Cara mengisi data permohonan SIPJI KKP dengan benar menjadi hal penting bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Ketelitian dalam mengisi identitas pemohon, jenis ikan, tujuan pemanfaatan, alamat fasilitas, dan informasi teknis dapat membantu memperlancar pemeriksaan administrasi. Sebaliknya, data yang tidak konsisten dapat menimbulkan permintaan perbaikan atau penolakan permohonan.
SIPJI KKP merupakan izin untuk melakukan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES sesuai ketentuan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur proses penerbitannya melalui petunjuk teknis, termasuk persyaratan dokumen, verifikasi lapangan, dan evaluasi teknis. Oleh karena itu, pemohon perlu memahami setiap bagian formulir sebelum mengirim permohonan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Selain mengisi formulir, pemohon juga perlu menyiapkan proposal dan surat pernyataan kebenaran data. Ketiga dokumen tersebut harus menyampaikan informasi yang saling sesuai. Dengan demikian, petugas dapat memeriksa identitas perusahaan, jenis ikan, tujuan pemanfaatan, dan kondisi fasilitas secara lebih terarah.
Memahami Data Permohonan SIPJI KKP Sebelum Mengisi Formulir
Sebelum mengisi data permohonan SIPJI KKP, pemohon perlu memahami informasi yang akan di minta oleh sistem dan dokumen pendukung. Langkah ini penting karena setiap jenis izin memiliki kebutuhan teknis yang berbeda.
Petunjuk teknis penerbitan SIPJI dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024 menjadi acuan dalam proses pengajuan dan evaluasi. Ketentuan tersebut mencakup SIPJI untuk kegiatan berusaha dan nonberusaha.
Untuk kegiatan berusaha, pemohon perlu menyiapkan data perusahaan yang sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, kegiatan nonberusaha memiliki jalur dan persyaratan tersendiri bagi lembaga atau instansi yang mengajukan permohonan.
Menentukan Jenis SIPJI
Langkah pertama adalah menentukan jenis izin berdasarkan tujuan pemanfaatan. Jangan memilih jenis izin hanya karena nama kegiatannya terlihat mirip. Sebaliknya, cocokkan kegiatan nyata dengan ruang lingkup izin yang tersedia.
Jenis SIPJI meliputi:
- SIPJI Penelitian dan Pengembangan.
- SIPJI Pengembangbiakan.
- SIPJI Perdagangan Dalam Negeri.
- SIPJI Perdagangan Luar Negeri.
- SIPJI Aquaria.
- SIPJI Pertukaran.
- SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan.
Sebagai contoh, perusahaan yang melakukan perdagangan jenis ikan di dalam negeri perlu memilih SIPJI Perdagangan Dalam Negeri. Namun, perusahaan yang menjalankan perdagangan lintas negara perlu memperhatikan SIPJI Perdagangan Luar Negeri beserta persyaratan tambahannya.
Memastikan Jenis Ikan Termasuk Ruang Lingkup SIPJI
Tidak semua jenis ikan membutuhkan SIPJI. Permohonan ini berkaitan dengan jenis ikan yang di lindungi berdasarkan ketentuan nasional dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES yang menjadi kewenangan KKP.
Karena itu, pemohon perlu memeriksa nama umum, nama lokal, nama ilmiah, serta status konservasi jenis ikan. Selain itu, pastikan jenis ikan tersebut sesuai dengan tujuan pemanfaatan yang di ajukan.
Kesalahan identifikasi jenis ikan dapat menghambat proses evaluasi. Bahkan, petugas dapat menolak permohonan apabila jenis ikan tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaturan atau asal-usul pemanfaatannya bertentangan dengan ketentuan perlindungan.
Cara Mengisi Identitas Pemohon SIPJI KKP
Identitas pemohon menjadi bagian awal dalam proposal dan dokumen permohonan. Pemohon perlu mengisi informasi berdasarkan legalitas usaha agar petugas dapat mencocokkan data dengan NIB, akta perusahaan, serta dokumen pendukung lainnya.
1. Mengisi Nama Pemohon
Kolom nama pemohon harus memuat nama perusahaan atau nama pelaku usaha sesuai NIB. Jangan menggunakan nama merek dagang apabila nama tersebut berbeda dari identitas resmi pada dokumen OSS.
Misalnya, perusahaan memiliki nama resmi PT Samudra Bahari Lestari. Maka, pemohon perlu menggunakan nama tersebut secara konsisten dalam surat permohonan, proposal, dan dokumen pendukung.
Selain itu, periksa penggunaan singkatan, tanda baca, serta penulisan bentuk badan usaha. Kesamaan nama pada seluruh dokumen membantu petugas melakukan pemeriksaan administrasi.
2. Mengisi Nama Penanggung Jawab
Kolom penanggung jawab memuat nama orang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap kegiatan pemanfaatan jenis ikan.
Petunjuk teknis mengarahkan pemohon menggunakan nama pemilik atau penanggung jawab yang sama dengan pihak yang menandatangani surat permohonan dan pernyataan. Nama tersebut perlu memiliki dasar kewenangan dalam akta perusahaan atau surat kuasa.
Jika perusahaan menunjuk pihak lain sebagai penanggung jawab, siapkan bukti penunjukan yang sesuai. Selanjutnya, lampirkan akta perusahaan atau surat kuasa pada bagian data dukung ketika mengirim permohonan melalui OSS.
3. Mengisi Alamat Kantor
Alamat kantor perlu mengikuti informasi dalam NIB. Masukkan alamat secara lengkap, mulai dari nama jalan, nomor bangunan, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, hingga kode pos jika kolom menyediakan informasi tersebut.
Jangan menggunakan alamat pribadi pengurus apabila alamat resmi perusahaan berbeda. Selain itu, hindari penggunaan alamat lama yang belum mengalami pembaruan pada NIB.
Jika perusahaan baru saja pindah kantor, periksa dan perbarui data legalitas usaha terlebih dahulu sesuai prosedur OSS. Dengan begitu, alamat pada proposal tidak bertentangan dengan data resmi perusahaan.
4. Mengisi Alamat Gudang atau Farm
Alamat gudang atau farm menjelaskan lokasi kegiatan pemanfaatan jenis ikan. Bagian ini sangat penting karena petugas dapat menggunakan informasi tersebut sebagai acuan verifikasi lapangan.
Jika perusahaan memiliki lebih dari satu gudang atau lokasi fasilitas, cantumkan seluruh alamat yang relevan sesuai format proposal. Namun, pastikan setiap lokasi memiliki hubungan yang jelas dengan kegiatan dan dokumen legalitas usaha.
Khusus SIPJI Pengembangbiakan, pemohon perlu memperhatikan kesesuaian alamat farm dengan data NIB dan KBLI yang relevan. Jangan mencantumkan lokasi yang tidak dapat di buktikan penguasaan atau penggunaannya.
5. Mengisi Skala Usaha
Kolom skala usaha meminta pemohon memilih kategori UMK atau Non-UMK. Gunakan kategori yang sesuai dengan informasi legalitas usaha pada OSS.
Selain itu, siapkan NIB atau dokumen pendukung yang menjelaskan skala usaha. Jangan menentukan kategori hanya berdasarkan perkiraan jumlah pekerja atau nilai penjualan tanpa memeriksa data resmi.

Cara Mengisi Jenis Izin dan Data Jenis Ikan
Setelah menyelesaikan identitas pemohon, langkah berikutnya adalah mengisi jenis izin dan informasi jenis ikan. Bagian ini membutuhkan ketelitian karena petugas akan mencocokkan informasi tersebut dengan proposal, status konservasi, dan tujuan pemanfaatan.
1. Memilih Jenis Izin yang Dimohonkan
Pilih satu jenis SIPJI sesuai tujuan kegiatan. Untuk permohonan perdagangan, petunjuk teknis membedakan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.
Jangan memilih dua jenis izin sekaligus dalam satu pilihan apabila formulir meminta satu jenis permohonan. Jika perusahaan menjalankan beberapa kegiatan, periksa mekanisme pengajuan untuk masing-masing jenis izin kepada unit pelayanan KKP.
