Siapa yang Wajib Menggunakan SIPJI KKP? SIPJI KKP wajib di miliki oleh setiap orang atau pihak yang melakukan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES sesuai ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan. Lembaga penelitian, pelaku pengembangbiakan, pengelola aquaria, hingga pihak yang memelihara jenis ikan tertentu untuk kesenangan juga perlu memperhatikan ketentuan tersebut.
SIPJI merupakan singkatan dari Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan izin ini untuk mengendalikan pemanfaatan jenis ikan yang memiliki status perlindungan nasional atau masuk daftar Appendiks CITES. Dengan demikian, pihak yang memanfaatkan jenis ikan tersebut perlu memastikan kegiatan mereka memiliki dasar perizinan yang sesuai.
Namun, tidak semua pelaku usaha perikanan atau pemilik ikan otomatis membutuhkan SIPJI. Kewajiban ini bergantung pada jenis ikan, status perlindungan, dan bentuk pemanfaatannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami siapa yang wajib menggunakan SIPJI KKP sebelum memulai kegiatan perdagangan, penelitian, pengembangbiakan, maupun pemeliharaan.
Apa Itu SIPJI KKP dan Siapa yang Wajib Menggunakannya?
SIPJI KKP adalah Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan yang menjadi dasar legalitas kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Penerbitan SIPJI dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024, setiap orang yang memanfaatkan jenis ikan dalam ruang lingkup tersebut wajib memiliki SIPJI. Ketentuan ini mencakup kegiatan berusaha atau komersial maupun kegiatan nonberusaha atau nonkomersial.
Artinya, kewajiban SIPJI tidak hanya melekat pada perusahaan. Individu, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pengelola fasilitas aquaria, dan pihak lain juga perlu memeriksa kewajiban izin apabila mereka melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang di atur.
Pengertian Pemanfaatan Jenis Ikan
Pemanfaatan jenis ikan mencakup kegiatan yang menggunakan atau memanfaatkan sumber daya ikan dalam ruang lingkup perizinan. Bentuk kegiatannya dapat berupa penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, pertukaran, serta pemeliharaan untuk kesenangan.
Setiap kegiatan memiliki tujuan dan kebutuhan administrasi berbeda. Sebagai contoh, perusahaan yang memperdagangkan ikan tertentu membutuhkan jenis izin yang sesuai dengan kegiatan perdagangannya. Sementara itu, lembaga penelitian perlu menjelaskan tujuan dan metode penelitian yang melibatkan jenis ikan tersebut.
Dengan demikian, pemohon perlu menentukan jenis kegiatan sebelum mengurus SIPJI KKP.
Jenis Ikan yang Menjadi Objek Pengaturan
Kewajiban SIPJI berkaitan dengan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES. Status tersebut menjadi faktor utama dalam menentukan kebutuhan izin.
CITES merupakan konvensi internasional yang mengatur perdagangan spesies tumbuhan dan satwa liar agar perdagangan internasional tidak mengancam kelestarian populasinya. Dalam pelaksanaannya, daftar Appendiks CITES memuat jenis spesies yang memerlukan pengaturan perdagangan berdasarkan tingkat perlindungannya.
Oleh sebab itu, pelaku usaha atau individu perlu memeriksa nama ilmiah jenis ikan, status perlindungan nasional, dan daftar Appendiks CITES. Nama lokal saja belum tentu cukup untuk menentukan kewajiban perizinan.

Pihak yang Wajib Menggunakan SIPJI KKP
Kewajiban SIPJI KKP mencakup berbagai pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan jenis ikan dalam ruang lingkup pengaturan. Berikut kelompok pemohon yang perlu memperhatikan kewajiban tersebut.
1. Pelaku Usaha Perdagangan Jenis Ikan
Perusahaan atau individu yang menjalankan perdagangan jenis ikan yang di lindungi dan/atau masuk Appendiks CITES perlu memiliki SIPJI sesuai kegiatan usahanya.
Kegiatan perdagangan dapat berlangsung di dalam negeri maupun melibatkan perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menentukan tujuan perdagangan sejak awal.
Contoh pihak yang perlu memeriksa kewajiban SIPJI antara lain:
- Perusahaan perdagangan ikan hias dari jenis yang di atur.
- Pelaku usaha yang menjual jenis ikan tertentu kepada perusahaan lain.
- Perusahaan yang memasok jenis ikan untuk fasilitas aquaria.
- Pelaku usaha yang memperdagangkan jenis ikan untuk kebutuhan koleksi.
- Perusahaan yang menjalankan perdagangan lintas negara atas jenis ikan yang di atur.
