SIPJI KKP merupakan salah satu perizinan penting bagi pihak yang melakukan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES. Izin ini membantu pemerintah mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan agar kegiatan penelitian, pengembangbiakan, perdagangan, dan kegiatan lainnya tetap mengikuti ketentuan konservasi. Oleh karena itu, pelaku usaha, lembaga penelitian, maupun pihak lain yang memanfaatkan jenis ikan tertentu perlu memahami ketentuan SIPJI sebelum menjalankan kegiatannya.
SIPJI merupakan singkatan dari Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan izin ini sebagai bagian dari pengendalian pemanfaatan jenis ikan yang memiliki status perlindungan nasional atau masuk daftar Appendiks CITES. Dengan demikian, pemohon perlu menyesuaikan jenis izin, dokumen persyaratan, dan tujuan kegiatan sebelum mengajukan permohonan.
Selain memahami pengertiannya, pemohon juga perlu mengetahui fungsi, jenis, syarat, biaya, dan tahapan pendaftaran. Artikel ini membahas SIPJI KKP secara lengkap agar pelaku usaha maupun lembaga yang membutuhkan izin dapat mempersiapkan proses administrasi dengan lebih terarah.
Apa Itu SIPJI KKP?
SIPJI KKP adalah Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan yang menjadi dasar legalitas bagi pihak yang melakukan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
CITES merupakan konvensi internasional yang mengatur perdagangan spesies tumbuhan dan satwa liar agar kegiatan perdagangan tidak mengancam kelestarian populasinya. Dalam konteks perikanan, ketentuan tersebut mencakup jenis ikan tertentu yang masuk dalam daftar Appendiks CITES.
Melalui SIPJI KKP, pemerintah dapat mengendalikan kegiatan pemanfaatan jenis ikan berdasarkan tujuan, asal-usul, jumlah, serta status konservasinya. Oleh sebab itu, pemohon tidak dapat menggunakan satu izin untuk seluruh jenis kegiatan. Pemohon perlu menentukan jenis SIPJI sesuai kegiatan yang akan di jalankan.
SIPJI juga tidak hanya berlaku untuk kegiatan komersial. Petunjuk teknis KKP mengatur penerbitan izin untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha. Artinya, lembaga penelitian, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak nonkomersial tertentu juga perlu memperhatikan ketentuan perizinan apabila kegiatan mereka termasuk pemanfaatan jenis ikan yang di atur.
BACA JUGA: Apa Itu SIPJI KKP? Pengertian dan Fungsinya
Dasar Hukum SIPJI KKP
Pengurusan SIPJI KKP mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan dan pemanfaatan jenis ikan antara lain:
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Peraturan ini menjadi salah satu dasar pengelolaan dan perlindungan sumber daya ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018. Peraturan ini mengatur pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021. Ketentuan ini memuat standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024. Keputusan ini menetapkan petunjuk teknis penerbitan SIPJI untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha.
Dengan memahami dasar hukum tersebut, pemohon dapat mengetahui bahwa SIPJI KKP bukan sekadar dokumen administrasi. Izin ini juga mendukung perlindungan sumber daya ikan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan sesuai ketentuan nasional serta internasional.
BACA JUGA: SIPJI KKP untuk Apa? Fungsi dan Manfaat bagi Pelaku Usaha

Fungsi SIPJI KKP dalam Pemanfaatan Jenis Ikan
SIPJI KKP memiliki fungsi penting bagi pemerintah dan pihak yang memanfaatkan jenis ikan. Selain menjadi bukti legalitas kegiatan, izin ini membantu memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan mengikuti ketentuan konservasi.
Memberikan Legalitas Kegiatan Pemanfaatan
Fungsi utama SIPJI KKP adalah memberikan dasar perizinan bagi pihak yang menjalankan kegiatan pemanfaatan jenis ikan tertentu. Dengan izin yang sesuai, pemohon memiliki dokumen resmi untuk mendukung kegiatan berdasarkan tujuan yang telah di ajukan.
Namun, pemegang izin tetap harus mengikuti ruang lingkup dan ketentuan yang tercantum dalam persetujuan. Pemegang SIPJI perdagangan dalam negeri, misalnya, tidak dapat langsung menganggap izinnya berlaku untuk seluruh kegiatan perdagangan luar negeri.
