Pembayaran DKPTKA merupakan salah satu kewajiban Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Pembayaran di lakukan sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA dan pada prinsipnya di bayarkan di muka. Mekanismenya berbeda bergantung pada apakah DKPTKA masuk sebagai PNBP atau pendapatan daerah. Ketentuan pembayaran ini di atur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 dan ketentuan penatausahaan PNBP DKPTKA dalam Permenaker Nomor 15 Tahun 2022, yang berstatus berlaku di JDIH Kemnaker.
Baca Juga : Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)
Apa Itu Pembayaran DKPTKA?
DKPTKA atau Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana yang wajib di bayarkan oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan tenaga kerja asing sesuai ketentuan.
Tarif dasar DKPTKA di tetapkan sebesar US$100 per jabatan per orang per bulan dan di bayarkan di muka. Apabila TKA bekerja kurang dari satu bulan, DKPTKA tetap di kenakan sebesar satu bulan penuh.
Namun, perusahaan tidak menentukan pembayaran secara bebas berdasarkan perhitungan sendiri. Dalam proses administrasi TKA, pembayaran di lakukan berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang di terbitkan melalui TKA Online.
Jenis Pembayaran DKPTKA
Sebelum melakukan pembayaran, perusahaan perlu mengetahui terlebih dahulu jenis penerimaan DKPTKA yang berlaku.
DKPTKA dapat menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang di bayarkan ke kas negara. Dalam kondisi tertentu, DKPTKA juga menjadi pendapatan daerah dan pembayarannya di lakukan melalui mekanisme pemerintah daerah. Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 mengatur kedua mekanisme tersebut.
Untuk PNBP, pembayaran di lakukan melalui mekanisme yang menggunakan Kode Billing. Sementara itu, untuk DKPTKA sebagai pendapatan daerah, surat pemberitahuan pembayaran memuat informasi bank, nomor rekening, nama rekening, dan besaran pembayaran.
Berapa Tarif DKPTKA yang Harus Dibayar?
Tarif dasar DKPTKA adalah US$100 per jabatan per orang per bulan.
Rumus sederhananya dapat di gambarkan sebagai:
DKPTKA = US$100 × jumlah TKA × jumlah bulan
Sebagai contoh, perusahaan menggunakan 1 TKA selama 12 bulan. Perhitungan dasar:
US$100 × 1 × 12 = US$1.200
Jika terdapat 2 TKA dengan masa penggunaan masing-masing 12 bulan:
US$100 × 2 × 12 = US$2.400
Akan tetapi, angka tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan tarif dasar. Dalam pelaksanaan pembayaran, perusahaan harus mengikuti besaran yang tercantum dalam pemberitahuan pembayaran atau billing resmi.
Selain itu, untuk pembayaran yang termasuk PNBP, ketentuan administrasinya mengatur bahwa Kode Billing memuat identitas Pemberi Kerja TKA, identitas TKA, jangka waktu Pengesahan RPTKA, dan total pembayaran.
Cara Membayar DKPTKA melalui Sistem yang Berlaku
Berikut tahapan yang perlu di perhatikan perusahaan ketika melakukan pembayaran DKPTKA.
Menyelesaikan proses RPTKA
Pembayaran DKPTKA berkaitan dengan proses penggunaan TKA dan Pengesahan RPTKA. Karena itu, perusahaan terlebih dahulu perlu menyelesaikan tahapan pengajuan atau perpanjangan RPTKA sesuai ketentuan.
Setelah data dan dokumen di verifikasi serta tahapan yang di perlukan selesai, perusahaan memperoleh pemberitahuan pembayaran DKPTKA melalui TKA Online.
Menerima surat pemberitahuan pembayaran
Pemberi Kerja TKA tidak seharusnya melakukan pembayaran hanya berdasarkan perkiraan tarif.
Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pembayaran DKPTKA di lakukan berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan oleh Direktur melalui TKA Online. Untuk PNBP, pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat identitas Pemberi Kerja TKA, identitas TKA, Kode Billing, besaran DKPTKA, dan batas waktu pembayaran. p-
Karena itu, setelah pemberitahuan tersedia, perusahaan perlu memeriksa seluruh data sebelum melakukan pembayaran.
