Persyaratan administrasi SIPJI KKP menjadi hal penting yang perlu calon pemohon persiapkan sebelum mengajukan izin pemanfaatan jenis ikan. Kelengkapan dokumen membantu proses pemeriksaan berjalan lebih terarah karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memastikan identitas pemohon, tujuan kegiatan, jenis ikan, asal-usul sumber daya, serta kesiapan fasilitas. Oleh karena itu, pelaku usaha maupun lembaga nonkomersial perlu memahami persyaratan sejak tahap awal.
SIPJI merupakan singkatan dari Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Izin ini berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi berdasarkan ketentuan nasional dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES. Kegiatan tersebut dapat mencakup penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, serta pemeliharaan untuk kesenangan.
Namun, setiap pemohon memiliki kebutuhan administrasi yang berbeda. Persyaratan SIPJI untuk kegiatan berusaha tidak sepenuhnya sama dengan permohonan nonberusaha. Selain itu, jenis kegiatan juga menentukan dokumen pendukung yang perlu pemohon siapkan. Dengan memahami perbedaan tersebut, pemohon dapat mengurangi risiko kekurangan berkas ketika memasuki tahap pemeriksaan.
Apa Itu Persyaratan Administrasi SIPJI KKP?
Persyaratan administrasi SIPJI KKP merupakan kumpulan dokumen dan informasi yang harus pemohon siapkan untuk mengajukan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk memeriksa identitas, legalitas, tujuan pemanfaatan, serta kesesuaian permohonan dengan ketentuan yang berlaku.
Persyaratan ini tidak hanya berkaitan dengan surat permohonan. Pemohon juga perlu menyiapkan proposal, surat pernyataan kebenaran data, dokumen legalitas usaha, dan bukti pendukung fasilitas sesuai kategori kegiatan.
KKP menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024 sebagai salah satu pedoman teknis penerbitan SIPJI. Petunjuk teknis tersebut mengatur tata cara penerbitan SIPJI untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha. Dengan demikian, pemohon perlu menyesuaikan dokumen dengan jalur permohonan yang akan di tempuh.
Tujuan Pemeriksaan Administrasi SIPJI
Pemeriksaan administrasi membantu KKP memastikan bahwa informasi pemohon memiliki dasar yang jelas. Selain itu, pemeriksaan ini membantu petugas menemukan ketidaksesuaian sebelum melanjutkan evaluasi teknis.
Beberapa tujuan pemeriksaan administrasi meliputi:
- Memastikan identitas pemohon sesuai dengan dokumen resmi.
- Memeriksa legalitas perusahaan atau lembaga.
- Memastikan jenis SIPJI sesuai dengan tujuan kegiatan.
- Memeriksa nama umum dan nama ilmiah jenis ikan.
- Mengetahui asal-usul jenis ikan yang akan di manfaatkan.
- Memeriksa kelengkapan proposal dan dokumen pendukung.
- Kemudian, memastikan alamat serta fasilitas sesuai dengan rencana kegiatan.
Oleh sebab itu, pemohon perlu menyiapkan dokumen secara konsisten. Perbedaan nama perusahaan, alamat, jenis ikan, atau tujuan kegiatan dapat menghambat proses evaluasi.
Perbedaan Persyaratan SIPJI Berusaha dan Nonberusaha
Sebelum mengumpulkan dokumen, pemohon perlu menentukan apakah kegiatan termasuk kategori berusaha atau nonberusaha. Perbedaan ini penting karena jalur permohonan, dokumen pendukung, dan mekanisme pemeriksaan dapat berbeda.
Persyaratan SIPJI untuk Kegiatan Berusaha
SIPJI berusaha berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan dalam kegiatan usaha atau kegiatan komersial. Pemohon perlu menyiapkan dokumen yang menjelaskan identitas usaha, legalitas, tujuan pemanfaatan, serta kesiapan sarana dan prasarana.
Dokumen utama yang perlu pemohon perhatikan meliputi:
- Surat permohonan SIPJI.
- Proposal permohonan.
- Surat pernyataan kebenaran data dan informasi.
- Berita Acara Verifikasi Lapangan yang memenuhi persyaratan dan masih berlaku.
- Dokumen legalitas usaha sesuai kegiatan.
- Dokumen tambahan berdasarkan jenis SIPJI.
Khusus perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, pemohon perlu memperhatikan persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai petunjuk teknis. Selain itu, kegiatan perdagangan luar negeri untuk jenis ikan Appendiks I CITES hasil pengembangbiakan memiliki persyaratan registrasi unit pengembangbiakan.
Persyaratan SIPJI untuk Kegiatan Nonberusaha
SIPJI nonberusaha berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan untuk kepentingan nonkomersial. Contohnya adalah penelitian, pengembangan, pertukaran, pemeliharaan untuk kesenangan, atau kegiatan aquaria nonberusaha sesuai ketentuan.
Pemohon perlu menyiapkan:
- Surat permohonan kepada pejabat yang berwenang.
- Proposal kegiatan.
- Surat pernyataan kebenaran data dan informasi.
- Bukti penguasaan fasilitas dan lahan.
- Kemudian, dokumen tambahan sesuai karakter kegiatan.
Untuk penelitian dan pengembangan yang melibatkan pihak asing, pemohon perlu memperhatikan dokumen tambahan seperti rekomendasi atau tanggapan ilmiah dari Otoritas Keilmuan, klirens etik BRIN, serta Material Transfer Agreement dan perjanjian kerja sama dengan lembaga Indonesia sesuai kondisi kegiatan.
Dengan demikian, pemohon nonberusaha tidak cukup hanya menyiapkan surat permohonan dan proposal. Mereka juga perlu membuktikan kesiapan fasilitas serta memenuhi persyaratan khusus apabila kegiatan melibatkan pihak asing.
Dokumen Utama dalam Persyaratan Administrasi SIPJI KKP
Ada beberapa dokumen utama yang perlu pemohon periksa sebelum mengajukan SIPJI. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda, sehingga pemohon perlu memastikan isi dan formatnya sesuai petunjuk teknis.
1. Surat Permohonan SIPJI
Surat permohonan menjadi dokumen awal yang menjelaskan maksud pemohon untuk memperoleh izin pemanfaatan jenis ikan. Untuk permohonan berusaha, petunjuk teknis menetapkan beberapa ketentuan penting.
Surat permohonan perlu memenuhi ketentuan berikut:
- Di tujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Menyebutkan satu jenis SIPJI yang di mohonkan.
- Memuat satu jenis ikan atau kelompok jenis ikan dalam permohonan.
- Mencantumkan tempat dan waktu pembuatan surat.
- Selanjutnya, memuat identitas pemohon secara jelas.
- Mendapat tanda tangan pemilik atau penanggung jawab usaha sesuai akta atau surat kuasa.
- Mengikuti format surat permohonan yang tersedia dalam petunjuk teknis.
Pemohon perlu memperhatikan kesesuaian identitas dalam surat dengan data NIB dan dokumen legalitas lainnya. Selain itu, nama jenis ikan dalam surat harus sama dengan informasi pada proposal.
Jangan mencantumkan beberapa jenis SIPJI sekaligus dalam satu surat apabila ketentuan mengharuskan satu jenis izin untuk satu permohonan. Sebagai contoh, permohonan SIPJI Perdagangan Dalam Negeri perlu menyebutkan jenis izin tersebut secara jelas.
2. Proposal Permohonan SIPJI
Proposal merupakan dokumen penting karena menjelaskan rencana pemanfaatan jenis ikan secara teknis. Melalui proposal, KKP dapat memahami tujuan kegiatan, jenis ikan, asal-usul sumber daya, dan kesiapan pemohon.
Proposal SIPJI perlu memuat beberapa informasi berikut.
Nama jenis ikan
Cantumkan nama umum, nama ilmiah, dan/atau nama lokal jenis ikan. Pastikan penulisan nama sesuai dengan identifikasi spesies yang akan di manfaatkan.
Status konservasi
Jelaskan status perlindungan jenis ikan berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks CITES. Sehingga, informasi ini penting karena status perlindungan memengaruhi ketentuan pemanfaatan.
Tujuan pemanfaatan
Jelaskan tujuan kegiatan sesuai jenis SIPJI yang di mohonkan. Misalnya, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangbiakan, aquaria, atau penelitian.
Sarana dan prasarana
Jelaskan fasilitas yang sudah tersedia dan fasilitas yang akan pemohon siapkan. Contohnya meliputi kolam, bak pemeliharaan, akuarium, ruang penyimpanan, instalasi air, peralatan penelitian, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kegiatan.
Asal-usul jenis ikan
Terangkan sumber jenis ikan yang akan di manfaatkan. Pemohon perlu menjelaskan apakah ikan berasal dari pengambilan di alam, hasil pengembangbiakan, atau sumber lain yang sah menurut ketentuan.
Sistem pengelolaan air
Jika kegiatan melibatkan ikan hidup, jelaskan sistem pengelolaan air yang mendukung pemeliharaan. Informasi dapat mencakup sumber air, penyaringan, sirkulasi, kualitas air, dan pengelolaan limbah sesuai kebutuhan fasilitas.
Perhitungan jumlah jenis ikan
Cantumkan jumlah sumber daya ikan yang akan di manfaatkan. Perhitungan harus sesuai dengan tujuan, kapasitas fasilitas, dan ketentuan pemanfaatan.
Jumlah dan kualifikasi tenaga terampil
Jelaskan jumlah tenaga kerja yang tersedia atau rencana tenaga kerja yang akan pemohon miliki. Sertakan kualifikasi yang relevan dengan kegiatan, seperti pengalaman budidaya, pengelolaan ikan, atau keahlian penelitian.
Selain unsur tersebut, proposal penelitian dan pengembangan perlu menjelaskan rumusan masalah, tujuan, metode, hipotesis, jadwal, pendanaan, serta susunan tim peneliti. Dengan demikian, proposal tidak hanya menjadi uraian kegiatan, tetapi juga dasar pemeriksaan kesiapan teknis.
3. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi
Surat pernyataan kebenaran data dan informasi menjadi bentuk tanggung jawab pemohon atas seluruh keterangan yang di sampaikan dalam permohonan.
Untuk SIPJI berusaha, petunjuk teknis menetapkan bahwa surat tersebut harus:
- Menyatakan kebenaran data dan informasi yang pemohon sampaikan.
- Memuat identitas pemohon secara jelas.
- Mendapat tanda tangan pemohon.
- Selanjutnya, menggunakan meterai Rp10.000.
- Kemudian, mengikuti format yang tercantum dalam petunjuk teknis.
Pemohon perlu memeriksa seluruh informasi sebelum menandatangani surat. Pastikan data perusahaan, jenis ikan, alamat, dan tujuan pemanfaatan sesuai dengan dokumen lain.
Jangan mengisi informasi berdasarkan perkiraan apabila pemohon belum memiliki bukti pendukung. Sebaliknya, gunakan data yang dapat di pertanggungjawabkan agar proses pemeriksaan tidak menemukan perbedaan informasi.
4. Dokumen Legalitas Usaha
Dokumen legalitas usaha membantu membuktikan identitas dan kegiatan perusahaan. Untuk pemohon berusaha, NIB menjadi salah satu dokumen penting karena memuat identitas pelaku usaha dan informasi kegiatan usaha.
Pemohon perlu memeriksa beberapa hal berikut:
- Nama perusahaan atau pelaku usaha.
- Nomor Induk Berusaha.
- Alamat usaha.
- Kode KBLI yang relevan.
- Status kegiatan usaha.
- Data penanggung jawab.
- Kesesuaian lokasi usaha dengan lokasi permohonan.
Petunjuk teknis SIPJI juga menekankan kesesuaian KBLI pemanfaatan jenis ikan, termasuk kelompok kode 0315x dan 0327x sesuai kegiatan. Namun, pemohon perlu memeriksa kode yang tepat berdasarkan jenis aktivitas dan ketentuan OSS.
Selain NIB, dokumen SIUP menjadi persyaratan khusus untuk permohonan SIPJI perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Sehingga, pemohon perlu memastikan SIUP masih berlaku dan memuat kegiatan perdagangan hasil perikanan sesuai ketentuan.
5. Bukti Penguasaan Fasilitas dan Lahan
Pemohon perlu menunjukkan bahwa mereka memiliki hak atau dasar penggunaan fasilitas yang mendukung kegiatan pemanfaatan jenis ikan.
Dokumen pendukung dapat berupa:
- Sertifikat tanah.
- Dokumen kepemilikan bangunan.
- Perjanjian sewa.
- Perjanjian kerja sama.
- Dokumen kepemilikan kapal.
- Kemudian, dokumen sah lain yang membuktikan penguasaan fasilitas.
Bukti tersebut membantu petugas mencocokkan alamat dan kondisi lokasi dengan informasi dalam proposal. Selain itu, dokumen penguasaan fasilitas dapat memperjelas hubungan pemohon dengan tempat kegiatan.
Jika pemohon menggunakan fasilitas milik pihak lain, pastikan perjanjian kerja sama atau dokumen sewa menjelaskan hak penggunaan lokasi. Dengan demikian, petugas dapat memeriksa dasar penggunaan fasilitas secara lebih jelas.

Persyaratan Tambahan Berdasarkan Jenis SIPJI
Selain dokumen utama, beberapa kegiatan membutuhkan dokumen tambahan. Pemohon perlu memperhatikan jenis izin karena persyaratan khusus dapat berbeda.
SIPJI Perdagangan Dalam Negeri
Pemohon perdagangan dalam negeri perlu menyiapkan SIUP yang masih berlaku sesuai ketentuan. Selain itu, perusahaan perlu memastikan NIB, KBLI, alamat, dan data kegiatan perdagangan memiliki informasi yang konsisten.
Dokumen asal-usul ikan juga penting. Pemohon perlu menjelaskan sumber produk dan memastikan sumber tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan jenis ikan.
SIPJI Perdagangan Luar Negeri
Permohonan perdagangan luar negeri membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut karena melibatkan ketentuan perdagangan internasional. Sehingga, pemohon perlu menyiapkan dokumen legalitas perdagangan serta bukti asal-usul jenis ikan.
Khusus perdagangan luar negeri untuk jenis ikan Appendiks I CITES hasil pengembangbiakan, pemohon perlu memiliki Penetapan Hasil Registrasi unit pengembangbiakan. Selain itu, petunjuk teknis mengatur persyaratan badan usaha bagi pemohon yang menjalankan kegiatan tersebut.
SIPJI Pengembangbiakan
Pemohon pengembangbiakan perlu menjelaskan lokasi unit, fasilitas, metode pembenihan atau pengembangbiakan, asal-usul indukan, serta kapasitas produksi.
Selain itu, pemohon perlu memastikan fasilitas sesuai dengan karakteristik jenis ikan. Jika kegiatan melibatkan ikan hidup, proposal perlu menjelaskan sistem pengelolaan air dan sarana pendukung.
SIPJI Penelitian dan Pengembangan
Permohonan penelitian membutuhkan proposal yang menjelaskan metode dan tujuan penelitian secara terperinci. Selanjutnya, apabila kegiatan melibatkan pihak asing, pemohon perlu memeriksa kebutuhan dokumen tambahan.
Dokumen tersebut dapat mencakup rekomendasi atau tanggapan ilmiah Otoritas Keilmuan, klirens etik BRIN, serta Material Transfer Agreement dan perjanjian kerja sama dengan lembaga Indonesia sesuai ketentuan.
SIPJI Aquaria dan Pemeliharaan untuk Kesenangan
Pemohon perlu menjelaskan tujuan pemeliharaan, jenis ikan, jumlah spesimen, serta fasilitas yang tersedia. Untuk kegiatan aquaria, informasi mengenai koleksi ikan hidup, koleksi ikan mati, peragaan, atau kontes perlu sesuai dengan ruang lingkup permohonan.
Sementara itu, kegiatan pemeliharaan untuk kesenangan perlu memperhatikan ketentuan nonkomersial dan status perlindungan jenis ikan.
Persyaratan Verifikasi Lapangan SIPJI KKP
Verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam proses permohonan SIPJI berusaha. Tahap ini membantu petugas memeriksa kesesuaian dokumen dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan.
Sebelum pemeriksaan, pemohon perlu menyiapkan dokumen legalitas usaha, proposal, NIB, dan bukti penguasaan fasilitas. Selain itu, penanggung jawab perlu hadir saat petugas melakukan pemeriksaan.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Beberapa dokumen yang perlu pemohon siapkan antara lain:
- NIB dan dokumen legalitas usaha.
- Akta perusahaan atau surat kuasa bagi penanggung jawab.
- Bukti penguasaan tanah dan bangunan.
- Dokumen pendukung lokasi kegiatan.
- Proposal pemanfaatan jenis ikan.
- Data jenis ikan dan asal-usulnya.
- Informasi sarana dan prasarana.
- Data tenaga kerja atau tenaga terampil.
Pemohon perlu menyiapkan dokumen asli agar petugas dapat mencocokkan informasi dengan berkas permohonan.
Kesesuaian Lokasi dan Fasilitas
Petugas memeriksa apakah lokasi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen usaha dan permohonan. Selain itu, petugas menilai kesesuaian sarana dan prasarana dengan jenis kegiatan.
Sebagai contoh, permohonan pengembangbiakan membutuhkan lokasi dan fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut. Sementara itu, kegiatan perdagangan perlu menunjukkan fasilitas yang sesuai dengan ruang lingkup pemanfaatan.
Jika kegiatan mengambil jenis ikan dari alam, petugas juga dapat memeriksa informasi kapal, nelayan, atau perjanjian kerja sama yang relevan.
Berita Acara Verifikasi Lapangan
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan. Dokumen ini memuat informasi mengenai petugas, penanggung jawab, waktu, alamat, jenis ikan, jenis SIPJI, asal-usul ikan, fasilitas, dan sumber daya manusia.
Berita acara tersebut memiliki masa berlaku enam bulan sejak Kepala UPT menandatanganinya. Oleh karena itu, pemohon perlu memperhatikan masa berlaku dokumen sebelum melanjutkan proses pengajuan melalui OSS.
Cara Memeriksa Kelengkapan Administrasi Sebelum Pengajuan
Setelah mengumpulkan seluruh dokumen, pemohon sebaiknya melakukan pemeriksaan akhir. Langkah ini membantu menemukan kesalahan sebelum petugas memulai evaluasi.
Periksa Identitas Pemohon
Pastikan nama pemohon, nama perusahaan, NIB, alamat, dan penanggung jawab sesuai dengan dokumen legalitas. Jika terdapat perbedaan, siapkan dokumen pendukung yang menjelaskan perbedaan tersebut.
Cocokkan Jenis Ikan
Periksa nama umum, nama ilmiah, dan nama lokal. Karena itu, pastikan seluruh dokumen menggunakan identifikasi jenis ikan yang konsisten.
Kesalahan penulisan nama spesies dapat menghambat pemeriksaan. Oleh karena itu, gunakan identifikasi yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan.
Cocokkan Tujuan Kegiatan
Pastikan tujuan dalam surat permohonan sama dengan tujuan dalam proposal. Misalnya, jika pemohon mengajukan SIPJI Pengembangbiakan, proposal harus menjelaskan kegiatan pengembangbiakan dan fasilitas yang mendukungnya.
Periksa Dokumen Pendukung
Pastikan NIB, SIUP apabila di perlukan, bukti penguasaan fasilitas, surat pernyataan, dan dokumen tambahan tersedia. Selain itu, periksa masa berlaku dokumen yang memiliki batas waktu.
Pastikan Format Berkas Terbaca
Jika pemohon mengunggah dokumen secara elektronik, pastikan hasil pindai memiliki kualitas yang baik. Seluruh halaman harus terbaca, tanda tangan terlihat, dan tidak ada bagian penting yang terpotong.
Dengan pemeriksaan tersebut, pemohon dapat mengurangi risiko pengembalian atau penolakan akibat ketidaklengkapan dokumen.
Kesalahan Administrasi yang Perlu Dihindari
Beberapa kesalahan dapat menghambat proses pengajuan SIPJI KKP. Karena itu, pemohon perlu mengenali masalah yang sering muncul sebelum menyerahkan berkas.
Nama jenis ikan tidak konsisten. Perbedaan nama pada surat permohonan dan proposal dapat menimbulkan pertanyaan saat evaluasi. Gunakan nama spesies yang sama pada seluruh dokumen.
Alamat usaha berbeda. Perbedaan alamat pada NIB, proposal, dan lokasi verifikasi dapat menghambat pemeriksaan. Pastikan seluruh informasi menggambarkan lokasi kegiatan yang sebenarnya.
Proposal terlalu umum. Proposal yang tidak menjelaskan asal-usul ikan, jumlah pemanfaatan, fasilitas, dan tenaga terampil dapat menyulitkan evaluasi teknis.
Dokumen legalitas tidak sesuai. KBLI yang tidak mendukung kegiatan atau SIUP yang tidak memenuhi ketentuan dapat menghambat permohonan perdagangan.
Bukti penguasaan fasilitas tidak tersedia. Pemohon perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan hak penggunaan lokasi. Jangan hanya mengandalkan keterangan lisan.
Dokumen tambahan terlewat. Kegiatan yang melibatkan pihak asing atau perdagangan jenis ikan tertentu dapat membutuhkan persyaratan khusus. Sehingga, periksa kebutuhan tersebut sebelum mengajukan permohonan.
Jasa Pengurusan SIPJI KKP
Menyiapkan persyaratan administrasi SIPJI KKP membutuhkan ketelitian karena setiap jenis kegiatan memiliki kebutuhan dokumen yang berbeda. Selain itu, pemohon perlu memastikan kesesuaian antara legalitas usaha, proposal, jenis ikan, asal-usul sumber daya, dan fasilitas.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi untuk membantu pemohon mempersiapkan dokumen SIPJI KKP. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan awal berkas, pengecekan konsistensi data, penataan dokumen legalitas, serta identifikasi persyaratan tambahan sesuai jenis kegiatan.
Konsultasi Pengurusan SIPJI KKP Sekarang