Proses Pengajuan SIPJI KKP hingga Persetujuan

Siti Aidah

Proses Pengajuan SIPJI KKP hingga Persetujuan
Direktur Utama Jangkar Groups

Proses pengajuan SIPJI KKP perlu melalui beberapa tahapan administratif dan teknis sebelum pemohon memperoleh persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan atau SIPJI menjadi dokumen penting bagi pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES. Oleh karena itu, calon pemohon perlu memahami alur pengajuan sejak persiapan legalitas usaha, pemeriksaan lokasi, penyampaian permohonan melalui OSS, hingga penerbitan izin.

Dalam praktiknya, proses pengajuan SIPJI KKP tidak hanya berhubungan dengan pengisian formulir. Pemohon juga perlu menjelaskan jenis ikan yang akan dimanfaatkan, tujuan kegiatan, asal-usul ikan, fasilitas pendukung, serta kemampuan operasional. Selain itu, KKP melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan pemohon sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

DAFTAR ISI

Dengan memahami setiap tahapan, pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen secara lebih terarah. Berikut pembahasan lengkap mengenai proses pengajuan SIPJI KKP hingga persetujuan.

Apa Itu SIPJI KKP dan Mengapa Harus Mengajukannya?

SIPJI merupakan singkatan dari Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Dokumen ini menjadi izin tertulis bagi pihak yang melakukan pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam kategori perlindungan nasional dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan yang berlaku.

SIPJI memiliki fungsi penting dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya ikan. Melalui perizinan tersebut, pemerintah dapat menilai tujuan pemanfaatan, asal-usul spesimen, jumlah ikan, serta kesiapan fasilitas dan tenaga kerja. Dengan demikian, kegiatan pemanfaatan dapat berjalan sesuai ketentuan konservasi.

Selain itu, SIPJI membantu pemerintah menjaga ketertelusuran pemanfaatan jenis ikan. Informasi mengenai sumber ikan dan aktivitas pemegang izin menjadi bagian penting dalam pengawasan. Oleh sebab itu, pelaku usaha maupun pemohon nonkomersial perlu memahami ketentuan izin sesuai kegiatan masing-masing.

Jenis kegiatan yang memerlukan SIPJI

Pengajuan SIPJI berkaitan dengan beberapa jenis kegiatan pemanfaatan. Setiap jenis izin mempunyai ruang lingkup dan persyaratan yang perlu pemohon sesuaikan dengan aktivitas sebenarnya.

Beberapa jenis kegiatan tersebut meliputi:

  1. Penelitian dan pengembangan, yaitu kegiatan ilmiah yang melibatkan pengambilan, pengangkutan, pemeriksaan, atau interaksi dengan spesimen sesuai ruang lingkup izin.
  2. Pengembangbiakan, yaitu kegiatan memperbanyak jenis ikan melalui fasilitas dan metode pengembangbiakan yang memenuhi ketentuan.
  3. Perdagangan dalam negeri, yaitu kegiatan perdagangan jenis ikan yang termasuk dalam pengaturan perlindungan.
  4. Perdagangan luar negeri, yaitu kegiatan perdagangan internasional yang berkaitan dengan jenis ikan yang memerlukan pengendalian sesuai ketentuan nasional dan CITES.
  5. Aquaria, yaitu kegiatan koleksi ikan hidup atau mati, peragaan, maupun kontes sesuai ruang lingkup izin.
  6. Pertukaran, yaitu kegiatan pertukaran jenis ikan yang mengikuti ketentuan konservasi.
  7. Pemeliharaan untuk kesenangan, yaitu pemeliharaan jenis ikan untuk kepentingan hobi sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, tidak semua jenis SIPJI memiliki jalur permohonan yang sama. Beberapa kegiatan termasuk kategori berusaha, sedangkan kegiatan lain dapat masuk kategori nonberusaha. Karena itu, pemohon perlu memastikan klasifikasi kegiatan sebelum menyiapkan berkas.

Persiapan Sebelum Memulai Pengajuan SIPJI KKP

Tahap persiapan menjadi bagian penting dalam proses pengajuan SIPJI KKP. Pemohon perlu memastikan bahwa kegiatan, identitas, dokumen usaha, dan lokasi operasional mempunyai kesesuaian. Jika terdapat perbedaan data, pemeriksaan administrasi maupun teknis dapat mengalami hambatan.

Menentukan jenis SIPJI sesuai kegiatan

Langkah pertama adalah menentukan jenis izin yang sesuai dengan tujuan pemanfaatan. Sebagai contoh, perusahaan yang melakukan pengembangbiakan jenis ikan perlu mengajukan SIPJI Pengembangbiakan. Sementara itu, perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan harus menyesuaikan permohonannya dengan jenis perdagangan yang dilakukan.

Penentuan ini tidak boleh hanya berdasarkan rencana usaha secara umum. Pemohon perlu menjelaskan kegiatan nyata yang akan berlangsung, termasuk jenis ikan dan sumber spesimennya. Dengan begitu, KKP dapat menilai kesesuaian permohonan dengan ketentuan perlindungan.

Memastikan legalitas usaha

Untuk pengajuan SIPJI berusaha, pemohon perlu mempersiapkan dokumen legalitas pelaku usaha. Dokumen tersebut membantu petugas memeriksa identitas perusahaan dan kewenangan orang yang mengajukan permohonan.

Persiapan umumnya mencakup:

  • Nomor Induk Berusaha (NIB).
  • Data perusahaan yang tercatat dalam sistem OSS.
  • Kesesuaian KBLI dengan kegiatan pemanfaatan jenis ikan.
  • Dokumen pendirian atau legalitas badan usaha sesuai kebutuhan pemeriksaan.
  • Dokumen yang membuktikan kewenangan penanggung jawab atau pihak yang mewakili perusahaan.
  • Dokumen pendukung lokasi dan fasilitas usaha.

Selain itu, pemohon perlu memeriksa kesesuaian alamat perusahaan dan lokasi kegiatan. Data tersebut harus selaras dengan dokumen yang akan digunakan dalam pemeriksaan lapangan.

Memastikan kesesuaian KBLI dan alamat kegiatan

KBLI menjadi salah satu unsur penting dalam pemeriksaan legalitas usaha. Petunjuk teknis penerbitan SIPJI mengatur pemeriksaan KBLI yang berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan. Untuk proses verifikasi lapangan, petugas juga memeriksa kesesuaian KBLI dan alamat pada NIB dengan lokasi yang pemohon ajukan.

Oleh karena itu, pemohon perlu memeriksa data OSS sebelum mengajukan verifikasi. Jangan sampai alamat lokasi kegiatan berbeda dengan data permohonan tanpa dokumen pendukung yang menjelaskan perbedaan tersebut.

Di samping itu, pemohon perlu memperhatikan pembaruan klasifikasi usaha pada OSS. Jika sistem menerapkan referensi KBLI terbaru, pelaku usaha perlu memastikan data usahanya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Memastikan lokasi dan fasilitas siap

Lokasi usaha harus mendukung kegiatan pemanfaatan yang pemohon ajukan. Misalnya, permohonan pengembangbiakan membutuhkan fasilitas kolam atau farm yang sesuai dengan jenis ikan dan metode pengembangbiakan.

Sementara itu, kegiatan perdagangan memerlukan fasilitas yang mendukung penyimpanan dan pengelolaan produk. Jika pemohon memanfaatkan ikan hidup, sistem pengelolaan air juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan.

Selain fasilitas, siapkan bukti penguasaan lokasi. Dokumen tersebut dapat berupa bukti kepemilikan, perjanjian sewa, perjanjian kerja sama, dokumen kepemilikan kapal, atau bukti lain yang sah sesuai kebutuhan kegiatan.

Menyiapkan Dokumen Permohonan SIPJI KKP

Setelah menentukan jenis izin dan memeriksa legalitas usaha, pemohon perlu menyusun dokumen permohonan. Kelengkapan berkas menjadi dasar bagi petugas untuk memeriksa kesesuaian administrasi dan teknis.

Surat permohonan SIPJI

Surat permohonan menjadi dokumen utama dalam proses pengajuan. Untuk permohonan SIPJI berusaha, surat tersebut perlu memenuhi ketentuan berikut:

  • Ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
  • Menyebutkan satu jenis SIPJI yang pemohon ajukan.
  • Memuat satu jenis ikan atau kelompok jenis ikan sesuai ketentuan permohonan.
  • Mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat.
  • Memuat tanda tangan pemilik atau penanggung jawab usaha yang memiliki kewenangan sesuai akta atau surat kuasa.

Pemohon perlu memperhatikan isi surat agar tidak menimbulkan perbedaan informasi dengan proposal. Sebagai contoh, apabila surat menyebutkan SIPJI Perdagangan Dalam Negeri, proposal juga harus menjelaskan tujuan perdagangan dalam negeri.

Proposal permohonan

Proposal menjelaskan rencana pemanfaatan jenis ikan secara lebih terperinci. Dokumen ini menjadi bahan penting bagi tim evaluasi untuk memahami kegiatan yang akan pemohon jalankan.

Proposal sekurang-kurangnya perlu memuat:

  1. Nama umum, nama latin, dan/atau nama lokal jenis ikan.
  2. Status konservasi jenis ikan.
  3. Tujuan pemanfaatan sesuai jenis SIPJI.
  4. Sarana dan prasarana yang tersedia atau akan disediakan.
  5. Asal-usul jenis ikan, baik dari pengambilan alam maupun hasil pengembangbiakan.
  6. Sistem pengelolaan air jika pemohon memanfaatkan ikan hidup.
  7. Perhitungan jumlah sumber daya ikan yang akan dimanfaatkan.
  8. Jumlah dan kualifikasi tenaga terampil yang tersedia atau akan disiapkan.

Khusus untuk permohonan SIPJI Penelitian dan Pengembangan, proposal juga perlu menjelaskan rumusan masalah, tujuan, metode, hipotesis, jadwal, pendanaan, dan susunan tim peneliti.

Oleh karena itu, pemohon sebaiknya menyusun proposal berdasarkan kondisi kegiatan yang sebenarnya. Informasi yang terlalu umum dapat menyulitkan petugas ketika menilai kesiapan fasilitas, sumber ikan, dan rencana pemanfaatan.

Surat pernyataan kebenaran data dan informasi

Pemohon juga perlu menyiapkan surat pernyataan kebenaran data dan informasi. Melalui surat ini, pemohon menyatakan bahwa seluruh informasi yang disampaikan dalam berkas permohonan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Surat tersebut harus mendapat tanda tangan pemohon dan menggunakan meterai senilai Rp10.000 sesuai petunjuk teknis penerbitan SIPJI. Pastikan identitas penandatangan sesuai dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam permohonan.

Dokumen tambahan sesuai jenis kegiatan

Selain dokumen utama, beberapa jenis permohonan memerlukan dokumen tambahan. Persyaratan ini bergantung pada tujuan pemanfaatan, jenis ikan, sumber spesimen, dan keterlibatan pihak lain.

Contohnya, permohonan SIPJI perdagangan memerlukan dokumen perizinan perdagangan sesuai ketentuan. Sementara itu, permohonan perdagangan luar negeri untuk hasil pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES memerlukan penetapan hasil registrasi unit pengembangbiakan sesuai ketentuan.

Kemudian, kegiatan penelitian atau pengembangbiakan yang melibatkan pihak asing dapat memerlukan rekomendasi atau tanggapan ilmiah dari Otoritas Keilmuan, klirens etik dari BRIN, serta dokumen kerja sama atau Material Transfer Agreement sesuai kondisi kegiatan.

Dengan demikian, pemohon perlu memeriksa persyaratan khusus sebelum mengirimkan permohonan. Jangan menganggap seluruh jenis SIPJI mempunyai daftar dokumen tambahan yang sama.

Tahapan Pra-SIPJI melalui Verifikasi Lapangan

Tahapan Pra-SIPJI melalui Verifikasi Lapangan

Dalam jalur SIPJI berusaha, proses penerbitan mencakup tahap pra-SIPJI berupa verifikasi lapangan. Tahap ini bertujuan memastikan kesesuaian data, lokasi, dan jenis kegiatan dengan kondisi sebenarnya.

Mengajukan permohonan verifikasi lapangan

Pemohon mengajukan surat permohonan verifikasi lapangan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait. Pada tahap ini, pemohon sekurang-kurangnya melampirkan dokumen legalitas pelaku usaha, proposal perizinan berusaha, dan NIB.