Mendukung Perlindungan Jenis Ikan
SIPJI KKP membantu pemerintah mengendalikan pemanfaatan jenis ikan yang memiliki status perlindungan. Melalui pemeriksaan persyaratan, pemerintah dapat menilai apakah kegiatan pemohon sesuai dengan ketentuan konservasi.
Selain itu, izin ini membantu mencegah pemanfaatan yang berpotensi mengancam kelestarian populasi ikan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan kepentingan penelitian tetap perlu memperhatikan keberlanjutan sumber daya.
Mengendalikan Perdagangan Jenis Ikan
Perdagangan jenis ikan yang di lindungi atau tercantum dalam Appendiks CITES membutuhkan pengawasan khusus. Oleh karena itu, SIPJI KKP membantu pemerintah menilai tujuan perdagangan, jenis ikan, sumber perolehan, serta kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, izin yang sesuai dapat menjadi salah satu dasar administrasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Untuk kegiatan pengangkutan, pelaku usaha tetap perlu memperhatikan dokumen angkut yang berlaku.
Menjamin Ketertelusuran Asal-Usul Ikan
Asal-usul ikan menjadi salah satu aspek penting dalam permohonan SIPJI KKP. Pemohon perlu menjelaskan apakah ikan berasal dari pengambilan di alam atau hasil pengembangbiakan.
Informasi tersebut membantu pemerintah memeriksa sumber daya yang akan di manfaatkan. Selain itu, data asal-usul dapat mendukung pengawasan stok dan mencegah pemanfaatan yang bertentangan dengan ketentuan perlindungan.
Mendukung Penelitian dan Pengembangan
SIPJI KKP juga mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan jenis ikan tertentu. Melalui izin yang sesuai, lembaga penelitian dapat menjelaskan tujuan, metode, jadwal, sumber pendanaan, dan susunan tim peneliti.
Dengan demikian, kegiatan penelitian tetap mengikuti ketentuan pemanfaatan jenis ikan. Selain itu, hasil penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan upaya konservasi.
BACA JUGA: Siapa yang Wajib Menggunakan SIPJI KKP?
Jenis-Jenis SIPJI KKP
Pemohon perlu memilih jenis SIPJI KKP berdasarkan tujuan kegiatan. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024 mengatur beberapa jenis izin pemanfaatan jenis ikan.
1. SIPJI Penelitian dan Pengembangan
Jenis izin ini mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan jenis ikan yang di lindungi atau masuk Appendiks CITES.
Contoh kegiatannya meliputi penelitian biologi, pengamatan populasi, kajian reproduksi, pengembangan teknologi pengembangbiakan, dan penelitian konservasi.
Pemohon perlu menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode, hipotesis, jadwal, pendanaan, serta susunan tim. Selain itu, proposal perlu memuat informasi mengenai jenis ikan dan status konservasinya.
2. SIPJI Pengembangbiakan
SIPJI Pengembangbiakan berlaku bagi kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan. Izin ini berkaitan dengan kegiatan pembudidayaan atau pengembangbiakan yang bertujuan menghasilkan keturunan dari jenis ikan tertentu.
Pemohon perlu menjelaskan fasilitas, sarana dan prasarana, metode pengembangbiakan, asal-usul indukan, sistem pengelolaan air, serta kapasitas kegiatan. Dengan demikian, pemerintah dapat menilai kesiapan fasilitas dan kesesuaian rencana pengembangbiakan.
BACA JUGA: Perbedaan SIPJI KKP dengan Perizinan Kelautan Lainnya
3. SIPJI Perdagangan Dalam Negeri
Jenis izin ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan jenis ikan yang di lindungi atau masuk Appendiks CITES di dalam wilayah Indonesia.
Pelaku usaha perlu menjelaskan jenis ikan yang akan di perdagangkan, asal-usul produk, tujuan pemanfaatan, dan fasilitas pendukung. Selain itu, pemohon perlu memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan KBLI serta persyaratan perdagangan yang berlaku.
4. SIPJI Perdagangan Luar Negeri
SIPJI Perdagangan Luar Negeri berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan untuk kegiatan perdagangan internasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Jenis izin ini membutuhkan perhatian khusus karena kegiatan ekspor atau perdagangan lintas negara dapat melibatkan ketentuan CITES. Oleh sebab itu, pemohon perlu memeriksa status spesies, asal-usul ikan, persyaratan perdagangan internasional, dan dokumen pendukung sebelum mengajukan permohonan.
5. SIPJI Aquaria
SIPJI Aquaria berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan untuk kegiatan aquaria atau kebutuhan fasilitas yang menampilkan dan memelihara organisme akuatik.
Pemohon perlu menjelaskan tujuan kegiatan, jenis ikan, fasilitas pemeliharaan, sistem pengelolaan air, serta kemampuan teknis pengelola. Selain itu, fasilitas harus sesuai dengan karakteristik jenis ikan yang akan di manfaatkan.
BACA JUGA: Syarat Daftar SIPJI KKP dan Dokumen yang Dibutuhkan
6. SIPJI Pertukaran
SIPJI Pertukaran berkaitan dengan kegiatan pertukaran jenis ikan sesuai ketentuan pemanfaatan dan perlindungan. Kegiatan ini dapat melibatkan lembaga atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap koleksi, konservasi, penelitian, maupun pengelolaan jenis ikan.
Pemohon perlu menjelaskan pihak yang terlibat, tujuan pertukaran, jenis ikan, asal-usul, dan dokumen pendukung. Dengan demikian, pemerintah dapat menilai kesesuaian kegiatan sebelum memberikan persetujuan.
BACA JUGA: Cara Mengisi Data Permohonan SIPJI KKP dengan Benar
7. SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan
Jenis izin ini berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan jenis ikan untuk kesenangan atau hobi dalam ruang lingkup yang di atur.
Meskipun kegiatan tersebut tidak selalu bertujuan komersial, pemilik tetap perlu memperhatikan status perlindungan dan ketentuan pemanfaatan. Oleh karena itu, pemohon perlu memastikan apakah jenis ikan yang di pelihara termasuk objek yang membutuhkan SIPJI.
BACA JUGA: Dokumen Persyaratan SIPJI KKP yang Harus Disiapkan Pemohon
Siapa yang Membutuhkan SIPJI KKP?
SIPJI KKP di perlukan oleh pihak yang melakukan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES sesuai ketentuan. Kewajiban ini dapat berlaku untuk kegiatan komersial maupun nonkomersial.
Beberapa pihak yang perlu memperhatikan kebutuhan izin ini antara lain:
Pelaku Usaha Perikanan
Perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan, pengembangbiakan, atau pemanfaatan jenis ikan tertentu perlu memeriksa kewajiban SIPJI. Selain itu, perusahaan perlu memastikan kesesuaian NIB dan KBLI dengan kegiatan yang di ajukan.
Perusahaan Perdagangan Ikan
Perusahaan yang memperdagangkan jenis ikan tertentu perlu memastikan status perlindungan dan asal-usul produk. Apabila kegiatan masuk dalam ruang lingkup SIPJI, perusahaan perlu mengurus jenis izin yang sesuai.
Pengelola Fasilitas Aquaria
Pengelola aquaria yang memanfaatkan jenis ikan yang di atur perlu memeriksa persyaratan perizinan. Hal ini penting karena kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan jenis ikan tertentu dapat memiliki ketentuan khusus.
Lembaga Penelitian dan Pendidikan
Perguruan tinggi, perguruan tinggi, dan instansi pendidikan dapat membutuhkan SIPJI untuk kegiatan penelitian atau pengembangan yang melibatkan jenis ikan yang di atur.
Lembaga Pemerintah dan Konservasi
Instansi pemerintah dan lembaga konservasi juga perlu memperhatikan ketentuan pemanfaatan jenis ikan ketika menjalankan kegiatan tertentu. Namun, persyaratan dan jalur pengajuan dapat berbeda dari permohonan untuk kegiatan berusaha.
BACA JUGA: Cara Mengajukan Permohonan Melalui SIPJI KKP
Syarat Pengajuan SIPJI KKP
Sebelum mendaftar, pemohon perlu menyiapkan dokumen sesuai jenis izin dan tujuan pemanfaatan. Persyaratan SIPJI KKP dapat berbeda antara kegiatan berusaha dan nonberusaha.
