Syarat Daftar SIPJI KKP dan Dokumen yang Dibutuhkan

Siti Aidah

Syarat Daftar SIPJI KKP dan Dokumen yang Dibutuhkan
Direktur Utama Jangkar Groups

Syarat daftar SIPJI KKP perlu pemohon pahami sebelum mengajukan izin pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES. SIPJI atau Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan merupakan dokumen perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengatur kegiatan pemanfaatan jenis ikan sesuai ketentuan konservasi. Oleh karena itu, pelaku usaha, lembaga penelitian, dan pihak lain yang membutuhkan izin ini perlu menyiapkan dokumen administrasi serta persyaratan teknis secara lengkap.

Setiap permohonan memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagai contoh, pemohon SIPJI perdagangan perlu memperhatikan legalitas usaha dan dokumen perdagangan. Sementara itu, lembaga penelitian perlu menyiapkan proposal penelitian yang menjelaskan tujuan, metode, jadwal, pendanaan, serta susunan tim. Dengan demikian, pemohon tidak sebaiknya menggunakan satu daftar persyaratan untuk seluruh jenis SIPJI.

Selain dokumen utama, proses pengajuan juga dapat melibatkan verifikasi lapangan, pemeriksaan teknis, dan pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut pembahasan lengkap mengenai syarat daftar SIPJI KKP dan dokumen yang perlu pemohon persiapkan.

Mengenal Persyaratan Daftar SIPJI KKP

SIPJI merupakan izin tertulis yang perlu dimiliki pihak yang memanfaatkan jenis ikan yang di lindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES sesuai ketentuan. Izin ini mencakup kegiatan berusaha atau komersial maupun nonberusaha atau nonkomersial.

Ketentuan penerbitannya mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi pemohon dan petugas dalam memenuhi persyaratan, memeriksa dokumen, serta mengevaluasi permohonan.

Oleh sebab itu, sebelum mengurus SIPJI, pemohon perlu menentukan tujuan pemanfaatan dan jenis izin yang sesuai. Langkah ini penting karena setiap jenis kegiatan memiliki kebutuhan teknis yang berbeda.

Siapa yang Perlu Mengurus SIPJI?

Kewajiban SIPJI berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan jenis ikan yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan. Pihak yang perlu memperhatikan ketentuan ini antara lain:

  • Pelaku usaha perdagangan jenis ikan.
  • Perusahaan yang menjalankan kegiatan pengembangbiakan.
  • Pengelola fasilitas aquaria.
  • Lembaga penelitian dan pengembangan.
  • Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemanfaatan.
  • Lembaga pendidikan dan konservasi.
  • Pihak yang melakukan pertukaran atau pemeliharaan jenis ikan untuk kesenangan.

Namun, pemohon perlu memeriksa status jenis ikan terlebih dahulu. Tidak semua jenis ikan otomatis membutuhkan SIPJI. Kewajiban tersebut bergantung pada status perlindungan nasional, daftar Appendiks CITES, dan bentuk kegiatan pemanfaatannya.

Jenis SIPJI yang Dapat Di ajukan

Sebelum menyiapkan dokumen, pemohon perlu mengenali jenis SIPJI yang tersedia. Petunjuk teknis KKP mengatur beberapa kategori berikut:

  1. SIPJI Penelitian dan Pengembangan.
  2. SIPJI Pengembangbiakan.
  3. SIPJI Perdagangan Dalam Negeri.
  4. SIPJI Perdagangan Luar Negeri.
  5. SIPJI Aquaria.
  6. SIPJI Pertukaran.
  7. SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan.

Setiap permohonan perlu menyebutkan jenis SIPJI secara jelas. Selain itu, permohonan pada umumnya hanya mencakup satu jenis SIPJI dan satu jenis ikan atau kelompok jenis ikan. Karena itu, pemohon perlu memastikan pilihan izin sesuai dengan tujuan kegiatan.

Syarat Umum Daftar SIPJI KKP untuk Kegiatan Berusaha

Pelaku usaha perlu menyiapkan tiga dokumen utama sebelum mengajukan SIPJI melalui OSS. Ketiga dokumen tersebut meliputi surat permohonan, proposal, dan surat pernyataan kebenaran data dan informasi.

Selain itu, pemohon perlu menjalani verifikasi lapangan serta memenuhi persyaratan tambahan sesuai jenis kegiatan. Berikut penjelasan setiap dokumen.

1. Surat Permohonan SIPJI

Surat permohonan menjadi dokumen awal yang menjelaskan maksud pengajuan izin. Pemohon perlu menyusun surat secara resmi dan memperhatikan ketentuan berikut:

  • Surat di tujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
  • Surat menyebutkan satu jenis SIPJI yang di mohonkan.
  • Permohonan mencakup satu jenis ikan atau kelompok jenis ikan.
  • Surat memuat tempat dan tanggal pembuatan.
  • Pemohon atau penanggung jawab perusahaan menandatangani surat.
  • Penandatangan memiliki kedudukan atau kewenangan yang sesuai dengan akta perusahaan maupun surat kuasa.

Pastikan nama perusahaan, alamat, identitas penanggung jawab, dan jenis izin sesuai dengan dokumen legalitas usaha. Selain itu, gunakan informasi yang sama pada proposal agar petugas dapat memeriksa permohonan secara lebih mudah.

Pemohon mengunggah surat permohonan melalui sistem OSS sesuai mekanisme pengajuan SIPJI berusaha.

2. Proposal Permohonan SIPJI

Proposal menjadi dokumen penting karena menjelaskan rencana pemanfaatan jenis ikan. Melalui proposal, KKP dapat menilai tujuan kegiatan, kebutuhan sumber daya, kesiapan fasilitas, dan kesesuaian rencana pemohon.

Proposal sekurang-kurangnya memuat beberapa informasi berikut.

Identitas jenis ikan

Cantumkan nama umum, nama ilmiah, dan/atau nama lokal jenis ikan yang akan di manfaatkan. Selanjutnya, pastikan penulisan nama tersebut konsisten dengan dokumen pendukung.

Status konservasi

Jelaskan status perlindungan jenis ikan berdasarkan ketentuan nasional dan/atau Appendiks CITES. Informasi ini membantu petugas memahami aturan yang berkaitan dengan spesies tersebut.

Tujuan pemanfaatan

Terangkan tujuan kegiatan secara spesifik. Misalnya, pemohon mengajukan izin untuk perdagangan dalam negeri, pengembangbiakan, aquaria, atau penelitian dan pengembangan.

Sarana dan prasarana

Jelaskan fasilitas yang sudah tersedia maupun yang akan di siapkan. Sesuaikan informasi tersebut dengan karakteristik ikan dan jenis kegiatan.

Asal-usul jenis ikan

Terangkan apakah ikan berasal dari pengambilan di alam, hasil pengembangbiakan, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan. Informasi asal-usul perlu memiliki bukti pendukung yang dapat di periksa.

Sistem pengelolaan air

Jika pemohon memanfaatkan ikan hidup, proposal perlu menjelaskan sistem pengelolaan air. Uraikan fasilitas, sirkulasi, kualitas air, dan kebutuhan pemeliharaan sesuai karakteristik ikan.

Perhitungan jumlah ikan

Cantumkan jumlah sumber daya ikan yang akan di manfaatkan. Pemohon perlu menjelaskan kebutuhan berdasarkan kapasitas fasilitas dan tujuan kegiatan.

Tenaga terampil

Jelaskan jumlah tenaga kerja serta kualifikasi yang mendukung kegiatan. Misalnya, pemohon dapat mencantumkan tenaga teknis yang menangani pemeliharaan, pengembangbiakan, pencatatan, atau pengelolaan fasilitas.

Selain informasi tersebut, proposal SIPJI Penelitian dan Pengembangan perlu memuat rumusan masalah, tujuan, metode, hipotesis, jadwal, pendanaan, dan susunan tim peneliti. Dengan demikian, tim evaluasi dapat memahami rencana penelitian secara menyeluruh.

3. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi

Pemohon juga perlu membuat surat pernyataan yang menegaskan kebenaran seluruh data dan informasi dalam permohonan.

Dokumen ini harus memenuhi ketentuan berikut:

  • Memuat pernyataan bahwa data dan informasi yang di sampaikan benar.
  • Di tandatangani oleh pemohon atau pihak yang berwenang.
  • Menggunakan meterai Rp10.000 sesuai petunjuk teknis.
  • Memuat identitas dan informasi yang sesuai dengan dokumen permohonan.

Sebelum menandatangani surat, periksa kembali seluruh berkas. Sebab, perbedaan informasi antara surat permohonan, proposal, dan dokumen legalitas dapat menghambat pemeriksaan.

Dokumen Legalitas Usaha untuk Pengajuan SIPJI

Dokumen Legalitas Usaha untuk Pengajuan SIPJI

Selain tiga dokumen utama, pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen legalitas yang mendukung kegiatan pemanfaatan jenis ikan. Persyaratan ini penting terutama ketika petugas melakukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan administrasi.

Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha atau NIB menjadi identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha. Pemohon perlu memastikan data NIB sesuai dengan identitas perusahaan dan kegiatan yang akan di jalankan.

Periksa beberapa informasi berikut:

  • Nama pemilik atau badan usaha.
  • Alamat kegiatan usaha.
  • Kode dan uraian KBLI.
  • Status legalitas usaha.
  • Informasi penanggung jawab apabila tersedia.

Petunjuk teknis SIPJI menyebutkan kebutuhan KBLI pemanfaatan jenis ikan, termasuk kelompok kode 0315x dan 0327x sesuai kegiatan. Namun, pemohon perlu mencocokkan kode yang tepat dengan aktivitas usahanya dan ketentuan OSS.

Surat Izin Usaha Perdagangan

Untuk permohonan SIPJI Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, petunjuk teknis mencantumkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai dokumen persyaratan.

Pemohon perlu memastikan SIUP yang di gunakan sesuai dengan kegiatan perdagangan hasil perikanan dan memiliki KBLI yang relevan. Selain itu, periksa kesesuaian data SIUP dengan NIB serta dokumen permohonan.

Akta Pendirian Badan Usaha

Dokumen akta pendirian badan usaha dapat di perlukan dalam kondisi tertentu. Misalnya, pelaku usaha perseorangan ingin mencantumkan nama badan usaha pada data teknis SIPJI.

Dalam kondisi tersebut, pemohon perlu melampirkan akta pendirian yang mencantumkan nama pemohon. Khusus permohonan SIPJI Perdagangan Luar Negeri, petunjuk teknis juga mengatur kebutuhan akta pendirian badan usaha yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum sesuai ketentuan.

Bukti Penguasaan Lokasi dan Fasilitas

Pemohon perlu menunjukkan bukti penguasaan atas lahan atau fasilitas yang mendukung kegiatan. Dokumen pendukung dapat berupa:

  • Sertifikat atau akta tanah.
  • Surat kepemilikan bangunan.
  • Perjanjian sewa.
  • Perjanjian kerja sama.
  • Dokumen kepemilikan kapal apabila relevan.
  • Dokumen lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Selain dokumen tersebut, pemohon perlu memastikan alamat fasilitas sesuai dengan alamat yang tercantum dalam permohonan verifikasi lapangan.

Dokumen Tambahan Berdasarkan Jenis SIPJI

Persyaratan SIPJI KKP tidak selalu sama untuk setiap jenis kegiatan. Oleh karena itu, pemohon perlu menyiapkan dokumen tambahan berdasarkan kategori izin yang di pilih.

Syarat SIPJI Penelitian dan Pengembangan

Pemohon yang mengajukan izin penelitian perlu menyiapkan proposal dengan informasi ilmiah secara terperinci. Proposal harus menjelaskan rumusan masalah, tujuan, metode, hipotesis, jadwal, sumber pendanaan, dan susunan tim peneliti.

Selanjutnya, terdapat dokumen tambahan dalam kondisi tertentu:

  • Klirens etik dari BRIN untuk kegiatan yang memanfaatkan jenis ikan di lindungi sesuai ketentuan.
  • Surat rekomendasi atau tanggapan ilmiah dari Otoritas Keilmuan apabila kegiatan melibatkan pihak asing dalam pemanfaatan jenis ikan di lindungi.
  • Material Transfer Agreement atau MTA apabila kegiatan melibatkan pemindahan material biologis sesuai ketentuan.
  • Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan lembaga Indonesia apabila kegiatan melibatkan pihak asing.

Dengan demikian, lembaga penelitian perlu menjelaskan keterlibatan mitra sejak awal. Selain itu, pemohon perlu memastikan dokumen kerja sama sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Syarat SIPJI Pengembangbiakan

Pemohon SIPJI Pengembangbiakan perlu menjelaskan kesiapan fasilitas dan metode pengembangbiakan. Beberapa informasi penting yang perlu masuk dalam proposal meliputi:

  • Jenis dan jumlah indukan.
  • Asal-usul indukan.
  • Metode pengembangbiakan.
  • Kapasitas fasilitas.
  • Sistem pengelolaan air.
  • Peralatan pendukung.
  • Jumlah dan kompetensi tenaga teknis.

Apabila kegiatan melibatkan pihak asing dalam pemanfaatan jenis ikan di lindungi, pemohon perlu memperhatikan dokumen rekomendasi atau tanggapan ilmiah serta dokumen kerja sama yang di persyaratkan.

Syarat SIPJI Perdagangan Dalam Negeri

Pelaku usaha perdagangan dalam negeri perlu menyiapkan dokumen utama dan legalitas perdagangan. Persiapan dapat mencakup:

  • NIB dengan KBLI yang sesuai.
  • SIUP yang relevan.
  • Surat permohonan SIPJI.
  • Proposal perdagangan.
  • Surat pernyataan kebenaran data.
  • Bukti penguasaan fasilitas dan lokasi.
  • Berita Acara Verifikasi Lapangan.

Selain itu, proposal perlu menjelaskan jenis ikan, jumlah, asal-usul, tujuan perdagangan, sarana penyimpanan, serta tenaga terampil.

Syarat SIPJI Perdagangan Luar Negeri

Permohonan perdagangan luar negeri membutuhkan perhatian lebih karena kegiatan berkaitan dengan ketentuan perdagangan internasional dan CITES.

Selain dokumen utama, pemohon perlu menyiapkan SIUP serta legalitas badan usaha sesuai ketentuan. Apabila permohonan menyangkut jenis ikan Appendiks I CITES dari hasil pengembangbiakan, pemohon perlu memiliki Penetapan Hasil Registrasi unit pengembangbiakan jenis ikan Appendiks I CITES.

Selanjutnya, pemohon perlu memeriksa ketentuan CITES dan persyaratan perdagangan internasional yang berlaku bagi spesies tersebut. SIPJI juga tidak otomatis menggantikan dokumen angkut atau izin ekspor yang mungkin di perlukan.

Syarat SIPJI Aquaria

Pemohon SIPJI Aquaria perlu menjelaskan tujuan pengelolaan fasilitas aquaria serta jenis ikan yang akan di pelihara atau di manfaatkan.

Dokumen teknis sebaiknya memuat:

  • Jenis dan jumlah ikan.
  • Asal-usul ikan.
  • Kapasitas fasilitas.
  • Sistem pengelolaan air.
  • Sarana pemeliharaan.
  • Peralatan pendukung.
  • Kualifikasi tenaga pengelola.

Dengan informasi tersebut, petugas dapat menilai kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan jenis ikan.

Syarat SIPJI Pertukaran dan Pemeliharaan untuk Kesenangan

SIPJI Pertukaran dan SIPJI Pemeliharaan untuk Kesenangan termasuk kegiatan nonberusaha. Karena itu, pemohon perlu mengikuti jalur pengajuan nonberusaha dan menjelaskan tujuan pemanfaatan secara jelas.

Untuk pertukaran, siapkan informasi pihak yang terlibat, jenis ikan, asal-usul, tujuan pertukaran, dan dokumen pendukung. Sementara itu, pemeliharaan untuk kesenangan perlu menjelaskan identitas pemohon, jenis ikan, sumber perolehan, serta tempat pemeliharaan.

Syarat Daftar SIPJI KKP untuk Kegiatan Nonberusaha

Lembaga penelitian pemerintah, instansi pemerintah, instansi pendidikan, dan lembaga konservasi dapat mengajukan SIPJI nonberusaha sesuai ruang lingkup kegiatan.

Berbeda dengan pelaku usaha, pemohon nonberusaha tidak mengikuti seluruh persyaratan legalitas komersial. Namun, mereka tetap perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan identitas lembaga, tujuan kegiatan, serta kesiapan fasilitas.

Dokumen yang perlu di persiapkan antara lain:

  1. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal terkait melalui Direktur yang menangani perizinan.
  2. Proposal kegiatan.
  3. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi.
  4. Bukti penguasaan fasilitas dan lahan.
  5. Dokumen pendukung asal-usul jenis ikan.
  6. Dokumen kerja sama apabila kegiatan melibatkan lembaga lain.
  7. Klirens etik atau rekomendasi ilmiah apabila kegiatan mempersyaratkannya.
  8. MTA dan perjanjian kerja sama apabila kegiatan melibatkan pihak asing sesuai ketentuan.

Pemohon dapat menyampaikan berkas melalui PTSA KKP, UPT B/L PSPL dalam lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, atau saluran pelayanan yang di tentukan KKP. Karena itu, lembaga sebaiknya mengonfirmasi jalur pengajuan terbaru sebelum menyerahkan dokumen.

Berita Acara Verifikasi Lapangan sebagai Persyaratan SIPJI

Berita Acara Verifikasi Lapangan merupakan dokumen penting dalam proses penerbitan SIPJI berusaha. Petugas menggunakan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan informasi dalam proposal dengan kondisi sebenarnya.

Pada tahap ini, pemohon perlu menyiapkan lokasi, fasilitas, dokumen legalitas, dan penanggung jawab kegiatan.

Hal yang Di periksa Petugas

Pemeriksaan dapat mencakup beberapa aspek berikut:

  • Keaslian dokumen legalitas usaha.
  • Kesesuaian NIB dan KBLI.
  • Kesesuaian alamat lokasi.
  • Bukti penguasaan lahan dan fasilitas.
  • Ketersediaan sarana dan prasarana.
  • Asal-usul jenis ikan.
  • Sistem pengelolaan air untuk ikan hidup.
  • Kesiapan tenaga terampil.
  • Kesesuaian fasilitas dengan jenis SIPJI.

Karena itu, pemohon perlu memastikan kondisi lapangan sesuai dengan proposal. Jika terdapat perbedaan, segera siapkan penjelasan dan dokumen pendukung.

Masa Berlaku Berita Acara Verifikasi

Petunjuk teknis SIPJI mengatur masa berlaku Berita Acara Verifikasi Lapangan selama enam bulan sejak penandatanganan oleh Kepala UPT. Dengan demikian, pemohon perlu memperhatikan waktu pengajuan dan pengunggahan dokumen ke OSS.

Jangan menunda proses terlalu lama setelah verifikasi. Sebab, berita acara yang sudah melewati masa berlaku dapat menghambat evaluasi permohonan.

Cara Menyiapkan Dokumen Sebelum Daftar SIPJI KKP

Setelah memahami seluruh persyaratan, pemohon dapat mulai menata dokumen berdasarkan urutan pemeriksaan. Persiapan yang terstruktur membantu mengurangi risiko kekurangan berkas.

Periksa Status Jenis Ikan

Langkah pertama adalah memastikan jenis ikan termasuk dalam ruang lingkup SIPJI. Gunakan nama ilmiah dan periksa status perlindungan nasional maupun Appendiks CITES.

Tentukan Jenis Izin

Pilih jenis SIPJI sesuai tujuan kegiatan. Selanjutnya, pastikan surat permohonan dan proposal menggunakan jenis izin yang sama.

Lengkapi Legalitas dan Dokumen Teknis

Pelaku usaha perlu memeriksa NIB, KBLI, SIUP apabila di persyaratkan, serta bukti penguasaan fasilitas. Sementara itu, lembaga nonberusaha perlu menyiapkan dokumen identitas lembaga dan bukti pendukung kegiatan.

Periksa Konsistensi Data

Cocokkan nama pemohon, alamat, jenis ikan, jumlah ikan, asal-usul, dan tujuan pemanfaatan pada setiap dokumen. Selain itu, periksa tanda tangan, tanggal, dan kelengkapan lampiran.

Siapkan Dokumen Digital

Untuk permohonan melalui OSS, siapkan berkas digital yang jelas dan mudah di baca. Pastikan seluruh halaman masuk dalam satu dokumen sesuai kebutuhan sistem. Selanjutnya, simpan salinan setiap berkas sebagai arsip.

Kendala yang Sering Membuat Pengajuan SIPJI Terhambat

Beberapa masalah administrasi dapat memperlambat proses pengajuan. Oleh sebab itu, pemohon perlu mengenali kendala sejak tahap persiapan.

Nama jenis ikan tidak konsisten. Perbedaan nama ilmiah, nama umum, atau kelompok jenis ikan dapat menimbulkan pertanyaan saat evaluasi. Gunakan identifikasi yang tepat pada seluruh dokumen.

KBLI tidak sesuai. Petugas dapat menemukan ketidaksesuaian antara kegiatan usaha dan KBLI dalam NIB. Karena itu, periksa kesesuaian data sebelum mengajukan izin.

Bukti penguasaan fasilitas tidak tersedia. Pemohon perlu menunjukkan bukti kepemilikan, sewa, kerja sama, atau dokumen sah lainnya. Tanpa bukti tersebut, pemeriksaan lapangan dapat mengalami kendala.

Proposal kurang terperinci. Proposal yang tidak menjelaskan asal-usul ikan, jumlah pemanfaatan, fasilitas, dan tenaga terampil dapat menghambat evaluasi teknis.

Berita acara kedaluwarsa. Pemohon perlu memperhatikan masa berlaku enam bulan agar dokumen verifikasi tetap memenuhi ketentuan.

Selain itu, pemohon perlu memantau permintaan perbaikan dari petugas. Tanggapi setiap kekurangan dengan dokumen yang sesuai, bukan sekadar mengirim ulang berkas lama.

Jasa Pengurusan SIPJI KKP

Pengurusan SIPJI membutuhkan ketelitian dalam menyiapkan legalitas usaha, proposal teknis, surat pernyataan, dan dokumen pendukung. Selain itu, pemohon perlu memahami perbedaan persyaratan kegiatan berusaha dan nonberusaha.

PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi dokumen perizinan sesuai kebutuhan klien. Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan awal persyaratan SIPJI, pengecekan kelengkapan dokumen, penataan proposal, serta identifikasi dokumen tambahan berdasarkan jenis kegiatan.

Konsultasi Pengurusan SIPJI KKP Sekarang

Siti Aidah
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp