemberitahuan barang yang keluar bersama sarana pengangkut dari Kawasan Pabean.
Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda. Oleh sebab itu, pengangkut perlu menyampaikan data sesuai tahapan kedatangan dan keberangkatan.
Peran PPJK dalam Pengurusan Angkut Terus dan Angkut Lanjut
PPJK merupakan badan usaha yang menyediakan jasa pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir. Dalam kegiatan angkut terus dan angkut lanjut, PPJK dapat membantu pengguna jasa memahami kebutuhan administrasi dan menyiapkan dokumen pendukung.
Namun, PPJK perlu membedakan tanggung jawabnya dengan tanggung jawab pengangkut. Penyampaian RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest merupakan kewajiban pengangkut sesuai ketentuan. PPJK dapat membantu koordinasi atau pekerjaan administrasi berdasarkan kewenangan dan kuasa yang sesuai, tetapi tidak otomatis menggantikan tanggung jawab pengangkut.
Memeriksa Rencana Pengangkutan
PPJK perlu memahami rencana perjalanan barang sebelum membantu pengurusan dokumen. Informasi yang perlu di periksa mencakup:
- Negara atau pelabuhan asal.
- Kantor pabean persinggahan.
- Pelabuhan atau lokasi tujuan.
- Jenis sarana pengangkut.
- Rencana pembongkaran barang.
- Rencana penggunaan sarana pengangkut berikutnya.
Informasi tersebut membantu PPJK mengenali apakah pengguna jasa membutuhkan mekanisme angkut terus atau angkut lanjut.
Memeriksa Dokumen Pendukung
PPJK dapat membantu memeriksa kesesuaian dokumen pengangkutan dengan data barang. Dokumen tersebut antara lain Bill of Lading, Airway Bill, kontrak pengangkutan, dan dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan.
Selain itu, PPJK perlu memperhatikan kesesuaian nama barang, jumlah kemasan, berat, identitas pihak terkait, dan lokasi tujuan.
Berkoordinasi dengan Pengangkut
Pengangkut memiliki tanggung jawab menyampaikan pemberitahuan pabean terkait kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut. Karena itu, PPJK perlu menjaga komunikasi dengan pihak pengangkut agar informasi barang dan rencana perjalanan tidak berbeda.
Koordinasi ini juga membantu penyelesaian apabila terdapat perubahan jadwal atau ketidaksesuaian data manifes.
Memantau Kesesuaian Dokumen
PPJK dapat membantu pengguna jasa memantau kelengkapan dokumen dan perkembangan proses administrasi. Jika terdapat ketidaksesuaian, PPJK dapat berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan sesuai prosedur.
Dengan demikian, PPJK berperan sebagai pendamping administrasi dan penghubung koordinasi, bukan sebagai pengganti kewenangan Bea dan Cukai.
Syarat Angkut Terus dan Angkut Lanjut Barang Impor
Persyaratan bergantung pada kondisi pengangkutan, jenis sarana pengangkut, dan lokasi penanganan barang. PPJK perlu memeriksa dokumen dan informasi yang tersedia sebelum pengguna jasa menjalankan proses.
Data Barang Impor
Pengangkut perlu menyiapkan informasi barang secara jelas agar data manifes sesuai dengan dokumen pengangkutan.
Informasi tersebut mencakup:
- Nama atau uraian barang.
- Jumlah dan jenis kemasan.
- Berat barang.
- Nomor dokumen pengangkutan.
- Identitas pengirim.
- Identitas penerima.
- Pelabuhan asal.
- Pelabuhan atau lokasi tujuan.
PPJK dapat membantu mencocokkan informasi tersebut dengan dokumen yang di serahkan pengguna jasa.
Dokumen Pengangkutan
Dokumen pengangkutan menjadi dasar penyusunan pos manifes. Untuk pengangkutan laut, dokumen yang umum di gunakan adalah Bill of Lading. Sementara itu, pengangkutan udara menggunakan Airway Bill.
Apabila pengangkut menggunakan beberapa moda transportasi, dokumen atau kontrak pengangkutan perlu menjelaskan rute perjalanan, jenis moda, dan lokasi angkut lanjut.
Inward Manifest
Pemasukan barang ke Kawasan Pabean untuk angkut terus atau angkut lanjut wajib di beritahukan melalui Inward Manifest. Pengangkut perlu menyusun pos barang secara rinci dan mengelompokkan barang impor angkut terus serta angkut lanjut secara terpisah.
Penyusunan pos manifes mengacu pada Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya.
Outward Manifest
Pengangkut menyampaikan Outward Manifest ketika sarana pengangkut akan meninggalkan Kawasan Pabean. Data dalam dokumen tersebut perlu sesuai dengan pencatatan pemasukan barang sebelumnya.
Kesesuaian data sangat penting karena Bea dan Cukai menggunakan rekonsiliasi untuk memeriksa pergerakan barang.
Kontrak Pengangkutan untuk Moda Transportasi Berbeda
Pengangkutan lanjut dapat menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi. Dalam kondisi tersebut, pengangkut perlu memiliki kontrak pengangkutan berupa Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lain yang sesuai.
Kontrak tersebut minimal memuat tiga informasi berikut:
- Rute perjalanan.
- Moda transportasi yang di gunakan.
- Lokasi angkut lanjut.
PPJK perlu memeriksa kelengkapan informasi tersebut apabila pengguna jasa merencanakan pengangkutan multimoda.
Persetujuan untuk Kegiatan Tertentu
Pembongkaran dan pemuatan barang untuk angkut lanjut pada prinsipnya berlangsung di Kawasan Pabean. Namun, ketentuan menyediakan pengaturan untuk kondisi tertentu yang memungkinkan kegiatan di luar Kawasan Pabean dengan persetujuan pejabat berwenang.
Oleh karena itu, PPJK perlu mengingatkan pengguna jasa agar tidak melakukan pembongkaran atau pemuatan di lokasi yang tidak sesuai sebelum memeriksa persyaratan dan memperoleh persetujuan apabila di perlukan.
Dokumen Kepabeanan yang Perlu Di Pahami PPJK
Dalam pengurusan angkut terus dan angkut lanjut, PPJK perlu memahami fungsi setiap dokumen agar dapat membantu pengguna jasa menyiapkan data yang tepat.
RKSP atau BC 1.0
RKSP merupakan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut. Dokumen ini memberikan informasi awal mengenai rencana kedatangan kapal, pesawat, atau sarana pengangkut lainnya.
Informasi RKSP membantu kantor pabean mempersiapkan pelayanan dan pengawasan kedatangan sarana pengangkut.
Inward Manifest atau BC 1.1
Inward Manifest mencatat barang yang masuk bersama sarana pengangkut ke Kawasan Pabean. Dalam mekanisme angkut terus dan angkut lanjut, pengangkut perlu mengelompokkan barang berdasarkan jenis pengangkutannya.
Pengelompokan tersebut membantu petugas membedakan barang yang tetap berada pada sarana pengangkut dengan barang yang mengalami pembongkaran.
Outward Manifest atau BC 1.1
Outward Manifest mencatat barang yang keluar bersama sarana pengangkut dari Kawasan Pabean. Pengangkut menyampaikan pemberitahuan ini ketika sarana pengangkut akan berangkat.
Data Outward Manifest perlu sesuai dengan data Inward Manifest agar proses rekonsiliasi berjalan lancar.
Bill of Lading
Bill of Lading merupakan dokumen pengangkutan laut yang memuat informasi pengiriman barang. Dokumen ini dapat menjadi dasar penyusunan pos manifes.
PPJK perlu memeriksa nomor dokumen, nama pengirim, penerima, uraian barang, jumlah kemasan, dan informasi rute.
Airway Bill
Airway Bill merupakan dokumen pengangkutan barang melalui jalur udara. Fungsinya berkaitan dengan pencatatan informasi pengiriman dan menjadi salah satu dasar penyusunan pemberitahuan pabean.
Informasi dalam Airway Bill perlu sesuai dengan data barang yang tercantum pada manifes.
Kontrak Pengangkutan Multimoda
Kontrak pengangkutan multimoda atau dokumen pengangkutan lain dapat menjadi bukti rencana perjalanan barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi.
Dokumen tersebut perlu memuat rute, moda transportasi, dan lokasi angkut lanjut. Dengan demikian, petugas dapat memahami rangkaian perjalanan barang.
Prosedur Angkut Terus dan Angkut Lanjut Barang Impor
PPJK perlu memahami alur pengurusan agar dapat membantu pengguna jasa menyiapkan dokumen dan melakukan koordinasi dengan pengangkut. Secara umum, proses berjalan melalui pemberitahuan kedatangan, pencatatan barang, penanganan sesuai mekanisme, pemberitahuan keberangkatan, dan rekonsiliasi.
1. Memeriksa Rencana Perjalanan Barang
Tahap pertama di mulai dengan memeriksa rencana perjalanan barang impor. PPJK perlu meminta informasi mengenai pelabuhan asal, kantor pabean persinggahan, tujuan akhir, serta rencana pembongkaran.
Jika barang tetap berada pada sarana pengangkut, mekanisme yang di gunakan adalah angkut terus. Namun, apabila pengangkut membongkar barang terlebih dahulu, mekanismenya termasuk angkut lanjut.
2. Menyiapkan Dokumen Pengangkutan
Pengangkut menyiapkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lain sesuai moda transportasi.
PPJK dapat membantu memeriksa kelengkapan informasi dan mencocokkan dokumen dengan data yang di sampaikan importir atau pengguna jasa.
3. Menyampaikan RKSP dan Inward Manifest
Pengangkut menyampaikan RKSP atau BC 1.0 dan Inward Manifest atau BC 1.1 sesuai kewajiban serta tahapan pelayanan.
Dalam Inward Manifest, pengangkut menyusun pos barang secara rinci dan mengelompokkan barang impor secara terpisah.
PPJK perlu memastikan koordinasi data dengan pengangkut berjalan baik agar tidak terjadi perbedaan informasi.
4. Melakukan Pembongkaran untuk Angkut Lanjut
Jika pengangkut menggunakan mekanisme angkut lanjut, pengangkut melakukan pembongkaran barang sesuai ketentuan.
Pada prinsipnya, pembongkaran dan pemuatan berlangsung di Kawasan Pabean. Setelah itu, pengangkut dapat menempatkan barang di TPS atau lokasi lain yang memperoleh perlakuan sesuai ketentuan.
Apabila pengangkut memerlukan pembongkaran atau pemuatan di luar Kawasan Pabean, pihak terkait perlu memeriksa persyaratan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
5. Menyampaikan Outward Manifest
Sebelum sarana pengangkut meninggalkan Kawasan Pabean, pengangkut menyampaikan Outward Manifest atau BC 1.1.
Data dalam dokumen tersebut harus sesuai dengan pemasukan barang yang tercatat pada Inward Manifest. Selain itu, pengangkut perlu memastikan pengelompokan barang angkut terus dan angkut lanjut sudah benar.
6. Melanjutkan Perjalanan Barang
Setelah memenuhi ketentuan administrasi, pengangkut dapat melanjutkan perjalanan sesuai rencana.
Pada angkut terus, sarana pengangkut membawa barang yang tetap berada di dalamnya. Sementara itu, pada angkut lanjut, pengangkut memuat barang ke sarana pengangkut berikutnya atau melanjutkan perjalanan menggunakan moda transportasi yang telah di rencanakan.
7. Melakukan Rekonsiliasi Manifes
Bea dan Cukai melakukan rekonsiliasi atas pemasukan dan pengeluaran barang. Proses ini mencocokkan data Inward Manifest dan Outward Manifest pada kantor pabean terkait.
Di kantor pabean asal, rekonsiliasi memeriksa kesesuaian Outward Manifest dengan Inward Manifest. Sementara itu, di kantor pabean tujuan, rekonsiliasi memeriksa kesesuaian Inward Manifest dengan Outward Manifest yang telah di sampaikan sebelumnya di kantor asal.
Apabila terdapat perbedaan data, pengangkut perlu melakukan perbaikan sesuai prosedur. PPJK dapat membantu koordinasi administrasi dengan pihak yang bertanggung jawab.
Perbedaan Angkut Lanjut dengan Pemindahan Barang Menggunakan BC 1.2
Materi ini penting bagi PPJK karena angkut lanjut sering di anggap sama dengan pemindahan barang impor ke TPS di kantor pabean lain. Padahal, keduanya memiliki fungsi dan dasar administrasi yang berbeda.
Pengertian BC 1.2
BC 1.2 merupakan pemberitahuan pabean yang di gunakan untuk pengangkutan barang impor dari kawasan pabean di suatu kantor pabean dengan tujuan TPS di kawasan pabean pada kantor pabean lainnya.
Dengan demikian, BC 1.2 berkaitan dengan perpindahan barang impor antarkantor pabean menuju TPS lain di dalam negeri. Mekanisme ini berbeda dari angkut lanjut yang mengatur pengangkutan barang melalui kantor pabean untuk melanjutkan perjalanan sesuai ketentuan PMK 51/2026.
Kapan BC 1.2 Dapat Di Gunakan?
Berdasarkan penjelasan resmi Bea dan Cukai, penggunaan BC 1.2 dapat di lakukan apabila memenuhi kondisi yang di atur, antara lain:
- Barang impor memiliki sifat khusus sehingga tidak dapat di timbun di TPS atau Kawasan Pabean awal.
- Terjadi penumpukan atau kongesti di seluruh TPS wilayah pembongkaran.
- Terjadi keadaan darurat atau force majeure, seperti bencana alam atau kebakaran.
Karena itu, PPJK perlu memeriksa alasan pemindahan barang sebelum menyarankan penggunaan BC 1.2.
Perbedaan Fungsi BC 1.2 dan Angkut Lanjut
| Aspek | Angkut Lanjut | BC 1.2 |
|---|---|---|
| Fungsi | Pengangkutan barang melalui kantor pabean dengan pembongkaran sebelum perjalanan berlanjut | Pemindahan barang impor ke TPS di bawah kantor pabean lain |
| Tujuan | Melanjutkan perjalanan barang sesuai rute pengangkutan | Memindahkan lokasi penimbunan barang impor |
| Dasar aturan | PMK 51 Tahun 2026 | Ketentuan pemindahan barang impor yang berlaku |
| Dokumen | RKSP dan manifes sesuai tahapan serta dokumen pengangkutan | BC 1.2 sesuai kondisi dan persyaratan |
| Pengawasan | Pencatatan dan rekonsiliasi manifes | Pengawasan perpindahan barang menuju TPS tujuan |
PPJK perlu memahami perbedaan ini agar tidak salah memilih pemberitahuan pabean. Jika kebutuhan pengguna jasa adalah memindahkan barang ke TPS di kantor pabean lain, PPJK perlu memeriksa ketentuan BC 1.2. Sebaliknya, jika barang akan melanjutkan perjalanan melalui mekanisme angkut terus atau angkut lanjut, PPJK perlu mengacu pada PMK 51/2026.
Pengawasan Bea dan Cukai terhadap Barang Impor
Bea dan Cukai mengawasi barang impor yang menjalani mekanisme angkut terus atau angkut lanjut. Pengawasan ini bertujuan menjaga kesesuaian antara data pemberitahuan pabean dan kondisi barang.
Rekonsiliasi Data Manifes
Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data pemasukan dan pengeluaran barang. Petugas memeriksa kesesuaian informasi dalam Inward Manifest dan Outward Manifest.
Jika terdapat perbedaan, pengangkut perlu melakukan perbaikan data sesuai prosedur. Oleh sebab itu, PPJK perlu membantu pengguna jasa dan pengangkut menjaga konsistensi informasi sejak awal.
Penggunaan Tanda Pengaman
Pengawasan dapat menggunakan tanda pengaman ketika pengangkutan barang impor memakai moda transportasi darat berupa kendaraan jalan raya.
Tanda pengaman membantu petugas memantau pergerakan barang selama perjalanan. Selain itu, pengawasan dapat mengikuti mekanisme lain sesuai ketentuan apabila sistem elektronik tidak tersedia atau mengalami gangguan.
Pengawasan Pembongkaran dan Pemuatan
Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan terhadap pembongkaran dan pemuatan barang untuk angkut lanjut. Petugas dapat menjalankan pengawasan berdasarkan ketentuan dan manajemen risiko.
Karena itu, pengangkut perlu memastikan kegiatan operasional berlangsung di lokasi yang sesuai dan memenuhi persyaratan persetujuan apabila di perlukan.
Kendala yang Perlu Di Antisipasi PPJK
Dalam praktik kepabeanan, proses angkut terus dan angkut lanjut dapat menghadapi kendala administrasi maupun operasional. PPJK perlu mengenali masalah yang sering muncul agar dapat membantu pengguna jasa mengambil langkah penanganan yang tepat.
Kesalahan Pengelompokan Pos Manifes
Pengangkut perlu memisahkan kelompok barang impor angkut terus dan angkut lanjut dalam Inward Manifest. Kesalahan pengelompokan dapat menyebabkan ketidaksesuaian pencatatan.
Untuk mengantisipasinya, PPJK perlu memeriksa rencana pengangkutan dan memastikan informasi yang di sampaikan kepada pengangkut sudah benar.
Perbedaan Data Inward dan Outward Manifest
Perbedaan uraian barang, jumlah kemasan, berat, atau nomor dokumen dapat menghambat rekonsiliasi.
PPJK dapat membantu memeriksa kesesuaian data pendukung. Namun, pengangkut tetap bertanggung jawab menyampaikan dan memperbaiki pemberitahuan pabean sesuai ketentuan.
Dokumen Pengangkutan Tidak Lengkap
Kontrak pengangkutan yang tidak menjelaskan rute, moda transportasi, atau lokasi angkut lanjut dapat menimbulkan kendala ketika pengangkut menggunakan beberapa moda.
Karena itu, PPJK perlu memeriksa kelengkapan dokumen sebelum pengguna jasa melanjutkan proses.
Kesalahan Memilih BC 1.2
PPJK perlu membedakan pemindahan barang ke TPS di kantor pabean lain dengan mekanisme angkut lanjut. Kesalahan memahami fungsi dokumen dapat menyebabkan pengguna jasa mengajukan pemberitahuan yang tidak sesuai.
Untuk mengurangi risiko, PPJK perlu memeriksa tujuan perpindahan barang dan kondisi yang menjadi dasar penggunaan dokumen.
Keterlambatan Proses Operasional
Keterlambatan kapal, keterbatasan fasilitas terminal, perubahan jadwal, dan kendala pemuatan dapat memengaruhi perjalanan barang.
PPJK perlu berkoordinasi dengan pengangkut serta pengguna jasa agar perubahan rencana tidak menimbulkan ketidaksesuaian administrasi.
Checklist PPJK Sebelum Mengurus Angkut Terus dan Angkut Lanjut
Sebelum membantu pengguna jasa, PPJK dapat menggunakan daftar pemeriksaan berikut untuk memastikan informasi dan dokumen tersedia.
- Memastikan status barang merupakan barang impor.
- Memeriksa pelabuhan asal dan tujuan.
- Mengidentifikasi kantor pabean persinggahan.
- Memastikan ada atau tidaknya proses pembongkaran.
- Memeriksa Bill of Lading atau Airway Bill.
- Memeriksa rute dan moda transportasi.
- Memastikan pos Inward Manifest masuk kelompok yang tepat.
- Memeriksa kesesuaian data Outward Manifest.
- Memastikan persyaratan pembongkaran dan pemuatan terpenuhi.
- Memeriksa kebutuhan persetujuan khusus apabila kegiatan berlangsung di luar Kawasan Pabean.
- Memastikan pengangkut memahami kewajiban penyampaian pemberitahuan pabean.
- Memantau rekonsiliasi data pada kantor pabean asal dan tujuan.
Checklist tersebut membantu PPJK melakukan pemeriksaan awal sebelum proses berjalan lebih jauh. Selain itu, daftar ini dapat menjadi materi pembelajaran bagi staf administrasi yang menangani dokumen kepabeanan.
Jasa Pengurusan Dokumen Angkut Terus dan Angkut Lanjut
Pengurusan dokumen angkut terus dan angkut lanjut membutuhkan ketelitian dalam memahami rencana perjalanan, data manifes, dokumen pengangkutan, serta ketentuan kepabeanan. PPJK dan pelaku usaha perlu memastikan setiap dokumen sesuai dengan mekanisme yang akan di jalankan.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen sesuai kebutuhan administrasi kepabeanan. Layanan ini membantu pelaku usaha memetakan kebutuhan dokumen, memeriksa kelengkapan informasi, dan memahami tahapan pengurusan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan barang.
Untuk memulai pemeriksaan kebutuhan, pelaku usaha dapat menyiapkan dokumen pengangkutan, data barang, rute perjalanan, lokasi persinggahan, serta informasi sarana pengangkut. Selanjutnya, tim dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan administrasi berdasarkan informasi yang tersedia.
Perlu di pahami bahwa penyampaian manifes menjadi tanggung jawab pengangkut sesuai ketentuan. Selain itu, persetujuan dan pengawasan kepabeanan tetap berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, layanan pendampingan administrasi tidak menggantikan kewajiban pengangkut maupun keputusan instansi berwenang.
Konsultasi Pengurusan Angkut Lanjut dan Angkut Terus Sekarang