Untuk permohonan kegiatan berusaha, petunjuk teknis KKP mengatur sejumlah dokumen utama sebagai berikut.
Surat Permohonan SIPJI
Surat permohonan menjadi dokumen awal yang menjelaskan maksud pengajuan izin. Pemohon perlu memperhatikan ketentuan berikut:
- Surat di tujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Surat menyebutkan satu jenis SIPJI yang di mohonkan.
- Permohonan hanya mencakup satu jenis ikan atau kelompok jenis ikan.
- Surat memuat tempat dan tanggal pembuatan.
- Pemilik atau penanggung jawab usaha menandatangani surat sesuai ketentuan.
Pemohon perlu memastikan informasi dalam surat sesuai dengan data perusahaan dan dokumen pendukung.
Proposal Permohonan
Proposal menjelaskan rencana pemanfaatan jenis ikan. Dokumen ini menjadi salah satu bahan evaluasi teknis oleh KKP.
Proposal SIPJI KKP umumnya memuat:
- Nama umum, nama ilmiah, dan/atau nama lokal jenis ikan.
- Status konservasi jenis ikan.
- Tujuan pemanfaatan.
- Sarana dan prasarana yang tersedia atau akan di siapkan.
- Asal-usul jenis ikan.
- Sistem pengelolaan air jika kegiatan melibatkan ikan hidup.
- Perhitungan jumlah sumber daya ikan yang akan di manfaatkan.
- Jumlah dan kualifikasi tenaga terampil.
Khusus permohonan penelitian dan pengembangan, proposal juga perlu menjelaskan rumusan masalah, tujuan, metode, hipotesis, jadwal, pendanaan, dan susunan tim peneliti.
BACA JUGA: Persyaratan Administrasi SIPJI KKP Sebelum Pengajuan
Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi
Pemohon perlu membuat surat pernyataan yang menegaskan kebenaran seluruh data dan informasi dalam permohonan. Pemohon menandatangani surat tersebut dan menggunakan meterai Rp10.000 sesuai petunjuk teknis.
Karena itu, pemohon perlu memeriksa seluruh informasi sebelum menandatangani dokumen. Data yang tidak sesuai dapat menghambat evaluasi dan menimbulkan masalah administrasi.
BACA JUGA: Cara Menyiapkan Dokumen Legalitas untuk SIPJI KKP
Berita Acara Verifikasi Lapangan
Berita Acara Verifikasi Lapangan atau BAP Verifikasi Lapangan memuat hasil pemeriksaan kondisi lokasi dan fasilitas pemohon.
Dokumen ini dapat mencakup informasi mengenai:
- Nama petugas verifikasi.
- Nama penanggung jawab kegiatan.
- Waktu dan alamat pemeriksaan.
- Jenis ikan yang di mohonkan.
- Jenis SIPJI yang di ajukan.
- Asal-usul ikan.
- Sarana dan prasarana.
- Sumber daya manusia.
- Hasil pemeriksaan kesesuaian persyaratan.
Pemohon perlu memastikan lokasi dan fasilitas sesuai dengan informasi dalam proposal. Selain itu, pemohon perlu menyiapkan bukti penguasaan lokasi atau fasilitas, seperti sertifikat, perjanjian sewa, perjanjian kerja sama, atau dokumen pendukung lain yang relevan.
Dokumen Legalitas Usaha
Untuk kegiatan perdagangan, pemohon perlu memperhatikan dokumen legalitas usaha. Persyaratan dapat mencakup NIB, KBLI yang sesuai, dan pemenuhan Sertifikat Standar apabila kegiatan tersebut mensyaratkannya.
Selain itu, pemohon perlu memeriksa apakah data perusahaan, alamat usaha, dan jenis kegiatan telah sesuai dengan permohonan SIPJI KKP.
Dokumen Tambahan Berdasarkan Jenis Kegiatan
Setiap jenis izin dapat membutuhkan dokumen teknis tambahan. Misalnya, kegiatan pengembangbiakan membutuhkan penjelasan mengenai indukan, metode pengembangbiakan, dan fasilitas. Sementara itu, kegiatan penelitian membutuhkan proposal dengan rincian metode serta tim peneliti.