Selanjutnya, Kepala UPT menerbitkan surat tugas bagi petugas yang akan melakukan pemeriksaan. Petugas verifikasi lapangan pada umumnya berjumlah paling sedikit dua orang. Namun, dalam kondisi tertentu, satu petugas dapat menjalankan pemeriksaan apabila penugasan dua orang tidak memungkinkan.

Menjalani pemeriksaan lokasi

Petugas memeriksa kesesuaian dokumen dengan kondisi lokasi kegiatan. Karena itu, penanggung jawab perlu hadir dan menyiapkan dokumen asli yang berkaitan dengan legalitas perusahaan maupun fasilitas usaha.

Pemeriksaan dapat mencakup beberapa aspek berikut:

  • Identitas dan legalitas pelaku usaha.
  • Kesesuaian NIB dan KBLI.
  • Alamat lokasi kegiatan.
  • Bukti penguasaan lahan dan bangunan.
  • Kesesuaian sarana dan prasarana.
  • Asal-usul jenis ikan yang akan dimanfaatkan.
  • Sistem pengelolaan air untuk ikan hidup.
  • Ketersediaan dan kualifikasi tenaga kerja.
  • Kesesuaian fasilitas dengan jenis SIPJI yang pemohon ajukan.

Sebagai contoh, pemohon SIPJI Pengembangbiakan perlu menunjukkan unit kolam atau farm yang tercantum dalam permohonan. Sementara itu, kegiatan perdagangan perlu menunjukkan fasilitas dan dokumen pendukung yang sesuai dengan aktivitas perdagangan.

Memahami hasil verifikasi lapangan

Petugas menyusun Berita Acara Verifikasi Lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan. Dokumen tersebut memuat informasi pemohon, lokasi, jenis ikan, tujuan pemanfaatan, fasilitas, asal-usul ikan, serta hasil pemeriksaan kesesuaian.

Jika hasil pemeriksaan sesuai, proses dapat berlanjut ke tahap penerbitan SIPJI. Namun, apabila petugas menemukan ketidaksesuaian, pemohon perlu memperbaiki aspek yang menjadi catatan pemeriksaan sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku.

Pemohon juga perlu memperhatikan masa berlaku berita acara. Berdasarkan petunjuk teknis, Berita Acara Verifikasi Lapangan berlaku selama enam bulan sejak penandatanganan oleh Kepala UPT. Karena itu, jangan membiarkan dokumen tersebut melewati masa berlaku ketika mengajukan permohonan melalui OSS.

Mengetahui kemungkinan verifikasi daring

Verifikasi lapangan pada dasarnya dapat berlangsung secara langsung. Namun, petunjuk teknis juga memungkinkan pelaksanaan secara daring apabila terdapat kesulitan akses lokasi atau keadaan mendesak yang membuat pemeriksaan langsung tidak memungkinkan.

Dalam proses tersebut, penanggung jawab tetap perlu berada di lokasi dan menyiapkan dokumen yang petugas perlukan. Selain itu, pemohon dapat diminta mengambil video secara langsung dan tidak terputus untuk menunjukkan kondisi lokasi atau fasilitas.

Mengajukan Permohonan SIPJI melalui OSS

Setelah mempersiapkan tahapan pra-SIPJI, pemohon dapat melanjutkan pengajuan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sistem ini menjadi jalur pengajuan perizinan berusaha berbasis risiko.

Memeriksa akun dan data perusahaan

Sebelum mengirimkan permohonan, pemohon perlu memastikan akun OSS dapat digunakan. Periksa kembali identitas perusahaan, NIB, KBLI, alamat, dan informasi penanggung jawab.

Selain itu, pastikan dokumen yang akan diunggah sudah tersedia dalam format digital yang dapat dibaca. Nama berkas sebaiknya dibuat jelas agar petugas lebih mudah mengenali setiap dokumen.

Mengisi permohonan sesuai jenis izin

Pemohon memilih layanan atau jenis perizinan yang sesuai dengan kegiatan pemanfaatan. Selanjutnya, pemohon mengisi informasi yang diminta sistem dan mengunggah dokumen persyaratan.

Informasi dalam OSS harus sama dengan isi surat permohonan, proposal, dan berita acara verifikasi lapangan. Oleh karena itu, lakukan pemeriksaan ulang sebelum menekan tombol pengajuan.

Mengunggah dokumen pendukung

Dokumen utama yang perlu pemohon siapkan dalam permohonan SIPJI berusaha meliputi surat permohonan, proposal, surat pernyataan kebenaran data, dan Berita Acara Verifikasi Lapangan yang memenuhi persyaratan serta masih berlaku.

Selain itu, pemohon perlu mengunggah dokumen tambahan sesuai jenis kegiatan. Misalnya, permohonan perdagangan memerlukan dokumen perizinan perdagangan yang relevan. Sementara itu, kegiatan tertentu dapat memerlukan dokumen registrasi, rekomendasi ilmiah, atau dokumen kerja sama.

Setelah seluruh informasi dan dokumen tersedia, pemohon mengirimkan permohonan melalui OSS. Simpan nomor atau identitas permohonan untuk memudahkan penelusuran proses berikutnya.

Pemeriksaan Administrasi dan Evaluasi Teknis oleh KKP

Setelah pemohon mengirimkan permohonan, petugas KKP menjalankan pemeriksaan administrasi dan evaluasi teknis. Kedua tahapan tersebut berfungsi memastikan bahwa pemohon memenuhi persyaratan serta mempunyai rencana pemanfaatan yang sesuai ketentuan.

Pemeriksaan kelengkapan administrasi

Petugas dengan hak akses verifikasi memeriksa berkas yang masuk melalui OSS. Pemeriksaan mencakup keberadaan surat permohonan, proposal, surat pernyataan kebenaran data, berita acara verifikasi lapangan, dan dokumen tambahan sesuai jenis izin.

Jika seluruh persyaratan lengkap, proses berlanjut ke evaluasi teknis. Sebaliknya, apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap, petugas dapat mengembalikan atau menolak permohonan melalui sistem OSS dengan alasan yang relevan.

Oleh sebab itu, pemohon perlu memantau status permohonan secara berkala. Apabila sistem atau petugas meminta perbaikan, segera periksa bagian yang menjadi catatan agar proses tidak tertunda lebih lama.

Evaluasi teknis terhadap proposal

Tim Evaluasi Perizinan SIPJI menilai isi proposal dan kesesuaian dokumen. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada keberadaan berkas, tetapi juga pada hubungan antara kegiatan, jenis ikan, fasilitas, dan asal-usul spesimen.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi:

  • Kesesuaian jenis ikan pada seluruh dokumen.
  • Kesesuaian jenis SIPJI yang pemohon ajukan.
  • Kesesuaian alamat kegiatan.
  • Kesesuaian KBLI.
  • Kesesuaian asal-usul ikan dengan ketentuan perlindungan.
  • Ketersediaan fasilitas dan tenaga terampil.
  • Kesesuaian jumlah ikan dengan rencana pemanfaatan.

Selain itu, tim evaluasi dapat menilai ketentuan khusus berdasarkan status perlindungan jenis ikan. Sebagai contoh, jenis ikan tertentu yang berasal dari pengambilan langsung di alam memerlukan pemenuhan ketentuan konservasi yang berlaku. Untuk jenis ikan Appendiks II CITES, persyaratan seperti Non-Detriment Finding (NDF) dapat menjadi pertimbangan sesuai sumber dan kegiatan pemanfaatannya.

Menangani catatan evaluasi

Jika petugas menemukan ketidaksesuaian, pemohon perlu memahami alasan dan dokumen yang menjadi masalah. Misalnya, perbedaan nama jenis ikan antara proposal dan surat permohonan dapat menimbulkan persoalan dalam evaluasi.

Demikian pula, alamat yang tidak konsisten atau berita acara yang telah melewati masa berlaku dapat menghambat proses. Karena itu, pemohon perlu memperbaiki dokumen berdasarkan catatan resmi, bukan sekadar mengganti informasi tanpa dasar.

Namun, perlu dipahami bahwa perbaikan dokumen tidak selalu menjamin persetujuan. KKP tetap menilai apakah kegiatan tersebut memenuhi ketentuan perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan.

Pembayaran PNBP dalam Proses Pengajuan SIPJI KKP

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu tahapan dalam proses penerbitan SIPJI berusaha. Pemohon perlu mengikuti tagihan resmi yang muncul setelah proses evaluasi dan perhitungan kewajiban.

Penerbitan tagihan PNBP

Setelah evaluasi memenuhi tahapan yang dipersyaratkan, petugas menghitung kewajiban PNBP berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku. Selanjutnya, bendahara penerimaan atau petugas yang berwenang menerbitkan tagihan pembayaran.

Pemohon perlu memeriksa informasi pada tagihan, termasuk identitas, jenis kewajiban, dan masa berlaku pembayaran. Jangan menggunakan perkiraan biaya sendiri karena tarif dapat berbeda sesuai jenis kegiatan dan ketentuan PNBP.

Melakukan pembayaran sesuai tagihan

Pemohon membayar PNBP melalui mekanisme pembayaran resmi sesuai kode billing. Setelah pembayaran selesai, simpan bukti transaksi dengan baik.

Selanjutnya, unggah bukti pembayaran melalui OSS sesuai instruksi yang tersedia. Petugas kemudian melakukan validasi penerimaan melalui sistem yang digunakan KKP, termasuk mekanisme Simponi.

Apabila masa berlaku billing berakhir sebelum pembayaran, pemohon perlu mengikuti prosedur permohonan penerbitan ulang billing. Jangan membiarkan kewajiban pembayaran melewati batas tanpa melakukan koordinasi melalui jalur pelayanan yang ditentukan.

Memahami fungsi pembayaran PNBP

Pembayaran PNBP menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan penerbitan izin. Namun, pembayaran saja tidak otomatis membuat SIPJI terbit. KKP masih perlu memastikan kelengkapan persyaratan, validitas pembayaran, dan kesesuaian lampiran teknis sebelum memberikan persetujuan.

Dengan demikian, pemohon perlu menyelesaikan seluruh tahapan, bukan hanya berfokus pada pembayaran.

Persetujuan Penerbitan SIPJI hingga Izin Terbit

Tahap persetujuan menjadi bagian akhir dalam proses pengajuan SIPJI KKP. Pada tahap ini, petugas yang mempunyai hak akses persetujuan memeriksa pemenuhan persyaratan sebelum memberikan respons pada sistem OSS.

Pemeriksaan akhir sebelum persetujuan

Sebelum memberikan persetujuan, pejabat atau petugas yang berwenang dapat memeriksa kembali kelengkapan persyaratan, bukti pembayaran PNBP, dan lampiran teknis.

Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, proses berlanjut ke pemberian respons persetujuan penerbitan SIPJI. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian pada lampiran teknis, petugas dapat melakukan penyesuaian dokumen tersebut sebelum melanjutkan persetujuan.

Penerbitan SIPJI melalui OSS

Setelah petugas memberikan persetujuan, sistem OSS memproses penerbitan izin. Dokumen SIPJI menjadi keluaran resmi dari proses perizinan tersebut.

Pemohon perlu mengunduh dan memeriksa dokumen yang terbit. Perhatikan identitas pemegang izin, NIB, jenis kegiatan, jenis ikan, alamat, masa berlaku, serta informasi lain dalam lampiran teknis.

Lampiran teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen SIPJI. Informasinya antara lain memuat identitas pemegang izin, nomor permohonan, masa berlaku, jenis kegiatan, jenis ikan, status perlindungan, dan asal-usul jenis ikan sesuai ruang lingkup izin.

Memeriksa isi izin setelah terbit

Jangan langsung mengarsipkan dokumen tanpa pemeriksaan. Pemohon perlu memastikan bahwa informasi pada SIPJI sesuai dengan permohonan dan hasil evaluasi.

Apabila terdapat kesalahan data, pemohon perlu mengikuti mekanisme perubahan atau koreksi sesuai prosedur KKP. Dengan demikian, pemegang izin dapat menghindari persoalan administrasi ketika menjalankan kegiatan.

Perlu diingat bahwa persetujuan SIPJI hanya berlaku untuk ruang lingkup yang tercantum dalam dokumen izin. Jika perusahaan ingin menjalankan kegiatan lain, pemohon perlu memeriksa apakah kegiatan tersebut membutuhkan jenis izin atau persetujuan tambahan.

Berapa Lama Proses Pengajuan SIPJI KKP?

Waktu pengajuan SIPJI KKP bergantung pada kelengkapan dokumen, kebutuhan pemeriksaan lapangan, evaluasi teknis, pembayaran PNBP, dan proses persetujuan melalui OSS.

Petunjuk teknis penerbitan SIPJI mengatur pelaksanaan verifikasi lapangan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan verifikasi diterima. Ketentuan tersebut merupakan batas waktu untuk tahapan verifikasi lapangan, bukan jaminan bahwa seluruh proses pengajuan sampai izin terbit selesai dalam 14 hari kerja.

Selain itu, proses dapat membutuhkan waktu tambahan apabila petugas menemukan dokumen yang tidak lengkap atau data yang tidak sesuai. Pemohon juga perlu memperhitungkan waktu untuk memperbaiki berkas, melengkapi dokumen khusus, dan menyelesaikan pembayaran.

Oleh karena itu, sebaiknya pemohon menyiapkan seluruh dokumen sebelum memulai pengajuan. Persiapan yang matang dapat membantu mengurangi pengembalian berkas dan memperlancar tahapan pemeriksaan.

Penyebab Pengajuan SIPJI KKP Terhambat atau Tidak Disetujui

Tidak semua permohonan langsung memperoleh persetujuan. KKP dapat mengembalikan, menolak, atau tidak melanjutkan permohonan apabila persyaratan tidak terpenuhi atau kegiatan tidak sesuai ketentuan.

Dokumen administrasi tidak lengkap

Surat permohonan, proposal, pernyataan kebenaran data, dan berita acara verifikasi lapangan merupakan dokumen penting. Jika salah satu dokumen tidak tersedia atau tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan dapat terhambat.

Untuk menghindari masalah tersebut, pemohon perlu menggunakan daftar periksa dokumen sebelum mengirimkan permohonan.

Data perusahaan tidak konsisten

Perbedaan nama perusahaan, alamat, identitas penanggung jawab, atau KBLI dapat menimbulkan keraguan dalam pemeriksaan. Karena itu, pemohon perlu menyamakan informasi pada NIB, surat permohonan, proposal, dan dokumen pendukung.

Fasilitas tidak sesuai dengan kegiatan

Fasilitas yang tidak mendukung jenis pemanfaatan dapat menjadi alasan ketidaksesuaian saat pemeriksaan lapangan. Sebagai contoh, fasilitas pengembangbiakan harus sesuai dengan jenis ikan dan kegiatan yang pemohon ajukan.

Oleh sebab itu, pastikan kondisi lokasi benar-benar mendukung rencana kegiatan. Jangan hanya mengandalkan foto atau uraian dalam proposal apabila kondisi sebenarnya berbeda.

Asal-usul jenis ikan tidak jelas

Asal-usul ikan menjadi bagian penting dalam penilaian konservasi. Pemohon perlu menjelaskan apakah ikan berasal dari pengambilan alam, hasil pengembangbiakan, atau sumber legal lainnya.

Selain itu, dokumen pendukung perlu menunjukkan hubungan yang jelas antara sumber ikan dan tujuan pemanfaatan. Ketidakjelasan asal-usul dapat memengaruhi hasil evaluasi teknis.

Jenis ikan atau kegiatan tidak sesuai ketentuan

KKP juga menilai status perlindungan jenis ikan dan ketentuan pemanfaatannya. Jika jenis ikan tidak termasuk dalam ruang lingkup SIPJI atau kegiatan bertentangan dengan ketentuan perlindungan, permohonan dapat ditolak.

Karena itu, pemohon sebaiknya memeriksa status jenis ikan sebelum mengajukan izin. Langkah ini membantu memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan mempunyai dasar pemanfaatan yang sesuai.

Berita acara verifikasi lapangan kedaluwarsa

Berita Acara Verifikasi Lapangan mempunyai masa berlaku enam bulan sejak penandatanganan oleh Kepala UPT. Jika pemohon mengunggah dokumen setelah masa berlaku berakhir, petugas dapat menilai persyaratan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan.

Dengan demikian, perhatikan waktu antara verifikasi lapangan dan pengajuan melalui OSS.

Perbedaan Proses SIPJI Berusaha dan Non-Berusaha

Pemohon perlu memahami bahwa KKP membedakan proses penerbitan SIPJI berusaha dan non-berusaha. Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakter kegiatan, pemohon, dokumen, dan jalur pelayanan.