Periksa data pembayaran
Sebelum membayar, periksa beberapa informasi penting, antara lain:
- – Identitas perusahaan atau Pemberi Kerja TKA.
- – Identitas TKA.
- – Jangka waktu Pengesahan RPTKA.
- – Jumlah TKA.
- – Besaran DKPTKA.
- – Kode Billing untuk pembayaran PNBP.
- – Batas waktu pembayaran apabila tercantum.
- – Informasi rekening pemerintah daerah apabila DKPTKA merupakan pendapatan daerah.
Pemeriksaan ini penting karena kesalahan identitas, periode, atau jumlah pembayaran dapat menimbulkan masalah dalam pencatatan administrasi.
Bayar menggunakan Kode Billing untuk PNBP
Jika DKPTKA yang di bayarkan merupakan PNBP, pembayaran di lakukan dengan menyetorkan dana ke kas negara melalui mekanisme SIMPONI menggunakan Kode Billing.
Permenaker Nomor 15 Tahun 2022 secara khusus mengatur bahwa DKPTKA sebagai PNBP di setorkan ke Kas Negara melalui SIMPONI dengan Kode Billing. Kode tersebut memuat identitas Pemberi Kerja TKA, identitas TKA, jangka waktu Pengesahan RPTKA, dan total pembayaran.
Dengan demikian, perusahaan perlu menggunakan Kode Billing yang di terbitkan untuk pembayaran tersebut dan memastikan nominal pembayaran sesuai tagihan.
Bayar melalui bank atau kanal pembayaran yang tersedia
Setelah memperoleh Kode Billing, perusahaan dapat melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang tersedia untuk penerimaan negara sesuai mekanisme yang berlaku.
Untuk DKPTKA yang merupakan PNBP, ketentuannya adalah pembayaran di lakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi.
Setelah pembayaran berhasil, simpan bukti transaksi sebagai bagian dari dokumen administrasi perusahaan.
Simpan bukti pembayaran
Bukti pembayaran DKPTKA sebaiknya di simpan bersama dokumen TKA lainnya.
Dokumen yang dapat di simpan antara lain:
- – Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA.
- – Kode Billing.
- – Bukti pembayaran.
- – Data TKA.
- – Dokumen Pengesahan RPTKA.
- – Dokumen pendukung penggunaan TKA lainnya.
Penyimpanan dokumen penting untuk memudahkan pengecekan administrasi apabila perusahaan perlu melakukan perpanjangan, pemeriksaan, atau penelusuran pembayaran.
Bagaimana Jika DKPTKA Menjadi Pendapatan Daerah?
Tidak semua pembayaran DKPTKA di lakukan melalui mekanisme PNBP.
Untuk kondisi tertentu, DKPTKA menjadi pendapatan daerah. Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pembayaran sebagai pendapatan daerah di lakukan melalui bank yang di tunjuk oleh pemerintah daerah. Surat pemberitahuan pembayaran untuk mekanisme ini memuat nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, serta besaran DKPTKA.
Karena itu, perusahaan harus melihat jenis pemberitahuan pembayaran yang diterbitkan sebelum menentukan kanal pembayaran.
Apa yang Harus Di lakukan Setelah Pembayaran?
Setelah pembayaran berhasil, perusahaan perlu memastikan pembayaran telah tercatat dalam sistem dan tahapan administrasi TKA dapat di lanjutkan.
Untuk pembayaran yang berkaitan dengan proses RPTKA, bukti pembayaran menjadi bagian penting dalam proses penerbitan Pengesahan RPTKA sesuai mekanisme yang berlaku.
Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya menyelesaikan transaksi pembayaran, tetapi juga memeriksa status proses pada sistem TKA Online.
Contoh Pembayaran DKPTKA
Misalnya sebuah perusahaan akan menggunakan 3 TKA selama 6 bulan dan seluruhnya di kenakan tarif dasar DKPTKA.
Perhitungan dasar:
US$100 × 3 TKA × 6 bulan = US$1.800
Namun, perusahaan tetap harus mengacu pada pemberitahuan pembayaran resmi yang di terbitkan melalui mekanisme TKA Online. Perhitungan manual tersebut hanya di gunakan untuk memperkirakan besaran dasar sebelum pembayaran.
Jika masa penggunaan TKA kurang dari satu bulan, ketentuannya berbeda. TKA yang bekerja kurang dari satu bulan tetap di kenakan DKPTKA sebesar satu bulan penuh.
Kesalahan yang Perlu Di hindari Saat Membayar DKPTKA
Agar proses pembayaran tidak menimbulkan kendala, perusahaan sebaiknya menghindari beberapa kesalahan berikut:
- – Membayar tanpa memeriksa pemberitahuan resmi.
- – Menggunakan Kode Billing yang tidak sesuai.
- – Salah memasukkan nominal pembayaran.
- – Salah memasukkan atau mencocokkan identitas TKA.
- – Tidak memperhatikan jangka waktu RPTKA.
- – Tidak memeriksa batas waktu pembayaran.
- – Tidak menyimpan bukti transaksi.
- – Menganggap seluruh DKPTKA selalu dibayar sebagai PNBP.
- – Tidak mengecek kembali status pembayaran setelah transaksi.
Terlebih lagi, mekanisme pembayaran DKPTKA dapat berbeda antara PNBP dan pendapatan daerah. Oleh karena itu, jenis pembayaran harus di pastikan terlebih dahulu.
Bagaimana Jika Pembayaran DKPTKA Tidak Berhasil?
Apabila pembayaran tidak berhasil, perusahaan sebaiknya tidak langsung membuat pembayaran baru tanpa memeriksa penyebabnya.
Periksa terlebih dahulu Kode Billing, nominal, masa berlaku billing jika tercantum, serta status transaksi pada kanal pembayaran. Jika dana telah terpotong tetapi status pembayaran belum tercatat, simpan bukti transaksi dan lakukan pengecekan melalui kanal resmi yang terkait.
Untuk pembayaran PNBP, administrasi DKPTKA menggunakan SIMPONI dan Kode Billing. Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur bahwa apabila monitoring menemukan kesalahan dalam pembayaran DKPTKA sebagai PNBP, Direktur melakukan koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
FAQ Cara Membayar DKPTKA
Apakah DKPTKA dibayar setiap bulan?
Tarif DKPTKA di tetapkan US$100 per jabatan per orang per bulan, tetapi pembayaran di lakukan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA. Jadi, tarif bulanan tidak berarti perusahaan harus melakukan transaksi pembayaran setiap bulan.
Apakah pembayaran DKPTKA di lakukan oleh TKA?
Tidak. Kewajiban pembayaran DKPTKA berada pada Pemberi Kerja TKA.
Apakah pembayaran DKPTKA menggunakan Kode Billing?
Untuk DKPTKA yang merupakan PNBP, pembayaran di lakukan melalui SIMPONI menggunakan Kode Billing.
Apakah semua DKPTKA masuk ke kas negara?
Tidak. DKPTKA dapat menjadi PNBP atau pendapatan daerah bergantung pada kondisi penggunaan TKA dan lokasi kerja sebagaimana di atur dalam ketentuan yang berlaku.
Kapan DKPTKA dibayar?
DKPTKA dibayarkan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA. Pembayaran dilakukan berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan melalui TKA Online.
Apakah bukti pembayaran DKPTKA harus disimpan?
Sebaiknya iya. Bukti pembayaran merupakan dokumen penting untuk administrasi perusahaan dan pengecekan status pembayaran DKPTKA.
Jasa Pengurusan DKPTKA
Pembayaran DKPTKA bukan hanya berkaitan dengan transfer dana. Perusahaan perlu memastikan data TKA, periode RPTKA, jenis penerimaan, nominal, Kode Billing, serta status pembayaran sudah sesuai.
PT Jangkar melalui Global Groups dapat membantu pengurusan DKPTKA untuk tenaga kerja asing, termasuk pemeriksaan dokumen, pendampingan proses TKA Online, pengecekan pemberitahuan pembayaran, hingga membantu proses administrasi pembayaran DKPTKA.
Konsultasi GPKTKA Sekarang!
