Kewenangan Satpam dan Batas Tindakan Saat Bertugas

Satuan Pengamanan atau Satpam memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di lingkungan kerja maupun area yang menjadi tanggung jawabnya. Satpam dapat ditempatkan di berbagai lokasi, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, perumahan, rumah sakit, hingga fasilitas umum tertentu. Dalam menjalankan tugasnya, Satpam memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pengamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan Satpam dan Batas Tindakan Saat Bertugas Namun, kewenangan tersebut tidak sama dengan kewenangan polisi. Satpam bukan aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan umum untuk melakukan penyidikan, penahanan, atau tindakan paksa di luar batas yang di izinkan oleh hukum.

Oleh karena itu, setiap anggota Satpam perlu memahami kewenangan, tanggung jawab, dan batas tindakan saat bertugas. Pemahaman ini penting agar tindakan pengamanan tetap profesional, tidak melanggar hak orang lain, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Baca Juga : Perpol Pengamanan Swakarsa: Isi, Aturan, dan Penjelasan

Apa Itu Kewenangan Satpam?

Kewenangan Satpam adalah ruang lingkup tindakan yang di perbolehkan bagi anggota satuan pengamanan untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan hukum, prosedur kerja, serta tanggung jawab yang di berikan kepadanya.

Satpam bertugas membantu menciptakan situasi yang aman dan tertib di lingkungan kerja atau area pengamanan. Dalam pelaksanaannya, Satpam dapat melakukan patroli, mengawasi akses masuk dan keluar, memeriksa identitas sesuai prosedur, mengatur lalu lintas internal, serta melaporkan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan.

Kewenangan tersebut harus di jalankan secara proporsional dan sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Artinya, tindakan Satpam harus memiliki alasan yang jelas, sesuai dengan kebutuhan pengamanan, dan tidak di lakukan secara sewenang-wenang.

Dasar pengaturan Satpam di Indonesia antara lain terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa beserta perubahan yang berlaku. Peraturan tersebut mengatur penyelenggaraan pengamanan swakarsa, termasuk tugas, fungsi, dan pembinaan Satpam.

Baca Juga : Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa

Tugas dan Fungsi Satpam dalam Menjaga Keamanan

Sebelum memahami batas kewenangannya, penting untuk mengetahui tugas dan fungsi Satpam dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

1. Menjaga Keamanan Lingkungan

Satpam bertugas menjaga keamanan area yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk mencegah gangguan keamanan, mengawasi situasi, serta menindaklanjuti kejadian yang berpotensi membahayakan orang atau aset.

Contohnya, Satpam melakukan patroli di area parkir, memantau lingkungan gedung, serta memeriksa kondisi pintu dan akses masuk setelah jam operasional.

2. Mengawasi Akses Keluar dan Masuk

Satpam dapat mengawasi orang, kendaraan, dan barang yang masuk atau keluar dari area pengamanan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Misalnya, Satpam meminta pengunjung menunjukkan identitas untuk keperluan registrasi atau memastikan tamu memperoleh izin dari pihak yang di tuju.

Prosedur tersebut harus di laksanakan secara wajar, menghormati privasi, dan tidak di gunakan sebagai alasan untuk melakukan pemeriksaan sewenang-wenang.

Baca Juga : Perpol Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan Aturan Pengamanan

3. Melaksanakan Patroli Keamanan

Patroli di lakukan untuk mendeteksi potensi gangguan keamanan, seperti akses yang terbuka, barang mencurigakan, kerusakan fasilitas, atau aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan lokasi.

Apabila menemukan keadaan berbahaya, Satpam perlu mengambil langkah pengamanan awal yang sesuai dan melaporkan kejadian kepada atasan atau pihak berwenang.

4. Menangani Keadaan Darurat

Satpam dapat membantu penanganan awal ketika terjadi kebakaran, kecelakaan, keributan, atau keadaan darurat lainnya.

Tindakan yang dapat di lakukan antara lain memberikan peringatan, mengarahkan evakuasi, menghubungi petugas pemadam kebakaran atau tenaga medis, serta mengamankan area agar tidak semakin membahayakan orang lain.

5. Membuat Laporan Kejadian

Setiap kejadian penting perlu di catat dan di laporkan sesuai prosedur. Laporan dapat mencakup waktu kejadian, lokasi, pihak yang terlibat, tindakan yang telah dilakukan, dan tindak lanjut yang di perlukan.

Pencatatan yang akurat membantu perusahaan mengevaluasi keamanan dan mendukung pemeriksaan lebih lanjut apabila di perlukan.

Baca Juga : Tugas dan Fungsi Satpam Menurut Perpol Pam Swakarsa

Kewenangan Satpam yang Di perbolehkan Saat Bertugas

Dalam menjalankan fungsi pengamanan, Satpam dapat melakukan sejumlah tindakan sepanjang memiliki dasar yang sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

1. Memeriksa Identitas Sesuai Prosedur

Satpam dapat meminta pengunjung, pekerja, atau pihak lain menunjukkan identitas apabila hal tersebut diperlukan untuk pengendalian akses di area yang dijaganya.

Contohnya, pengunjung di minta melakukan registrasi di pos keamanan sebelum memasuki gedung perkantoran.

Namun, permintaan identitas harus memiliki tujuan yang jelas. Satpam tidak boleh menggunakan kewenangan tersebut untuk mengintimidasi, mendiskriminasi, atau menyebarluaskan data pribadi tanpa dasar yang sah.

Baca Juga : Aturan Seragam Satpam Terbaru dan Perubahannya

2. Mengatur Keluar Masuk Orang dan Kendaraan

Satpam dapat mengarahkan arus kendaraan, mengatur antrean, memeriksa izin parkir, dan mengendalikan akses ke area terbatas sesuai dengan aturan lokasi.

Apabila seseorang tidak memiliki izin memasuki kawasan tertentu, Satpam dapat menolak akses berdasarkan prosedur yang berlaku dan menjelaskan alasan penolakan secara sopan.

3. Melakukan Pengawasan dan Patroli

Satpam berwenang menjalankan patroli serta pengawasan terhadap area yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan dapat di lakukan secara langsung maupun menggunakan perangkat keamanan seperti kamera pengawas sesuai ketentuan privasi dan kebijakan yang berlaku.

Jika menemukan pelanggaran tata tertib, Satpam dapat memberikan teguran yang wajar atau melaporkan kejadian kepada pengelola.

Baca Juga : Pelatihan Satpam dan Kualifikasi Gada Pratama, Madya, Utama

4. Memberikan Teguran kepada Pelanggar Tata Tertib

Satpam dapat mengingatkan orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan internal, seperti merokok di area terlarang, memasuki kawasan terbatas, atau mengganggu ketertiban.

Teguran sebaiknya di sampaikan dengan bahasa yang sopan, jelas, dan tidak provokatif. Jika orang tersebut menolak mematuhi aturan atau situasi meningkat menjadi konflik, Satpam perlu mengikuti SOP dan meminta bantuan petugas yang berwenang apabila di perlukan.

5. Mengamankan Situasi dan Melaporkan Dugaan Tindak Pidana

Ketika menemukan dugaan pencurian, perusakan, kekerasan, atau tindak pidana lainnya, Satpam dapat melakukan tindakan pengamanan awal yang sah, melindungi korban, menjaga lokasi kejadian, dan segera menghubungi kepolisian.

Dalam keadaan tertentu, tindakan penangkapan oleh warga dapat di benarkan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, misalnya dalam kondisi tertangkap tangan. Namun, tindakan tersebut bukan kewenangan umum Satpam untuk menangkap siapa pun yang di curigai.

Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, di lakukan secara proporsional, dan segera di serahkan kepada aparat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : KTA Satpam Menurut Perpol Pengamanan Swakarsa

Batas Tindakan Satpam yang Tidak Boleh Di langgar

Meskipun memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, Satpam tetap wajib menghormati hak asasi manusia dan menaati hukum. Ada sejumlah tindakan yang tidak boleh di lakukan secara sewenang-wenang.

1. Tidak Boleh Bertindak Seolah-Olah sebagai Polisi

Satpam bukan anggota kepolisian. Oleh karena itu, Satpam tidak memiliki kewenangan umum untuk melakukan penyidikan, memeriksa seseorang sebagai tersangka, atau menjatuhkan hukuman atas suatu pelanggaran.

Apabila di temukan dugaan tindak pidana, tugas Satpam adalah melakukan pengamanan awal yang sah dan melaporkannya kepada kepolisian.

2. Tidak Boleh Melakukan Kekerasan Sewenang-Wenang

Satpam tidak boleh memukul, menendang, menganiaya, atau menggunakan kekuatan secara berlebihan terhadap seseorang.

Penggunaan kekuatan hanya dapat di pertimbangkan apabila terdapat dasar hukum dan kebutuhan yang sah, misalnya untuk menghadapi ancaman langsung atau melindungi seseorang dari bahaya. Tindakan harus sesuai dengan tingkat ancaman, benar-benar di perlukan, dan di hentikan ketika ancaman berakhir.

Kemarahan, penghinaan, atau penolakan seseorang untuk mengikuti instruksi tidak dengan sendirinya membenarkan penggunaan kekerasan.

Baca Juga : BUJP dan Perizinan Jasa Pengamanan Menurut Perpol

3. Tidak Boleh Menahan Seseorang Tanpa Dasar yang Sah

Satpam tidak boleh mengurung, mengikat, atau membatasi kebebasan seseorang hanya karena dianggap mencurigakan atau melanggar aturan internal.

Dalam keadaan tertangkap tangan atau situasi lain yang secara khusus di atur hukum, tindakan penangkapan dapat memiliki dasar yang berbeda. Namun, Satpam harus memahami batasnya, menghindari tindakan berlebihan, dan segera menghubungi aparat berwenang.

Perselisihan administrasi, utang, pelanggaran tata tertib, atau penolakan menunjukkan identitas tidak otomatis memberi hak untuk menahan seseorang.

4. Tidak Boleh Menggeledah Tubuh atau Barang Secara Paksa Tanpa Dasar

Pemeriksaan tas, kendaraan, atau barang bawaan harus di lakukan sesuai prosedur yang sah dan kebijakan akses yang berlaku. Satpam tidak boleh menganggap setiap orang yang memasuki lokasi otomatis dapat di geledah secara paksa.

Jika pemeriksaan menjadi bagian dari prosedur akses, ketentuan tersebut harus di jelaskan secara wajar dan di laksanakan dengan menghormati privasi. Apabila seseorang menolak pemeriksaan yang menjadi syarat masuk, langkah yang umumnya dapat di ambil adalah menolak akses sesuai aturan lokasi, bukan melakukan penggeledahan paksa.

Untuk dugaan tindak pidana yang memerlukan tindakan penggeledahan berdasarkan hukum, Satpam harus berkoordinasi dengan kepolisian atau aparat yang berwenang.

Baca Juga : Satpam dan Satkamling Perbedaan Fungsi dan Aturannya

5. Tidak Boleh Menyita Barang Milik Orang Lain Secara Sewenang-Wenang

Satpam tidak memiliki kewenangan umum untuk merampas atau menyita barang milik seseorang sebagai hukuman.

Jika menemukan barang yang di duga berkaitan dengan tindak pidana, Satpam sebaiknya menjaga situasi, menghindari perubahan pada barang bukti, mencatat keadaan yang di temukan, dan segera melapor kepada pihak berwenang. Penanganan barang harus mengikuti prosedur yang sah.

6. Tidak Boleh Menyalahgunakan Seragam, KTA, atau Jabatan

Seragam dan KTA Satpam di gunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, meminta uang, memperoleh keuntungan pribadi, atau memaksa seseorang mengikuti kehendak pribadi.

Setiap anggota Satpam wajib menjaga profesionalisme dan menggunakan identitasnya sesuai fungsi yang di berikan.

7. Tidak Boleh Menyebarkan Data Pribadi atau Rekaman Secara Sembarangan

Informasi identitas pengunjung, rekaman CCTV, foto, dan laporan kejadian harus di kelola sesuai ketentuan yang berlaku.

Satpam tidak boleh menyebarkan data atau rekaman untuk mempermalukan seseorang, kepentingan pribadi, atau tujuan yang tidak sah. Informasi yang di perlukan untuk penanganan insiden sebaiknya di sampaikan melalui jalur resmi kepada pihak yang berwenang.

Baca Juga : Checklist Kepatuhan Perpol Pam Swakarsa bagi Perusahaan, BUJP

Apakah Satpam Boleh Menangkap Pencuri?

Pertanyaan ini sering muncul dalam pekerjaan pengamanan. Jawabannya bergantung pada keadaan dan dasar hukum yang berlaku.

Apabila Satpam memergoki seseorang sedang melakukan pencurian atau menemukan keadaan yang memenuhi unsur tertangkap tangan menurut hukum acara pidana, tindakan pengamanan awal dapat di mungkinkan. Ketentuan mengenai tertangkap tangan dalam hukum acara pidana menjadi salah satu dasar yang perlu di pahami.

Meskipun demikian, Satpam tidak boleh melakukan penangkapan hanya berdasarkan dugaan tanpa dasar yang memadai. Tindakan pengamanan harus di lakukan secara proporsional, tanpa kekerasan yang tidak di perlukan, dan dengan segera menyerahkan orang yang di amankan kepada kepolisian sesuai prosedur hukum.

Sebagai contoh, jika Satpam melihat seseorang mengambil barang milik perusahaan tanpa izin, langkah yang lebih tepat adalah mengamankan situasi secara wajar, melindungi orang lain, mencatat kejadian, menghubungi atasan, dan meminta bantuan kepolisian. Satpam tidak boleh menghukum, mengintimidasi, atau memaksa orang tersebut mengakui kesalahan.

Baca Juga :

Apakah Satpam Boleh Memeriksa Tas dan Kendaraan?

Satpam dapat menjalankan pemeriksaan akses terhadap tas atau kendaraan apabila terdapat prosedur yang sah dan sesuai dengan aturan lokasi. Contohnya, perusahaan dapat menerapkan pemeriksaan barang bawaan untuk mengendalikan keluar masuk aset dengan ketentuan yang jelas.

Namun, pemeriksaan tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

• Memiliki tujuan pengamanan yang jelas.
• Mengikuti prosedur yang telah di tetapkan.
• Dilakukan secara sopan dan tidak diskriminatif.
• Menghormati privasi serta hak orang yang di periksa.
• Tidak menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksakan pemeriksaan.
• Melibatkan kepolisian jika di perlukan tindakan paksa yang berada di luar kewenangan Satpam.

Jika seseorang menolak pemeriksaan sebagai bagian dari prosedur masuk, Satpam dapat menjelaskan aturan dan menolak akses sesuai ketentuan yang berlaku. Penolakan tersebut tidak otomatis menjadi dasar untuk menggeledah atau menahan orang tersebut.

Tindakan Satpam Saat Menghadapi Keributan atau Ancaman Kekerasan

Keributan di lingkungan kerja, pusat perbelanjaan, atau kawasan perumahan memerlukan penanganan yang hati-hati. Satpam perlu mengutamakan keselamatan dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan.

Berikut langkah yang dapat dilakukan:

1. Menilai situasi. Identifikasi tingkat ancaman, jumlah orang yang terlibat, dan potensi bahaya bagi pengunjung atau pekerja.
2. Memberikan imbauan. Jika situasi memungkinkan, minta pihak yang terlibat menghentikan tindakan dengan komunikasi yang tenang.
3. Menjaga jarak aman. Hindari mendekat secara berlebihan apabila terdapat ancaman senjata atau kekerasan serius.
4. Meminta bantuan. Hubungi atasan, tim keamanan tambahan, atau kepolisian sesuai tingkat bahaya.
5. Melindungi orang di sekitar. Arahkan pengunjung menjauh dari lokasi dan lakukan evakuasi apabila diperlukan.
6. Mencatat kejadian. Buat laporan berdasarkan fakta, termasuk waktu, tempat, tindakan yang dilakukan, dan saksi yang tersedia.

Apabila terjadi ancaman langsung terhadap keselamatan, Satpam harus mengikuti pelatihan, SOP, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan kekuatan bukan langkah pertama apabila situasi masih dapat dikendalikan melalui komunikasi dan tindakan pencegahan.

Tanggung Jawab Hukum Satpam Jika Melampaui Kewenangan

Satpam yang melanggar batas kewenangan dapat menghadapi konsekuensi sesuai jenis perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban bergantung pada fakta kejadian, unsur pelanggaran, bukti, dan peraturan yang berlaku.

1. Sanksi Disiplin atau Ketenagakerjaan

Pelanggaran terhadap SOP, penyalahgunaan jabatan, atau tindakan tidak profesional dapat ditindaklanjuti oleh perusahaan sesuai peraturan internal dan ketentuan ketenagakerjaan.

2. Tanggung Jawab Perdata

Apabila tindakan Satpam menimbulkan kerugian bagi orang lain, tanggung jawab perdata dapat timbul apabila unsur-unsur yang dipersyaratkan hukum terpenuhi.

3. Konsekuensi Pidana

Tindakan seperti penganiayaan, perampasan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana dapat diproses sesuai peraturan pidana yang berlaku.

Dengan demikian, alasan sedang bertugas tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum.

Cara Menjalankan Tugas Satpam Secara Profesional

Agar pelaksanaan pengamanan tetap sesuai aturan, anggota Satpam perlu menerapkan prinsip profesionalisme dalam setiap tindakan.

1. Memahami SOP dan Peraturan yang Berlaku

Setiap anggota harus memahami prosedur kerja, area tanggung jawab, mekanisme pelaporan, dan batas kewenangan. Jika terdapat instruksi yang meragukan atau berpotensi melanggar hukum, mintalah klarifikasi kepada atasan.

2. Mengutamakan Komunikasi

Komunikasi yang sopan dapat membantu mencegah konflik. Gunakan instruksi yang jelas, hindari provokasi, dan berikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan situasi selama kondisi aman.

3. Mengikuti Pelatihan dan Pembinaan

Pelatihan membantu Satpam meningkatkan keterampilan komunikasi, penanganan keadaan darurat, pengendalian konflik, dan pemahaman mengenai batas tindakan saat bertugas.

4. Membuat Laporan Secara Objektif

Catat kejadian berdasarkan fakta, bukan asumsi atau pendapat pribadi. Laporan yang baik dapat membantu atasan dan pihak berwenang memahami situasi secara akurat.

5. Menghormati Hak Setiap Orang

Satpam harus melaksanakan tugas secara adil tanpa membedakan latar belakang, status sosial, atau hubungan pribadi. Setiap tindakan perlu didasarkan pada kebutuhan pengamanan dan ketentuan yang berlaku.

Namun, Satpam tidak memiliki kewenangan umum yang sama dengan polisi. Tindakan seperti penggunaan kekerasan, penahanan, penggeledahan paksa, dan penyitaan barang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, dilakukan secara proporsional, dan menghormati hak orang lain. Dengan memahami batas kewenangannya, Satpam dapat menjalankan tugas secara profesional, menjaga keamanan lingkungan, serta mengurangi risiko pelanggaran hukum. Kepatuhan terhadap SOP, pelatihan, dan koordinasi dengan kepolisian menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengamanan yang aman, tertib, dan bertanggung jawab.

Konsultasi Satpam Sekarang!