DKPTKA untuk Pengesahan RPTKA merupakan bagian penting dalam proses penggunaan tenaga kerja asing. Untuk Pemberi Kerja TKA yang tidak termasuk kategori pengecualian, pembayaran DKPTKA berkaitan langsung dengan penerbitan Pengesahan RPTKA. Berdasarkan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021, setelah data calon TKA di nyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan pemberitahuan pembayaran DKPTKA, kemudian Pengesahan RPTKA di terbitkan berdasarkan pembayaran tersebut.
Dengan demikian, untuk RPTKA baru, hubungan antara pembayaran DKPTKA dan Pengesahan RPTKA bukan sekadar pembayaran setelah RPTKA terbit. Dalam mekanisme yang di atur, pembayaran DKPTKA menjadi bagian dari tahapan sebelum Pengesahan RPTKA di terbitkan.
Baca Juga : Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)
Apa Itu DKPTKA untuk Pengesahan RPTKA?
DKPTKA adalah dana kompensasi yang wajib di bayarkan oleh Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA dan tidak termasuk pihak yang mendapatkan pengecualian.
Untuk RPTKA baru, DKPTKA di kenakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tarif yang di tetapkan adalah US$100 per jabatan per orang per bulan. TKA yang bekerja kurang dari satu bulan tetap di kenakan DKPTKA sebesar satu bulan penuh.
Sementara itu, Pengesahan RPTKA merupakan bagian dari administrasi penggunaan TKA yang memuat antara lain identitas Pemberi Kerja TKA, identitas TKA, lokasi kerja, dan jangka waktu berlakunya Pengesahan RPTKA. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
Apakah DKPTKA Wajib Di bayar untuk RPTKA Baru?
Pada prinsipnya, Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA wajib membayar DKPTKA. Untuk Pengesahan RPTKA baru, pembayaran tersebut termasuk DKPTKA sebagai PNBP.
Namun, terdapat kategori yang di kecualikan dari kewajiban pembayaran, antara lain:
- – Instansi pemerintah
- – Perwakilan negara asing
- – Badan internasional
- – Lembaga sosial
- – Lembaga keagamaan
- – Jabatan tertentu di lembaga pendidikan
Karena itu, perusahaan perlu memastikan terlebih dahulu apakah termasuk Pemberi Kerja TKA yang wajib membayar DKPTKA sebelum menghitung dan melakukan pembayaran.
Bagaimana Urutan Pembayaran DKPTKA dan Pengesahan RPTKA?
Untuk RPTKA baru, alurnya dapat di pahami secara sederhana sebagai berikut:
1. Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA melalui sistem TKA Online.
2. Data calon TKA di sampaikan secara daring untuk di lakukan verifikasi.
3. Direktur melakukan verifikasi terhadap data calon TKA. Dalam ketentuan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021, verifikasi di lakukan paling lama 2 hari kerja. Jika terdapat kekurangan data, Pemberi Kerja TKA di beritahukan untuk melengkapinya.
4. Setelah data calon TKA di nyatakan lengkap dan benar, Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA.
5. Pemberi Kerja TKA melakukan pembayaran DKPTKA sesuai pemberitahuan tersebut.
6. Berdasarkan pembayaran DKPTKA, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA.
7. Setelah Pengesahan RPTKA di terbitkan, proses penggunaan TKA dapat di lanjutkan ke tahapan administrasi berikutnya sesuai ketentuan.
Untuk Pemberi Kerja TKA yang mendapatkan pengecualian DKPTKA, Pengesahan RPTKA di terbitkan berdasarkan hasil verifikasi data yang telah di nyatakan lengkap dan benar tanpa tahapan pembayaran DKPTKA.
Berapa Tarif DKPTKA untuk RPTKA Baru?
Tarif DKPTKA adalah US$100 per jabatan per orang per bulan. Karena itu, jumlah yang harus di bayarkan berkaitan dengan jumlah TKA dan jangka waktu penggunaan yang di kenakan DKPTKA.
Contohnya, perusahaan mengajukan 1 orang TKA dengan periode penggunaan 6 bulan.
Perhitungannya:
US$100 × 1 orang × 6 bulan = US$600
Jika perusahaan menggunakan 2 orang TKA selama 6 bulan:
US$100 × 2 orang × 6 bulan = US$1.200
Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan tarif dasar. Dalam pelaksanaan, perusahaan harus mengikuti jumlah yang tercantum pada pemberitahuan pembayaran atau kode billing resmi.
Kapan DKPTKA Di bayarkan?
DKPTKA dibayarkan di muka sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA. Jadi, tarif yang menggunakan satuan “per bulan” tidak berarti perusahaan harus membayar DKPTKA setiap akhir bulan.
Untuk PNBP, mekanisme administrasi yang berlaku mengatur penyetoran ke Kas Negara melalui SIMPONI dengan menggunakan kode billing. Kode billing tersebut memuat antara lain identitas Pemberi Kerja TKA, identitas TKA, jangka waktu Pengesahan RPTKA, dan total pembayaran.
Apa Isi Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA?
Pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai PNBP setidaknya memuat beberapa informasi penting, yaitu:
- – Identitas Pemberi Kerja TKA
- – Identitas TKA
- – Kode billing pembayaran DKPTKA
- – Besaran DKPTKA
- – Batas waktu pembayaran
Informasi tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk melakukan pembayaran. Karena itu, data dalam pemberitahuan perlu di periksa sebelum pembayaran di lakukan.
Apa yang Terjadi Jika Data TKA Belum Lengkap?
Jika data calon TKA belum lengkap, Direktur akan memberitahukan kekurangan tersebut melalui sistem. Pemberi Kerja TKA di berikan waktu paling lama 5 hari kerja untuk melengkapi kekurangan data melalui TKA Online. Jika kekurangan tersebut tidak di lengkapi dalam waktu yang di tentukan, permohonan Pengesahan RPTKA harus di ajukan kembali.
Selain kelengkapan data, kualifikasi calon TKA juga harus sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Jika kualifikasinya tidak sesuai, permohonan Pengesahan RPTKA dapat ditolak. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
Bagaimana Jika TKA Bekerja Kurang dari 1 Bulan?
Terdapat ketentuan khusus untuk TKA dengan masa kerja kurang dari satu bulan. Pemberi Kerja TKA tetap wajib membayar DKPTKA sebesar satu bulan penuh.
Misalnya seorang TKA hanya di gunakan selama 15 hari.
Perhitungan dasarnya:
US$100 × 1 orang × 1 bulan = US$100
Jadi, pembayaran tidak di hitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari kerja.
Apakah Pembayaran DKPTKA Sama dengan Biaya RPTKA?
DKPTKA dan Pengesahan RPTKA merupakan dua hal yang berbeda.
RPTKA berkaitan dengan rencana dan pengesahan penggunaan TKA. Sementara itu, DKPTKA merupakan dana kompensasi yang di bayarkan oleh Pemberi Kerja TKA sesuai ketentuan.
Dengan demikian, DKPTKA bukan sekadar “biaya RPTKA”. Pembayaran DKPTKA memiliki dasar dan mekanisme tersendiri, meskipun dalam proses RPTKA baru pembayaran tersebut menjadi salah satu tahapan yang berkaitan dengan penerbitan Pengesahan RPTKA.
Apa Dasar Hukum DKPTKA untuk Pengesahan RPTKA?
Ketentuan penggunaan TKA dan Pengesahan RPTKA di atur antara lain dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. JDIH Kemnaker mencatat PP tersebut berstatus berlaku.
Pelaksanaan lebih lanjut di atur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut juga berstatus berlaku dan mengatur mekanisme Pengesahan RPTKA serta pembayaran DKPTKA.
Untuk administrasi PNBP yang bersumber dari DKPTKA, Permenaker Nomor 15 Tahun 2022 mengubah Permenaker Nomor 20 Tahun 2019 dan berstatus berlaku di JDIH Kemnaker.
Hal yang Perlu Di periksa Sebelum Pembayaran DKPTKA
Sebelum membayar DKPTKA untuk RPTKA baru, perusahaan sebaiknya memeriksa beberapa hal berikut:
- – Identitas Pemberi Kerja TKA
- – Identitas calon TKA
- – Jabatan TKA
- – Jumlah TKA
- – Jangka waktu penggunaan
- – Lokasi kerja
- – Kesesuaian kualifikasi TKA
- – Status kewajiban pembayaran DKPTKA
- – Besaran DKPTKA
- – Kode billing
- – Batas waktu pembayaran
Pemeriksaan tersebut penting karena kesalahan data dapat memengaruhi proses administrasi Pengesahan RPTKA.
FAQ DKPTKA untuk Pengesahan RPTKA
Apakah DKPTKA harus di bayar sebelum Pengesahan RPTKA terbit?
Untuk RPTKA baru bagi Pemberi Kerja TKA yang wajib membayar, Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa setelah data calon TKA di nyatakan lengkap dan benar, pemberitahuan pembayaran DKPTKA di terbitkan dan Pengesahan RPTKA di terbitkan berdasarkan pembayaran tersebut.
Tarifnya adalah US$100 per jabatan per orang per bulan.
Apakah semua Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA?
Tidak. Terdapat kategori Pemberi Kerja TKA dan jabatan tertentu yang mendapatkan pengecualian sesuai ketentuan.
Apakah DKPTKA di bayar setiap bulan?
Tidak. DKPTKA di bayarkan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA.
Bagaimana pembayaran DKPTKA sebagai PNBP di lakukan?
Untuk PNBP, pembayaran di lakukan ke Kas Negara melalui mekanisme SIMPONI dengan menggunakan kode billing sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.
Jasa Pengurusan DKPTKA
Pengurusan DKPTKA untuk Pengesahan RPTKA perlu memperhatikan urutan proses, kelengkapan data calon TKA, tarif, jangka waktu penggunaan, pemberitahuan pembayaran, hingga kode billing. Untuk RPTKA baru, pembayaran DKPTKA bagi pihak yang wajib membayar menjadi bagian penting sebelum Pengesahan RPTKA di terbitkan.
PT Jangkar melalui Global Groups dapat membantu perusahaan dalam proses administrasi penggunaan TKA, termasuk pengurusan RPTKA dan DKPTKA. Pendampingan dapat membantu menyiapkan data, memeriksa dokumen, menghitung kebutuhan pembayaran, serta mengikuti tahapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Konsultasi DPKTKA Sekarang!
