Angkut Lanjut dalam Kepabeanan: Fungsi dan Ketentuannya

Angkut lanjut dalam kepabeanan merupakan mekanisme pengangkutan barang impor atau barang ekspor melalui kantor pabean dengan proses pembongkaran terlebih dahulu sebelum barang melanjutkan perjalanan. Mekanisme ini mendukung kegiatan perdagangan internasional yang membutuhkan perpindahan barang melalui pelabuhan transit, pergantian sarana pengangkut, atau penggunaan beberapa moda transportasi. Oleh karena itu, pengangkut perlu memahami ketentuan angkut lanjut agar proses pembongkaran, penimbunan, pemuatan, dan pengeluaran barang berjalan sesuai prosedur Bea dan Cukai.

Dalam praktiknya, angkut lanjut tidak hanya berkaitan dengan perpindahan fisik barang. Pengangkut juga harus menyiapkan pemberitahuan pabean, mencatat barang dalam manifes, serta memastikan kesesuaian data antara kantor pabean asal dan kantor pabean tujuan. Selain itu, ketentuan mengenai lokasi pembongkaran dan pemuatan menentukan bagaimana pengangkut menjalankan kegiatan tersebut. Dengan memahami fungsi dan ketentuannya, pelaku usaha dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun hambatan pengiriman.

Apa Itu Angkut Lanjut dalam Kepabeanan?

Angkut lanjut dalam kepabeanan adalah kegiatan mengangkut barang impor atau barang ekspor melalui kantor pabean dengan melakukan pembongkaran terlebih dahulu. Pengertian ini merujuk pada definisi Barang Diangkut Lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026.

Artinya, barang tidak selalu melanjutkan perjalanan menggunakan sarana pengangkut yang sama. Pengangkut dapat membongkar barang di lokasi persinggahan, menempatkannya di tempat penimbunan yang memenuhi ketentuan, kemudian memuatnya ke sarana pengangkut berikutnya.

Sebagai contoh, kapal membawa barang dari luar negeri menuju pelabuhan transit di Indonesia. Setelah kapal tiba, pengangkut membongkar barang dan menempatkannya di Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Selanjutnya, pengangkut memuat barang ke kapal lain untuk melanjutkan perjalanan menuju negara tujuan.

Kegiatan tersebut termasuk angkut lanjut karena pengangkut melakukan pembongkaran sebelum barang melanjutkan perjalanan.

Hubungan Angkut Lanjut dengan Kegiatan Kepabeanan

Kepabeanan mengatur pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari Daerah Pabean. Karena itu, kegiatan angkut lanjut harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.

Pengangkut perlu memberitahukan pemasukan dan pengeluaran barang melalui dokumen manifes. Selain itu, pengangkut harus mengelompokkan barang angkut lanjut secara terpisah dari barang dengan mekanisme pengangkutan lainnya.

Dengan demikian, Bea dan Cukai dapat mengetahui barang yang masuk ke Kawasan Pabean, barang yang menunggu pengangkutan berikutnya, serta barang yang keluar untuk melanjutkan perjalanan.

Pihak yang Terlibat dalam Angkut Lanjut

Pelaksanaan angkut lanjut melibatkan beberapa pihak dengan tanggung jawab berbeda. Pihak-pihak tersebut antara lain:

• Pengangkut: Mengatur perjalanan barang dan menyampaikan pemberitahuan pabean sesuai kewajibannya.
• Eksportir atau importir: Menyiapkan informasi barang dan berkoordinasi dengan pihak pengangkut.
• Perusahaan pelayaran atau penerbangan: Mengatur sarana pengangkut dan jadwal perjalanan.
• Perusahaan logistik: Membantu koordinasi pembongkaran, penimbunan, pemuatan, dan pengiriman lanjutan.
• Pengelola TPS: Menangani penimbunan barang sesuai izin dan ketentuan yang berlaku.
• Bea dan Cukai: Mengawasi pemasukan, pengeluaran, dan pergerakan barang berdasarkan ketentuan kepabeanan.

Koordinasi antarpihak tersebut penting karena kesalahan informasi dari satu pihak dapat memengaruhi kelancaran proses berikutnya.

Fungsi Angkut Lanjut dalam Kepabeanan

Angkut lanjut memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran arus barang internasional. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pengangkut untuk mengatur perpindahan barang melalui lokasi transit atau sarana pengangkut berbeda.

Berikut beberapa fungsi utamanya.

Mendukung Pengiriman Barang Melalui Pelabuhan Transit

Tidak semua kapal atau pesawat melayani rute langsung menuju lokasi tujuan akhir. Sebagian pengiriman membutuhkan pelabuhan transit sebelum barang melanjutkan perjalanan.

Melalui angkut lanjut, pengangkut dapat membongkar barang di pelabuhan transit dan memuatnya kembali ke sarana pengangkut berikutnya. Dengan demikian, perusahaan logistik dapat memanfaatkan jaringan pelayaran atau penerbangan yang tersedia.

Memfasilitasi Pergantian Sarana Pengangkut

Angkut lanjut memungkinkan perpindahan barang dari satu sarana pengangkut ke sarana pengangkut lainnya. Misalnya, perusahaan mengangkut barang menggunakan kapal pertama, kemudian memindahkannya ke kapal kedua untuk mencapai pelabuhan tujuan.

Selain itu, pengangkut dapat menggunakan kombinasi moda transportasi laut, udara, dan darat sesuai rencana pengiriman. Namun, pengangkut harus memenuhi ketentuan dokumen dan kontrak pengangkutan yang berlaku.

Mendukung Pengangkutan Multimoda

Angkut lanjut dapat mendukung kegiatan pengangkutan multimoda yang menggunakan sedikitnya dua jenis moda transportasi berbeda berdasarkan satu kontrak angkutan multimoda.

Sebagai contoh, perusahaan logistik mengangkut barang menggunakan kapal menuju pelabuhan transit. Setelah itu, perusahaan memindahkan barang ke kereta api atau kendaraan jalan raya untuk melanjutkan perjalanan.

Mekanisme ini membantu perusahaan mengatur rute pengiriman secara lebih fleksibel. Meskipun demikian, kontrak pengangkutan harus menjelaskan rute, moda transportasi, dan lokasi angkut lanjut.

Memanfaatkan Fasilitas Penimbunan

Angkut lanjut juga memungkinkan barang menunggu jadwal pengangkutan berikutnya di tempat penimbunan yang memenuhi ketentuan.

Pengangkut dapat menggunakan TPS, TPS Pusat Distribusi, atau tempat lain yang di perlakukan sama dengan TPS berdasarkan izin Kepala Kantor Pabean. Fasilitas tersebut membantu pengangkut mengatur waktu pembongkaran dan pemuatan.

Namun, penimbunan harus mengikuti ketentuan lokasi dan pengawasan kepabeanan. Karena itu, pelaku usaha perlu memastikan tempat penimbunan memiliki dasar perizinan yang sesuai.

Menjaga Pengawasan Pergerakan Barang

Setiap kegiatan angkut lanjut harus memiliki catatan administrasi yang jelas. Pengangkut menyampaikan Inward Manifest dan Outward Manifest sesuai tahapan perjalanan.

Selanjutnya, Bea dan Cukai dapat mencocokkan data pemasukan dan pengeluaran barang melalui proses rekonsiliasi. Dengan demikian, pergerakan barang tetap berada dalam pengawasan meskipun barang berpindah sarana pengangkut atau lokasi penimbunan.

Dasar Hukum Angkut Lanjut di Indonesia

Pelaku usaha perlu memahami dasar hukum sebelum menjalankan kegiatan angkut lanjut. Ketentuan tersebut mengatur pemasukan barang, penimbunan, pengeluaran, pembongkaran, pemuatan, dan pengawasan kepabeanan.

PMK Nomor 51 Tahun 2026

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026 mengatur Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor. Peraturan ini menjadi dasar pengaturan khusus angkut lanjut dan menggantikan PMK Nomor 216/PMK.04/2019.

PMK 51 Tahun 2026 di undangkan pada 31 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 2026. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu menggunakan ketentuan terbaru tersebut ketika menyiapkan proses angkut lanjut.

Beberapa materi yang di atur dalam peraturan ini meliputi:

• Pemasukan barang ke Kawasan Pabean.
• Penyampaian Inward Manifest.
• Penimbunan barang untuk angkut lanjut.
• Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
• Pembongkaran dan pemuatan barang.
• Pengangkutan menggunakan lebih dari satu moda transportasi.
• Pengawasan dan rekonsiliasi barang.
• Ketentuan angkut lanjut di Kawasan Bebas.
• Pengangkutan barang asal Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean.

Dengan demikian, PMK ini menjadi acuan penting bagi pengangkut, importir, eksportir, dan perusahaan logistik.

Ketentuan Manifes dalam PMK 158/PMK.04/2017

Penyampaian RKSP, Inward Manifest, dan Outward Manifest juga berkaitan dengan ketentuan tata laksana manifes. Bea dan Cukai menjelaskan bahwa penyampaian dokumen tersebut tetap mengacu pada PMK Nomor 158/PMK.04/2017 beserta perubahan atau ketentuan pelaksana yang berlaku.

Oleh karena itu, pengangkut perlu memperhatikan dua hal sekaligus. Pertama, ketentuan khusus angkut lanjut dalam PMK 51/2026. Kedua, tata cara penyampaian pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut.

Ketentuan Teknis Pengangkutan Barang Ekspor

Pengangkutan barang ekspor juga berkaitan dengan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Pengangkut perlu menyesuaikan pemberitahuan dan dokumen ekspor dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pelaku usaha perlu memeriksa ketentuan teknis terbaru dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar tidak menggunakan prosedur yang sudah berubah.

Syarat Angkut Lanjut dalam Kepabeanan

Sebelum menjalankan angkut lanjut, pengangkut perlu menyiapkan data barang, dokumen pengangkutan, dan informasi rute perjalanan. Kelengkapan tersebut membantu petugas memeriksa kesesuaian pemberitahuan pabean.

Data Barang Impor atau Ekspor

Pengangkut perlu mengumpulkan informasi barang secara rinci. Data tersebut menjadi dasar penyusunan pos manifes dan pencatatan barang yang akan menjalani angkut lanjut.

Informasi yang perlu di siapkan meliputi:

• Nama atau uraian barang.
• Jumlah dan jenis kemasan.
• Berat bersih dan berat kotor jika di perlukan.
• Identitas pengirim dan penerima.
• Pelabuhan asal dan tujuan.
• Nomor dokumen pengangkutan.
• Informasi sarana pengangkut.

Selain itu, pengangkut perlu memastikan data tersebut sesuai dengan dokumen perdagangan dan pengangkutan.

Inward Manifest

Inward Manifest merupakan daftar barang niaga yang di bawa sarana pengangkut ketika memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain yang memperoleh izin dari Kepala Kantor Pabean.

Pengangkut wajib menyampaikan pemberitahuan ini ketika memasukkan barang ke Kawasan Pabean untuk angkut lanjut. Selanjutnya, pengangkut membuat pos manifes secara rinci berdasarkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya.

Pengangkut juga harus memisahkan kelompok barang impor angkut lanjut dan barang ekspor angkut lanjut sesuai kondisi pengiriman.

Outward Manifest

Outward Manifest merupakan daftar barang niaga yang di bawa sarana pengangkut ketika meninggalkan Kawasan Pabean atau lokasi lain yang memperoleh izin.

Pengangkut wajib menyampaikan Outward Manifest sebelum mengeluarkan barang untuk angkut lanjut. Selain itu, data Outward Manifest perlu mencantumkan informasi pemasukan barang yang mengacu pada Inward Manifest sebelumnya.

Informasi tersebut minimal mencakup nomor dan tanggal pendaftaran serta nomor pos dan subpos Inward Manifest. Setelah Outward Manifest memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran, dokumen tersebut menjadi persetujuan pengeluaran barang untuk angkut lanjut sesuai ketentuan.

Bill of Lading atau Airway Bill

Bill of Lading dan Airway Bill menjadi dokumen pengangkutan yang mendukung penyusunan pos manifes. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai barang, pengirim, penerima, serta perjalanan pengangkutan.

Apabila pengangkut menggunakan lebih dari satu moda transportasi, dokumen pengangkutan atau kontrak harus menjelaskan rute dan lokasi angkut lanjut.

Kontrak Pengangkutan Multimoda

Pengangkutan barang untuk angkut lanjut dapat menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi. PMK 51/2026 mengatur bahwa pengangkutan tersebut harus memiliki bukti kontrak pengangkutan.

Kontrak dapat berupa Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan barang lainnya. Setidaknya, kontrak perlu memuat:

1. Rute perjalanan.
2. Moda transportasi yang di gunakan.
3. Lokasi angkut lanjut.

Ketiga informasi tersebut membantu petugas memahami alur perpindahan barang dari lokasi asal hingga tujuan.

Ketentuan Pembongkaran dan Penimbunan Barang Angkut Lanjut

Pembongkaran dan penimbunan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan angkut lanjut. Sebab, mekanisme ini melibatkan perpindahan barang dari sarana pengangkut ke lokasi penanganan berikutnya sebelum pengangkut melanjutkan perjalanan.

Lokasi Pembongkaran Barang

Pada prinsipnya, pembongkaran barang impor atau barang ekspor dari sarana pengangkut untuk angkut lanjut wajib berlangsung di Kawasan Pabean.

Namun, PMK 51/2026 mengatur beberapa kondisi yang memungkinkan pembongkaran di luar Kawasan Pabean. Pembongkaran barang impor dapat berlangsung di luar Kawasan Pabean pada pelabuhan transit atau pelabuhan tujuan sesuai ketentuan pembongkaran dan penimbunan barang impor.

Sementara itu, pembongkaran barang ekspor dapat berlangsung di luar Kawasan Pabean dalam kondisi tertentu, antara lain:

• Barang ekspor diangkut lanjut dari dalam Daerah Pabean menggunakan sarana pengangkut dengan trayek antarwilayah dalam Daerah Pabean.
• Terdapat pertimbangan lain dengan memperhatikan optimalisasi pelayanan dan pengawasan ekspor.

Pelaku usaha perlu memeriksa ketentuan dan persetujuan yang berlaku sebelum menjalankan pembongkaran di luar Kawasan Pabean.

Lokasi Pemuatan Barang

Pemuatan barang impor atau barang ekspor ke sarana pengangkut untuk angkut lanjut pada prinsipnya juga wajib berlangsung di Kawasan Pabean.

Akan tetapi, peraturan memberikan ruang pemuatan di luar Kawasan Pabean dalam kondisi tertentu, seperti:

• Barang impor atau barang ekspor diangkut lanjut ke atau dari dalam Daerah Pabean.
• Pengangkut melakukan pembongkaran dan pemuatan langsung antarsarana pengangkut tanpa penimbunan atau ship to ship.
• Terdapat pertimbangan lain yang berkaitan dengan optimalisasi pelayanan atau pengawasan ekspor.

Untuk kondisi yang memerlukan izin, pengangkut harus memperoleh persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat pembongkaran atau pemuatan.

Tempat Penimbunan Barang

Barang impor atau barang ekspor yang menunggu pengangkutan lanjut ke luar Daerah Pabean dapat di timbun di beberapa lokasi sesuai PMK 51/2026, yaitu:

• Tempat Penimbunan Sementara.
• Tempat Penimbunan Sementara Pusat Distribusi.
• Tempat lain yang di perlakukan sama dengan TPS berdasarkan izin Kepala Kantor Pabean.

TPS Pusat Distribusi memiliki fungsi utama untuk menimbun barang impor atau ekspor yang akan menjalani angkut lanjut.

Dengan demikian, pelaku usaha perlu memastikan lokasi penimbunan sesuai dengan ketentuan kepabeanan sebelum menempatkan barang di sana.

Prosedur Angkut Lanjut dalam Kepabeanan

Prosedur angkut lanjut membutuhkan koordinasi antara pengangkut, pengelola tempat penimbunan, perusahaan logistik, dan kantor pabean. Setiap tahap perlu mengikuti alur administrasi agar barang dapat melanjutkan perjalanan sesuai ketentuan.

1. Memeriksa Rencana Pengangkutan

Pengangkut terlebih dahulu memeriksa rencana perjalanan barang. Pemeriksaan mencakup jenis barang, jumlah, lokasi pembongkaran, tempat penimbunan, sarana pengangkut berikutnya, dan tujuan akhir.