Namun, perdagangan ikan konsumsi atau ikan budidaya umum tidak otomatis membutuhkan SIPJI. Pelaku usaha perlu memeriksa apakah jenis ikan tersebut termasuk objek pengaturan SIPJI dan apakah kegiatannya masuk dalam ruang lingkup pemanfaatan yang memerlukan izin.
2. Pelaku Usaha Pengembangbiakan Ikan
Pelaku usaha yang melakukan pengembangbiakan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES juga perlu memperhatikan kewajiban SIPJI.
Kegiatan pengembangbiakan memiliki peran penting dalam mendukung pemanfaatan yang lebih terkendali. Namun, pelaku usaha tetap perlu memenuhi persyaratan teknis dan administratif sebelum menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.
Contoh pihak yang termasuk kelompok ini meliputi:
- Perusahaan pengembangbiakan ikan hias tertentu.
- Unit usaha pembenihan jenis ikan yang di atur.
- Fasilitas pengembangbiakan ikan untuk perdagangan.
- Pelaku usaha yang menghasilkan keturunan dari indukan jenis ikan yang memerlukan izin.
Dalam pengajuan SIPJI Pengembangbiakan, pemohon perlu menjelaskan asal-usul indukan, metode pengembangbiakan, fasilitas, sistem pengelolaan air, serta kapasitas kegiatan. Selain itu, pemohon perlu memastikan sumber indukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perusahaan yang Melakukan Perdagangan Dalam Negeri
Perusahaan yang memperdagangkan jenis ikan yang di atur di wilayah Indonesia perlu memeriksa kebutuhan SIPJI Perdagangan Dalam Negeri.
Kewajiban ini tidak hanya berkaitan dengan perusahaan besar. Pelaku usaha dengan skala lebih kecil juga perlu memperhatikan ketentuan apabila kegiatannya termasuk pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi atau masuk Appendiks CITES.
Sebagai contoh, perusahaan yang memasok jenis ikan tertentu kepada toko ikan hias, pengelola aquaria, atau pembeli lain perlu memastikan legalitas kegiatan pemanfaatannya.
Selain itu, pelaku usaha perlu memperhatikan asal-usul ikan dan dokumen pendukung. Data tersebut membantu menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan mengikuti ketentuan perlindungan dan pemanfaatan.
4. Perusahaan yang Melakukan Perdagangan Luar Negeri
Eksportir dan pelaku perdagangan internasional juga perlu memperhatikan kewajiban SIPJI apabila mereka memanfaatkan jenis ikan yang masuk ruang lingkup pengaturan.
Perdagangan luar negeri memiliki persyaratan lebih luas karena melibatkan ketentuan nasional dan aturan perdagangan internasional. Selain SIPJI, pelaku usaha mungkin perlu memenuhi dokumen CITES atau persyaratan lain sesuai jenis ikan dan negara tujuan.
Contoh pihak yang perlu memeriksa kewajiban ini meliputi:
- Eksportir jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES.
- Perusahaan yang memasok jenis ikan untuk pembeli luar negeri.
- Pelaku usaha yang menjalankan perdagangan internasional jenis ikan tertentu.
- Perusahaan yang mengelola rantai pasok produk ikan yang di atur.
Namun, SIPJI tidak otomatis menggantikan seluruh dokumen ekspor. Pelaku usaha tetap perlu memeriksa persyaratan kepabeanan, karantina, dokumen perdagangan, dan ketentuan CITES sesuai transaksi.
5. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Lembaga penelitian dan pengembangan juga dapat memiliki kewajiban SIPJI. Ketentuan ini berlaku ketika kegiatan mereka melibatkan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.
Kelompok ini dapat mencakup:
- Perguruan tinggi.
- Lembaga penelitian pemerintah.
- Pusat penelitian perikanan.
- Laboratorium yang melakukan penelitian jenis ikan tertentu.
- Lembaga konservasi yang menjalankan kegiatan penelitian.
- Peneliti yang melakukan kegiatan melalui lembaga atau mekanisme yang memenuhi ketentuan.
Penelitian dapat mencakup pengamatan populasi, kajian reproduksi, pengambilan sampel, pengembangan metode pengembangbiakan, dan penelitian konservasi.
Meskipun penelitian tidak bertujuan memperoleh keuntungan, pemohon tetap perlu memeriksa kewajiban izin. Proposal penelitian perlu menjelaskan tujuan, metode, jadwal, pendanaan, susunan tim, serta jenis ikan yang menjadi objek penelitian.
