Perbedaan SIPJI KKP dengan perizinan kelautan lainnya terletak pada tujuan, objek pengaturan, dan jenis kegiatan yang membutuhkan izin. SIPJI secara khusus mengatur pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES. Sementara itu, perizinan kelautan lainnya mencakup kegiatan pengangkutan ikan, penangkapan ikan, pemanfaatan ruang laut, usaha perikanan, hingga pemenuhan persyaratan lingkungan.
Pemahaman mengenai perbedaan SIPJI KKP dengan perizinan kelautan lainnya sangat penting bagi pelaku usaha, perusahaan perdagangan ikan, pengelola aquaria, lembaga penelitian, dan pihak yang menjalankan kegiatan di wilayah perairan Indonesia. Sebab, setiap izin memiliki fungsi serta ruang lingkup berbeda. Pemegang satu izin belum tentu dapat menjalankan kegiatan yang membutuhkan izin lainnya.
Selain itu, perkembangan sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) membuat pelaku usaha perlu memeriksa persyaratan berdasarkan jenis kegiatan dan ketentuan terbaru. Oleh karena itu, artikel ini membahas pengertian SIPJI, perbandingannya dengan izin lain, fungsi setiap dokumen, serta cara menentukan perizinan yang sesuai.
Apa Itu SIPJI KKP dan Ruang Lingkup Perizinannya?
SIPJI merupakan singkatan dari Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan izin ini untuk mengendalikan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.
CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora merupakan konvensi internasional yang mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar agar kegiatan perdagangan tidak mengancam kelestarian populasinya. Dalam sektor kelautan dan perikanan, ketentuan tersebut mencakup jenis ikan tertentu yang masuk dalam daftar Appendiks CITES.
Melalui SIPJI, pemerintah dapat memeriksa tujuan pemanfaatan, jenis ikan, asal-usul, jumlah, serta fasilitas yang mendukung kegiatan. Dengan demikian, pemanfaatan jenis ikan tetap mengikuti ketentuan konservasi dan pengawasan.
Kegiatan yang Membutuhkan SIPJI
SIPJI memiliki beberapa ruang lingkup pemanfaatan. Berdasarkan petunjuk teknis KKP, jenis kegiatannya meliputi:
- Penelitian dan pengembangan.
- Pengembangbiakan.
- Perdagangan dalam negeri.
- Perdagangan luar negeri.
- Aquaria.
- Pertukaran.
- Pemeliharaan untuk kesenangan.
Ketentuan SIPJI dapat berlaku bagi kegiatan berusaha maupun nonberusaha. Artinya, kewajiban perizinan tidak hanya berkaitan dengan perusahaan yang mencari keuntungan. Lembaga penelitian, instansi pendidikan, dan pihak nonkomersial juga perlu memeriksa kebutuhan izin ketika memanfaatkan jenis ikan yang masuk dalam pengaturan.
Dasar Pengaturan SIPJI
Salah satu pedoman teknis penerbitan SIPJI adalah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024. Pedoman tersebut mengatur persyaratan dan tahapan penerbitan SIPJI untuk kegiatan berusaha maupun nonberusaha.
Selain itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 menjadi salah satu dasar pengaturan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.
Dengan memahami ruang lingkup tersebut, pelaku usaha dapat membedakan SIPJI dari izin yang mengatur kapal, pengangkutan, lokasi kegiatan, atau persyaratan usaha perikanan.

Perbedaan SIPJI KKP dengan SAJI
Perbedaan SIPJI KKP dengan SAJI menjadi salah satu hal yang paling penting dalam administrasi pemanfaatan jenis ikan. Keduanya berkaitan dengan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES, tetapi memiliki fungsi berbeda.
SIPJI merupakan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Dokumen ini memberikan dasar legalitas untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan sesuai jenis izin yang di setujui.
Sementara itu, SAJI merupakan Surat Angkut Jenis Ikan. Dokumen ini berkaitan dengan legalitas pengangkutan jenis ikan yang masuk dalam ketentuan perlindungan atau Appendiks CITES.
Perbedaan Fungsi SIPJI dan SAJI
SIPJI berfokus pada kegiatan pemanfaatan. Contohnya, perusahaan ingin melakukan pengembangbiakan atau perdagangan jenis ikan tertentu. Perusahaan perlu memeriksa kewajiban SIPJI berdasarkan jenis dan tujuan kegiatannya.
Sebaliknya, SAJI berfokus pada kegiatan pengangkutan. Misalnya, pelaku usaha ingin memindahkan jenis ikan yang termasuk dalam pengaturan dari satu wilayah ke wilayah lain. Pelaku usaha perlu memeriksa kebutuhan dokumen angkut sesuai ketentuan.
Perbedaan Penggunaan SIPJI dan SAJI
| Aspek | SIPJI | SAJI |
|---|---|---|
| Kepanjangan | Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan | Surat Angkut Jenis Ikan |
| Fokus | Pemanfaatan jenis ikan | Pengangkutan jenis ikan |
| Kegiatan | Penelitian, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, dan kegiatan lain sesuai izin | Pengangkutan dalam negeri atau luar negeri |
| Tujuan | Memberikan legalitas pemanfaatan | Mendukung legalitas pengangkutan |
| Sistem layanan | OSS untuk permohonan berusaha sesuai mekanisme | Sistem e-SAJI sesuai jenis layanan |
Apakah SIPJI Menggantikan SAJI?
Tidak. SIPJI dan SAJI tidak saling menggantikan karena keduanya memiliki fungsi berbeda.
Sebagai contoh, perusahaan memiliki SIPJI untuk kegiatan perdagangan jenis ikan tertentu. Ketika perusahaan mengangkut produk tersebut, perusahaan tetap perlu memeriksa kewajiban SAJI sesuai jenis pengangkutan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, pelaku usaha perlu memeriksa kebutuhan kedua dokumen berdasarkan rangkaian kegiatan. Karena itu, jangan menganggap kepemilikan SIPJI otomatis memberikan izin untuk seluruh aktivitas pengangkutan.
Perbedaan SIPJI KKP dengan KKPRL dan PKKPRL
Selain SAJI, pelaku usaha sering menemukan istilah KKPRL dan PKKPRL ketika mengurus kegiatan di wilayah laut. Namun, kedua kelompok perizinan tersebut mengatur objek yang berbeda dari SIPJI.
KKPRL merupakan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Dokumen ini berkaitan dengan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut terhadap rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
Sementara itu, PKKPRL merupakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha sesuai ketentuan. Dalam mekanisme KKPRL, terdapat pula bentuk persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
Fokus Pengaturan SIPJI dan KKPRL
SIPJI mengatur pemanfaatan jenis ikan tertentu berdasarkan status perlindungan dan ketentuan CITES. Sebaliknya, KKPRL mengatur kesesuaian lokasi dan rencana pemanfaatan ruang laut.
Sebagai contoh, perusahaan ingin membangun fasilitas tertentu di wilayah perairan. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa apakah rencana lokasi dan kegiatan memenuhi ketentuan KKPRL.
Namun, apabila perusahaan juga memanfaatkan jenis ikan yang di lindungi atau tercantum dalam Appendiks CITES, perusahaan perlu memeriksa kewajiban SIPJI secara terpisah.
Perbedaan Persyaratan SIPJI dan PKKPRL
SIPJI membutuhkan dokumen yang menjelaskan jenis ikan, tujuan pemanfaatan, asal-usul, jumlah, sarana, prasarana, serta tenaga terampil sesuai kegiatan.
Sebaliknya, pengajuan PKKPRL berfokus pada informasi lokasi dan rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pemohon perlu menyiapkan koordinat, kebutuhan ruang, rencana bangunan atau instalasi, serta informasi pendukung lain sesuai ketentuan.
| Aspek | SIPJI | KKPRL atau PKKPRL |
|---|---|---|
| Objek pengaturan | Jenis ikan tertentu | Ruang laut |
| Fokus | Legalitas pemanfaatan jenis ikan | Kesesuaian lokasi dan kegiatan |
| Informasi utama | Jenis ikan, asal-usul, tujuan, dan jumlah | Koordinat, luas, dan rencana kegiatan |
| Kebutuhan | Kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang masuk ruang lingkup pengaturan | Kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap sesuai ketentuan |
| Hasil | Izin pemanfaatan jenis ikan | Dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang laut |
Apakah SIPJI Membutuhkan PKKPRL?
Tidak semua pemegang SIPJI otomatis membutuhkan PKKPRL. Kebutuhan KKPRL bergantung pada apakah kegiatan pemohon menggunakan ruang laut secara menetap dan memenuhi kriteria yang di atur.
Sebaliknya, perusahaan yang mengajukan PKKPRL belum tentu membutuhkan SIPJI apabila kegiatan mereka tidak memanfaatkan jenis ikan yang masuk ruang lingkup SIPJI.
Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memeriksa lokasi, jenis kegiatan, dan objek yang di manfaatkan. Satu kegiatan bahkan dapat membutuhkan beberapa dokumen sekaligus apabila memenuhi kriteria masing-masing perizinan.
Perbedaan SIPJI KKP dengan Perizinan Berusaha Perikanan
Perizinan berusaha perikanan memiliki ruang lingkup lebih luas daripada SIPJI. Perizinan tersebut mengatur legalitas kegiatan usaha berdasarkan subsektor, tingkat risiko, skala usaha, serta ketentuan teknis yang berlaku.
SIPJI secara khusus berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau masuk Appendiks CITES. Sementara itu, perizinan berusaha perikanan dapat mencakup kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya.
Perizinan Berusaha untuk Penangkapan Ikan
Pelaku usaha penangkapan ikan perlu memenuhi persyaratan sesuai skala usaha dan karakteristik kegiatan. Dokumen yang relevan dapat mencakup legalitas usaha, informasi kapal, daerah penangkapan, alat penangkapan ikan, serta persyaratan teknis lainnya.
Dalam ketentuan layanan perikanan tangkap, terdapat produk perizinan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai mekanisme yang berlaku.
Perizinan tersebut tidak sama dengan SIPJI. SIUP dan SIPI mengatur legalitas usaha atau kegiatan penangkapan ikan, sedangkan SIPJI mengatur pemanfaatan jenis ikan tertentu berdasarkan status perlindungannya.
Perizinan Berusaha untuk Pengangkutan Ikan
Pelaku usaha yang menjalankan pengangkutan ikan juga perlu memenuhi persyaratan sesuai kegiatan dan sarana angkut. Salah satu dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut adalah Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sesuai ketentuan perizinan subsektor pengangkutan ikan.
Namun, SIKPI tidak sama dengan SAJI. SIKPI berkaitan dengan legalitas usaha atau kegiatan kapal pengangkut ikan, sedangkan SAJI mengatur pengangkutan jenis ikan yang masuk dalam ruang lingkup perlindungan dan Appendiks CITES.
Perizinan Berusaha untuk Pembudidayaan Ikan
Kegiatan pembudidayaan ikan memiliki persyaratan berdasarkan jenis komoditas, lokasi, skala usaha, dan tingkat risiko. Pelaku usaha perlu memeriksa NIB, standar usaha, serta persyaratan teknis yang berlaku.
Apabila kegiatan pembudidayaan melibatkan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES, pelaku usaha juga perlu memeriksa kebutuhan SIPJI Pengembangbiakan.
Dengan demikian, perizinan usaha budidaya dan SIPJI dapat memiliki fungsi yang saling melengkapi. Keduanya tidak otomatis menggantikan satu sama lain.
Perbedaan SIPJI KKP dengan Persetujuan Lingkungan
Persetujuan lingkungan merupakan dokumen yang berkaitan dengan kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, pelaku usaha perlu memenuhi persyaratan lingkungan sesuai karakteristik kegiatan dan tingkat dampaknya.
Sementara itu, SIPJI berfokus pada legalitas pemanfaatan jenis ikan tertentu. Perbedaan tersebut membuat kedua dokumen memiliki tujuan dan dasar penilaian yang berbeda.
Fungsi Persetujuan Lingkungan
Persetujuan lingkungan membantu memastikan bahwa kegiatan usaha memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemenuhan dokumen lingkungan dapat menggunakan:
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- Kemudian, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), sesuai kriteria kegiatan.
Pemilihan dokumen bergantung pada karakteristik dan dampak kegiatan. Karena itu, pelaku usaha perlu memeriksa kewajiban lingkungan sebelum menjalankan operasional.
Hubungan Persetujuan Lingkungan dengan SIPJI
Perusahaan yang memanfaatkan jenis ikan tertentu sekaligus menjalankan kegiatan dengan dampak lingkungan perlu memeriksa kedua kewajiban tersebut.
Sebagai contoh, perusahaan membangun fasilitas pengembangbiakan jenis ikan yang masuk Appendiks CITES. Perusahaan perlu memeriksa kewajiban SIPJI Pengembangbiakan. Selain itu, perusahaan perlu memenuhi persyaratan lingkungan sesuai skala dan dampak fasilitasnya.
Dengan demikian, SIPJI tidak menggantikan persetujuan lingkungan. Sebaliknya, persetujuan lingkungan juga tidak memberikan kewenangan otomatis untuk memanfaatkan jenis ikan yang di lindungi.
Tabel Perbedaan SIPJI KKP dengan Perizinan Kelautan Lainnya
Agar lebih mudah memahami perbedaan setiap dokumen, berikut ringkasan fungsi dan ruang lingkup perizinan yang sering muncul dalam kegiatan kelautan dan perikanan.
| Jenis dokumen | Fokus pengaturan | Contoh kebutuhan |
|---|---|---|
| SIPJI | Pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau Appendiks CITES | Pengembangbiakan, perdagangan, penelitian |
| SAJI | Pengangkutan jenis ikan yang masuk ruang lingkup pengaturan | Pengangkutan dalam negeri atau luar negeri |
| KKPRL/PKKPRL | Kesesuaian pemanfaatan ruang laut | Pembangunan atau kegiatan menetap di ruang laut |
| SIUP | Legalitas usaha perikanan sesuai ketentuan | Menjalankan usaha perikanan |
| SIPI | Kegiatan penangkapan ikan | Operasional penangkapan ikan |
| SIKPI | Kegiatan kapal pengangkut ikan | Operasional kapal pengangkut ikan |
| Persetujuan lingkungan | Pengelolaan dampak lingkungan | Kegiatan usaha yang memenuhi kriteria kewajiban lingkungan |
Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap dokumen memiliki objek pengaturan tersendiri. Namun, satu perusahaan dapat membutuhkan beberapa izin sekaligus apabila kegiatan usahanya mencakup lebih dari satu aspek.
Oleh sebab itu, pemohon perlu memeriksa seluruh rangkaian kegiatan sebelum menentukan dokumen yang harus di urus.
Contoh Kebutuhan SIPJI dan Perizinan Kelautan Lainnya
Pemahaman melalui contoh kegiatan dapat membantu pelaku usaha menentukan perizinan yang sesuai. Berikut beberapa ilustrasi yang menggambarkan perbedaan kebutuhan dokumen.
Perusahaan Melakukan Pengembangbiakan Jenis Ikan Dilindungi
Sebuah perusahaan ingin mengembangkan fasilitas pengembangbiakan jenis ikan yang masuk dalam pengaturan SIPJI. Perusahaan perlu memeriksa kebutuhan SIPJI Pengembangbiakan.
Selain itu, perusahaan perlu memenuhi legalitas usaha dan persyaratan lingkungan apabila kegiatan serta fasilitasnya masuk dalam kriteria kewajiban tersebut.
Jika perusahaan menggunakan ruang laut secara menetap, perusahaan juga perlu memeriksa kebutuhan KKPRL. Dengan demikian, satu kegiatan dapat memerlukan beberapa dokumen yang memiliki fungsi berbeda.
Perusahaan Memperdagangkan Jenis Ikan CITES
Perusahaan ingin memperdagangkan jenis ikan yang masuk Appendiks CITES. Sehingga, perusahaan perlu memeriksa kebutuhan SIPJI Perdagangan sesuai tujuan kegiatan.
Apabila perusahaan melakukan pengangkutan, perusahaan perlu memeriksa kebutuhan SAJI. Selanjutnya, jika perdagangan melibatkan ekspor atau impor, perusahaan perlu memenuhi ketentuan perdagangan internasional dan dokumen CITES yang relevan.
Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya memeriksa izin perdagangan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan asal-usul produk dan dokumen pengangkutannya.
Perusahaan Membangun Fasilitas di Wilayah Laut
Perusahaan ingin membangun fasilitas atau instalasi yang menggunakan ruang laut secara menetap. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa kewajiban KKPRL atau PKKPRL sesuai karakteristik kegiatan.
Jika fasilitas tersebut juga menjalankan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi, perusahaan perlu memeriksa kebutuhan SIPJI. Selain itu, perusahaan harus memenuhi persyaratan lingkungan dan perizinan berusaha yang relevan.
Nelayan Melakukan Penangkapan Ikan Umum
Nelayan menjalankan kegiatan penangkapan ikan dengan komoditas yang tidak termasuk dalam ruang lingkup SIPJI. Dalam kondisi tersebut, nelayan perlu memeriksa perizinan usaha penangkapan ikan sesuai skala usaha dan ketentuan teknis.
Namun, apabila kegiatan melibatkan jenis ikan yang di lindungi atau masuk Appendiks CITES, nelayan atau pelaku usaha perlu memeriksa ketentuan khusus yang berlaku. Status jenis ikan menjadi faktor penting dalam menentukan kebutuhan SIPJI.
Cara Menentukan Perizinan Kelautan yang Tepat
Sebelum mengajukan izin, pelaku usaha perlu melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan secara menyeluruh. Langkah ini membantu mencegah kesalahan memilih dokumen atau mengajukan izin yang tidak sesuai.
1. Identifikasi Jenis Kegiatan
Tentukan apakah kegiatan berfokus pada penangkapan, pembudidayaan, perdagangan, pengangkutan, penelitian, pengembangbiakan, atau pemanfaatan ruang laut.
Setiap kegiatan memiliki karakteristik dan persyaratan berbeda. Oleh karena itu, pemohon perlu menjelaskan seluruh aktivitas yang akan di jalankan.
2. Periksa Status Jenis Ikan
Jika kegiatan melibatkan jenis ikan tertentu, periksa nama umum, nama ilmiah, status perlindungan nasional, dan daftar Appendiks CITES.
Langkah ini penting karena tidak semua kegiatan perikanan membutuhkan SIPJI. Kewajiban tersebut bergantung pada status jenis ikan dan bentuk pemanfaatannya.
3. Periksa Lokasi Kegiatan
Tentukan apakah kegiatan berlangsung di darat, pesisir, perairan, atau ruang laut. Jika perusahaan menjalankan pemanfaatan ruang laut secara menetap, periksa kewajiban KKPRL sesuai ketentuan.
Selain itu, periksa kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang dan zonasi yang berlaku.
4. Periksa Legalitas Usaha
Pastikan perusahaan memiliki NIB dan data kegiatan usaha yang sesuai. Selanjutnya, periksa KBLI serta persyaratan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko dan subsektor.
Perlu di perhatikan bahwa standar kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan mengalami pembaruan. Oleh sebab itu, pemohon perlu menggunakan ketentuan terbaru, termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2026 yang berlaku dan mencabut ketentuan standar sebelumnya sebagaimana tercantum dalam JDIH KKP.
5. Susun Daftar Dokumen yang Dibutuhkan
Setelah menentukan jenis kegiatan dan objek pemanfaatan, susun daftar izin yang perlu di penuhi. Pisahkan dokumen berdasarkan fungsinya, seperti legalitas usaha, izin pemanfaatan jenis ikan, dokumen angkut, kesesuaian ruang laut, dan persetujuan lingkungan.
Dengan cara ini, perusahaan dapat menghindari kesalahan menganggap satu dokumen sudah mencakup seluruh kewajiban.
6. Konsultasikan Persyaratan kepada Instansi Berwenang
Setiap kegiatan dapat memiliki kondisi teknis yang berbeda. Oleh karena itu, pemohon perlu memeriksa persyaratan terbaru melalui OSS, JDIH KKP, unit pelayanan KKP, atau instansi yang memiliki kewenangan sesuai jenis izin.
Selain itu, simpan bukti konsultasi dan dokumen permohonan agar perusahaan memiliki arsip administrasi yang jelas.
Kesalahan dalam Memahami SIPJI dan Perizinan Kelautan
Pelaku usaha sering mengalami kendala karena menyamakan fungsi berbagai dokumen. Padahal, kesalahan memahami ruang lingkup izin dapat menghambat proses pengajuan dan kegiatan operasional.
Menganggap SIPJI Sama dengan SAJI
SIPJI mengatur pemanfaatan jenis ikan, sedangkan SAJI mengatur pengangkutan. Karena itu, perusahaan perlu memeriksa keduanya berdasarkan aktivitas yang di jalankan.
Menganggap NIB Sudah Mencakup SIPJI
NIB merupakan identitas dan bagian dari legalitas dasar pelaku usaha. Namun, NIB tidak otomatis menggantikan izin khusus pemanfaatan jenis ikan.
Apabila kegiatan masuk dalam ruang lingkup SIPJI, pemohon tetap perlu mengikuti persyaratan perizinan tersebut.
Menganggap PKKPRL Sama dengan SIPJI
PKKPRL mengatur kesesuaian rencana pemanfaatan ruang laut, bukan legalitas pemanfaatan jenis ikan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memeriksa kebutuhan kedua dokumen secara terpisah.
Tidak Memeriksa Status Perlindungan Jenis Ikan
Kesalahan mengidentifikasi jenis ikan dapat menyebabkan pemohon salah menentukan kebutuhan izin. Karena itu, gunakan nama ilmiah dan periksa status perlindungan sebelum memulai kegiatan.
Menggunakan Ketentuan Perizinan Lama
Peraturan dan standar perizinan dapat mengalami perubahan. Pemohon perlu memeriksa ketentuan terbaru sebelum mengajukan permohonan, termasuk perubahan sistem OSS dan standar kegiatan usaha sektor kelautan serta perikanan.
Jasa Konsultasi dan Pengurusan SIPJI KKP
Perbedaan SIPJI KKP dengan perizinan kelautan lainnya perlu di pahami sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan pemanfaatan jenis ikan. Kesalahan menentukan izin dapat menimbulkan kekurangan dokumen, pengajuan yang tidak sesuai, atau hambatan ketika perusahaan menjalankan operasional.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi pengurusan SIPJI KKP serta dokumen pendukung sesuai kebutuhan klien. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan awal kegiatan, identifikasi kebutuhan izin, pengecekan kelengkapan dokumen, dan persiapan administrasi permohonan.
Selain itu, tim dapat membantu klien memahami perbedaan SIPJI dengan SAJI, KKPRL, perizinan berusaha perikanan, serta persetujuan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan dapat menyusun rencana pengurusan dokumen berdasarkan fungsi dan ruang lingkup masing-masing izin.
Konsultasi Pengurusan SIPJI KKP Sekarang