BUJP dan Perizinan Jasa Pengamanan Menurut Perpol

Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan keamanan profesional, termasuk penyediaan tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) dan layanan pendukung keamanan lainnya. Keberadaan BUJP membantu perusahaan, perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, hingga instansi tertentu dalam memenuhi kebutuhan pengamanan secara profesional. BUJP dan Perizinan, Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUJP perlu memperhatikan ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku. Salah satu regulasi yang menjadi acuan dalam bidang pengamanan swakarsa adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, yang telah di ubah melalui Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2023.

Lalu, apa yang di maksud dengan BUJP, bagaimana ketentuan perizinan jasa pengamanan menurut Perpol, dan apa saja hal yang perlu di persiapkan perusahaan untuk menjalankan usaha tersebut? Berikut pembahasan lengkapnya.

Baca Juga : Perpol Pengamanan Swakarsa: Isi, Aturan, dan Penjelasan

Pengertian BUJP dalam Bidang Jasa Pengamanan

BUJP adalah singkatan dari Badan Usaha Jasa Pengamanan, yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang layanan keamanan sesuai ruang lingkup usaha dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, BUJP dapat menyediakan layanan bagi perusahaan, organisasi, instansi, maupun pihak lain yang membutuhkan dukungan pengamanan. Kegiatan tersebut harus di jalankan secara profesional dengan memperhatikan ketentuan perizinan, kompetensi tenaga pengamanan, dan tanggung jawab perusahaan.

BUJP tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tenaga Satpam. Berdasarkan ruang lingkup usaha yang di atur dalam ketentuan pengamanan swakarsa, bidang jasa pengamanan juga mencakup kegiatan pelatihan Satpam, pengawalan dan pengangkutan uang atau barang berharga, konsultasi keamanan, serta penyediaan atau penerapan peralatan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, perusahaan yang ingin menjalankan usaha di bidang keamanan perlu memahami jenis layanan yang akan di tawarkan dan persyaratan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

Baca Juga : Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa

Dasar Hukum BUJP dan Perizinan Jasa Pengamanan

Salah satu hal penting sebelum mendirikan atau menjalankan BUJP adalah memahami dasar hukum yang menjadi pedoman kegiatan usaha.

Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa

Sehingga Peraturan ini menjadi salah satu dasar pengaturan mengenai pengamanan swakarsa, termasuk penyelenggaraan Satpam dan kegiatan yang berkaitan dengan badan usaha jasa pengamanan.

Peraturan tersebut ditetapkan pada 5 Agustus 2020 dan tercatat berstatus berlaku pada basis data peraturan BPK.

Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2023

Maka Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2023 merupakan perubahan atas Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Perubahan tersebut antara lain mencakup penghapusan Pasal 40 serta penyesuaian ketentuan pakaian dinas Satpam dan pakaian seragam Satkamling. Oleh karena itu, ketika mempelajari ketentuan BUJP, perusahaan sebaiknya membaca kedua peraturan tersebut secara bersamaan agar tidak hanya mengandalkan naskah awal.

Baca Juga : Perpol Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan Aturan Pengamanan

Ketentuan Perizinan Berusaha

Selain regulasi kepolisian, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan perizinan berusaha yang berlaku di Indonesia, termasuk sistem perizinan berbasis risiko dan persyaratan administratif sesuai bidang kegiatan usahanya.

Persyaratan yang harus di penuhi dapat bergantung pada jenis layanan keamanan, klasifikasi usaha, dan ketentuan teknis yang berlaku. Karena itu, perusahaan perlu memastikan kesesuaian data badan usaha, kegiatan usaha, serta izin operasional yang di butuhkan sebelum mulai melayani pengguna jasa.

Jenis Usaha yang Dapat Di jalankan BUJP

Bidang usaha jasa pengamanan memiliki beberapa jenis layanan. Penentuan jenis usaha sejak awal membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan perizinan dan kompetensi personel yang di perlukan.

1. Jasa Penyediaan Tenaga Satpam

Layanan ini berkaitan dengan penyediaan tenaga Satpam untuk membantu pengamanan lingkungan kerja, gedung perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, perumahan, dan lokasi lain sesuai kontrak layanan.

Perusahaan perlu memastikan tenaga Satpam yang di tempatkan memenuhi persyaratan kompetensi dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Tugas dan Fungsi Satpam Menurut Perpol Pam Swakarsa

2. Jasa Pelatihan Satpam

Bidang ini berhubungan dengan penyelenggaraan pelatihan untuk membentuk atau meningkatkan kompetensi anggota Satpam.

Perusahaan yang ingin menjalankan layanan pelatihan harus memeriksa persyaratan khusus yang berlaku bagi penyelenggara pelatihan, termasuk ketentuan mengenai instruktur, kurikulum, sarana, dan persetujuan yang di perlukan.

3. Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga

Layanan ini mencakup kegiatan pengawalan serta pengangkutan uang atau barang berharga sesuai ruang lingkup usaha yang di izinkan.

Karena memiliki risiko operasional tersendiri, perusahaan perlu memperhatikan prosedur keselamatan, kesiapan personel, perlengkapan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan layanan tersebut.

4. Jasa Konsultasi Keamanan

Jasa konsultasi keamanan membantu pengguna jasa mengidentifikasi risiko, mengevaluasi sistem pengamanan, dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan aset maupun lingkungan kerja.

Pelaksanaan konsultasi harus di sesuaikan dengan kompetensi penyedia layanan dan ruang lingkup usaha yang di jalankan.

Baca Juga : Aturan Seragam Satpam Terbaru dan Perubahannya

5. Jasa Penerapan Peralatan Pengamanan

Bidang ini berkaitan dengan penerapan atau penggunaan peralatan pengamanan untuk mendukung sistem keamanan pengguna jasa.

Contohnya dapat berupa perangkat pengawasan, sistem kontrol akses, dan teknologi pendukung keamanan lainnya sesuai ruang lingkup usaha yang di perbolehkan.

Setiap jenis usaha perlu di periksa persyaratan perizinannya secara terpisah. Izin untuk satu kegiatan tidak boleh langsung di anggap mencakup semua jenis layanan BUJP.

Persyaratan Umum Mendirikan BUJP

Perusahaan yang ingin memasuki bidang jasa pengamanan perlu mempersiapkan legalitas badan usaha dan dokumen pendukung lainnya.

Berikut beberapa hal yang sebaiknya di periksa sebelum pengajuan perizinan.

1. Mendirikan Badan Usaha yang Sesuai

Calon pengusaha perlu menyiapkan badan usaha sesuai ketentuan untuk bidang jasa pengamanan. Dalam ketentuan pengamanan swakarsa, BUJP di definisikan sebagai perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Proses pendirian perusahaan perlu memperhatikan akta pendirian, pengesahan badan hukum, data pengurus, serta dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

Baca Juga : Pelatihan Satpam dan Kualifikasi Gada Pratama, Madya, Utama

2. Menentukan Kegiatan Usaha

Tentukan layanan yang akan di jalankan, misalnya penyediaan tenaga Satpam, pelatihan, atau konsultasi keamanan.

Penentuan ini penting karena setiap jenis kegiatan dapat memiliki klasifikasi usaha dan persyaratan perizinan yang berbeda.

3. Menyiapkan Nomor Induk Berusaha

Perusahaan perlu memeriksa kebutuhan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan berusaha yang berlaku.

Data kegiatan usaha harus sesuai dengan layanan yang benar-benar akan di jalankan. Apabila terdapat beberapa bidang usaha, pastikan setiap bidang telah di catat dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

4. Memeriksa Persyaratan Izin Operasional

Selain legalitas badan usaha, perusahaan perlu memastikan apakah kegiatan yang di pilih mensyaratkan Surat Izin Operasional (SIO) atau persetujuan lain dari pihak berwenang.

Dalam konteks BUJP, SIO merupakan dokumen yang menerangkan bahwa perusahaan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan operasional di bidang jasa pengamanan.

Jenis izin, dokumen pendukung, dan prosedur penerbitannya perlu di konfirmasi sesuai layanan yang akan di jalankan.

Baca Juga : KTA Satpam Menurut Perpol Pengamanan Swakarsa

5. Menyiapkan Sumber Daya Manusia

Perusahaan perlu mempersiapkan personel yang memenuhi persyaratan kompetensi, pelatihan, dan administrasi sesuai bidang tugasnya.

Untuk BUJP penyedia tenaga Satpam, hal ini termasuk memastikan tenaga yang di tempatkan memiliki kualifikasi yang sesuai serta memahami tugas dan batas kewenangannya.

6. Menyiapkan Dokumen Pendukung

Dokumen yang perlu di periksa dapat meliputi identitas badan usaha, dokumen pengurus, data kegiatan usaha, bukti kompetensi, dan dokumen teknis lainnya sesuai jenis layanan.

Daftar tersebut merupakan gambaran umum, bukan daftar persyaratan resmi yang berlaku untuk semua jenis BUJP. Pastikan daftar final di peroleh dari instansi yang berwenang.

Prosedur Mengurus Perizinan BUJP

Pengurusan perizinan perlu di lakukan secara bertahap agar legalitas perusahaan dan jenis layanan yang di jalankan sesuai dengan ketentuan.

Langkah 1: Menentukan Jenis Layanan

Tentukan terlebih dahulu apakah perusahaan akan menyediakan tenaga Satpam, menyelenggarakan pelatihan, memberikan konsultasi keamanan, atau menjalankan layanan lainnya.

Langkah ini membantu menentukan klasifikasi kegiatan usaha dan persyaratan teknis yang perlu di penuhi.

Baca Juga : Satpam dan Satkamling Perbedaan Fungsi dan Aturannya

Langkah 2: Menyiapkan Legalitas Perusahaan

Lengkapi dokumen pendirian badan usaha dan data administrasi perusahaan. Pastikan informasi mengenai nama perusahaan, pengurus, alamat, serta kegiatan usaha tercatat dengan benar.

Langkah 3: Memenuhi Administrasi Perizinan Berusaha

Periksa kewajiban perizinan melalui sistem perizinan berusaha yang berlaku. Pastikan klasifikasi kegiatan usaha yang dipilih sesuai dengan bidang jasa pengamanan yang di rencanakan.

Langkah 4: Mengajukan Izin Operasional yang Di butuhkan

Setelah persyaratan dasar terpenuhi, ikuti prosedur pengajuan izin operasional atau persetujuan teknis yang berlaku untuk jenis layanan tersebut.

Konfirmasikan instansi penerbit, mekanisme pengajuan, serta dokumen yang harus di sampaikan sebelum melakukan proses lebih lanjut.

Baca Juga : Kewenangan Satpam dan Batas Tindakan Saat Bertugas

Langkah 5: Melengkapi Persyaratan Teknis

Apabila terdapat persyaratan mengenai personel, instruktur, sarana, peralatan, atau standar operasional, penuhi seluruh ketentuan tersebut.

Jangan menganggap kelengkapan dokumen pendirian PT dan NIB secara otomatis berarti perusahaan sudah boleh menjalankan semua layanan jasa pengamanan.

Langkah 6: Memastikan Status Perizinan

Periksa status permohonan dan pastikan izin yang di perlukan telah di terbitkan sebelum memulai kegiatan yang mensyaratkannya.

Simpan dokumen perizinan dan bukti administrasi perusahaan untuk kebutuhan operasional, pemeriksaan, maupun pembaruan data.

Kewajiban BUJP Setelah Memperoleh Izin

Memiliki legalitas perusahaan dan izin yang di perlukan bukanlah akhir dari proses kepatuhan. BUJP tetap harus menjaga agar kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menjalankan Usaha Sesuai Ruang Lingkup Izin

Perusahaan perlu memastikan layanan yang di berikan sesuai dengan jenis kegiatan usaha dan izin yang di miliki. Jika ingin menambah bidang layanan, periksa terlebih dahulu apakah di perlukan perubahan data atau izin tambahan.

Baca Juga : Checklist Kepatuhan Perpol Pam Swakarsa bagi Perusahaan, BUJP

Menjaga Kompetensi Anggota Satpam

BUJP yang menyediakan tenaga Satpam perlu memperhatikan kompetensi, pelatihan, penempatan, dan kesiapan personel. Pembinaan yang baik membantu menjaga kualitas layanan serta mengurangi risiko pelanggaran prosedur.

Menyusun Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur (SOP) di perlukan untuk memberikan pedoman kerja yang jelas kepada personel. SOP dapat mencakup pemeriksaan akses, patroli, pencatatan kejadian, penanganan keadaan darurat, dan pelaporan kepada pengguna jasa.

Penyusunannya harus disesuaikan dengan karakteristik lokasi serta batas kewenangan Satpam.

Menjaga Dokumen Administrasi

Perusahaan sebaiknya menyimpan dokumen badan usaha, perizinan, kontrak layanan, data personel, dan dokumen pendukung lain secara tertib.

Administrasi yang terkelola dengan baik memudahkan pemeriksaan dan membantu perusahaan memastikan seluruh kewajiban telah di penuhi.

Mematuhi Ketentuan yang Berlaku

BUJP perlu memantau perubahan peraturan dan mengikuti arahan resmi dari instansi yang berwenang. Kepatuhan ini penting karena ketentuan teknis, mekanisme perizinan, dan persyaratan administrasi dapat berubah.

Apa Risiko Menjalankan Jasa Pengamanan Tanpa Izin yang Di perlukan?

Menjalankan kegiatan jasa pengamanan tanpa memenuhi persyaratan perizinan dapat menimbulkan masalah hukum dan administratif bagi perusahaan.

Risiko yang mungkin muncul meliputi hambatan dalam menjalankan kegiatan usaha, masalah saat pemeriksaan, kewajiban melengkapi perizinan, serta konsekuensi lain sesuai ketentuan yang di langgar.

Dampak yang berlaku bergantung pada jenis pelanggaran, kegiatan usaha, dan peraturan yang menjadi dasar penanganannya. Oleh sebab itu, perusahaan tidak sebaiknya mengandalkan asumsi atau informasi tidak resmi ketika menentukan apakah suatu layanan sudah boleh di jalankan.

Langkah yang lebih aman adalah memeriksa legalitas badan usaha, klasifikasi kegiatan, dan izin operasional yang di perlukan sebelum menerima kontrak atau menempatkan tenaga pengamanan.

Baca Juga :

Perbedaan Legalitas Perusahaan, NIB, dan SIO BUJP

Ketiga dokumen atau aspek administrasi ini memiliki fungsi yang berbeda dan tidak sebaiknya di perlakukan sebagai dokumen yang saling menggantikan.

Aspek	Fungsi
Legalitas badan usaha	Membuktikan pendirian dan status badan usaha sesuai ketentuan.
Nomor Induk Berusaha (NIB)	Mengidentifikasi pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha dan menjadi bagian dari pemenuhan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat Izin Operasional (SIO)	Menunjukkan izin operasional BUJP untuk menjalankan kegiatan jasa pengamanan sesuai ruang lingkup yang di berikan.

Dokumen yang wajib dimiliki perusahaan bergantung pada jenis kegiatan dan ketentuan perizinan yang berlaku. Oleh karena itu, jangan menyimpulkan bahwa NIB saja sudah cukup untuk menjalankan seluruh jenis layanan BUJP tanpa memeriksa persyaratan teknis dan sektoralnya.

Tips Memastikan Perizinan BUJP Sesuai Ketentuan

Agar proses pengurusan berjalan lebih tertib, perusahaan dapat menerapkan beberapa langkah berikut.

1. Pelajari peraturan yang relevan. Baca Perpol Nomor 4 Tahun 2020 beserta perubahannya melalui Perpol Nomor 1 Tahun 2023.
2. Tentukan bidang usaha secara jelas. Pastikan jenis layanan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan klasifikasi kegiatan usaha.
3. Konfirmasi persyaratan resmi. Tanyakan kepada instansi berwenang mengenai dokumen, prosedur, dan izin operasional yang dibutuhkan.
4. Pastikan data perusahaan konsisten. Periksa kesesuaian informasi dalam dokumen badan usaha, NIB, dan dokumen perizinan lainnya.
5. Hindari janji penerbitan izin yang tidak jelas. Gunakan prosedur resmi dan mintalah bukti untuk setiap tahapan administrasi yang relevan.
6. Simpan dokumen perizinan dengan baik. Buat sistem pengarsipan agar dokumen mudah ditemukan saat diperlukan.

Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat mempersiapkan kebutuhan administrasi secara lebih sistematis dan mengurangi risiko kekurangan dokumen.

Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, sebagaimana diubah melalui Perpol Nomor 1 Tahun 2023, merupakan salah satu rujukan penting untuk memahami kerangka pengaturan bidang ini. Selain itu, perusahaan perlu memeriksa persyaratan perizinan berusaha dan izin operasional yang relevan.

Sebelum menjalankan kegiatan, pastikan legalitas badan usaha, NIB, SIO apabila dipersyaratkan, serta dokumen teknis lainnya telah sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan perizinan yang tertib dan operasional yang profesional, BUJP dapat memberikan layanan pengamanan secara lebih terarah, bertanggung jawab, dan sesuai hukum.

Konsultasi Satpam Sekarang!