Cara mengajukan permohonan melalui SIPJI KKP perlu di pahami oleh pelaku usaha, lembaga penelitian, dan pihak yang melakukan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES. SIPJI atau Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan merupakan perizinan yang di terbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengendalikan kegiatan pemanfaatan jenis ikan tertentu. Oleh karena itu, pemohon perlu menyiapkan dokumen administrasi, proposal teknis, serta persyaratan sesuai jenis kegiatan sebelum mengajukan permohonan.
Saat ini, pengajuan SIPJI untuk kegiatan berusaha mengikuti mekanisme perizinan melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Melalui sistem tersebut, pemohon dapat mengelola data usaha, mengajukan perizinan, dan mengunggah dokumen persyaratan. Namun, prosesnya tidak hanya bergantung pada pengisian formulir daring. Pemohon juga perlu memperhatikan kesesuaian KBLI, verifikasi lapangan, evaluasi teknis, serta pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Agar proses berjalan lebih terarah, berikut pembahasan mengenai tahapan pengajuan SIPJI KKP, dokumen yang perlu di siapkan, proses pemeriksaan, hingga penerbitan izin.
Mengenal Pengajuan Permohonan Melalui SIPJI KKP
SIPJI merupakan singkatan dari Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Izin ini berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan yang di lindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES. Pemerintah menerbitkan izin tersebut untuk mengendalikan kegiatan pemanfaatan agar tetap memperhatikan ketentuan konservasi.
Pengajuan SIPJI KKP dapat berkaitan dengan beberapa kegiatan, seperti penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria, pertukaran, serta pemeliharaan untuk kesenangan. Setiap kegiatan memiliki tujuan dan kebutuhan dokumen yang berbeda.
Karena itu, pemohon perlu menentukan jenis SIPJI sebelum memulai pendaftaran. Jangan sampai pemohon memilih izin perdagangan, padahal kegiatan sebenarnya berupa penelitian atau pengembangbiakan. Ketidaksesuaian tersebut dapat menghambat pemeriksaan administrasi dan teknis.
Siapa yang Dapat Mengajukan SIPJI?
Pihak yang dapat mengajukan permohonan bergantung pada tujuan kegiatan dan ketentuan perizinan. Beberapa pihak yang perlu memperhatikan kewajiban SIPJI antara lain:
- Perusahaan yang menjalankan perdagangan jenis ikan tertentu.
- Pelaku usaha pengembangbiakan jenis ikan.
- Pengelola fasilitas aquaria.
- Lembaga penelitian dan pengembangan.
- Perguruan tinggi yang melakukan penelitian terkait jenis ikan.
- Instansi pemerintah dan lembaga konservasi.
- Pihak lain yang melakukan pemanfaatan sesuai ruang lingkup peraturan.
Selain itu, pemohon perlu memastikan bahwa jenis ikan yang akan di manfaatkan memang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan SIPJI. Pemeriksaan nama umum, nama ilmiah, status perlindungan, dan tujuan kegiatan menjadi langkah awal yang penting.

Persiapan Sebelum Mengajukan Permohonan SIPJI KKP
Sebelum membuka sistem OSS, pemohon sebaiknya menyelesaikan beberapa persiapan. Langkah ini membantu mengurangi kesalahan pengisian data dan kekurangan dokumen ketika tim teknis melakukan pemeriksaan.
Menentukan Jenis SIPJI
Pertama, tentukan jenis kegiatan yang akan di jalankan. Apakah permohonan berkaitan dengan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangbiakan, penelitian, aquaria, pertukaran, atau pemeliharaan untuk kesenangan?
Selanjutnya, cocokkan tujuan tersebut dengan jenis SIPJI yang tersedia. Pemohon juga perlu memperhatikan jenis ikan yang akan di manfaatkan karena satu permohonan memiliki ketentuan mengenai jenis atau kelompok jenis ikan yang di ajukan.
Memeriksa Nama dan Status Jenis Ikan
Pemohon perlu menyiapkan informasi identitas jenis ikan secara tepat. Informasi tersebut mencakup nama umum, nama ilmiah, dan nama lokal apabila tersedia.
Selain itu, periksa status konservasi dan keberadaan jenis ikan dalam daftar Appendiks CITES. Informasi ini penting karena pemerintah menggunakan data tersebut sebagai salah satu dasar pemeriksaan permohonan.
Memeriksa Legalitas Usaha dan KBLI
Untuk kegiatan berusaha, pemohon perlu memastikan bahwa perusahaan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, periksa kesesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kegiatan yang akan di ajukan.
Informasi layanan KKP mencantumkan KBLI tertentu, antara lain 03151 dan 03271 untuk kegiatan terkait pengambilan dari alam serta pengembangbiakan. Sementara itu, kegiatan perdagangan memerlukan perhatian terhadap KBLI perdagangan yang relevan dan pemenuhan Sertifikat Standar apabila di persyaratkan.
Dengan demikian, jangan langsung menambahkan KBLI tanpa memeriksa kegiatan usaha dan persyaratan yang berlaku. Sehingga, pemohon perlu menyesuaikan data OSS dengan kondisi usaha sebenarnya.
Menyiapkan Lokasi dan Fasilitas
Persiapan berikutnya berkaitan dengan lokasi kegiatan. Pemohon perlu memastikan bahwa lokasi, gudang, kantor, farm, atau fasilitas pengembangbiakan sesuai dengan rencana dalam proposal.
Selain itu, siapkan dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penggunaan fasilitas. Contohnya meliputi sertifikat kepemilikan, perjanjian sewa, atau dokumen kerja sama yang relevan.
Persiapan ini penting karena petugas dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian kondisi nyata dengan informasi dalam permohonan.
Dokumen Persyaratan Permohonan SIPJI KKP
Dokumen persyaratan menjadi bagian penting dalam proses pengajuan. Berdasarkan petunjuk teknis penerbitan SIPJI, permohonan kegiatan berusaha memerlukan beberapa dokumen utama.
Surat Permohonan SIPJI
Surat permohonan menjadi dokumen resmi yang menjelaskan maksud pengajuan. Pemohon perlu memperhatikan beberapa ketentuan berikut:
- Surat di tujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Surat menyebutkan jenis SIPJI yang di mohonkan.
- Permohonan mencakup satu jenis atau kelompok jenis ikan sesuai ketentuan.
- Surat mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan.
- Pemilik atau penanggung jawab perusahaan menandatangani surat sesuai kewenangannya.
Pastikan isi surat sesuai dengan data perusahaan dan jenis kegiatan. Selain itu, gunakan format yang mengikuti petunjuk teknis KKP agar pemohon tidak perlu berulang kali memperbaiki dokumen.
Proposal Permohonan
Proposal menjelaskan rencana pemanfaatan jenis ikan. Dokumen ini membantu tim teknis memahami tujuan, skala, dan kesiapan kegiatan pemohon.
Secara umum, proposal perlu memuat:
- Nama umum, nama ilmiah, dan/atau nama lokal jenis ikan.
- Status konservasi jenis ikan.
- Tujuan pemanfaatan.
- Sarana dan prasarana yang tersedia atau akan di siapkan.
- Asal-usul jenis ikan, baik dari pengambilan alam maupun hasil pengembangbiakan.
- Sistem pengelolaan air apabila kegiatan melibatkan ikan hidup.
- Perhitungan jumlah sumber daya ikan yang akan di manfaatkan.
- Jumlah dan kualifikasi tenaga terampil.
Namun, kebutuhan proposal dapat berbeda berdasarkan jenis SIPJI. Sebagai contoh, proposal penelitian perlu menjelaskan rumusan masalah, tujuan, metode, hipotesis, jadwal, pendanaan, dan susunan tim peneliti.
Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi
Pemohon juga perlu menyiapkan surat pernyataan kebenaran data dan informasi. Surat ini menegaskan bahwa pemohon bertanggung jawab atas informasi yang di sampaikan dalam permohonan.
Pemohon perlu menandatangani surat tersebut dan menggunakan meterai Rp10.000 sesuai petunjuk teknis. Oleh karena itu, periksa seluruh data sebelum menandatangani dokumen.
Berita Acara Verifikasi Lapangan
Berita Acara Verifikasi Lapangan atau BAP Verifikasi Lapangan menjadi dokumen pendukung yang berkaitan dengan pemeriksaan lokasi dan fasilitas kegiatan.
Dokumen ini dapat memuat informasi mengenai lokasi, jenis ikan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta hasil pemeriksaan kesesuaian kegiatan. Pemohon perlu berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP yang menangani wilayah lokasi usaha untuk mengetahui mekanisme verifikasi.
Dokumen Legalitas Usaha dan Pendukung
Selain dokumen utama, pemohon perlu menyiapkan legalitas usaha dan dokumen tambahan sesuai kegiatan. Beberapa dokumen yang perlu di periksa meliputi:
- NIB perusahaan.
- KBLI yang sesuai dengan kegiatan.
- Sertifikat Standar apabila kegiatan perdagangan mensyaratkannya.
- Dokumen penguasaan lokasi atau fasilitas.
- Dokumen pendukung asal-usul jenis ikan.
- Dokumen teknis lain sesuai jenis permohonan.
Dengan menyiapkan seluruh dokumen tersebut sejak awal, pemohon dapat mengurangi risiko pengembalian berkas akibat persyaratan yang belum lengkap.
Cara Mengajukan Permohonan Melalui SIPJI KKP di OSS
Setelah persiapan selesai, pelaku usaha dapat melanjutkan pengajuan melalui OSS. Berikut tahapan umum yang perlu di perhatikan.
1. Membuat atau Memeriksa Akun OSS
Langkah pertama adalah membuka laman resmi OSS melalui https://oss.go.id/. Jika perusahaan belum memiliki akun, penanggung jawab perlu melakukan pendaftaran menggunakan data yang sesuai.
Namun, jika perusahaan sudah memiliki akun, periksa kembali informasi badan usaha dan akses pengguna. Pastikan NIB serta data perusahaan muncul dengan benar sebelum melanjutkan permohonan.
2. Memeriksa dan Menambahkan KBLI
Setelah masuk ke akun, periksa KBLI yang sesuai dengan kegiatan pemanfaatan jenis ikan. Jika perusahaan belum memiliki KBLI yang di perlukan, pemohon dapat mengikuti mekanisme penambahan atau pengembangan kegiatan usaha pada OSS.
Informasi layanan KKP mencantumkan KBLI 03151 atau 03271 untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengambilan dan pengembangbiakan. Akan tetapi, pemohon perlu memeriksa kesesuaian kode tersebut dengan kegiatan sebenarnya dan ketentuan OSS terbaru.
Selain itu, lokasi usaha harus sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk kebutuhan tertentu, pemohon juga perlu memperhatikan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang darat atau dokumen tata ruang yang di minta sistem.
3. Mengisi Data Kegiatan Usaha
Berikutnya, isi data kegiatan usaha sesuai informasi perusahaan. Periksa nama usaha, alamat, lokasi kegiatan, KBLI, dan informasi penanggung jawab.
Pada tahap ini, pemohon perlu memastikan bahwa data OSS sama dengan dokumen pendukung. Sebab, perbedaan alamat atau identitas perusahaan dapat menimbulkan pertanyaan ketika petugas memeriksa permohonan.
4. Memilih Jenis Permohonan SIPJI
Setelah data usaha sesuai, lanjutkan ke menu perizinan yang tersedia pada akun OSS. Pilih jenis kegiatan dan perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan jenis ikan.
Kemudian, tentukan jenis SIPJI sesuai tujuan kegiatan. Karena itu, pemohon perlu memeriksa kembali pilihan tersebut sebelum melanjutkan pengisian data.
5. Mengisi Informasi Jenis Ikan
Pada bagian data teknis, masukkan informasi jenis ikan yang akan di manfaatkan. Cantumkan nama umum, nama ilmiah, dan nama lokal apabila tersedia.
Selain itu, jelaskan asal-usul ikan, jumlah yang akan di manfaatkan, serta tujuan kegiatan. Pastikan seluruh informasi sesuai dengan proposal agar tim teknis dapat melakukan evaluasi secara konsisten.
6. Mengunggah Dokumen Persyaratan
Selanjutnya, unggah surat permohonan, proposal, surat pernyataan kebenaran data, dan dokumen pendukung lain sesuai kolom yang tersedia.
Sebelum mengunggah, periksa kualitas dokumen digital. Pastikan tulisan terbaca, halaman lengkap, tanda tangan terlihat, dan ukuran berkas sesuai ketentuan sistem.
Pemohon sebaiknya menyimpan salinan seluruh dokumen yang telah di unggah. Dengan demikian, perusahaan memiliki arsip apabila petugas meminta perbaikan atau klarifikasi.
7. Mengikuti Verifikasi Lapangan
Setelah tahapan administrasi awal, pemohon perlu mengikuti proses verifikasi lapangan sesuai arahan UPT KKP. Petugas dapat memeriksa lokasi usaha, fasilitas, sarana dan prasarana, serta kesesuaian kegiatan dengan proposal.
Oleh karena itu, pastikan fasilitas sudah siap ketika petugas melakukan pemeriksaan. Jika kegiatan berupa pengembangbiakan, misalnya, siapkan informasi indukan, metode pemeliharaan, sistem pengelolaan air, dan fasilitas pendukung.
Hasil verifikasi menjadi salah satu bahan evaluasi teknis. Karena itu, pemohon perlu memberikan informasi yang benar dan menunjukkan kondisi fasilitas sesuai keadaan sebenarnya.
8. Menunggu Evaluasi Teknis
Setelah dokumen dan hasil verifikasi tersedia, tim teknis KKP melakukan pemeriksaan sesuai mekanisme pelayanan. Tim dapat menilai kelengkapan administrasi, kesesuaian jenis ikan, tujuan pemanfaatan, asal-usul ikan, dan kesiapan fasilitas.
Jika tim menemukan kekurangan, pemohon perlu mengikuti arahan perbaikan. Selanjutnya, unggah atau sampaikan dokumen tambahan sesuai petunjuk petugas.
9. Membayar PNBP
Apabila permohonan memenuhi tahapan yang di perlukan dan menghasilkan tagihan, pemohon perlu membayar PNBP sesuai billing resmi.
Jangan melakukan pembayaran berdasarkan perkiraan atau informasi biaya yang belum terverifikasi. Periksa jumlah tagihan, kode pembayaran, batas waktu, dan petunjuk pembayaran sebelum menyelesaikan transaksi.
Setelah pembayaran berhasil, simpan bukti transaksi. Kemudian, unggah bukti pembayaran ke OSS sesuai petunjuk yang di berikan. Petugas akan memvalidasi pembayaran sebelum melanjutkan proses penerbitan izin.
10. Menunggu Persetujuan dan Penerbitan SIPJI
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan pembayaran tervalidasi, permohonan dapat melanjutkan ke tahap persetujuan penerbitan. Petugas berwenang memeriksa kembali dokumen, bukti pembayaran, dan lampiran teknis.
Jika seluruh ketentuan terpenuhi, proses penerbitan SIPJI dapat berlanjut melalui OSS. Setelah izin terbit, pemohon perlu memeriksa nama pemegang izin, jenis kegiatan, jenis ikan, dan informasi lain yang tercantum.
Simpan dokumen izin sebagai arsip perusahaan. Selain itu, gunakan SIPJI sesuai ruang lingkup persetujuan dan ketentuan yang berlaku.
Cara Mengajukan SIPJI untuk Kegiatan Nonberusaha
Pengajuan SIPJI tidak selalu berkaitan dengan kegiatan komersial. Lembaga penelitian, perguruan tinggi, instansi pemerintah, atau lembaga konservasi dapat mengajukan permohonan untuk kegiatan nonberusaha sesuai ketentuan.
Jalur pengajuan nonberusaha memiliki mekanisme tersendiri. Berdasarkan petunjuk teknis KKP, pemohon menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal terkait melalui jalur pelayanan yang di tentukan, seperti PTSA KKP atau UPT B/L PSPL lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.
Dokumen yang perlu di siapkan meliputi surat permohonan, proposal, surat pernyataan kebenaran data, serta bukti penguasaan fasilitas dan lahan. Untuk kegiatan penelitian tertentu yang melibatkan pihak asing, pemohon juga perlu memperhatikan dokumen tambahan seperti rekomendasi atau tanggapan ilmiah, klirens etik, Material Transfer Agreement, dan perjanjian kerja sama apabila di persyaratkan.
Karena itu, lembaga nonberusaha sebaiknya berkonsultasi dengan unit pelayanan KKP sebelum mengirimkan permohonan. Langkah ini membantu memastikan jalur pengajuan dan persyaratan sesuai dengan karakter kegiatan.
Kendala dalam Pengajuan SIPJI KKP
Proses pengajuan dapat menghadapi sejumlah kendala. Namun, pemohon dapat mengurangi risikonya melalui pemeriksaan dokumen dan persiapan teknis.
KBLI Tidak Sesuai
Ketidaksesuaian KBLI dapat menghambat proses pengajuan. Oleh karena itu, periksa kembali kegiatan usaha dan persyaratan pada OSS sebelum mengajukan permohonan.
Proposal Kurang Lengkap
Proposal yang tidak menjelaskan asal-usul ikan, jumlah pemanfaatan, atau fasilitas dapat menyulitkan evaluasi. Susun proposal secara terperinci dan sesuaikan dengan jenis SIPJI.
Data Tidak Konsisten
Perbedaan nama perusahaan, alamat, jenis ikan, atau lokasi kegiatan dapat memicu permintaan perbaikan. Karena itu, cocokkan seluruh data sebelum mengunggah dokumen.
Fasilitas Belum Siap
Kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan proposal dapat menghambat verifikasi. Pastikan fasilitas, sarana, dan prasarana mendukung kegiatan yang di ajukan.
Terlambat Menanggapi Perbaikan
Pemohon perlu memantau akun OSS dan komunikasi resmi dari petugas. Jika ada permintaan perbaikan, segera lengkapi dokumen sesuai arahan agar proses tidak tertunda.
Tips agar Permohonan SIPJI KKP Cepat dan Tepat
Agar proses pengajuan lebih terarah, pemohon dapat menerapkan beberapa langkah berikut:
- Tentukan jenis SIPJI sebelum menyiapkan dokumen.
- Periksa status perlindungan dan identitas jenis ikan.
- Pastikan NIB dan KBLI sesuai dengan kegiatan.
- Susun proposal berdasarkan petunjuk teknis.
- Siapkan dokumen penguasaan lokasi dan fasilitas.
- Koordinasikan verifikasi lapangan dengan UPT terkait.
- Periksa seluruh berkas sebelum mengunggahnya ke OSS.
- Bayar PNBP hanya berdasarkan billing resmi.
- Simpan bukti pengajuan dan pembayaran.
- Pantau status permohonan hingga izin terbit.
Selain itu, pemohon perlu menggunakan informasi resmi KKP dan OSS sebagai acuan. Sebab, mekanisme sistem dan persyaratan teknis dapat mengalami penyesuaian.
Jasa Pengurusan SIPJI KKP dan Pendampingan Dokumen
Pengajuan SIPJI KKP membutuhkan ketelitian dalam menyiapkan legalitas usaha, KBLI, proposal teknis, dokumen pendukung, serta persiapan verifikasi lapangan. Bagi pelaku usaha atau lembaga yang belum memahami tahapan tersebut, pendampingan administrasi dapat membantu proses persiapan menjadi lebih terarah.
PT Jangkar Global Groups melalui Jangkar Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pengurusan dokumen sesuai kebutuhan perizinan. Layanan dapat mencakup pemeriksaan awal persyaratan, pengecekan kesesuaian data perusahaan, penataan dokumen, serta bantuan memahami tahapan pengajuan melalui OSS.
Selain itu, tim dapat membantu pemohon mengidentifikasi kekurangan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai persyaratan dan langkah administrasi yang perlu di lakukan.
Konsultasi Pengurusan SIPJI KKP Sekarang