Angkut Lanjut Barang Impor: Ketentuan dan Prosedur Pengiriman

Angkut lanjut barang impor merupakan mekanisme pengangkutan barang yang melewati kantor pabean dengan proses pembongkaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi atau tujuan berikutnya. Mekanisme ini mendukung kegiatan distribusi internasional, terutama ketika barang membutuhkan perpindahan kapal, pesawat, atau moda transportasi lain selama perjalanan. Namun, importir dan perusahaan pengangkut perlu mengikuti ketentuan kepabeanan agar proses pembongkaran, penimbunan, pemuatan, dan pengiriman berjalan sesuai prosedur.

Dalam praktiknya, angkut lanjut barang impor melibatkan beberapa pihak, seperti pengangkut, importir, perusahaan logistik, pengelola tempat penimbunan sementara, dan petugas Bea dan Cukai. Setiap pihak perlu memahami tanggung jawab serta dokumen yang berkaitan dengan pergerakan barang. Selain itu, pelaku usaha harus memperhatikan ketentuan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor.

Apa Itu Angkut Lanjut Barang Impor?

Angkut lanjut barang impor adalah kegiatan pengangkutan barang impor melalui suatu kantor pabean dengan proses pembongkaran terlebih dahulu sebelum barang melanjutkan perjalanan. Setelah pembongkaran, pengangkut dapat menempatkan barang di tempat penimbunan yang memenuhi ketentuan atau memindahkannya ke sarana pengangkut berikutnya.

Mekanisme ini dapat berlangsung ketika pengiriman membutuhkan pelabuhan transit, pergantian kapal, atau perpindahan moda transportasi. Dengan demikian, barang tidak harus langsung menuju lokasi akhir menggunakan sarana pengangkut yang sama.

Sebagai contoh, perusahaan mengimpor mesin dari Jepang menuju Indonesia melalui pelabuhan transit di Singapura. Kapal pertama membawa mesin ke pelabuhan transit, kemudian petugas operasional membongkar barang sesuai prosedur. Selanjutnya, perusahaan pelayaran memuat mesin ke kapal lain untuk melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan tujuan di Indonesia.

Proses tersebut menggambarkan angkut lanjut karena barang mengalami pembongkaran sebelum melanjutkan perjalanan.

Tujuan Angkut Lanjut Barang Impor

Angkut lanjut memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengatur jalur pengiriman internasional. Selain itu, mekanisme ini membantu pengangkut menyesuaikan rute dengan jaringan pelayaran, kapasitas transportasi, dan kebutuhan distribusi.

Beberapa tujuan angkut lanjut barang impor meliputi:

• Menghubungkan rute pengiriman: Pengangkut dapat memindahkan barang dari satu kapal atau moda transportasi ke sarana pengangkut berikutnya.
• Mendukung pengiriman multimoda: Perusahaan dapat menggabungkan transportasi laut, darat, dan udara sesuai kebutuhan.
• Mengatur distribusi barang: Importir dapat mengarahkan barang menuju pelabuhan atau lokasi distribusi berikutnya.
• Mengoptimalkan kapasitas pengangkutan: Perusahaan logistik dapat menyesuaikan penggunaan sarana pengangkut dengan jaringan yang tersedia.
• Mendukung pengawasan kepabeanan: Pemberitahuan pabean membantu petugas memantau pergerakan barang selama proses pengangkutan.

Oleh karena itu, angkut lanjut tidak hanya berkaitan dengan perpindahan fisik barang. Mekanisme ini juga membutuhkan pencatatan administrasi yang sesuai dengan ketentuan kepabeanan.

Pihak yang Terlibat dalam Angkut Lanjut

Proses angkut lanjut barang impor melibatkan beberapa pihak dengan tanggung jawab berbeda.

1. Pengangkut: Menyiapkan sarana pengangkut, menyampaikan pemberitahuan pabean, dan mengatur perpindahan barang.
2. Importir: Menyediakan informasi barang dan berkoordinasi dengan pihak pengangkut atau perusahaan logistik.
3. Perusahaan logistik: Mengatur jadwal, rute, pemindahan moda, dan kebutuhan penanganan barang.
4. Pengelola TPS: Menangani penempatan serta penyimpanan barang sesuai ketentuan tempat penimbunan.
5. Bea dan Cukai: Mengawasi pergerakan barang dan memeriksa kesesuaian dokumen kepabeanan.

Koordinasi antara seluruh pihak tersebut membantu mengurangi kesalahan data dan keterlambatan pengiriman.

Ketentuan Hukum Angkut Lanjut Barang Impor

Pelaku usaha perlu memahami dasar hukum sebelum menjalankan angkut lanjut barang impor. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam mengatur pemasukan barang, pembongkaran, penimbunan, pemuatan, dan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.

PMK Nomor 51 Tahun 2026

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2026 mengatur angkut terus atau angkut lanjut barang impor maupun barang ekspor. Peraturan ini di undangkan pada 31 Juli 2026 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 2026.

PMK tersebut menggantikan PMK Nomor 216/PMK.04/2019. Pembaruan aturan bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan sekaligus menyesuaikan proses bisnis pengangkutan dengan kebutuhan di lapangan.

Beberapa materi yang di atur dalam PMK Nomor 51 Tahun 2026 meliputi:

• Pemasukan barang ke Kawasan Pabean.
• Pemberitahuan Inward Manifest.
• Penimbunan barang yang menunggu pengangkutan lanjut.
• Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean.
• Pembongkaran dan pemuatan barang.
• Pengangkutan dengan lebih dari satu jenis moda transportasi.
• Pengawasan dan rekonsiliasi pemberitahuan pabean.
• Pengangkutan barang menggunakan sarana transportasi darat.
• Penanganan suku cadang untuk perbaikan sarana pengangkut internasional.

Dengan demikian, importir dan pengangkut perlu menggunakan ketentuan tersebut sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan angkut lanjut.

Ketentuan Pemasukan Barang ke Kawasan Pabean

PMK Nomor 51 Tahun 2026 mengatur bahwa pemasukan barang impor atau barang ekspor ke Kawasan Pabean untuk angkut terus maupun angkut lanjut wajib di beritahukan melalui Inward Manifest.

Pengangkut perlu membuat pos manifes secara rinci dan memisahkan kelompok barang berdasarkan jenis pergerakannya. Pengelompokan tersebut mencakup barang impor angkut lanjut, barang impor angkut terus, barang ekspor angkut lanjut, dan barang ekspor angkut terus.

Selain itu, pengangkut menyusun pos manifes berdasarkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan barang lainnya.

Ketentuan Pembongkaran dan Pemuatan

Pada prinsipnya, pembongkaran dan pemuatan barang impor untuk angkut lanjut berlangsung di Kawasan Pabean. Namun, PMK Nomor 51 Tahun 2026 mengatur kondisi tertentu yang memungkinkan pembongkaran barang impor di luar Kawasan Pabean, khususnya pada pelabuhan transit atau pelabuhan tujuan, dengan mengikuti ketentuan pembongkaran dan penimbunan barang impor.

Sementara itu, pemuatan barang impor untuk angkut lanjut dapat berlangsung di luar Kawasan Pabean dalam kondisi tertentu, seperti pengangkutan menuju atau dari dalam Daerah Pabean, proses pemindahan langsung antarsarana pengangkut tanpa penimbunan atau ship to ship, serta pertimbangan lain sesuai ketentuan.

Untuk kegiatan yang memerlukan izin, pengangkut perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pembongkaran atau pemuatan. Dengan demikian, pelaku usaha harus memeriksa ketentuan lokasi sebelum menjalankan kegiatan tersebut.

Perbedaan Angkut Lanjut dan Angkut Terus Barang Impor

Angkut lanjut dan angkut terus sama-sama memungkinkan barang melanjutkan perjalanan melalui kantor pabean. Namun, keduanya memiliki perbedaan utama dalam proses penanganan barang.

Perbedaan Proses Pembongkaran

Angkut lanjut melibatkan pembongkaran barang sebelum pengangkut melanjutkan perjalanan. Setelah itu, pengangkut dapat menempatkan barang di lokasi penimbunan yang memenuhi ketentuan atau memuatnya ke sarana pengangkut berikutnya.

Sebaliknya, angkut terus berlangsung tanpa pembongkaran barang di kantor pabean yang di singgahi. Barang tetap berada pada sarana pengangkut yang membawanya.

Perbedaan Penanganan Barang

Pada angkut lanjut, perusahaan logistik perlu mengatur proses pembongkaran, penyimpanan jika di perlukan, dan pemuatan kembali. Karena itu, mekanisme ini membutuhkan koordinasi operasional lebih banyak.

Sementara itu, angkut terus tidak membutuhkan proses pembongkaran di lokasi persinggahan. Pengangkut cukup memastikan pemberitahuan pabean dan pencatatan barang sesuai ketentuan.

Tabel Perbandingan

Aspek	Angkut Lanjut	Angkut Terus
Pembongkaran	Barang di bongkar terlebih dahulu	Tidak ada pembongkaran di kantor pabean persinggahan
Penanganan	Dapat melibatkan penimbunan dan pemuatan kembali	Barang tetap berada pada sarana pengangkut
Perpindahan sarana	Dapat berpindah ke sarana pengangkut lain	Tidak harus berpindah sarana
Pengaturan operasional	Membutuhkan koordinasi pembongkaran dan pemuatan	Relatif lebih sederhana
Dokumen utama	Inward Manifest dan Outward Manifest sesuai tahapan	Inward Manifest dan Outward Manifest sesuai tahapan
Contoh	Barang di bongkar di pelabuhan transit lalu di muat ke kapal lain	Kapal singgah tanpa membongkar barang

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha harus menentukan mekanisme berdasarkan proses penanganan barang yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan jumlah pelabuhan yang di lewati.

Syarat Angkut Lanjut Barang Impor

Sebelum menjalankan angkut lanjut barang impor, pengangkut perlu mempersiapkan informasi barang, dokumen pengangkutan, dan kebutuhan administrasi kepabeanan. Persyaratan dapat menyesuaikan kondisi pengiriman serta lokasi pembongkaran dan pemuatan.

Identitas dan Rincian Barang

Pengangkut perlu memastikan informasi barang tercatat secara jelas. Data tersebut menjadi dasar penyusunan pos manifes dan pemeriksaan kesesuaian dokumen.

Informasi yang perlu di persiapkan antara lain:

• Nama atau uraian barang.
• Jumlah dan jenis kemasan.
• Berat bersih dan berat kotor jika tersedia.
• Identitas pengirim.
• Identitas penerima atau importir.
• Pelabuhan asal dan tujuan.
• Lokasi transit.
• Nomor dokumen pengangkutan.

Kelengkapan informasi tersebut membantu pengangkut mengurangi risiko perbedaan data saat menyampaikan pemberitahuan pabean.

Dokumen Pengangkutan

Pengangkut perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan perjalanan barang. Dokumen tersebut dapat berupa Bill of Lading untuk pengangkutan laut, Airway Bill untuk pengangkutan udara, atau dokumen pengangkutan lain yang relevan.

Apabila pengiriman menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi, pengangkut perlu memiliki kontrak pengangkutan yang membuktikan rute dan hubungan pengangkutan tersebut.

Pemberitahuan Inward Manifest

Inward Manifest atau BC 1.1 menjadi pemberitahuan pabean untuk mencatat barang yang masuk ke Kawasan Pabean bersama sarana pengangkut.

Pengangkut perlu menyusun pos manifes secara rinci dan memisahkan kelompok barang angkut lanjut dari kelompok barang lainnya. Selain itu, data setiap pos harus mengacu pada dokumen pengangkutan.

Pemberitahuan Outward Manifest

Outward Manifest atau BC 1.1 mencatat barang yang keluar dari Kawasan Pabean bersama sarana pengangkut.

Pengangkut perlu memastikan data keberangkatan sesuai dengan data kedatangan dan proses penanganan barang. Kesesuaian ini penting untuk mendukung rekonsiliasi di kantor pabean asal maupun tujuan.

Persyaratan Lokasi Pembongkaran dan Pemuatan

Pengangkut perlu memastikan lokasi pembongkaran dan pemuatan sesuai ketentuan. Pada prinsipnya, kegiatan tersebut berlangsung di Kawasan Pabean.

Namun, apabila pengangkut memerlukan pembongkaran atau pemuatan di luar Kawasan Pabean dalam kondisi yang di perbolehkan, pengangkut perlu mengikuti prosedur permohonan dan memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Pabean sesuai ketentuan.

Kontrak Pengangkutan Multimoda

Angkut lanjut dapat menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi. Pengangkut dapat menggunakan angkutan multimoda atau kombinasi pengangkutan yang bukan bagian dari satu layanan multimoda.

Kontrak pengangkutan dapat berupa Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya. Sehingga dokumen tersebut perlu mencantumkan rute, jenis moda transportasi, dan lokasi angkut lanjut.

Dokumen yang Di Perlukan untuk Angkut Lanjut Barang Impor

Dokumen yang tepat membantu pengangkut menjalankan proses administrasi dan pengawasan kepabeanan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda sehingga pelaku usaha perlu memeriksa kelengkapannya sebelum pengiriman berlangsung.

Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut

Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau RKSP merupakan pemberitahuan mengenai rencana kedatangan kapal, pesawat, atau sarana pengangkut lainnya.

Dokumen ini membantu kantor pabean mengetahui rencana kedatangan sarana pengangkut. Dalam administrasi kepabeanan, RKSP di kenal dengan kode BC 1.0.

Inward Manifest atau BC 1.1

Inward Manifest memuat daftar barang yang di bawa sarana pengangkut ketika memasuki Kawasan Pabean.

Untuk angkut lanjut, pengangkut perlu memasukkan barang ke kelompok pos angkut lanjut. Data tersebut harus sesuai dengan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya.

Outward Manifest atau BC 1.1

Outward Manifest memuat daftar barang yang di bawa sarana pengangkut ketika meninggalkan Kawasan Pabean.

Dokumen ini mendukung pencatatan pengeluaran barang untuk melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, pengangkut perlu memeriksa kesesuaiannya dengan Inward Manifest.

Bill of Lading atau Airway Bill

Bill of Lading dan Airway Bill merupakan dokumen pengangkutan yang mencatat informasi barang serta perjalanan.

Jika pengangkut menggunakan beberapa moda transportasi, dokumen tersebut juga dapat menjadi bukti kontrak pengangkutan sesuai ketentuan.

Dokumen Tambahan Sesuai Kondisi Pengiriman

Selain dokumen utama, pengangkut atau importir dapat menyiapkan dokumen tambahan sesuai karakteristik barang dan kebutuhan pengiriman. Dokumen tersebut dapat mencakup:

• Commercial Invoice.
• Packing List.
• Dokumen pemesanan atau kontrak jual beli.
• Dokumen teknis barang.
• Dokumen perizinan impor jika di persyaratkan.
• Dokumen persetujuan pembongkaran atau pemuatan di luar Kawasan Pabean jika di perlukan.

Perlu di pahami bahwa Commercial Invoice dan Packing List merupakan dokumen transaksi yang mendukung informasi barang. Keduanya tidak menggantikan kewajiban penyampaian manifes oleh pengangkut.

Prosedur Angkut Lanjut Barang Impor

Prosedur angkut lanjut barang impor membutuhkan koordinasi antara pengangkut dan kantor pabean. Pengangkut perlu mengikuti tahapan pemberitahuan kedatangan, pembongkaran, penimbunan jika di perlukan, pemuatan, dan pemberitahuan keberangkatan.

1. Menentukan Rute Pengiriman

Pengangkut terlebih dahulu menentukan rute perjalanan dan lokasi transit. Pada tahap ini, perusahaan perlu memastikan apakah barang akan berpindah sarana pengangkut atau menggunakan beberapa jenis moda transportasi.

Selain itu, pengangkut perlu mengidentifikasi kantor pabean yang mengawasi lokasi pembongkaran dan pemuatan.

2. Menyiapkan Dokumen Pengangkutan

Pengangkut mengumpulkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen pengangkutan lainnya. Selanjutnya, pengangkut memeriksa identitas barang, jumlah, berat, dan rute perjalanan.

Jika pengiriman menggunakan beberapa moda transportasi, pengangkut juga memeriksa kontrak pengangkutan agar informasi rute dan lokasi angkut lanjut tercantum dengan jelas.

3. Menyampaikan RKSP dan Inward Manifest

Ketika sarana pengangkut akan memasuki Kawasan Pabean, pengangkut menyampaikan RKSP dan/atau Inward Manifest sesuai ketentuan.

Pengangkut perlu memasukkan barang ke kelompok pos angkut lanjut. Selain itu, setiap pos harus mengacu pada dokumen pengangkutan yang menjadi dasarnya.

4. Melaksanakan Pembongkaran Barang

Setelah memenuhi ketentuan yang berlaku, pengangkut menjalankan pembongkaran barang. Pada prinsipnya, kegiatan tersebut berlangsung di Kawasan Pabean.

Namun, untuk kondisi tertentu, ketentuan memungkinkan pembongkaran barang impor di luar Kawasan Pabean pada pelabuhan transit atau pelabuhan tujuan sesuai peraturan pembongkaran dan penimbunan barang impor.

5. Menempatkan Barang di Lokasi Penimbunan

Apabila barang belum dapat langsung di muat ke sarana pengangkut berikutnya, pengangkut dapat menempatkannya di tempat penimbunan yang memenuhi ketentuan.

PMK Nomor 51 Tahun 2026 mengatur penimbunan barang yang menunggu pengangkutan lanjut pada Tempat Penimbunan Sementara, TPS Pusat Distribusi, dan/atau tempat lain yang di perlakukan sama dengan TPS atas izin Kepala Kantor Pabean.

Karena itu, importir dan pengangkut perlu memastikan status lokasi penimbunan sebelum memindahkan barang.

6. Mengatur Pemuatan ke Sarana Pengangkut Berikutnya

Setelah lokasi dan jadwal tersedia, pengangkut mengatur pemuatan barang ke sarana pengangkut berikutnya.

Pada prinsipnya, pemuatan berlangsung di Kawasan Pabean. Namun, PMK Nomor 51 Tahun 2026 mengatur kondisi tertentu yang memungkinkan pemuatan di luar Kawasan Pabean, termasuk pemindahan langsung dari satu sarana pengangkut ke sarana pengangkut lain tanpa penimbunan atau ship to ship.

Apabila kegiatan membutuhkan izin, pengangkut perlu mengajukan permohonan melalui sistem yang berlaku kepada Kepala Kantor Pabean.

7. Menyampaikan Outward Manifest

Sebelum sarana pengangkut meninggalkan Kawasan Pabean, pengangkut menyampaikan Outward Manifest sesuai ketentuan.

Pengangkut perlu memastikan data barang sesuai dengan Inward Manifest sebelumnya. Kesalahan uraian barang, jumlah, atau dokumen asal dapat menimbulkan ketidaksesuaian saat proses rekonsiliasi.

8. Melanjutkan Pengiriman

Setelah memenuhi ketentuan administrasi, pengangkut melanjutkan perjalanan menuju lokasi berikutnya.

Importir dan perusahaan logistik perlu memantau jadwal keberangkatan serta memastikan dokumen pengiriman tetap tersedia. Dengan demikian, proses penerimaan barang di lokasi tujuan dapat berjalan lebih teratur.

9. Melakukan Rekonsiliasi Data

Bea dan Cukai melakukan pengawasan melalui pencocokan data pemasukan dan pengeluaran barang.

Di kantor pabean asal, rekonsiliasi mencocokkan Outward Manifest dengan Inward Manifest. Sementara itu, di kantor pabean tujuan, rekonsiliasi mencocokkan Inward Manifest dengan Outward Manifest yang telah di sampaikan di kantor asal.

Jika terdapat ketidaksesuaian, pengangkut perlu memeriksa kembali data pos angkut lanjut dan melakukan perbaikan sesuai prosedur.

Pengangkutan Lanjut dengan Lebih dari Satu Moda Transportasi

Angkut lanjut barang impor dapat menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi. Mekanisme ini mendukung pengiriman yang membutuhkan kombinasi kapal, pesawat, kereta api, dan kendaraan jalan raya.

Sebagai contoh, perusahaan mengirim barang menggunakan kapal dari negara asal menuju pelabuhan transit. Setelah pembongkaran, perusahaan memindahkan barang ke kereta api atau kendaraan jalan raya untuk melanjutkan perjalanan sesuai rute yang di rencanakan.

Angkutan Multimoda

Angkutan multimoda menggabungkan dua atau lebih jenis moda transportasi dalam satu rangkaian pengangkutan berdasarkan kontrak angkutan multimoda.

Perusahaan dapat mengatur perpindahan barang dari kapal ke kereta api atau kendaraan jalan raya melalui jaringan transportasi yang tersedia.

Pengangkutan dengan Kontrak Terpisah

Tidak semua pengangkutan dengan beberapa moda transportasi menggunakan satu kontrak multimoda. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menggunakan kontrak pengangkutan terpisah untuk setiap tahap perjalanan.

Namun, dokumen pengangkutan tetap perlu menunjukkan hubungan rute dan lokasi perpindahan barang. Hal ini membantu petugas memahami rangkaian pengangkutan yang berlangsung.

Informasi yang Harus Tercantum

PMK Nomor 51 Tahun 2026 mengatur bahwa pengangkutan lanjut menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi perlu di dukung kontrak pengangkutan.

Informasi yang perlu di perhatikan meliputi:

• Rute perjalanan barang.
• Jenis moda transportasi.
• Lokasi angkut lanjut.
• Identitas dokumen pengangkutan.
• Keterkaitan antartahap pengiriman.

Dengan informasi tersebut, pengangkut dapat menjelaskan alur perjalanan barang secara lebih jelas kepada pihak terkait.

Penggunaan BC 1.2 dalam Pemindahan Barang Impor

BC 1.2 merupakan dokumen pemberitahuan pabean untuk pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean pada suatu kantor pabean menuju Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean pada kantor pabean lain.

Dokumen ini memiliki fungsi khusus sehingga importir tidak boleh menyamakannya dengan pemberitahuan angkut lanjut biasa.

Kondisi Penggunaan BC 1.2

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 51 Tahun 2026, pengangkutan menggunakan BC 1.2 dapat di lakukan dalam kondisi tertentu, antara lain:

1. Barang impor memiliki sifat khusus sehingga tidak dapat di timbun di TPS atau Kawasan Pabean awal.
2. Terjadi penumpukan atau kongesti pada seluruh TPS di wilayah pembongkaran.
3. Terjadi keadaan darurat atau force majeure, seperti bencana alam dan kebakaran.

Dengan demikian, penggunaan BC 1.2 tidak berlaku untuk setiap pemindahan barang impor. Pengangkut perlu memastikan kondisi pengiriman memenuhi persyaratan yang berlaku.

Perbedaan BC 1.2 dan Angkut Lanjut

BC 1.2 berkaitan dengan pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean di satu kantor pabean menuju TPS pada kantor pabean lain. Sementara itu, angkut lanjut merupakan mekanisme pengangkutan barang melalui kantor pabean dengan pembongkaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu melihat tujuan perpindahan barang dan lokasi yang berada dalam pengawasan kantor pabean.

Selain itu, perpindahan barang menuju TPS lain yang masih berada di bawah pengawasan satu kantor pabean menggunakan mekanisme Pemindahan Lokasi Penimbunan atau PLP sesuai ketentuan.

Kendala dalam Angkut Lanjut Barang Impor

Pelaksanaan angkut lanjut dapat menghadapi kendala administrasi maupun operasional. Namun, persiapan yang tepat dapat membantu pengangkut dan importir mengurangi risiko keterlambatan.

Ketidaksesuaian Data Manifes

Perbedaan data antara Inward Manifest dan Outward Manifest dapat menghambat rekonsiliasi. Misalnya, jumlah barang, uraian produk, atau nomor dokumen pengangkutan tidak sesuai.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, pengangkut perlu memeriksa seluruh data sebelum menyampaikan pemberitahuan.

Dokumen Pengangkutan Tidak Lengkap

Dokumen yang tidak memuat informasi rute dan lokasi perpindahan dapat menyulitkan proses pemeriksaan. Kondisi ini terutama perlu di perhatikan pada pengiriman multimoda.

Karena itu, pengangkut perlu memastikan kontrak pengangkutan dan dokumen pendukung tersedia sebelum perjalanan berlangsung.

Keterlambatan Pembongkaran

Keterlambatan kedatangan kapal, keterbatasan fasilitas terminal, dan perubahan jadwal dapat menghambat proses pembongkaran.

Pengangkut perlu berkoordinasi dengan pengelola terminal dan perusahaan logistik agar penanganan barang sesuai jadwal.

Kendala Tempat Penimbunan

Ketersediaan ruang penimbunan dapat memengaruhi proses angkut lanjut. Jika barang belum dapat langsung di muat ke sarana pengangkut berikutnya, pengangkut perlu memastikan lokasi penimbunan memenuhi ketentuan.

Kesalahan Memilih Dokumen Perpindahan

Pelaku usaha dapat mengalami kendala apabila menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan tujuan perpindahan barang. Sebagai contoh, pemindahan menuju TPS lain dalam pengawasan kantor pabean yang sama berbeda dari pemindahan menuju TPS di bawah kantor pabean lain.

Oleh sebab itu, pengangkut perlu memahami perbedaan PLP, BC 1.2, dan mekanisme angkut lanjut sebelum mengajukan pemberitahuan.

Hal Penting bagi Importir Sebelum Menggunakan Angkut Lanjut

Importir perlu melakukan persiapan sejak awal agar proses pengiriman tidak terhambat oleh masalah administrasi maupun operasional.

Pertama, pastikan rute pengiriman sesuai dengan kebutuhan distribusi dan kemampuan perusahaan pengangkut. Selanjutnya, periksa apakah barang memerlukan pembongkaran, penimbunan, atau perpindahan moda transportasi.

Kedua, pastikan pengangkut memiliki dokumen pengangkutan yang lengkap. Data pada Bill of Lading, Airway Bill, Inward Manifest, dan Outward Manifest perlu saling mendukung.

Ketiga, periksa lokasi pembongkaran dan pemuatan. Jika perusahaan membutuhkan kegiatan di luar Kawasan Pabean, pastikan kondisi tersebut memenuhi ketentuan dan memperoleh persetujuan apabila di wajibkan.

Keempat, pastikan tempat penimbunan memiliki status dan fasilitas yang sesuai. Langkah ini penting apabila barang harus menunggu jadwal sarana pengangkut berikutnya.

Kelima, lakukan koordinasi dengan perusahaan pelayaran, pengelola terminal, dan pihak logistik. Dengan komunikasi yang baik, importir dapat memantau perkembangan pengiriman dan menyiapkan penerimaan barang di lokasi tujuan.

Jasa Pengurusan Dokumen Angkut Lanjut Barang Impor

Pengurusan angkut lanjut barang impor membutuhkan ketelitian dalam memeriksa dokumen pengangkutan, data manifes, rute perjalanan, serta kebutuhan administrasi kepabeanan. Oleh karena itu, importir dan perusahaan logistik perlu memahami setiap tahapan sebelum mengatur perpindahan barang.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan pengurusan dokumen sesuai kebutuhan pelaku usaha. Pendampingan ini membantu memetakan kebutuhan administrasi, memeriksa kelengkapan data, dan memahami tahapan pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan impor.

Sebelum memulai proses, pelaku usaha dapat menyiapkan informasi berikut:

• Jenis dan uraian barang impor.
• Jumlah serta berat barang.
• Pelabuhan asal dan tujuan.
• Lokasi transit atau pembongkaran.
• Rencana perpindahan sarana pengangkut.
• Bill of Lading atau Airway Bill.
• Inward Manifest dan dokumen pendukung yang tersedia.

Informasi tersebut membantu pemeriksaan kebutuhan administrasi menjadi lebih terarah. Selain itu, pelaku usaha dapat mengidentifikasi dokumen yang perlu di lengkapi sebelum berkoordinasi dengan pengangkut dan instansi terkait.

Perlu di pahami bahwa persetujuan pembongkaran, pemuatan, dan pengawasan pengangkutan tetap menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Layanan pendampingan administrasi tidak menggantikan kewenangan maupun keputusan instansi pemerintah.

Dengan memahami ketentuan dan prosedur angkut lanjut barang impor, importir dapat merencanakan pengiriman secara lebih tertib, menjaga kesesuaian dokumen, dan mengurangi risiko kendala selama perjalanan barang.

Konsultasi Pengurusan Angkut Lanjut dan Angkut Terus Sekarang