Pastikan pula jenis izin pada formulir sama dengan jenis izin yang tertulis dalam surat permohonan dan proposal. Perbedaan istilah dapat menimbulkan masalah saat evaluasi teknis.
2. Mengisi Jenis Badan Usaha
Bagian jenis badan usaha meminta informasi bentuk badan usaha pemohon. Misalnya, perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer, atau bentuk usaha lain sesuai legalitas yang di miliki.
Jika pemohon merupakan badan usaha, siapkan akta pendirian atau dokumen pembentukan yang relevan. Pastikan nama badan usaha dalam dokumen tersebut sama dengan identitas pemohon pada NIB.
3. Mengisi Status Badan Hukum
Pemohon perlu menjelaskan apakah badan usaha sudah memiliki status badan hukum atau belum. Pilih jawaban berdasarkan dokumen resmi, bukan berdasarkan asumsi.
Jika perusahaan telah berbadan hukum, siapkan akta pendirian yang memperoleh pengesahan dari kementerian yang berwenang. Dokumen tersebut membantu membuktikan status badan hukum perusahaan.
4. Mengisi Nama Lokal dan Nama Umum Ikan
Formulir meminta informasi nama jenis ikan atau kelompok jenis ikan yang di mohonkan. Pemohon perlu mengisi nama lokal dan nama umum sesuai identifikasi jenis ikan.
Nama lokal dapat berbeda antardaerah. Oleh sebab itu, jangan hanya mengandalkan sebutan yang biasa digunakan pedagang atau masyarakat setempat.
Gunakan nama yang dapat di hubungkan dengan identifikasi ilmiah. Jika satu jenis ikan memiliki beberapa sebutan lokal, jelaskan nama yang paling relevan dan pastikan informasi tersebut tidak membingungkan pemeriksa.
5. Mengisi Nama Latin
Nama Latin membantu petugas mengidentifikasi spesies secara lebih akurat. Kesalahan satu kata atau penulisan nama ilmiah dapat menyebabkan perbedaan identifikasi.
Karena itu, periksa ejaan nama genus dan spesies melalui referensi ilmiah atau dokumen identifikasi yang dapat di pertanggungjawabkan. Gunakan format nama ilmiah secara konsisten pada surat permohonan, proposal, dan lampiran.
Jangan menebak nama Latin hanya berdasarkan bentuk fisik atau nama dagang. Jika pemohon belum yakin, mintalah bantuan tenaga ahli atau pihak yang memiliki kompetensi identifikasi jenis ikan.
6. Mengisi Status Konservasi
Kolom status konservasi memuat informasi perlindungan jenis ikan. Pemohon perlu menjelaskan apakah jenis ikan termasuk perlindungan penuh, perlindungan terbatas, atau Appendiks CITES tertentu.
Status perlindungan harus mengikuti ketentuan resmi yang berlaku. Selain itu, pemohon perlu memastikan status tersebut sesuai dengan jenis ikan dan bentuk pemanfaatan yang di ajukan.
Informasi ini sangat penting karena asal-usul dan tujuan pemanfaatan dapat memengaruhi kelayakan permohonan. Jika terdapat ketentuan kuota, pembatasan, atau persyaratan khusus, pemohon perlu memperhatikannya sejak awal.
Cara Mengisi Proposal Permohonan SIPJI KKP
Proposal merupakan dokumen teknis yang menjelaskan rencana pemanfaatan jenis ikan. Oleh karena itu, pemohon perlu mengisi proposal secara terperinci dan menyelaraskannya dengan identitas serta jenis izin.
Menjelaskan Tujuan Pemanfaatan
Jelaskan tujuan kegiatan secara spesifik. Hindari kalimat umum seperti menjalankan usaha perikanan atau memanfaatkan ikan untuk kebutuhan perusahaan.
Sebagai contoh, perusahaan dapat menjelaskan kegiatan perdagangan dalam negeri untuk jenis ikan tertentu. Sementara itu, lembaga penelitian perlu menjelaskan tujuan penelitian, objek kajian, dan hasil yang ingin di capai.
Tujuan dalam proposal harus sesuai dengan jenis SIPJI. Jika tujuan kegiatan tidak cocok dengan izin yang di pilih, petugas dapat meminta penjelasan atau menolak permohonan.
Menjelaskan Sarana dan Prasarana
Bagian sarana dan prasarana memuat fasilitas yang mendukung kegiatan pemanfaatan. Isi informasi sesuai kondisi nyata dan jangan mencantumkan fasilitas yang belum tersedia tanpa penjelasan.
Contoh fasilitas yang dapat di jelaskan meliputi:
- Gudang penyimpanan.
- Kolam pemeliharaan.
- Bak penampungan.
- Akuarium.
- Sistem filtrasi air.
- Peralatan pengangkutan.
- Peralatan pemeriksaan dan pemeliharaan.
- Ruang kerja atau laboratorium.
Selain menyebutkan nama fasilitas, jelaskan fungsi dan kapasitasnya. Dengan demikian, petugas dapat memahami hubungan antara sarana yang tersedia dan jenis ikan yang akan di manfaatkan.
Menjelaskan Asal-Usul Jenis Ikan
Pemohon perlu menerangkan asal-usul jenis ikan yang akan di manfaatkan. Petunjuk teknis mengatur informasi sumber ikan, antara lain hasil pengambilan dari alam dan hasil pengembangbiakan.
Jika perusahaan memperoleh ikan dari pemasok, siapkan dokumen yang mendukung legalitas asal-usulnya. Misalnya, bukti transaksi, dokumen perolehan, atau dokumen perizinan yang relevan sesuai kondisi kegiatan.
Selain itu, jelaskan hubungan antara sumber ikan dan tujuan pemanfaatan. Jangan mencantumkan hasil pengembangbiakan apabila perusahaan tidak memiliki bukti yang mendukung asal-usul tersebut.
Menjelaskan Sistem Pengelolaan Air
Jika pemohon memanfaatkan ikan dalam keadaan hidup, proposal perlu menjelaskan sistem pengelolaan air. Informasi ini dapat mencakup sumber air, filtrasi, sirkulasi, pengendalian kualitas, dan penanganan limbah.
Jelaskan sistem sesuai fasilitas yang benar-benar tersedia. Sebagai contoh, perusahaan dapat menerangkan penggunaan filter mekanis dan biologis serta pemantauan kualitas air secara berkala.
Dengan informasi tersebut, petugas dapat menilai kesiapan fasilitas dalam mendukung pemeliharaan jenis ikan.
Menghitung Jumlah Jenis Ikan
Pemohon perlu menyampaikan perhitungan jumlah sumber daya ikan yang akan di manfaatkan. Gunakan satuan yang jelas, misalnya ekor, kilogram, atau satuan lain sesuai bentuk produk.
Jelaskan pula dasar perhitungannya. Misalnya, jumlah ikan berdasarkan kapasitas kolam, rencana produksi, kebutuhan penelitian, atau volume perdagangan.
Jangan mencantumkan jumlah yang tidak sesuai dengan kapasitas fasilitas maupun sumber perolehan. Data jumlah harus masuk akal dan dapat di jelaskan ketika petugas melakukan evaluasi.
Menjelaskan Tenaga Terampil
Proposal perlu mencantumkan jumlah dan kualifikasi tenaga terampil yang mendukung kegiatan. Informasi ini dapat meliputi jabatan, tugas, pengalaman, pendidikan, atau kompetensi yang relevan.
Sebagai contoh, kegiatan pengembangbiakan dapat membutuhkan tenaga yang memahami pemeliharaan indukan, reproduksi, pemberian pakan, dan pengelolaan kualitas air.
Sementara itu, kegiatan penelitian membutuhkan susunan tim yang memiliki kompetensi sesuai bidang kajian. Pastikan nama dan peran tenaga kerja sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menambahkan Rincian Khusus untuk Penelitian
Untuk SIPJI Penelitian dan Pengembangan, proposal perlu memuat rumusan masalah, tujuan, metode, hipotesis, jadwal, pendanaan, serta susunan tim peneliti.