Oleh sebab itu, pemohon sebaiknya tidak menggunakan satu daftar persyaratan untuk semua jenis SIPJI. Periksa petunjuk teknis sesuai jenis izin dan status pemohon sebelum mengunggah berkas.
Cara Daftar SIPJI KKP Melalui OSS
Permohonan SIPJI untuk kegiatan berusaha mengikuti mekanisme perizinan melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Pemohon perlu menyiapkan legalitas usaha dan dokumen teknis sebelum mengisi permohonan.
Berikut tahapan umum pendaftaran SIPJI KKP.
1. Menentukan Jenis SIPJI
Langkah pertama adalah menentukan jenis izin sesuai tujuan kegiatan. Pemohon perlu memilih antara penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, atau pemeliharaan untuk kesenangan.
Selain itu, pastikan jenis ikan yang di mohonkan memang masuk dalam ruang lingkup pengaturan SIPJI. Pemilihan jenis izin yang tidak sesuai dapat menghambat proses evaluasi.
2. Menyiapkan Legalitas Perusahaan
Pelaku usaha perlu menyiapkan NIB dan memastikan data perusahaan sudah benar. Selanjutnya, periksa KBLI yang sesuai dengan kegiatan pemanfaatan jenis ikan.
Sebagai contoh, informasi KKP mencantumkan KBLI 03151 dan 03271 untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengambilan dari alam serta pengembangbiakan. Namun, pemohon perlu memeriksa kembali kesesuaian kode KBLI dengan kegiatan dan ketentuan OSS yang berlaku.
3. Menyiapkan Dokumen Teknis
Setelah legalitas usaha siap, pemohon perlu menyiapkan surat permohonan, proposal, surat pernyataan kebenaran data, dan dokumen pendukung lain.
Pada tahap ini, pastikan nama jenis ikan, tujuan pemanfaatan, alamat fasilitas, serta asal-usul ikan konsisten di seluruh dokumen. Dengan demikian, tim evaluasi dapat memeriksa berkas tanpa menemukan perbedaan informasi yang tidak perlu.
4. Mengurus Verifikasi Lapangan
Pemohon perlu berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis KKP yang menangani wilayah lokasi usaha untuk kebutuhan verifikasi lapangan sesuai mekanisme yang berlaku.
Petugas dapat memeriksa lokasi, fasilitas, sarana dan prasarana, serta kesesuaian kegiatan dengan proposal. Oleh karena itu, pemohon perlu menyiapkan fasilitas dan dokumen pendukung sebelum jadwal pemeriksaan.
Dalam kondisi tertentu, petunjuk teknis juga mengatur kemungkinan verifikasi secara daring apabila terdapat kendala akses atau keadaan mendesak yang memenuhi ketentuan.
5. Mengakses OSS
Setelah menyiapkan dokumen dan memenuhi tahapan yang di perlukan, pemohon dapat mengakses laman resmi OSS di https://oss.go.id/.
Pemohon menggunakan akun OSS perusahaan untuk mengelola data perizinan. Selanjutnya, periksa data NIB, KBLI, lokasi usaha, serta menu permohonan yang tersedia pada sistem.
6. Memilih Menu Permohonan
Pemohon mengikuti menu perizinan berusaha sesuai kondisi akun dan kegiatan usaha. Jika perusahaan belum memiliki KBLI yang sesuai, pemohon perlu menambahkan atau mengembangkan data kegiatan usaha melalui menu OSS yang tersedia.
Kemudian, pemohon mengisi informasi kegiatan dan memilih jenis perizinan yang relevan. Pastikan seluruh data sesuai dengan dokumen yang telah di siapkan.
7. Mengunggah Dokumen Persyaratan
Setelah mengisi data permohonan, pemohon mengunggah dokumen SIPJI KKP sesuai kolom yang tersedia pada sistem.
Periksa kembali kualitas dokumen digital. Pastikan seluruh halaman terbaca, tanda tangan terlihat, dan informasi pada berkas sesuai dengan data OSS.
Selain itu, simpan salinan dokumen yang telah di unggah agar perusahaan memiliki arsip permohonan.
8. Menjalani Evaluasi Teknis
Tim evaluasi KKP memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian teknis permohonan. Pemeriksaan dapat mencakup jenis ikan, jenis SIPJI, alamat, KBLI, asal-usul ikan, serta status perlindungan.
Jika dokumen belum lengkap, pemohon dapat menerima permintaan perbaikan atau pengembalian berkas sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, pemohon perlu menanggapi permintaan perbaikan dengan melengkapi informasi yang di perlukan.
9. Membayar PNBP
Jika permohonan memenuhi tahapan evaluasi dan menghasilkan tagihan, pemohon perlu membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai billing resmi.
Besaran PNBP mengikuti ketentuan tarif yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena itu, pemohon perlu menggunakan tagihan resmi dan tidak mengandalkan informasi biaya lama yang mungkin sudah mengalami perubahan.
Setelah membayar, pemohon perlu mengunggah bukti pembayaran sesuai petunjuk sistem. Selanjutnya, petugas melakukan validasi pembayaran sebelum melanjutkan tahapan penerbitan izin.
10. Memantau Penerbitan SIPJI
Pemohon perlu memantau status permohonan melalui akun OSS. Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan otoritas menyetujui permohonan, sistem akan memproses penerbitan izin sesuai ketentuan.
Setelah SIPJI terbit, perusahaan perlu memeriksa kembali nama pemegang izin, jenis kegiatan, jenis ikan, dan informasi lain yang tercantum. Simpan dokumen izin sebagai arsip dan gunakan sesuai ruang lingkup persetujuan.
BACA JUGA: Berapa Lama Proses SIPJI KKP? Tahapan dan Faktornya
Cara Pengajuan SIPJI KKP untuk Kegiatan Nonberusaha
Tidak semua pemohon mengajukan SIPJI untuk kepentingan komersial. Lembaga penelitian, instansi pemerintah, instansi pendidikan, dan lembaga konservasi dapat memiliki kebutuhan pemanfaatan yang bersifat nonberusaha.
Meskipun demikian, pemohon tetap perlu mengikuti ketentuan dan jalur pengajuan yang berlaku. Petunjuk teknis KKP mengatur proses khusus untuk permohonan nonberusaha.
Menyiapkan Surat Permohonan dan Proposal
Pemohon perlu menjelaskan identitas lembaga, tujuan pemanfaatan, jenis ikan, lokasi kegiatan, serta pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, proposal perlu menjelaskan metode dan kebutuhan pemanfaatan secara terperinci.
Untuk penelitian, cantumkan tujuan, metode, jadwal, pendanaan, serta susunan tim. Informasi ini membantu tim teknis menilai kesesuaian kegiatan.
Menyiapkan Surat Pernyataan
Lembaga pemohon perlu menyampaikan pernyataan kebenaran data dan informasi. Pastikan pejabat atau penanggung jawab yang berwenang menandatangani dokumen sesuai ketentuan.
Menjalani Verifikasi
Petugas dapat memeriksa lokasi dan fasilitas yang mendukung kegiatan. Pemohon perlu memastikan kondisi lapangan sesuai dengan proposal serta menyiapkan bukti penguasaan fasilitas.
Mengikuti Evaluasi dan Keputusan
Setelah pemeriksaan administrasi dan teknis, KKP mengevaluasi kesesuaian permohonan. Apabila pemohon memenuhi ketentuan, proses dapat berlanjut sesuai mekanisme penerbitan SIPJI nonberusaha.
Pemohon sebaiknya meminta petunjuk kepada unit pelayanan KKP terkait mengenai jalur pengajuan terbaru. Dengan demikian, lembaga tidak salah memilih sistem atau menu permohonan.
BACA JUGA: Cara Cek Status Permohonan SIPJI KKP Secara Online
Biaya dan Masa Berlaku SIPJI KKP
Biaya pengurusan SIPJI KKP berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Tarif dapat berbeda berdasarkan jenis izin dan kategori kegiatan.
Oleh karena itu, pemohon perlu membedakan biaya resmi pemerintah dengan biaya pendampingan administrasi apabila menggunakan jasa pihak ketiga.
Komponen Biaya SIPJI
Komponen biaya yang perlu di perhatikan meliputi:
- PNBP penerbitan SIPJI sesuai jenis izin.
- Biaya persiapan dokumen teknis apabila pemohon membutuhkan tenaga ahli.
- Biaya pemeriksaan atau kebutuhan pendukung kegiatan sesuai ketentuan.
- Biaya jasa pendampingan apabila pemohon menggunakan penyedia layanan.
Besaran PNBP perlu di periksa melalui ketentuan tarif resmi dan billing yang di terbitkan oleh sistem atau petugas berwenang. Jangan menggunakan angka dari sumber lama tanpa memastikan kesesuaiannya dengan tarif yang berlaku saat permohonan.
Masa Berlaku SIPJI
Masa berlaku SIPJI perlu di periksa berdasarkan jenis izin dan ketentuan yang berlaku. Informasi layanan KKP yang tersedia mencantumkan masa berlaku lima tahun untuk SIPJI. Namun, pemegang izin tetap perlu membaca ketentuan pada dokumen izin dan memeriksa aturan terbaru sebelum menjalankan kegiatan.
Selain itu, pemegang izin perlu memperhatikan kewajiban pelaporan, perubahan data, serta ketentuan lain yang melekat pada persetujuan.
BACA JUGA: SIPJI KKP Ditolak atau Dikembalikan? Penyebab dan Solusinya
Perbedaan SIPJI dan SAJI KKP
SIPJI dan SAJI merupakan dua istilah yang sering muncul dalam administrasi pemanfaatan jenis ikan. Namun, keduanya memiliki fungsi berbeda.
SIPJI adalah Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Dokumen ini menjadi izin untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan jenis ikan sesuai tujuan dan ruang lingkup persetujuan.
Sementara itu, SAJI adalah Surat Angkut Jenis Ikan. Dokumen ini berkaitan dengan pengangkutan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES. SAJI memiliki jenis layanan untuk pengangkutan dalam negeri dan luar negeri.
| Aspek | SIPJI | SAJI |
|---|---|---|
| Kepanjangan | Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan | Surat Angkut Jenis Ikan |
| Fungsi | Memberikan izin pemanfaatan jenis ikan | Mendukung legalitas pengangkutan jenis ikan |
| Kebutuhan | Kegiatan pemanfaatan sesuai jenis izin | Kegiatan pengangkutan sesuai ketentuan |
| Contoh | Perdagangan dan pengembangbiakan | Pengangkutan dalam negeri dan luar negeri |
| Sistem | OSS sesuai mekanisme perizinan | e-SAJI sesuai jenis layanan |
Dengan demikian, SIPJI tidak otomatis menggantikan SAJI. Pelaku usaha perlu memeriksa kebutuhan kedua dokumen apabila kegiatan pemanfaatan juga melibatkan pengangkutan jenis ikan yang di atur.
BACA JUGA: Lupa Password SIPJI KKP? Cara Mengatasi Login dan Akses Akun
Kendala yang Sering Terjadi Saat Mengurus SIPJI KKP
Proses pengajuan SIPJI KKP membutuhkan ketelitian karena melibatkan data usaha, informasi jenis ikan, dokumen teknis, dan pemeriksaan lapangan. Beberapa kendala berikut perlu pemohon antisipasi.
Kesalahan Memilih Jenis Izin
Pemohon terkadang memilih jenis SIPJI yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya. Akibatnya, isi proposal dan dokumen pendukung tidak selaras dengan permohonan.
Untuk menghindarinya, tentukan tujuan pemanfaatan sejak awal. Selanjutnya, cocokkan tujuan tersebut dengan jenis izin yang tersedia dalam petunjuk teknis.
Ketidaksesuaian Nama Jenis Ikan
Perbedaan nama umum, nama lokal, dan nama ilmiah dapat menghambat evaluasi. Karena itu, pemohon perlu memeriksa identifikasi jenis ikan dan menggunakan informasi yang konsisten di seluruh dokumen.
Proposal Tidak Lengkap
Proposal yang hanya menjelaskan tujuan usaha tanpa informasi teknis dapat menyulitkan evaluasi. Padahal, KKP perlu mengetahui asal-usul ikan, jumlah yang akan di manfaatkan, fasilitas, serta tenaga terampil.
Oleh sebab itu, susun proposal secara terperinci dan sesuaikan isinya dengan jenis SIPJI yang di mohonkan.
KBLI Tidak Sesuai
Data KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan dapat menimbulkan kendala pada sistem perizinan. Pemohon perlu memeriksa kesesuaian KBLI dan legalitas usaha sebelum mengajukan permohonan.
Fasilitas Tidak Sesuai dengan Proposal
Petugas dapat menemukan perbedaan antara informasi dalam proposal dan kondisi lapangan. Misalnya, pemohon mencantumkan fasilitas pengembangbiakan tertentu, tetapi lokasi belum memiliki sarana yang mendukung.
Untuk mengatasinya, pastikan fasilitas tersedia dan sesuai dengan kebutuhan jenis ikan serta kegiatan yang di ajukan.
Terlambat Memenuhi Permintaan Perbaikan
Permintaan perbaikan dokumen membutuhkan tanggapan yang tepat. Jika pemohon tidak segera melengkapi kekurangan, proses pengajuan dapat tertunda.
Karena itu, pantau akun OSS dan komunikasi resmi dari petugas secara berkala. Selain itu, simpan seluruh dokumen pendukung agar pemohon dapat memperbaiki berkas dengan lebih cepat.
BACA JUGA: SIPJI KKP Tidak Bisa Diakses atau Error? Penyebab dan Solusinya
Tips Agar Pengajuan SIPJI KKP Berjalan Lancar
Persiapan yang matang membantu pemohon mengurangi risiko kesalahan administrasi. Berikut beberapa langkah yang dapat di lakukan sebelum mengajukan SIPJI KKP.
- Pastikan jenis ikan termasuk ruang lingkup pengaturan. Periksa status perlindungan nasional dan daftar Appendiks CITES.
- Tentukan jenis SIPJI sesuai kegiatan. Jangan mencampur tujuan perdagangan, penelitian, dan pengembangbiakan dalam satu permohonan yang tidak sesuai ketentuan.
- Periksa NIB dan KBLI. Pastikan legalitas usaha mendukung kegiatan yang di ajukan.
- Susun proposal secara lengkap. Cantumkan identitas jenis ikan, asal-usul, tujuan, jumlah, fasilitas, dan tenaga terampil.
- Siapkan lokasi untuk verifikasi. Pastikan kondisi lapangan sesuai dengan dokumen permohonan.
- Gunakan data yang konsisten. Periksa nama perusahaan, alamat, nama jenis ikan, dan informasi penanggung jawab.
- Periksa ketentuan PNBP terbaru. Gunakan tagihan resmi dan simpan bukti pembayaran.
- Pantau status permohonan. Periksa akun OSS dan tanggapi permintaan perbaikan sesuai petunjuk petugas.
Selain langkah tersebut, pemohon perlu menyimpan salinan seluruh dokumen. Arsip yang tertata membantu perusahaan ketika membutuhkan perubahan data, pengembangan kegiatan, atau pengurusan dokumen lanjutan.
BACA JUGA: Jasa Pengurusan SIPJI KKP: Dokumen dan Proses Permohonan
Jasa Pengurusan SIPJI KKP dan Pendampingan Dokumen
Pengurusan SIPJI KKP memerlukan pemahaman mengenai jenis izin, persyaratan teknis, legalitas usaha, KBLI, proposal, dan verifikasi lapangan. Karena itu, pelaku usaha atau lembaga yang belum memahami prosedurnya dapat mempertimbangkan pendampingan administrasi.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pengurusan dokumen perizinan sesuai kebutuhan administrasi klien. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan awal dokumen, pengecekan kesesuaian data usaha, penataan persyaratan, serta bantuan persiapan berkas permohonan SIPJI KKP.
Selain itu, tim dapat membantu klien memahami perbedaan SIPJI dan SAJI, menyiapkan daftar dokumen pendukung, serta mengidentifikasi bagian administrasi yang perlu di perbaiki sebelum pengajuan. Dengan demikian, pemohon memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan pengurusan.
Konsultasi Pengurusan SIPJI KKP Sekarang