6. Pengelola Fasilitas Aquaria
Pengelola aquaria yang memanfaatkan jenis ikan yang di atur juga perlu memperhatikan SIPJI. Kegiatan aquaria dapat melibatkan pemeliharaan dan pengelolaan jenis ikan tertentu untuk kebutuhan fasilitas.
Pihak yang termasuk kelompok ini dapat berupa:
- Perusahaan pengelola fasilitas aquaria.
- Pengelola akuarium publik.
- Fasilitas edukasi yang menampilkan jenis ikan tertentu.
- Pengelola koleksi ikan untuk kegiatan pendidikan.
- Fasilitas yang memanfaatkan jenis ikan dalam ruang lingkup SIPJI Aquaria.
Pengelola perlu memperhatikan jenis ikan, asal-usul, jumlah koleksi, sarana pemeliharaan, serta sistem pengelolaan air. Selain itu, fasilitas perlu menyesuaikan kondisi pemeliharaan dengan kebutuhan biologis jenis ikan.
7. Pihak yang Melakukan Pertukaran Jenis Ikan
Pihak yang melakukan pertukaran jenis ikan yang di lindungi dan/atau masuk Appendiks CITES juga perlu memeriksa kebutuhan SIPJI Pertukaran.
Kegiatan pertukaran dapat melibatkan lembaga konservasi, fasilitas aquaria, lembaga penelitian, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap koleksi jenis ikan.
Sebelum menjalankan kegiatan, pihak terkait perlu menjelaskan identitas para pihak, tujuan pertukaran, jenis ikan, jumlah, dan asal-usulnya. Dengan demikian, pemerintah dapat menilai kesesuaian kegiatan dengan ketentuan pemanfaatan.
8. Individu yang Memelihara Ikan untuk Kesenangan
Kewajiban SIPJI tidak hanya menyasar kegiatan komersial. Individu yang memelihara jenis ikan tertentu untuk kesenangan juga perlu memperhatikan ketentuan SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan.
Ketentuan ini penting bagi pemilik ikan hias atau kolektor yang memelihara jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.
Sebagai contoh, seseorang yang memelihara jenis ikan tertentu untuk koleksi pribadi perlu memeriksa status spesies dan persyaratan perizinannya. Meskipun pemilik tidak menjual ikan tersebut, tujuan nonkomersial tidak otomatis menghapus kewajiban izin.
Namun, tidak semua pemilik akuarium membutuhkan SIPJI. Pemilik ikan hias umum yang tidak termasuk objek pengaturan tidak otomatis wajib mengurus izin ini.
Apakah SIPJI KKP Wajib untuk Kegiatan Komersial dan Nonkomersial?
Ya. Petunjuk teknis penerbitan SIPJI mengatur pemanfaatan jenis ikan untuk kegiatan berusaha maupun nonberusaha. Dengan demikian, tujuan memperoleh keuntungan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kewajiban izin.
Kegiatan Komersial
Kegiatan komersial merupakan kegiatan pemanfaatan yang berkaitan dengan usaha atau tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya meliputi perdagangan, pengembangbiakan untuk usaha, dan kegiatan aquaria yang masuk ruang lingkup perizinan.
Pelaku usaha perlu memiliki legalitas dan dokumen teknis sesuai jenis kegiatan. Selain itu, perusahaan perlu memastikan NIB dan KBLI mendukung kegiatan yang di ajukan.
Kegiatan Nonkomersial
Kegiatan nonkomersial tidak selalu menghasilkan keuntungan. Namun, kegiatan tersebut tetap dapat membutuhkan SIPJI apabila melibatkan pemanfaatan jenis ikan yang di atur.
Contohnya meliputi:
- Penelitian oleh perguruan tinggi.
- Penelitian oleh lembaga pemerintah.
- Kegiatan konservasi yang melibatkan pemanfaatan jenis ikan.
- Pemeliharaan untuk kesenangan.
- Pertukaran koleksi jenis ikan sesuai ketentuan.
Oleh karena itu, individu dan lembaga nonkomersial perlu memeriksa kewajiban perizinan sebelum menjalankan kegiatan. Status nonkomersial tidak otomatis menjadi pengecualian dari SIPJI.
Kegiatan yang Perlu Memeriksa Kewajiban SIPJI KKP
Tidak semua aktivitas yang melibatkan ikan otomatis membutuhkan SIPJI. Pemohon perlu memeriksa status jenis ikan dan bentuk kegiatan sebelum mengambil keputusan.
Penangkapan atau Pengambilan Jenis Ikan dari Alam
Pihak yang melakukan pengambilan jenis ikan dari alam perlu memeriksa ketentuan perlindungan dan pemanfaatan. Kegiatan ini dapat memiliki persyaratan khusus, termasuk kuota atau ketentuan teknis lain sesuai jenis ikan.
Selain itu, pemohon perlu memastikan bahwa pengambilan tidak bertentangan dengan status perlindungan dan aturan konservasi.
Pemanfaatan Hasil Pengembangbiakan
Hasil pengembangbiakan tidak otomatis menghilangkan kewajiban perizinan. Pelaku usaha tetap perlu memeriksa status jenis ikan, legalitas fasilitas, dan bentuk kegiatan pemanfaatan.
Dengan demikian, klaim bahwa ikan berasal dari hasil budidaya saja belum cukup untuk mengabaikan ketentuan SIPJI.
Pemindahan atau Pengangkutan Jenis Ikan
Pihak yang mengangkut jenis ikan yang di lindungi dan/atau masuk Appendiks CITES perlu memeriksa dokumen angkut sesuai ketentuan. Dalam konteks ini, pelaku usaha perlu membedakan SIPJI dengan SAJI.
SIPJI mengatur izin pemanfaatan, sedangkan SAJI berkaitan dengan dokumen angkut jenis ikan. Oleh karena itu, pemegang SIPJI belum tentu dapat mengangkut jenis ikan tanpa memenuhi persyaratan dokumen angkut yang berlaku.
Siapa yang Tidak Otomatis Wajib Menggunakan SIPJI?
Penting untuk memahami bahwa kewajiban SIPJI memiliki ruang lingkup tertentu. Tidak semua orang yang berhubungan dengan ikan harus memiliki izin tersebut.
Pedagang Ikan Konsumsi Umum
Pedagang ikan konsumsi umum tidak otomatis wajib memiliki SIPJI. Jika jenis ikan yang mereka jual tidak termasuk jenis yang di lindungi dan/atau Appendiks CITES, kewajiban SIPJI tidak serta-merta berlaku.
Meskipun demikian, pedagang tetap perlu mematuhi peraturan perikanan, karantina, perdagangan, dan ketentuan lain yang relevan.
Pemilik Akuarium dengan Ikan Hias Umum
Pemilik akuarium yang memelihara ikan hias umum tidak otomatis membutuhkan SIPJI. Kewajiban muncul apabila jenis ikan dan kegiatan pemanfaatannya masuk dalam ruang lingkup pengaturan.
Karena itu, pemilik perlu memeriksa nama ilmiah ikan, bukan hanya nama dagang atau nama yang biasa digunakan penjual.
Konsumen yang Membeli Ikan Biasa
Konsumen yang membeli ikan biasa untuk kebutuhan konsumsi atau pemeliharaan umum tidak otomatis menjadi pemegang kewajiban SIPJI. Namun, konsumen tetap perlu berhati-hati ketika membeli jenis ikan yang memiliki status perlindungan.
Selain itu, pembeli sebaiknya meminta informasi asal-usul dan dokumen pendukung dari penjual apabila jenis ikan termasuk objek pengaturan.
Perusahaan Perikanan yang Tidak Memanfaatkan Jenis Ikan dalam Ruang Lingkup SIPJI
Perusahaan perikanan yang hanya menjalankan kegiatan dengan jenis ikan di luar objek pengaturan tidak otomatis membutuhkan SIPJI. Namun, perusahaan tetap perlu memeriksa izin usaha dan persyaratan sektor perikanan lainnya.
Dengan demikian, penentuan kewajiban SIPJI harus berdasarkan jenis ikan dan kegiatan aktual, bukan hanya bidang usaha perusahaan.
Cara Memastikan Apakah Kegiatan Wajib SIPJI KKP
Sebelum mengajukan izin, pemohon dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap jenis ikan dan kegiatan. Langkah ini membantu menghindari pengajuan izin yang tidak sesuai.
1. Identifikasi Nama Jenis Ikan
Catat nama umum, nama lokal, dan nama ilmiah jenis ikan. Jika pemohon hanya mengetahui nama dagang, mintalah identifikasi yang lebih jelas agar pemeriksaan status spesies lebih akurat.
2. Periksa Status Perlindungan
Periksa apakah jenis ikan termasuk jenis yang di lindungi berdasarkan ketentuan nasional atau tercantum dalam Appendiks CITES. Jangan hanya mengandalkan informasi dari penjual atau sumber tidak resmi.
3. Tentukan Tujuan Pemanfaatan
Tentukan apakah kegiatan berkaitan dengan perdagangan, pengembangbiakan, penelitian, aquaria, pertukaran, atau pemeliharaan untuk kesenangan.
Selanjutnya, cocokkan tujuan tersebut dengan jenis SIPJI yang tersedia.
4. Periksa Asal-Usul Jenis Ikan
Pastikan apakah ikan berasal dari pengambilan di alam atau hasil pengembangbiakan. Informasi ini penting karena pemerintah dapat mempertimbangkan asal-usul dalam evaluasi permohonan.
5. Konsultasikan Kebutuhan Perizinan
Jika status spesies atau jenis kegiatan belum jelas, pemohon dapat berkonsultasi dengan unit pelayanan KKP yang menangani pemanfaatan jenis ikan. Dengan demikian, pemohon dapat memperoleh arahan sebelum menyiapkan seluruh dokumen.
Perbedaan Kewajiban SIPJI dan SAJI KKP
SIPJI dan SAJI memiliki fungsi berbeda meskipun keduanya berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.
SIPJI merupakan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Dokumen ini berkaitan dengan legalitas kegiatan pemanfaatan, seperti perdagangan, pengembangbiakan, penelitian, aquaria, pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan.
Sementara itu, SAJI merupakan Surat Angkut Jenis Ikan. Dokumen ini berkaitan dengan pengangkutan jenis ikan sesuai ketentuan yang berlaku.
| Aspek | SIPJI | SAJI |
|---|---|---|
| Kepanjangan | Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan | Surat Angkut Jenis Ikan |
| Fokus | Legalitas kegiatan pemanfaatan | Legalitas pengangkutan |
| Pengguna | Pihak yang melakukan pemanfaatan dalam ruang lingkup izin | Pihak yang melakukan pengangkutan sesuai ketentuan |
| Contoh kebutuhan | Perdagangan dan pengembangbiakan | Pengangkutan dalam negeri atau luar negeri |
Dengan demikian, pelaku usaha perlu memeriksa kedua jenis dokumen apabila kegiatan mereka mencakup pemanfaatan sekaligus pengangkutan. Kepemilikan SIPJI tidak otomatis menggantikan kewajiban dokumen angkut.
Risiko Jika Pihak yang Wajib Tidak Memiliki SIPJI
Pihak yang melakukan pemanfaatan jenis ikan tanpa memenuhi kewajiban SIPJI dapat menghadapi kendala hukum dan administrasi. Risiko tersebut bergantung pada jenis pelanggaran, status perlindungan ikan, serta ketentuan yang berlaku.
Kegiatan Pemanfaatan Tidak Memenuhi Ketentuan
Tanpa izin yang sesuai, pelaku kegiatan tidak memiliki dasar perizinan yang di persyaratkan untuk pemanfaatan jenis ikan dalam ruang lingkup SIPJI. Kondisi ini dapat menghambat kegiatan usaha atau penelitian.
Kendala dalam Perdagangan
Perusahaan dapat mengalami masalah ketika mengurus dokumen perdagangan, pengangkutan, atau persyaratan lain yang berkaitan dengan jenis ikan. Selain itu, mitra usaha dapat meminta bukti legalitas sebelum melakukan transaksi.
Kesulitan Membuktikan Asal-Usul Ikan
Dokumen perizinan dan pendukung membantu menunjukkan asal-usul serta legalitas pemanfaatan. Tanpa dokumen yang sesuai, pelaku kegiatan dapat mengalami kesulitan ketika petugas melakukan pemeriksaan.
Risiko Sanksi Sesuai Ketentuan
Pelanggaran terhadap aturan perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan dapat memicu tindakan administratif atau proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, pelaku kegiatan perlu memeriksa kewajiban izin sebelum memanfaatkan jenis ikan yang di atur.
Jasa Konsultasi dan Pengurusan SIPJI KKP
Menentukan kewajiban SIPJI membutuhkan pemeriksaan terhadap jenis ikan, status perlindungan, tujuan pemanfaatan, dan bentuk kegiatan. Oleh karena itu, pelaku usaha atau lembaga yang belum memahami ketentuan dapat memerlukan pendampingan administrasi.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan dokumen perizinan sesuai kebutuhan klien. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan awal jenis kegiatan, penataan dokumen persyaratan, pengecekan data usaha, serta persiapan administrasi pengajuan SIPJI KKP.
Selain itu, tim dapat membantu menjelaskan perbedaan SIPJI dan SAJI agar pemohon memahami dokumen yang sesuai dengan kegiatan. Dengan demikian, perusahaan atau lembaga dapat menyusun persiapan berdasarkan kebutuhan sebenarnya.
Konsultasi Pengurusan SIPJI KKP Sekarang