Susun setiap bagian secara logis. Rumusan masalah harus berkaitan dengan tujuan, sedangkan metode perlu menjelaskan cara peneliti memperoleh dan menganalisis data.
Selain itu, cantumkan jadwal kegiatan dan sumber pendanaan secara jelas. Jika penelitian melibatkan pihak asing, periksa kebutuhan rekomendasi atau tanggapan ilmiah, klirens etik, Material Transfer Agreement, dan kerja sama sesuai ketentuan.
Cara Mengisi Surat Pernyataan Kebenaran Data SIPJI
Surat pernyataan kebenaran data dan informasi menjadi dokumen penting dalam permohonan SIPJI KKP. Melalui surat ini, pemohon menyatakan bahwa informasi yang di sampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Isi surat dengan identitas pemohon dan pernyataan sesuai format petunjuk teknis. Selanjutnya, pastikan pihak yang berwenang menandatangani dokumen tersebut.
Petunjuk teknis mensyaratkan penggunaan meterai Rp10.000. Karena itu, periksa kembali tanda tangan, nama penanggung jawab, dan kelengkapan meterai sebelum mengunggah dokumen.
Jangan menandatangani pernyataan sebelum memeriksa proposal dan data pendukung. Jika terdapat informasi yang belum pasti, lakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar pemohon tidak menyampaikan keterangan yang keliru.
Pemeriksaan Data Sebelum Mengirim Permohonan Melalui OSS
Setelah seluruh bagian selesai, pemohon perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tahap ini membantu menemukan kesalahan sebelum petugas mengevaluasi berkas.
Mencocokkan Nama dan Identitas Perusahaan
Bandingkan nama perusahaan, NIB, alamat kantor, dan penanggung jawab pada seluruh dokumen. Pastikan tidak ada perbedaan penulisan yang dapat menimbulkan keraguan.
Selain itu, periksa akta perusahaan atau surat kuasa jika pihak yang menandatangani permohonan bukan pengurus yang tercantum dalam dokumen utama.
Memastikan Konsistensi Jenis Ikan
Periksa nama lokal, nama umum, nama Latin, dan status konservasi. Pastikan seluruh dokumen menggunakan identifikasi yang sama.
Kesalahan identifikasi menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan penolakan. Oleh sebab itu, jangan mengubah nama jenis ikan secara sepihak setelah menyusun proposal tanpa memperbarui dokumen lain.
Memastikan Alamat Sesuai dengan Lokasi Verifikasi
Alamat pada NIB, proposal, dan dokumen verifikasi perlu menunjukkan lokasi yang sesuai. Jika perusahaan menggunakan beberapa lokasi, jelaskan fungsi setiap lokasi secara terpisah.
Selain itu, siapkan bukti penguasaan fasilitas atau lahan, seperti sertifikat, dokumen kepemilikan bangunan, perjanjian sewa, atau perjanjian kerja sama yang sah.
Memeriksa Masa Berlaku Dokumen Verifikasi
Pemohon perlu memperhatikan masa berlaku Berita Acara Verifikasi Lapangan. Petunjuk teknis menyebutkan bahwa BAP yang telah berusia enam bulan sejak penerbitan hingga pengunggahan ke OSS dapat menjadi alasan penolakan.
Karena itu, periksa tanggal penerbitan BAP sebelum mengirim permohonan. Jika masa berlakunya tidak lagi memenuhi ketentuan, koordinasikan kebutuhan verifikasi kembali dengan unit pelayanan terkait.
Memastikan Kualitas Dokumen Digital
Sebelum mengunggah berkas, periksa kualitas hasil pemindaian. Pastikan seluruh halaman terbaca, tanda tangan terlihat, dan tidak ada bagian dokumen yang terpotong.
Gunakan nama file yang mudah di kenali, misalnya Surat Permohonan SIPJI, Proposal SIPJI, Pernyataan Kebenaran Data, dan Dokumen Legalitas. Penamaan file yang teratur membantu pemohon mengelola arsip dan mengurangi risiko salah unggah.
Tahapan Mengirim Data Permohonan SIPJI KKP Melalui OSS
Setelah seluruh dokumen siap, pelaku usaha dapat melanjutkan proses melalui sistem OSS sesuai mekanisme yang berlaku.
- Masuk ke akun OSS. Gunakan akun perusahaan yang memiliki kewenangan mengelola perizinan.
- Periksa data NIB. Pastikan identitas usaha, alamat, dan KBLI sudah sesuai.
- Pilih layanan perizinan yang relevan. Ikuti pilihan dan alur yang tersedia pada akun OSS.
- Isi data permohonan. Masukkan informasi pemohon, jenis izin, dan data kegiatan sesuai dokumen pendukung.
- Unggah dokumen persyaratan. Sertakan surat permohonan, proposal, surat pernyataan, serta dokumen lain sesuai jenis SIPJI.
- Periksa ulang isian. Cocokkan informasi dalam sistem dengan dokumen sebelum menekan tombol pengiriman.
- Kirim permohonan. Simpan ID permohonan dan bukti pengiriman untuk keperluan pemantauan.
- Pantau tanggapan petugas. Periksa status permohonan dan tindak lanjuti permintaan perbaikan apabila ada.
Perlu di pahami bahwa tampilan dan pilihan menu OSS dapat berubah mengikuti pembaruan sistem. Oleh karena itu, ikuti alur yang tersedia pada akun pemohon dan petunjuk resmi KKP. Jangan mengandalkan nama menu dari panduan lama apabila sistem telah mengalami perubahan.
Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Mengisi Data SIPJI KKP
Beberapa kesalahan administrasi dapat memperlambat proses permohonan. Pemohon perlu menghindari masalah berikut agar pengajuan berjalan lebih terarah.
- Nama perusahaan berbeda: gunakan nama sesuai NIB pada seluruh dokumen.
- Penanggung jawab tidak sesuai: pastikan penandatangan memiliki kewenangan yang sah.
- Alamat tidak konsisten: cocokkan alamat kantor dan fasilitas dengan data legalitas.
- Nama ilmiah keliru: periksa identifikasi jenis ikan melalui referensi yang dapat di pertanggungjawabkan.
- Jenis izin tidak tepat: sesuaikan pilihan izin dengan tujuan pemanfaatan.
- Proposal terlalu umum: jelaskan fasilitas, asal-usul, jumlah ikan, dan tenaga terampil secara rinci.
- Data sumber ikan tidak jelas: siapkan bukti pendukung asal-usul.
- BAP kedaluwarsa: periksa tanggal verifikasi sebelum mengunggah dokumen.
- Dokumen tidak terbaca: gunakan hasil pemindaian yang jelas dan lengkap.
Selain menghindari kesalahan tersebut, pemohon perlu menyimpan seluruh versi dokumen yang telah di perbaiki. Dengan demikian, perusahaan dapat menelusuri perubahan data jika petugas meminta klarifikasi.
Jasa Pendampingan Pengisian Data Permohonan SIPJI KKP
Pengisian data permohonan SIPJI KKP membutuhkan ketelitian dalam mencocokkan identitas perusahaan, jenis ikan, status konservasi, tujuan pemanfaatan, dan dokumen teknis. Oleh karena itu, pelaku usaha yang belum memahami proses administrasi dapat mempertimbangkan pendampingan sebelum mengirim permohonan.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pengurusan dokumen perizinan sesuai kebutuhan klien. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan data perusahaan, pengecekan kelengkapan persyaratan, penataan proposal, serta identifikasi ketidaksesuaian informasi pada dokumen permohonan.
Selain itu, tim dapat membantu pemohon memahami perbedaan jenis SIPJI, menyiapkan daftar dokumen pendukung, dan memeriksa konsistensi data sebelum pengajuan. Dengan persiapan tersebut, pemohon dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi yang sebenarnya dapat di cegah sejak awal.
Setiap permohonan tetap membutuhkan pemeriksaan berdasarkan jenis ikan, tujuan pemanfaatan, dan kondisi fasilitas. Sementara itu, verifikasi lapangan, evaluasi teknis, serta keputusan penerbitan izin tetap menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Konsultasi Pengurusan SIPJI KKP Sekarang