SIPJI berusaha

SIPJI berusaha berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang mempunyai tujuan usaha atau komersial. Prosesnya melibatkan persiapan legalitas pelaku usaha, NIB, KBLI, verifikasi lapangan, pengajuan melalui OSS, evaluasi teknis, pembayaran PNBP, dan persetujuan penerbitan izin.

Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan kesesuaian data usaha dan fasilitas operasional. Selain dokumen utama, jenis kegiatan tertentu juga membutuhkan dokumen tambahan.

SIPJI non-berusaha

SIPJI non-berusaha berkaitan dengan kegiatan nonkomersial sesuai ruang lingkup yang diatur. Contohnya dapat mencakup kegiatan penelitian, pertukaran, aquaria nonberusaha, atau pemeliharaan untuk kesenangan sesuai ketentuan masing-masing.

Jalur pengajuannya tidak sama dengan SIPJI berusaha. Petunjuk teknis mengatur penyampaian dokumen permohonan melalui layanan KKP, UPT terkait, atau saluran pelayanan yang ditentukan. Pemeriksaan dan verifikasi tetap dapat berlangsung sesuai kebutuhan kegiatan.

Oleh sebab itu, lembaga penelitian, instansi pemerintah, perguruan tinggi, atau pemohon nonkomersial perlu memeriksa jalur dan persyaratan yang sesuai. Jangan menggunakan seluruh prosedur SIPJI berusaha sebagai acuan untuk permohonan nonberusaha.

Tips Memperlancar Proses Pengajuan SIPJI KKP

Persiapan yang tepat dapat membantu pemohon mengurangi kesalahan selama proses perizinan. Berikut beberapa langkah yang dapat diterapkan sebelum mengajukan SIPJI.

Buat daftar periksa dokumen

Susun daftar dokumen berdasarkan jenis SIPJI yang akan pemohon ajukan. Pisahkan dokumen utama dan dokumen tambahan agar tidak ada persyaratan yang terlewat.

Selain itu, periksa masa berlaku setiap dokumen dan pastikan seluruh berkas dapat terbaca dengan jelas.

Samakan informasi pada setiap dokumen

Periksa nama jenis ikan, jenis SIPJI, alamat, identitas pemohon, dan informasi kegiatan. Semua informasi tersebut perlu menunjukkan data yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika terdapat perbedaan, siapkan dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi tersebut sesuai ketentuan.

Siapkan lokasi sebelum pemeriksaan

Pastikan fasilitas sudah mendukung kegiatan yang pemohon ajukan. Siapkan dokumen kepemilikan atau penguasaan lokasi, sarana operasional, sistem pengelolaan air jika diperlukan, dan informasi tenaga kerja.

Selanjutnya, pastikan penanggung jawab memahami isi proposal agar dapat menjelaskan kegiatan secara konsisten ketika petugas melakukan pemeriksaan.

Pantau status permohonan

Setelah mengirimkan permohonan melalui OSS, pemohon perlu memantau status pengajuan. Perhatikan notifikasi, permintaan perbaikan, tagihan PNBP, dan informasi lain dari petugas.

Dengan demikian, pemohon dapat segera merespons apabila terdapat kebutuhan tambahan.

Simpan arsip seluruh dokumen

Simpan salinan surat permohonan, proposal, bukti unggah, berita acara verifikasi, bukti pembayaran, dan dokumen izin yang terbit. Arsip tersebut dapat membantu perusahaan ketika melakukan pemeriksaan internal, perubahan data, atau pengurusan administrasi berikutnya.

Jasa Pengurusan SIPJI KKP

Proses pengajuan SIPJI KKP membutuhkan ketelitian dalam menyiapkan dokumen administrasi dan teknis. Pemohon perlu memastikan bahwa legalitas usaha, NIB, KBLI, proposal, surat permohonan, serta dokumen pendukung mempunyai kesesuaian dengan kegiatan pemanfaatan jenis ikan.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan pendampingan administrasi dan persiapan dokumen untuk kebutuhan pengajuan SIPJI KKP. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan awal kelengkapan berkas, penataan dokumen legalitas, penyesuaian informasi administrasi, serta bantuan memahami tahapan pengajuan sesuai kebutuhan pemohon.

Konsultasi Pengurusan SIPJI KKP Sekarang

Siti Aidah
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp