DKPTKA untuk perpanjangan RPTKA merupakan kewajiban yang perlu di perhatikan perusahaan ketika masa berlaku Pengesahan RPTKA akan berakhir dan TKA masih akan di pekerjakan. Mekanisme pembayaran DKPTKA pada perpanjangan berbeda berdasarkan lokasi kerja TKA, karena dapat menjadi PNBP atau pendapatan daerah. Ketentuan ini di atur antara lain dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 yang saat ini berstatus berlaku.
Baca Juga : Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)
Apa Itu DKPTKA untuk Perpanjangan RPTKA?
DKPTKA adalah dana kompensasi yang di bayarkan oleh Pemberi Kerja TKA atas penggunaan tenaga kerja asing. Untuk perpanjangan RPTKA, pembayaran DKPTKA di lakukan sesuai dengan ketentuan lokasi kerja TKA dan jangka waktu Pengesahan RPTKA yang di perpanjang.
Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan tarif dasar DKPTKA sebesar US$100 per jabatan per orang per bulan. Untuk TKA yang bekerja kurang dari satu bulan, DKPTKA tetap di kenakan sebesar satu bulan penuh.
Kapan Perpanjangan RPTKA Harus Di ajukan?
Pemberi Kerja TKA wajib mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku Pengesahan RPTKA berakhir.
Permohonan di lakukan secara daring melalui sistem TKA Online. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai masa berlaku RPTKA hampir habis karena masih terdapat tahapan pemeriksaan dokumen, verifikasi data, penilaian kelayakan, pembayaran DKPTKA, hingga penerbitan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
Ketentuan Pembayaran DKPTKA pada Perpanjangan RPTKA
Pembayaran DKPTKA untuk perpanjangan RPTKA tidak selalu masuk sebagai PNBP. Status penerimaannya di tentukan berdasarkan lokasi kerja TKA.
Untuk TKA yang bekerja di lokasi lebih dari satu provinsi, DKPTKA perpanjangan menjadi PNBP.
Untuk TKA yang bekerja di lebih dari satu kabupaten/kota tetapi masih berada dalam satu provinsi, DKPTKA menjadi pendapatan daerah provinsi.
Sementara itu, untuk TKA yang bekerja dalam satu kabupaten/kota, DKPTKA menjadi pendapatan daerah kabupaten/kota.
Karena itu, perusahaan perlu memastikan lokasi kerja TKA yang tercantum dalam pengajuan perpanjangan. Lokasi tersebut berpengaruh terhadap mekanisme pembayaran dan pihak yang menerima DKPTKA.
Berapa Tarif DKPTKA Perpanjangan RPTKA?
Tarif dasar DKPTKA adalah US$100 per jabatan per orang per bulan. Pembayaran di lakukan sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA dan di bayarkan di muka.
Sebagai ilustrasi, apabila terdapat 1 TKA dengan masa perpanjangan selama 12 bulan, perhitungan dasar dapat di gambarkan sebagai berikut:
US$100 × 1 TKA × 12 bulan = US$1.200
Jika terdapat 3 TKA dengan masa perpanjangan yang sama:
US$100 × 3 TKA × 12 bulan = US$3.600
Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan tarif dasar. Jumlah pembayaran yang harus dilakukan perusahaan mengikuti surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan melalui mekanisme TKA Online.
Siapa yang Tidak Wajib Membayar DKPTKA?
Tidak semua Pemberi Kerja TKA memiliki kewajiban membayar DKPTKA. Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 mengecualikan kewajiban tersebut bagi beberapa kategori, yaitu:
- – Instansi pemerintah.
- – Perwakilan negara asing.
- – Badan internasional.
- – Lembaga sosial.
- – Lembaga keagamaan.
- – Jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Untuk kategori yang memperoleh pengecualian, proses perpanjangan RPTKA tidak di lanjutkan dengan pembayaran DKPTKA seperti pada pemberi kerja yang wajib membayar.
Prosedur DKPTKA untuk Perpanjangan RPTKA
Secara umum, proses perpanjangan RPTKA dapat di lakukan melalui beberapa tahapan berikut.
Mengajukan perpanjangan melalui TKA Online
Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan Pengesahan RPTKA secara daring melalui TKA Online. Permohonan tersebut harus di ajukan paling lambat 30 hari kerja sebelum RPTKA berakhir.
Mengisi data perpanjangan RPTKA
Data yang perlu di sampaikan antara lain identitas Pemberi Kerja TKA, alasan perpanjangan, nomor Hasil Penilaian Kelayakan yang akan di perpanjang, jabatan TKA, jumlah TKA, jangka waktu penggunaan, lokasi kerja, identitas Tenaga Kerja Pendamping TKA, serta realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Mengunggah dokumen persyaratan
Dokumen yang di persyaratkan untuk perpanjangan antara lain surat permohonan perpanjangan, surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan, domisili Pemberi Kerja TKA, bukti wajib lapor ketenagakerjaan, serta laporan realisasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai kualifikasi jabatan TKA.
Selain itu, data TKA dapat di sampaikan secara daring, termasuk identitas TKA, jabatan, masa kerja, lokasi kerja, nomor Pengesahan RPTKA sebelumnya, nomor kepesertaan program jaminan sosial nasional, dan NPWP TKA.
Dokumen TKA yang di unggah mencakup perjanjian kerja atau perjanjian lain, izin tinggal yang masih berlaku, paspor berwarna, dan pas foto. Pemberi Kerja TKA juga perlu mengunggah laporan pelaksanaan pendampingan TKA.
Pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi
Direktur melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen serta verifikasi data TKA paling lama 2 hari kerja.
Jika terdapat kekurangan, pemberi kerja akan mendapatkan pemberitahuan secara daring dan di berikan waktu paling lama 5 hari kerja untuk melengkapi dokumen atau data yang kurang. Apabila tidak di lengkapi dalam batas waktu tersebut, perusahaan harus mengajukan kembali permohonan perpanjangan RPTKA.
Penilaian kelayakan perpanjangan
Apabila dokumen dan data telah lengkap serta benar, di lakukan penilaian kelayakan perpanjangan Pengesahan RPTKA melalui tatap muka secara daring.
Hasil Penilaian Kelayakan perpanjangan paling lama di terbitkan 2 hari kerja sejak penilaian kelayakan di nyatakan layak. Hasil tersebut memuat antara lain identitas pemberi kerja, jabatan dan jumlah TKA, lokasi kerja, jangka waktu penggunaan, tenaga kerja pendamping, jumlah tenaga kerja Indonesia, besaran gaji TKA, serta realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Menerima pemberitahuan pembayaran DKPTKA
Setelah hasil penilaian kelayakan perpanjangan di terbitkan, Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sesuai dengan lokasi kerja TKA.
Pada tahap ini, perusahaan dapat mengetahui mekanisme pembayaran yang berlaku dan besaran DKPTKA yang harus di bayarkan.
Melakukan pembayaran DKPTKA
Pembayaran di lakukan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA.
Apabila DKPTKA merupakan PNBP, pembayaran di lakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi berdasarkan pemberitahuan pembayaran dan kode billing. Untuk DKPTKA yang menjadi pendapatan daerah, pembayaran di lakukan melalui bank yang di tunjuk pemerintah daerah.
Pengesahan RPTKA perpanjangan di terbitkan
Setelah pembayaran DKPTKA di lakukan, Direktur menerbitkan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
Dokumen tersebut memuat identitas Pemberi Kerja TKA, identitas TKA, lokasi kerja, serta jangka waktu berlaku Pengesahan RPTKA perpanjangan. Pengesahan RPTKA perpanjangan juga di gunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
Apa Perbedaan DKPTKA PNBP dan Pendapatan Daerah?
Perbedaan utama terletak pada lokasi kerja TKA.
DKPTKA sebagai PNBP berlaku untuk perpanjangan RPTKA ketika TKA bekerja di lokasi lebih dari satu provinsi.
Lalu DKPTKA sebagai pendapatan daerah provinsi berlaku ketika TKA bekerja di lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
DKPTKA sebagai pendapatan daerah kabupaten/kota berlaku ketika TKA bekerja dalam satu kabupaten/kota. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
Dengan demikian, perusahaan tidak sebaiknya hanya melihat tarif DKPTKA, tetapi juga harus memastikan klasifikasi lokasi kerja TKA karena mekanisme pembayaran dapat berbeda.
Hal yang Perlu Di siapkan Sebelum Perpanjangan RPTKA
Agar proses berjalan lebih teratur, perusahaan sebaiknya menyiapkan beberapa hal berikut:
- – Memeriksa tanggal berakhirnya Pengesahan RPTKA.
- – Mengajukan perpanjangan paling lambat 30 hari kerja sebelumnya.
- – Memastikan data TKA sesuai dengan paspor.
- – Memastikan izin tinggal masih berlaku.
- – Menyiapkan perjanjian kerja atau perjanjian lain.
- – Menyiapkan bukti wajib lapor ketenagakerjaan.
- – Menyiapkan laporan pendampingan TKA.
- – Menyiapkan laporan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.
- – Memastikan lokasi kerja TKA sesuai kondisi sebenarnya.
- – Memeriksa jumlah TKA dan jabatan yang akan diperpanjang.
- – Memastikan pembayaran dilakukan berdasarkan pemberitahuan resmi.
Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur bahwa pembayaran DKPTKA di lakukan sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA dan di bayarkan di muka.
FAQ DKPTKA Perpanjangan RPTKA
Apakah DKPTKA wajib di bayar setiap perpanjangan RPTKA?
Untuk Pemberi Kerja TKA yang tidak termasuk kategori pengecualian, DKPTKA tetap menjadi kewajiban pada perpanjangan RPTKA sesuai lokasi kerja TKA dan ketentuan yang berlaku.
Apakah pembayaran DKPTKA perpanjangan di lakukan setelah RPTKA terbit?
Untuk perpanjangan, alurnya adalah penilaian kelayakan terlebih dahulu, kemudian Direktur menerbitkan pemberitahuan pembayaran DKPTKA. Setelah pembayaran di lakukan, Pengesahan RPTKA perpanjangan di terbitkan.
Kapan harus mengajukan perpanjangan RPTKA?
Permohonan perpanjangan di ajukan paling lambat 30 hari kerja sebelum masa berlaku Pengesahan RPTKA berakhir.
Bagaimana jika dokumen perpanjangan RPTKA kurang?
Pemberi Kerja TKA akan memperoleh pemberitahuan secara daring dan di berikan waktu paling lama 5 hari kerja untuk melengkapi kekurangan. Jika tidak di lengkapi dalam periode tersebut, permohonan harus di ajukan kembali.
Apakah DKPTKA perpanjangan selalu menjadi PNBP?
Tidak. Untuk perpanjangan RPTKA, DKPTKA dapat menjadi PNBP atau pendapatan daerah bergantung pada lokasi kerja TKA.
Jasa Pengurusan DKPTKA
Perpanjangan RPTKA membutuhkan ketelitian dalam menyiapkan data TKA, dokumen perusahaan, laporan pendampingan, laporan pelatihan tenaga kerja Indonesia, hingga pembayaran DKPTKA sesuai lokasi kerja. Selain itu, pengajuan perlu di lakukan sebelum batas waktu yang di tentukan agar administrasi penggunaan TKA tetap berjalan sesuai ketentuan.
PT Jangkar melalui Global Groups dapat membantu proses pengurusan DKPTKA dan administrasi perpanjangan RPTKA, mulai dari pemeriksaan dokumen, pengajuan melalui sistem, pemantauan proses, hingga membantu memastikan tahapan pembayaran DKPTKA sesuai mekanisme yang berlaku.
Konsultasi DPKTKA Sekarang!