Jika pengangkut menggunakan beberapa moda transportasi, pengangkut juga perlu memeriksa kontrak pengangkutan dan memastikan informasi rute sudah jelas.

2. Menyiapkan Dokumen Pengangkutan

Pengangkut mengumpulkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lain yang relevan. Selanjutnya, pengangkut mencocokkan informasi barang dengan data pengiriman.

Pada tahap ini, pengangkut perlu memastikan uraian barang, jumlah, berat, dan identitas pihak terkait tidak berbeda antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.

3. Menyampaikan Inward Manifest

Ketika sarana pengangkut tiba dan memasukkan barang ke Kawasan Pabean, pengangkut menyampaikan Inward Manifest sesuai ketentuan.

Pengangkut membuat pos manifes secara rinci dan mengelompokkan barang angkut lanjut secara terpisah. Selanjutnya, pengangkut memastikan setiap pos memiliki dasar dokumen pengangkutan yang sesuai.

4. Membongkar Barang

Setelah memenuhi ketentuan yang berlaku, pengangkut menjalankan pembongkaran barang di lokasi yang di perbolehkan.

Jika pengangkut membutuhkan lokasi pembongkaran di luar Kawasan Pabean, pengangkut perlu memastikan kondisi tersebut termasuk dalam ketentuan yang di perbolehkan dan memperoleh persetujuan apabila di wajibkan.

5. Menempatkan Barang di Lokasi Penimbunan

Jika jadwal sarana pengangkut berikutnya belum tersedia, pengangkut dapat menempatkan barang di TPS, TPS Pusat Distribusi, atau tempat lain yang memperoleh izin sesuai ketentuan.

Selama masa penimbunan, pelaku usaha perlu menjaga kesesuaian data dan kondisi barang. Selain itu, pengangkut harus mengatur jadwal pemuatan berikutnya agar proses pengiriman tidak mengalami keterlambatan yang tidak perlu.

6. Menyiapkan Outward Manifest

Sebelum barang keluar dari Kawasan Pabean untuk melanjutkan perjalanan, pengangkut menyampaikan Outward Manifest.

Pengangkut perlu mencantumkan informasi yang terhubung dengan Inward Manifest sebelumnya. Data minimal yang harus di cantumkan mencakup nomor dan tanggal pendaftaran serta nomor pos dan subpos Inward Manifest.

Setelah Outward Manifest memperoleh nomor dan tanggal pendaftaran, dokumen tersebut menjadi persetujuan pengeluaran barang untuk angkut lanjut.

7. Memuat Barang ke Sarana Pengangkut Berikutnya

Setelah memenuhi ketentuan pengeluaran, pengangkut memuat barang ke sarana pengangkut berikutnya. Proses pemuatan perlu mengikuti lokasi dan ketentuan yang berlaku.

Jika pengangkut menggunakan mekanisme ship to ship atau lokasi pemuatan di luar Kawasan Pabean, pengangkut harus memastikan persyaratan dan persetujuan yang relevan telah terpenuhi.

8. Melanjutkan Perjalanan dan Rekonsiliasi

Setelah pemuatan selesai, sarana pengangkut melanjutkan perjalanan menuju lokasi berikutnya. Selanjutnya, Bea dan Cukai melakukan pengawasan melalui rekonsiliasi data pemasukan dan pengeluaran barang.

Di Kantor Pabean asal, rekonsiliasi mencocokkan Outward Manifest dengan Inward Manifest. Sementara itu, di Kantor Pabean tujuan, petugas mencocokkan Inward Manifest dengan Outward Manifest yang telah di sampaikan di kantor asal.

Proses tersebut membantu memastikan barang yang keluar benar-benar sesuai dengan barang yang sebelumnya tercatat masuk.

Pengawasan Bea dan Cukai terhadap Angkut Lanjut

Bea dan Cukai mengawasi angkut lanjut untuk memastikan pergerakan barang sesuai dengan pemberitahuan pabean. Pengawasan ini penting karena barang dapat berpindah lokasi dan sarana pengangkut sebelum mencapai tujuan akhir.

Rekonsiliasi Data Manifes

Rekonsiliasi menjadi salah satu mekanisme pengawasan utama. Petugas mencocokkan data Inward Manifest dan Outward Manifest untuk memeriksa kesesuaian pemasukan serta pengeluaran barang.

Apabila terdapat perbedaan, pengangkut perlu memeriksa pos manifes dan memperbaiki data sesuai prosedur. Bea dan Cukai juga dapat meminta penjelasan atau dokumen pendukung apabila di perlukan.

Penggunaan Tanda Pengaman

Pengangkutan barang menggunakan kendaraan jalan raya dapat melibatkan tanda pengaman. Mekanisme ini membantu pengawasan barang selama perjalanan dari lokasi asal menuju lokasi tujuan.

Selain itu, penggunaan tanda pengaman mendukung pengendalian pergerakan barang yang berada dalam pengawasan kepabeanan.

Pengawasan Berbasis Risiko

Bea dan Cukai dapat melakukan pengawasan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Pendekatan tersebut membantu petugas menentukan kebutuhan pemeriksaan sesuai karakteristik pengangkutan dan tingkat risiko.

Oleh karena itu, pengangkut perlu menjaga kelengkapan dokumen dan konsistensi data sejak awal. Administrasi yang tertib membantu proses pengawasan berjalan lebih lancar.

Contoh Penerapan Angkut Lanjut dalam Kepabeanan

Contoh berikut menggambarkan penerapan angkut lanjut dalam kegiatan impor dan ekspor.

Angkut Lanjut Barang Impor Melalui Pelabuhan Transit

Sebuah perusahaan mengimpor mesin dari luar negeri. Kapal pertama membawa barang menuju pelabuhan transit sebelum melanjutkan perjalanan ke pelabuhan tujuan.

Setelah kapal tiba, pengangkut membongkar barang dan menempatkannya di TPS sesuai ketentuan. Kemudian, pengangkut memuat mesin ke kapal kedua yang melayani rute menuju pelabuhan tujuan.

Dalam kegiatan tersebut, pengangkut perlu menyampaikan Inward Manifest dan Outward Manifest sesuai tahapan pengangkutan. Selain itu, pengangkut harus memastikan data kedua manifes saling sesuai.

Angkut Lanjut Barang Ekspor

Sebuah perusahaan Indonesia mengirim produk ke pembeli di luar negeri. Karena tidak tersedia layanan kapal langsung, perusahaan menggunakan kapal pertama untuk mengangkut barang menuju pelabuhan transit.

Setelah pembongkaran, pengangkut memindahkan barang ke kapal lain yang memiliki rute menuju negara tujuan. Selanjutnya, pengangkut menyelesaikan administrasi pengeluaran barang sesuai ketentuan angkut lanjut.

Mekanisme ini membantu eksportir menggunakan jaringan pelayaran yang tersedia tanpa harus mengandalkan satu rute langsung.

Angkut Lanjut dengan Pengangkutan Multimoda

Perusahaan logistik mengangkut barang menggunakan kapal menuju pelabuhan transit. Setelah tiba, perusahaan membongkar barang dan memindahkannya ke kereta api untuk melanjutkan perjalanan.

Pengangkutan tersebut menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Oleh karena itu, pengangkut perlu memiliki kontrak pengangkutan yang mencantumkan rute, moda transportasi, dan lokasi angkut lanjut.

Kendala dalam Pelaksanaan Angkut Lanjut

Pelaksanaan angkut lanjut dapat menghadapi kendala administrasi maupun operasional. Namun, pelaku usaha dapat mengurangi risiko tersebut melalui pemeriksaan dokumen dan koordinasi sejak awal.

Ketidaksesuaian Inward dan Outward Manifest

Perbedaan data antara manifes kedatangan dan keberangkatan dapat menghambat proses rekonsiliasi. Misalnya, nomor dokumen pengangkutan, jumlah barang, atau nomor pos tidak sesuai.

Untuk mengantisipasinya, pengangkut perlu mencocokkan data sebelum menyampaikan Outward Manifest.

Kesalahan Pengelompokan Barang

Pengangkut harus memisahkan kelompok barang angkut lanjut dari kelompok barang lainnya. Jika pengangkut salah menentukan kelompok pos, pencatatan barang dapat menjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Oleh sebab itu, petugas administrasi perlu memeriksa jenis pergerakan barang sebelum mengirim pemberitahuan pabean.

Dokumen Pengangkutan Tidak Lengkap

Dokumen yang tidak memuat rute atau lokasi angkut lanjut dapat menimbulkan pertanyaan ketika petugas memeriksa pengangkutan multimoda.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pengangkut perlu memastikan kontrak pengangkutan mencantumkan informasi yang di wajibkan.

Keterlambatan Sarana Pengangkut Berikutnya

Perubahan jadwal kapal, pesawat, atau kendaraan dapat menyebabkan barang menunggu lebih lama di lokasi transit. Kondisi ini dapat meningkatkan kebutuhan penimbunan dan biaya logistik.

Karena itu, perusahaan logistik perlu mengatur jadwal pengangkutan dan memastikan ketersediaan fasilitas penimbunan yang sesuai.

Kesalahan Memilih Lokasi Pembongkaran

Pembongkaran dan pemuatan memiliki ketentuan lokasi masing-masing. Jika pengangkut melakukan kegiatan di luar Kawasan Pabean tanpa memenuhi persyaratan, proses tersebut dapat menimbulkan masalah kepabeanan.

Dengan demikian, pengangkut perlu memeriksa ketentuan lokasi dan persetujuan sebelum menjalankan kegiatan.

Hal yang Perlu Di Perhatikan Sebelum Mengurus Angkut Lanjut

Pelaku usaha perlu melakukan pemeriksaan sebelum menjalankan angkut lanjut dalam kepabeanan agar proses administrasi dan pengiriman berjalan sesuai ketentuan.

Pertama, pastikan barang memang menggunakan mekanisme angkut lanjut karena terdapat pembongkaran sebelum perjalanan berikutnya.

Kedua, periksa data barang dan dokumen pengangkutan. Informasi dalam Bill of Lading, Airway Bill, Inward Manifest, dan Outward Manifest harus saling sesuai.

Ketiga, tentukan lokasi pembongkaran dan penimbunan berdasarkan ketentuan kepabeanan. Jangan menganggap seluruh lokasi dapat di gunakan tanpa izin.

Keempat, pastikan kontrak pengangkutan memuat rute, moda transportasi, dan lokasi angkut lanjut apabila perjalanan menggunakan lebih dari satu moda.

Kelima, periksa kembali ketentuan terbaru yang berlaku. PMK Nomor 51 Tahun 2026 menjadi dasar khusus pengaturan angkut lanjut barang impor dan ekspor sejak 30 Agustus 2026.

Selain itu, pelaku usaha perlu menjalin koordinasi dengan pengangkut, pengelola TPS, perusahaan logistik, dan pihak kepabeanan agar setiap tahap memiliki informasi yang jelas.

Jasa Pengurusan Dokumen Angkut Lanjut

Pengurusan angkut lanjut membutuhkan ketelitian dalam menyiapkan data barang, dokumen pengangkutan, manifes, serta kebutuhan administrasi lainnya. Kesalahan dalam satu tahap dapat memengaruhi proses pengeluaran barang dan perjalanan menuju lokasi berikutnya.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen sesuai kebutuhan pelaku usaha. Pendampingan ini membantu memetakan kebutuhan administrasi, memeriksa kelengkapan dokumen, serta memahami tahapan pengurusan angkut lanjut dalam kepabeanan.

Pelaku usaha dapat menyiapkan informasi jenis barang, status impor atau ekspor, rute pengangkutan, lokasi pembongkaran, jenis sarana pengangkut, dan dokumen yang telah tersedia. Dengan informasi tersebut, kebutuhan administrasi dapat di periksa secara lebih terarah.

Namun, persetujuan pengeluaran barang, izin pembongkaran atau pemuatan tertentu, serta pengawasan kepabeanan tetap menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, layanan pendampingan administrasi tidak menggantikan keputusan atau persetujuan instansi berwenang.

Konsultasi Pengurusan Angkut Lanjut dan Angkut Terus Sekarang