Pengurusan DKPTKA menjadi bagian penting dalam administrasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada prinsipnya wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA), kecuali termasuk kategori yang di kecualikan oleh peraturan.

Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 yang tercatat berstatus berlaku mengatur penggunaan TKA, RPTKA, serta mekanisme pembayaran DKPTKA sebagai PNBP maupun pendapatan daerah.

DAFTAR ISI

Baca Juga : Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)

Apa Itu Jasa Pengurusan DKPTKA?

Jasa pengurusan DKPTKA adalah layanan pendampingan administrasi untuk membantu perusahaan menyelesaikan proses yang berkaitan dengan kewajiban Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Layanan ini dapat mencakup pemeriksaan data perusahaan dan TKA, pengecekan periode penggunaan TKA, pemeriksaan nominal DKPTKA, pendampingan proses pembayaran, hingga pengarsipan bukti pembayaran.

Dengan demikian, perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan pembayaran, tetapi juga memastikan data yang di gunakan sesuai dengan pengajuan RPTKA dan pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan melalui sistem.

Siapa yang Wajib Membayar DKPTKA?

Pada prinsipnya, Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA sebesar US$100 per jabatan per orang per bulan.

Namun, terdapat beberapa kategori yang di kecualikan dari kewajiban tersebut, antara lain instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, serta jabatan tertentu pada lembaga pendidikan. TKA yang bekerja kurang dari satu bulan juga tetap di kenakan DKPTKA sebesar satu bulan penuh apabila tidak termasuk pengecualian.

Karena itu, sebelum melakukan pembayaran, perusahaan perlu memastikan terlebih dahulu apakah penggunaan TKA termasuk kategori wajib membayar atau mendapatkan pengecualian.

Berapa Biaya DKPTKA?

Tarif dasar DKPTKA adalah US$100 per jabatan per orang per bulan.

Contohnya, apabila perusahaan menggunakan 2 TKA selama 6 bulan, ilustrasi perhitungan dasarnya:

US$100 × 2 TKA × 6 bulan = US$1.200

Namun, angka tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan tarif. Nominal yang harus di bayarkan perusahaan tetap mengikuti pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang di terbitkan sesuai pengajuan.

Untuk PNBP, Permenaker Nomor 15 Tahun 2022 mengatur penatausahaan PNBP yang bersumber dari DKPTKA dan saat ini tercatat berstatus berlaku.

DKPTKA sebagai PNBP atau Pendapatan Daerah

Tidak semua pembayaran DKPTKA masuk melalui mekanisme yang sama.

DKPTKA dapat menjadi PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah, tergantung pada jenis pengesahan RPTKA dan lokasi kerja TKA.

DKPTKA sebagai PNBP antara lain berlaku untuk:

– Pengesahan RPTKA baru.
– Perpanjangan RPTKA bagi TKA yang bekerja di lebih dari 1 provinsi.
– Pengesahan RPTKA di Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK.

Sementara itu, DKPTKA menjadi pendapatan daerah untuk kondisi tertentu pada perpanjangan RPTKA:

– Lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 provinsi: pendapatan daerah provinsi.
– Dalam 1 kabupaten/kota: pendapatan daerah kabupaten/kota.

Oleh sebab itu, mekanisme pembayaran perlu di periksa berdasarkan pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan untuk pengajuan TKA tersebut.

Layanan Jasa Pengurusan DKPTKA

Jasa pengurusan DKPTKA dapat membantu perusahaan dalam beberapa tahapan administrasi.

Pemeriksaan Data TKA

Data TKA di periksa agar sesuai dengan dokumen penggunaan TKA, jabatan, serta periode penggunaan yang di ajukan.

Pemeriksaan Periode RPTKA

Periode penggunaan TKA perlu di periksa karena DKPTKA di hitung berdasarkan tarif per orang, per jabatan, dan per bulan.

Pemeriksaan Nominal DKPTKA

Nominal pembayaran di periksa berdasarkan pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan melalui sistem. Dengan begitu, perusahaan dapat menghindari pembayaran berdasarkan perhitungan yang tidak sesuai dengan tagihan resmi.

Pendampingan Pembayaran

Perusahaan dapat memperoleh pendampingan dalam memahami informasi pembayaran, termasuk Kode Billing untuk DKPTKA yang berstatus PNBP.

Penyimpanan Bukti Pembayaran

Setelah pembayaran berhasil, bukti transaksi dapat di arsipkan bersama dokumen RPTKA dan dokumen TKA lainnya untuk memudahkan penelusuran administrasi.

Bagaimana Proses Pengurusan DKPTKA?

Secara umum, prosesnya dapat di gambarkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data perusahaan.

2. Pemeriksaan data TKA.

3. Pemeriksaan RPTKA dan periode penggunaannya.

4. Pemeriksaan kewajiban DKPTKA.

5. Penerbitan pemberitahuan pembayaran sesuai proses yang berlaku.

6. Pemeriksaan nominal dan informasi pembayaran.

7. Pembayaran DKPTKA sesuai mekanisme yang tercantum.

8. Penyimpanan bukti pembayaran.

9. Pemeriksaan status pembayaran.

10. Pelanjutan proses administrasi RPTKA sesuai hasil pembayaran.

Permenaker 8/2021 mengatur bahwa pembayaran DKPTKA di lakukan sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA dan di bayarkan di muka. Pembayaran di lakukan berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan melalui TKA Online.

Bagaimana Pembayaran DKPTKA sebagai PNBP?

Untuk DKPTKA yang berstatus PNBP, pembayaran di lakukan ke kas negara melalui mekanisme yang di tetapkan. Ketentuan penatausahaan PNBP DKPTKA juga mengatur penggunaan SIMPONI dan Kode Billing.

Surat pemberitahuan pembayaran PNBP setidaknya memuat:

– Identitas Pemberi Kerja TKA.
– Identitas TKA.
– Kode Billing.
– Besaran DKPTKA.
– Batas waktu pembayaran.

Karena itu, data tersebut perlu di periksa sebelum perusahaan menyelesaikan pembayaran.

Bagaimana Pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah?

Untuk DKPTKA yang menjadi pendapatan daerah, mekanismenya berbeda dengan PNBP.

Permenaker 8/2021 mengatur bahwa pembayaran pendapatan daerah di lakukan melalui bank yang di tunjuk oleh pemerintah daerah. Pemberitahuan pembayaran memuat antara lain nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan besaran DKPTKA.

Dengan demikian, perusahaan perlu mengikuti informasi yang tercantum dalam pemberitahuan pembayaran dan tidak menyamakan mekanisme pembayaran PNBP dengan pembayaran pendapatan daerah.

Dokumen yang Perlu Di siapkan

Agar pengurusan DKPTKA berjalan lebih teratur, perusahaan sebaiknya menyiapkan dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penggunaan TKA.

Beberapa dokumen yang perlu di periksa antara lain:

– Data perusahaan.
– Data TKA.
– Paspor TKA.
– Data jabatan TKA.
– Lokasi kerja TKA.
– Dokumen RPTKA.
– Periode penggunaan TKA.
– Pemberitahuan pembayaran DKPTKA.
– Kode Billing apabila DKPTKA berstatus PNBP.
– Bukti pembayaran.
– Dokumen pendukung lainnya.

Kelengkapan dokumen membantu proses pemeriksaan apabila terjadi perbedaan data atau kendala pembayaran.

Apa yang Di lakukan Jika Pembayaran DKPTKA Bermasalah?

Pembayaran DKPTKA yang gagal tidak sebaiknya langsung di ulang.

Pertama, periksa status transaksi.

Kedua, pastikan saldo rekening sudah atau belum terpotong.

Ketiga, periksa Kode Billing jika pembayaran merupakan PNBP.

Keempat, cocokkan nominal pembayaran dengan pemberitahuan resmi.

Kelima, simpan bukti transaksi.

Jika status pembayaran belum berubah, perusahaan dapat melakukan pengecekan lebih lanjut sebelum melakukan pembayaran kembali.

Permenaker 8/2021 juga mengatur bahwa apabila berdasarkan monitoring pembayaran DKPTKA sebagai PNBP di temukan kesalahan, dapat di lakukan koreksi atas PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan

Keuntungan Menggunakan Jasa Pengurusan DKPTKA

Penggunaan jasa pengurusan dapat membantu perusahaan memusatkan perhatian pada kegiatan operasional, sementara proses administrasi DKPTKA di dampingi oleh pihak yang memahami alurnya.

Beberapa manfaat yang dapat di peroleh antara lain:

– Pemeriksaan dokumen lebih terstruktur.
– Membantu memahami kewajiban pembayaran.
– Membantu memeriksa nominal DKPTKA.
– Pendampingan proses pembayaran.
– Membantu pengecekan status pembayaran.
– Pengarsipan dokumen lebih rapi.
– Pendampingan administrasi perpanjangan RPTKA.
– Mengurangi risiko kesalahan administratif.

Namun, perusahaan tetap perlu memastikan seluruh informasi dan dokumen yang di gunakan sesuai dengan pemberitahuan serta ketentuan resmi yang berlaku.

FAQ Jasa Pengurusan DKPTKA

Apakah jasa pengurusan DKPTKA termasuk pembayaran DKPTKA?

Jasa pengurusan dapat mencakup pendampingan proses pembayaran, pemeriksaan informasi tagihan, serta administrasi terkait. Pembayaran DKPTKA tetap di lakukan melalui mekanisme resmi sesuai jenis penerimaannya.

Berapa tarif DKPTKA untuk TKA?

Tarif dasar DKPTKA adalah US$100 per jabatan per orang per bulan, dengan ketentuan pengecualian tertentu. TKA yang bekerja kurang dari satu bulan di kenakan satu bulan penuh apabila kewajiban pembayaran berlaku. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan

Apakah DKPTKA selalu menjadi PNBP?

Tidak. DKPTKA dapat menjadi PNBP atau pendapatan daerah sesuai jenis pengesahan RPTKA dan lokasi kerja TKA.

Apakah pembayaran DKPTKA di lakukan setiap bulan?

Tarif DKPTKA di hitung per orang, per jabatan, dan per bulan, tetapi pembayarannya di lakukan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA.

Apakah perusahaan bisa menggunakan jasa untuk perpanjangan DKPTKA?

Ya, jasa pengurusan dapat di gunakan untuk membantu administrasi yang berkaitan dengan perpanjangan penggunaan TKA, pemeriksaan dokumen, serta proses pembayaran sesuai pemberitahuan resmi.