Dokumen Persyaratan SIPJI KKP yang Harus Disiapkan Pemohon

Siti Aidah

Dokumen Persyaratan SIPJI KKP yang Harus Disiapkan Pemohon
Direktur Utama Jangkar Groups

Dokumen persyaratan SIPJI KKP menjadi hal penting yang perlu pemohon siapkan sebelum mengajukan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelengkapan dokumen membantu petugas memeriksa identitas pemohon, tujuan pemanfaatan, jenis ikan, asal-usul ikan, serta kesiapan fasilitas. Oleh karena itu, pemohon perlu memahami setiap persyaratan agar proses pengajuan berjalan lebih terarah.

SIPJI merupakan singkatan dari Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Izin ini berlaku bagi pihak yang melakukan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES sesuai ketentuan. Kegiatan tersebut dapat mencakup penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, serta pemeliharaan untuk kesenangan.

Namun, dokumen persyaratan SIPJI KKP tidak selalu sama untuk setiap pemohon. Persyaratan dapat berbeda berdasarkan jenis kegiatan dan status permohonan, yaitu kegiatan berusaha atau nonberusaha. Selain itu, kegiatan perdagangan memiliki dokumen pendukung khusus yang tidak selalu berlaku bagi lembaga penelitian atau instansi pendidikan.

Melalui pembahasan ini, pemohon dapat mengenali dokumen utama, dokumen teknis, persyaratan tambahan, dan persiapan verifikasi lapangan sebelum mengajukan SIPJI.

Mengenal Dokumen Persyaratan SIPJI KKP

Dokumen persyaratan SIPJI KKP merupakan kumpulan berkas administrasi dan teknis yang menjadi dasar pemeriksaan permohonan izin pemanfaatan jenis ikan. KKP menggunakan dokumen tersebut untuk menilai identitas pemohon, kesesuaian kegiatan, status perlindungan ikan, asal-usul ikan, serta kemampuan pemohon dalam menjalankan kegiatan.

Ketentuan penerbitan SIPJI mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan.

Petunjuk teknis tersebut membedakan proses penerbitan SIPJI untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha. Dengan demikian, pemohon perlu menentukan kategori permohonan terlebih dahulu sebelum mengumpulkan dokumen.

Persyaratan untuk Kegiatan Berusaha

Kegiatan berusaha berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan untuk kepentingan usaha atau kegiatan komersial sesuai jenis izin. Pemohon perlu menyiapkan surat permohonan, proposal, surat pernyataan kebenaran data, serta Berita Acara Verifikasi Lapangan.

Selain itu, pemohon perlu melengkapi dokumen legalitas usaha. Untuk permohonan SIPJI perdagangan, pemohon juga perlu memenuhi persyaratan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai petunjuk teknis.

Persyaratan untuk Kegiatan Nonberusaha

Kegiatan nonberusaha dapat mencakup kepentingan penelitian, pendidikan, konservasi, atau kegiatan instansi yang tidak berorientasi pada perdagangan komersial.

Dokumen persyaratan SIPJI KKP untuk kategori ini meliputi surat permohonan, proposal, surat pernyataan kebenaran data, dan dokumen pendukung penguasaan fasilitas serta lahan. Selain itu, kegiatan penelitian tertentu membutuhkan dokumen tambahan, seperti klirens etik dan perjanjian kerja sama.

Oleh sebab itu, lembaga pemohon perlu menjelaskan tujuan kegiatan secara terperinci. Selanjutnya, petugas dapat menilai persyaratan berdasarkan jenis kegiatan dan karakteristik pemanfaatan ikan.

Dokumen Utama SIPJI KKP yang Wajib Disiapkan

Dokumen Utama SIPJI KKP yang Wajib Disiapkan

Ada beberapa dokumen utama yang perlu pemohon perhatikan sebelum mengajukan permohonan. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda, sehingga pemohon perlu memastikan seluruh informasi saling sesuai.

1. Surat Permohonan SIPJI

Surat permohonan menjadi dokumen awal yang menjelaskan maksud pemohon untuk memperoleh izin pemanfaatan jenis ikan. Untuk permohonan kegiatan berusaha, surat tersebut di tujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pemohon perlu memperhatikan beberapa ketentuan berikut:

  • Menggunakan identitas pemohon atau kop perusahaan.
  • Memuat nomor dan tanggal surat.
  • Menyebutkan jenis SIPJI yang di mohonkan.
  • Mencantumkan nama jenis ikan atau kelompok jenis ikan.
  • Menjelaskan bentuk pemanfaatan sesuai kebutuhan.
  • Memuat identitas dan alamat pemohon.
  • Di tandatangani pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berwenang.

Satu permohonan perlu menyebutkan satu jenis SIPJI dan hanya mencakup satu jenis ikan atau kelompok jenis ikan sesuai ketentuan petunjuk teknis. Karena itu, pemohon perlu menghindari pencampuran beberapa jenis kegiatan dalam satu permohonan yang tidak sesuai.

Sementara itu, permohonan SIPJI nonberusaha di tujukan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang menangani pelayanan terkait. Penanggung jawab kegiatan perlu menandatangani surat tersebut sesuai ketentuan.

2. Proposal Permohonan SIPJI

Proposal menjadi bagian penting dalam dokumen persyaratan SIPJI KKP karena menjelaskan rencana pemanfaatan jenis ikan. Melalui proposal, pemohon memberikan informasi teknis yang membantu KKP menilai kesesuaian kegiatan.

Proposal setidaknya perlu memuat beberapa informasi berikut:

  • Nama umum jenis ikan.
  • Nama latin atau nama ilmiah.
  • Nama lokal jika tersedia.
  • Status perlindungan atau status Appendiks CITES.
  • Tujuan pemanfaatan.
  • Asal-usul jenis ikan.
  • Sarana dan prasarana yang tersedia atau akan di siapkan.
  • Sistem pengelolaan air jika pemohon memanfaatkan ikan hidup.
  • Perhitungan jumlah jenis ikan yang akan di manfaatkan.
  • Jumlah dan kualifikasi tenaga terampil.

Selain itu, isi proposal harus sesuai dengan jenis SIPJI yang pemohon pilih. Misalnya, proposal pengembangbiakan perlu menjelaskan metode pengembangbiakan, fasilitas, indukan, dan rencana produksi.

Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pemohon perlu menambahkan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode, jadwal, sumber pendanaan, serta susunan tim peneliti. Dengan demikian, petugas dapat memahami ruang lingkup kegiatan secara lebih jelas.

3. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

Surat pernyataan kebenaran data menjadi dokumen wajib dalam pengajuan SIPJI. Melalui surat ini, pemohon menyatakan bahwa informasi dan dokumen yang di sampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pemohon perlu memperhatikan ketentuan berikut:

  • Memuat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi.
  • Mencantumkan identitas pemohon.
  • Memuat tanggal pembuatan surat.
  • Di tandatangani pemohon atau penanggung jawab yang berwenang.
  • Menggunakan meterai Rp10.000 sesuai petunjuk teknis.

Pemohon perlu memeriksa seluruh informasi sebelum menandatangani surat. Sebab, perbedaan data antara surat pernyataan, proposal, NIB, dan dokumen lainnya dapat menghambat pemeriksaan.

4. Berita Acara Verifikasi Lapangan

Berita Acara Verifikasi Lapangan merupakan dokumen yang mencatat hasil pemeriksaan lokasi dan fasilitas pemohon. Dokumen ini menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam proposal dengan kondisi sebenarnya.

Petugas verifikasi memeriksa beberapa aspek, antara lain:

  • Identitas penanggung jawab.
  • Alamat lokasi kegiatan.
  • Jenis ikan yang di mohonkan.
  • Jenis SIPJI yang di ajukan.
  • Asal-usul ikan.
  • Sarana dan prasarana.
  • Sistem pengelolaan air jika pemohon memanfaatkan ikan hidup.
  • Jumlah serta kualifikasi tenaga kerja.
  • Kemudian, kesesuaian fasilitas dengan tujuan pemanfaatan.

Berita acara juga memuat dokumentasi pemeriksaan dan kesimpulan hasil verifikasi. Petugas, perwakilan pemohon, serta pejabat UPT terkait menandatangani dokumen sesuai ketentuan.

Pemohon perlu memperhatikan masa berlaku berita acara tersebut. Berdasarkan petunjuk teknis, Berita Acara Verifikasi Lapangan berlaku selama enam bulan sejak penandatanganan oleh Kepala UPT. Oleh karena itu, pemohon perlu mengatur waktu pengajuan agar dokumen tidak kedaluwarsa ketika masuk ke tahap pemeriksaan.

Dokumen Legalitas Usaha untuk SIPJI KKP

Selain dokumen utama, pelaku usaha perlu menyiapkan legalitas perusahaan. Selain itu, kelengkapan ini membantu KKP memastikan bahwa identitas pemohon dan kegiatan usaha memiliki dasar administrasi yang sesuai.

1. Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha atau NIB menjadi identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha. Pemohon perlu memastikan NIB memuat informasi perusahaan, alamat, skala usaha, serta kegiatan usaha yang relevan.

Periksa beberapa bagian berikut:

  • Nama pemilik atau nama badan usaha.
  • Nomor NIB.
  • Alamat kantor.
  • Alamat gudang atau farm.
  • Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
  • Skala usaha.
  • Kemudian, informasi kegiatan usaha.

Khusus pemanfaatan jenis ikan, petunjuk teknis SIPJI mengatur kesesuaian KBLI pemanfaatan, antara lain kelompok kode 0315x dan 0327x sesuai kegiatan. Pemohon perlu mencocokkan kode tersebut dengan kegiatan yang sebenarnya dan ketentuan OSS.

Selain itu, alamat pada NIB perlu sesuai dengan lokasi yang pemohon ajukan untuk verifikasi lapangan. Jika perusahaan memiliki beberapa gudang atau farm, cantumkan alamat yang relevan secara jelas.

2. Surat Izin Usaha Perdagangan

Permohonan SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dan SIPJI Perdagangan Luar Negeri memiliki persyaratan SIUP sesuai petunjuk teknis penerbitan SIPJI.

Pemohon perlu memastikan dokumen SIUP telah terbit dan memuat informasi yang sesuai dengan kegiatan perdagangan. Selanjutnya, cocokkan nama pemilik, alamat, nomor, dan data usaha dengan NIB serta proposal.

Persyaratan ini bersifat khusus untuk permohonan SIPJI perdagangan. Oleh karena itu, pemohon SIPJI penelitian atau pengembangbiakan tidak perlu langsung menganggap SIUP sebagai persyaratan umum bagi seluruh jenis izin.

3. Akta Pendirian Badan Usaha

Akta pendirian menjadi dokumen pendukung identitas badan usaha. Sehingga, pemohon perlu menyiapkannya apabila kegiatan menggunakan badan usaha atau ketika persyaratan khusus meminta bukti hubungan antara pemohon dan perusahaan.

Untuk permohonan SIPJI Perdagangan Luar Negeri, petunjuk teknis mengatur persyaratan akta pendirian badan usaha yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Selain itu, pelaku usaha perseorangan yang ingin mencantumkan nama badan usaha pada data teknis SIPJI perlu memperhatikan ketentuan mengenai pencantuman nama pemohon dalam akta.

4. Surat Kuasa atau Bukti Kewenangan Penanggung Jawab

Apabila penandatangan permohonan bukan pemilik atau pimpinan yang tercantum dalam dokumen perusahaan, pemohon perlu menyiapkan bukti kewenangan yang sesuai.

Dokumen tersebut dapat berupa surat kuasa atau dokumen perusahaan yang menunjukkan kedudukan penanggung jawab. Dengan demikian, petugas dapat memastikan bahwa pihak yang menandatangani permohonan memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan.

Dokumen Pendukung Fasilitas dan Lokasi SIPJI

Kelengkapan dokumen persyaratan SIPJI KKP tidak hanya berkaitan dengan administrasi perusahaan. Pemohon juga perlu membuktikan bahwa lokasi dan fasilitas kegiatan benar-benar tersedia atau memiliki dasar penguasaan yang sah.

Bukti Penguasaan Lahan dan Bangunan

Pemohon dapat menyiapkan dokumen pendukung sesuai status penguasaan lokasi, seperti:

  • Sertifikat tanah atau bangunan.
  • Surat kepemilikan bangunan.
  • Perjanjian sewa.
  • Perjanjian kerja sama pemanfaatan.
  • Dokumen kepemilikan kapal jika kegiatan membutuhkannya.
  • Selanjutnya, surat keterangan domisili perusahaan apabila relevan.
  • Kemudian, dokumen lain yang sah menurut ketentuan.

Bukti tersebut membantu petugas memeriksa hubungan pemohon dengan lokasi kegiatan. Selain itu, dokumen alamat perlu konsisten dengan data NIB dan proposal.

Dokumen Sarana dan Prasarana

Pemohon perlu menjelaskan fasilitas yang mendukung kegiatan pemanfaatan jenis ikan. Untuk pengembangbiakan, misalnya, pemohon perlu menunjukkan unit kolam atau farm, sarana pemeliharaan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Jika kegiatan melibatkan ikan hidup, jelaskan sistem pengelolaan air dan fasilitas yang menjaga kondisi ikan. Sementara itu, kegiatan perdagangan perlu menunjukkan fasilitas penyimpanan atau penanganan produk sesuai karakteristik jenis ikan.

Dokumen Asal-Usul Jenis Ikan

Asal-usul ikan menjadi aspek penting dalam evaluasi SIPJI. Pemohon perlu menjelaskan apakah ikan berasal dari pengambilan di alam, hasil pengembangbiakan, atau pembelian dari sumber yang sah.

Untuk kegiatan pengambilan ikan dari alam, dokumen pendukung dapat mencakup informasi kuota, daftar kapal, daftar nelayan, atau perjanjian kerja sama dengan nelayan sesuai kebutuhan kegiatan.

Untuk hasil pengembangbiakan, pemohon perlu menyiapkan dokumen yang menjelaskan asal indukan, fasilitas, dan riwayat produksi. Dengan demikian, KKP dapat menilai kesesuaian sumber ikan dengan ketentuan perlindungannya.

Dokumen Tambahan SIPJI Berdasarkan Jenis Kegiatan

Beberapa permohonan membutuhkan dokumen tambahan. Persyaratan ini bergantung pada jenis SIPJI, status perlindungan ikan, serta pihak yang terlibat dalam kegiatan.

SIPJI Penelitian dan Pengembangan

Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pemohon perlu menyiapkan proposal yang menjelaskan metode, jadwal, sumber pendanaan, serta susunan tim.

Apabila penelitian melibatkan pihak asing dalam pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi, petunjuk teknis mengatur kebutuhan dokumen tambahan, antara lain:

  • Surat rekomendasi atau tanggapan ilmiah dari Otoritas Keilmuan.
  • Klirens Etik yang di terbitkan BRIN untuk pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi.
  • Material Transfer Agreement (MTA).
  • Kemudian, perjanjian kerja sama dengan lembaga Indonesia.

Tidak semua penelitian membutuhkan seluruh dokumen tersebut. Kebutuhannya bergantung pada keterlibatan pihak asing dan karakter kegiatan yang pemohon ajukan.

SIPJI Pengembangbiakan

Pemohon pengembangbiakan perlu menjelaskan fasilitas, metode, asal indukan, kapasitas produksi, dan sistem pemeliharaan. Selain itu, petugas dapat memeriksa unit kolam atau farm yang tercantum dalam permohonan.

Pastikan fasilitas sesuai dengan jenis ikan dan tujuan pengembangbiakan. Dengan demikian, pemeriksaan lapangan dapat mencocokkan kondisi lokasi dengan proposal.

SIPJI Perdagangan Dalam Negeri

Pemohon perdagangan dalam negeri perlu menyiapkan SIUP, NIB, proposal perdagangan, serta dokumen asal-usul ikan. Selain itu, pemohon perlu menjelaskan jenis dan jumlah ikan yang akan di perdagangkan.

Jika ikan berasal dari alam, pemohon perlu memperhatikan ketentuan kuota dan sumber perolehan. Sementara itu, ikan hasil pengembangbiakan memerlukan bukti asal-usul sesuai ketentuan.

SIPJI Perdagangan Luar Negeri

Permohonan perdagangan luar negeri membutuhkan perhatian lebih karena berkaitan dengan ketentuan perdagangan internasional dan CITES.

Untuk perdagangan luar negeri jenis ikan Appendiks I CITES yang berasal dari hasil pengembangbiakan, pemohon perlu memiliki Penetapan Hasil Registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES. Selain itu, petunjuk teknis mengatur kebutuhan badan usaha berbadan hukum bagi permohonan tertentu.

Pemohon juga perlu memeriksa status perlindungan, sumber ikan, dan persyaratan ekspor sebelum mengajukan izin. Dengan demikian, dokumen persyaratan SIPJI KKP dapat mendukung proses evaluasi secara lebih lengkap.

Dokumen SIPJI untuk Pemohon Nonberusaha

Lembaga penelitian pemerintah, instansi pemerintah, instansi pendidikan, dan lembaga konservasi dapat mengajukan SIPJI nonberusaha sesuai tujuan pemanfaatannya.

Dokumen utama yang perlu pemohon siapkan meliputi:

  1. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur terkait.
  2. Proposal kegiatan.
  3. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi.
  4. Selanjutnya, dokumen pendukung penguasaan fasilitas dan lahan.
  5. Kemudian, dokumen tambahan sesuai jenis kegiatan.

Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pemohon perlu menambahkan klirens etik BRIN sesuai ketentuan. Jika kegiatan melibatkan pihak asing, pemohon juga perlu memperhatikan rekomendasi atau tanggapan ilmiah, MTA, serta perjanjian kerja sama dengan lembaga Indonesia.

Berbeda dengan permohonan berusaha, pengajuan SIPJI nonberusaha mengikuti jalur penyampaian dokumen kepada unit pelayanan KKP yang menangani perizinan tersebut. Pemohon dapat memeriksa mekanisme terbaru melalui PTSA KKP, UPT terkait, atau kanal pelayanan resmi.

Cara Memeriksa Kelengkapan Dokumen Persyaratan SIPJI KKP

Sebelum mengirimkan permohonan, pemohon perlu memeriksa seluruh dokumen. Selain itu, pemeriksaan awal membantu menemukan perbedaan data dan mengurangi risiko pengembalian berkas.

Cocokkan Identitas Pemohon

Pastikan nama pemohon, nama perusahaan, penanggung jawab, alamat kantor, dan alamat fasilitas sesuai dengan dokumen legalitas. Selain itu, periksa kesesuaian pihak yang menandatangani surat permohonan dan surat pernyataan.

Periksa Nama Jenis Ikan

Gunakan nama umum, nama latin, dan nama lokal secara konsisten. Sehingga, pastikan identifikasi jenis ikan sesuai dengan daftar perlindungan nasional atau Appendiks CITES yang relevan.

Cocokkan Tujuan Pemanfaatan

Pastikan proposal, surat permohonan, dan dokumen pendukung menjelaskan jenis kegiatan yang sama. Misalnya, permohonan perdagangan dalam negeri harus memiliki uraian kegiatan perdagangan dalam negeri, bukan uraian pengembangbiakan sebagai tujuan utama.

Periksa Masa Berlaku Dokumen

Pastikan dokumen legalitas masih berlaku dan Berita Acara Verifikasi Lapangan belum melewati masa berlaku enam bulan. Selain itu, periksa apakah dokumen pendukung memerlukan pembaruan sebelum pengajuan.

Siapkan Dokumen Digital

Untuk permohonan melalui OSS, siapkan hasil pemindaian dokumen dengan kualitas yang jelas. Pastikan setiap halaman terbaca, tidak terpotong, dan memuat tanda tangan atau cap yang diperlukan.

Kesalahan dalam Menyiapkan Dokumen SIPJI KKP

Beberapa kesalahan administrasi dapat menghambat pemeriksaan permohonan. Oleh sebab itu, pemohon perlu mengantisipasi hal-hal berikut.

Nama jenis ikan tidak konsisten. Perbedaan nama umum atau nama latin dalam surat dan proposal dapat memicu pemeriksaan ulang. Karena itu, gunakan identifikasi yang sama pada seluruh dokumen.

Alamat usaha tidak sesuai. Perbedaan alamat NIB, lokasi verifikasi, dan proposal dapat menyulitkan petugas. Periksa seluruh data sebelum mengirim permohonan.

Proposal tidak menjelaskan asal-usul ikan. Informasi sumber ikan sangat penting untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan ketentuan perlindungan. Jelaskan sumber ikan dan lampirkan bukti pendukung yang relevan.

Bukti penguasaan fasilitas tidak tersedia. Pemohon perlu menunjukkan dasar penggunaan lokasi, baik melalui kepemilikan, sewa, maupun kerja sama yang sah.

Berita acara verifikasi sudah kedaluwarsa. Perhatikan masa berlaku enam bulan dan atur waktu pengajuan dengan baik.

Dokumen khusus tidak lengkap. Permohonan perdagangan atau penelitian tertentu membutuhkan dokumen tambahan. Karena itu, gunakan daftar persyaratan sesuai jenis SIPJI, bukan daftar umum untuk semua kegiatan.

Jasa Pengurusan Dokumen Persyaratan SIPJI KKP

Menyiapkan dokumen persyaratan SIPJI KKP membutuhkan ketelitian karena pemohon harus menyesuaikan berkas dengan jenis izin, status kegiatan, jenis ikan, dan persyaratan teknis. Selain itu, pemohon perlu memastikan legalitas usaha, proposal, bukti fasilitas, serta dokumen asal-usul ikan memiliki informasi yang konsisten.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi pengurusan SIPJI KKP. Layanan ini membantu pemohon memeriksa kelengkapan dokumen, menata persyaratan, mencocokkan data usaha, serta memahami kebutuhan administrasi berdasarkan jenis kegiatan.

Pendampingan juga dapat membantu pemohon mengidentifikasi dokumen tambahan untuk penelitian, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, maupun perdagangan luar negeri. Dengan demikian, pemohon memiliki gambaran lebih jelas sebelum mengikuti tahapan pengajuan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Setiap permohonan memiliki kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, pemeriksaan awal perlu mencakup identitas pemohon, NIB, KBLI, jenis ikan, asal-usul ikan, lokasi kegiatan, dan tujuan pemanfaatan.

Jangkar Groups memberikan bantuan pada persiapan administrasi dan konsultasi dokumen. Sementara itu, pemeriksaan teknis, verifikasi lapangan, penetapan PNBP, dan keputusan penerbitan izin tetap menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Konsultasi Pengurusan SIPJI KKP Sekarang

Siti Aidah
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp