Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki persyaratan khusus dalam proses Pengesahan RPTKA. Perusahaan tidak hanya perlu menyiapkan dokumen legalitas, tetapi juga harus menjelaskan jabatan TKA, jumlah tenaga kerja asing, lokasi kerja, jangka waktu penggunaan, tenaga kerja pendamping, serta rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memahami persyaratan sejak awal agar data yang di masukkan melalui TKA Online sesuai dengan dokumen pendukung dan kebutuhan pekerjaan.
Baca Juga : Jenis Bentuk Pengesahan RPTKA yang Dimohonkan bagi WNA
Apa Itu RPTKA bagi TKA yang Bekerja di KEK?
Pengesahan RPTKA merupakan persetujuan penggunaan TKA yang di berikan kepada Pemberi Kerja TKA sesuai ketentuan penggunaan tenaga kerja asing.
Khusus untuk pekerjaan yang berada di wilayah KEK, Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 memasukkannya dalam kategori Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan atau pekerjaan yang ada di wilayah KEK.
Dengan demikian, perusahaan yang beroperasi di KEK perlu memperhatikan mekanisme khusus tersebut ketika akan menggunakan TKA.
Siapa yang Wajib Mengajukan?
Permohonan Pengesahan RPTKA di ajukan oleh Pemberi Kerja TKA. Artinya, TKA bukan pihak yang mengajukan RPTKA untuk dirinya sendiri.
Pemberi kerja perlu menjelaskan kebutuhan penggunaan TKA serta memastikan bahwa jabatan yang akan di tempati memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Selain itu, perusahaan perlu menentukan tenaga kerja pendamping yang akan mendampingi TKA dalam rangka alih teknologi dan keahlian.
Syarat Utama Pengesahan RPTKA di KEK
Syarat RPTKA bagi TKA di KEK pada dasarnya mencakup data Pemberi Kerja TKA, rencana penggunaan TKA, dokumen perusahaan, struktur organisasi, tenaga kerja pendamping, serta rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Checklist syarat utama:
A. Perusahaan merupakan Pemberi Kerja TKA
B. Lokasi pekerjaan TKA berada di wilayah KEK
C. Alasan penggunaan TKA di jelaskan
D. Jabatan atau kedudukan TKA di tentukan
E. Jumlah TKA di tentukan
F. Jangka waktu penggunaan TKA di tentukan
G. Lokasi kerja TKA jelas
H. Tenaga Kerja Pendamping TKA di tentukan
I. Rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia di siapkan
J. Dokumen perusahaan tersedia dan masih sesuai
K. Data TKA dapat di siapkan sesuai kebutuhan permohonan
Dengan demikian, perusahaan perlu menyusun rencana penggunaan TKA secara jelas sebelum memulai pengajuan.
Dokumen yang Harus Disiapkan
Dokumen menjadi bagian penting dalam proses pengajuan karena di gunakan untuk mendukung informasi yang di masukkan ke dalam TKA Online.
Untuk permohonan RPTKA di KEK, dokumen yang perlu di persiapkan antara lain
Checklist dokumen perusahaan:
A. Surat permohonan Pengesahan RPTKA
B. Surat tugas atau surat kuasa dari pimpinan Pemberi Kerja TKA
C. NIB dan/atau izin usaha
D. Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan
E. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan
F. Dokumen domisili Pemberi Kerja TKA
G. Rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain
H. Bagan struktur organisasi perusahaan
Selain itu, perusahaan perlu menyiapkan data calon TKA dan dokumen lain sesuai tahapan pengajuan.
Checklist data TKA:
A. Nama lengkap TKA
B. Kewarganegaraan
C. Nomor paspor
D. Masa berlaku paspor
E. Pendidikan
F. Jabatan atau kedudukan
G. Jangka waktu penggunaan
H. Lokasi kerja
I. Data kontak
J. Dokumen perjanjian kerja
K. Dokumen pendukung kompetensi sesuai kebutuhan jabatan
Dokumen tersebut harus di periksa kembali agar tidak terdapat perbedaan data antara paspor, perjanjian kerja, dokumen perusahaan, dan informasi yang di masukkan ke sistem.
Syarat Tenaga Kerja Pendamping TKA
Tenaga Kerja Pendamping TKA merupakan tenaga kerja Indonesia yang di tunjuk untuk mendampingi TKA dalam rangka alih teknologi dan keahlian.
Karena itu, perusahaan perlu menentukan tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan jabatan atau bidang pekerjaan TKA.
Selanjutnya, perusahaan memiliki komitmen untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang di duduki TKA.
Selain itu, terdapat kewajiban fasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA sesuai ketentuan.
Namun demikian, terdapat jabatan tertentu yang mendapatkan pengecualian terhadap kewajiban pendampingan dan pelatihan tersebut. Oleh sebab itu, status jabatan TKA perlu di periksa terlebih dahulu.
Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia juga menjadi bagian penting dalam permohonan RPTKA di KEK.
Perusahaan perlu memiliki rencana mengenai tenaga kerja Indonesia yang akan di serap setiap tahun selama penggunaan TKA.
Dengan demikian, perusahaan dapat menunjukkan bagaimana kebutuhan tenaga kerja asing di tempatkan dalam struktur kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan.
Rencana tersebut sebaiknya di buat secara realistis dan di sesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha perusahaan di KEK.
Proses Pengajuan RPTKA di KEK
Setelah seluruh persyaratan di siapkan, perusahaan dapat melanjutkan pengajuan melalui TKA Online.
Mengisi Data Perusahaan
Pertama, Pemberi Kerja TKA mengisi identitas perusahaan dan informasi terkait alasan penggunaan TKA.
Kemudian, perusahaan mencantumkan jabatan, jumlah TKA, jangka waktu penggunaan, lokasi kerja, data tenaga kerja pendamping, serta rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Mengunggah Dokumen
Selanjutnya, dokumen perusahaan di unggah melalui sistem.
Pada tahap ini, perusahaan perlu memastikan dokumen yang di unggah sesuai dengan data yang telah di masukkan.
Pemeriksaan Kelengkapan
Setelah permohonan di kirim, data dan dokumen di periksa.
Apabila terdapat kekurangan, perusahaan akan menerima pemberitahuan melalui sistem untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen.
Berdasarkan ketentuan, apabila permohonan di nyatakan belum lengkap, Pemberi Kerja TKA di berikan waktu paling lama 5 hari kerja untuk melengkapinya.
Penilaian Kelayakan
Setelah dokumen di nyatakan lengkap dan benar, proses di lanjutkan ke penilaian kelayakan.
Penilaian di lakukan melalui tatap muka secara daring. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya memahami alasan penggunaan TKA, jabatan, pekerjaan, lokasi, dan kebutuhan tenaga kerja asing secara menyeluruh.
Penerbitan Pengesahan RPTKA
Apabila hasil penilaian menyatakan permohonan layak, hasil penilaian kelayakan di terbitkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selanjutnya, perusahaan menyampaikan data calon TKA beserta dokumen yang di persyaratkan melalui TKA Online.
Setelah seluruh tahapan terpenuhi, proses dapat di lanjutkan menuju pemberitahuan pembayaran DKPTKA apabila terdapat kewajiban pembayaran dan penerbitan Pengesahan RPTKA.
Apakah RPTKA KEK Dikenakan DKPTKA?
Ya, penggunaan TKA dalam kategori RPTKA KEK termasuk yang di kenakan DKPTKA sebagai PNBP.
Tarif DKPTKA pada prinsipnya sebesar US$100 per jabatan per orang per bulan dan di bayarkan di muka berdasarkan periode Pengesahan RPTKA.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhitungkan biaya tersebut sejak awal agar proses administrasi tidak terhambat setelah permohonan di nyatakan layak.
Hal yang Perlu Di periksa Sebelum Mengajukan
Sebelum mengirim permohonan, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh.
Checklist pemeriksaan:
A. Lokasi kerja TKA berada di KEK
B. Jabatan TKA sesuai dengan struktur organisasi
C. Jumlah TKA sesuai kebutuhan
D. Periode penggunaan TKA sudah di tentukan
E. Data paspor TKA benar
F. Data perusahaan konsisten
G. Tenaga kerja pendamping sudah di tentukan
H. Rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia tersedia
I. Dokumen perusahaan lengkap
J. Dokumen TKA lengkap
K. Perjanjian kerja sesuai dengan jabatan
L. Data siap di masukkan ke TKA Online
M. Kewajiban DKPTKA sudah di perhitungkan
Dengan pemeriksaan tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan administrasi pada saat permohonan diproses.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Beberapa kesalahan dapat menyebabkan proses pengajuan menjadi lebih lama. Misalnya, perusahaan memasukkan jabatan TKA yang tidak sesuai dengan struktur organisasi atau mencantumkan lokasi kerja yang berbeda dari dokumen.
Selain itu, kesalahan nomor paspor, periode penggunaan, jumlah TKA, atau data tenaga kerja pendamping juga perlu di hindari.
Bahkan, dokumen yang belum lengkap dapat menyebabkan perusahaan harus melakukan perbaikan sebelum proses dapat di lanjutkan.
Karena itu, pemeriksaan dokumen sebelum pengajuan menjadi langkah yang sangat penting.
FAQ Syarat Pengesahan RPTKA bagi WNA yang Bekerja di KEK
Apakah TKA yang bekerja di KEK wajib memiliki RPTKA?
Pada prinsipnya, Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA wajib memiliki Pengesahan RPTKA, kecuali termasuk kategori yang di kecualikan berdasarkan ketentuan.
Apa saja syarat utama RPTKA untuk TKA di KEK?
Syarat utamanya meliputi data perusahaan, alasan penggunaan TKA, jabatan, jumlah TKA, jangka waktu, lokasi kerja, tenaga kerja pendamping, rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia, serta dokumen pendukung.
Apakah tenaga kerja pendamping wajib di siapkan?
Pada prinsipnya, perusahaan perlu memperhatikan kewajiban penunjukan tenaga kerja pendamping dan pelaksanaan alih teknologi atau keahlian, dengan pengecualian tertentu berdasarkan jabatan TKA.
Apakah RPTKA KEK di kenakan DKPTKA?
Ya, RPTKA untuk penggunaan TKA di KEK termasuk kategori yang di kenakan DKPTKA sesuai ketentuan.
Apakah pengajuan di lakukan melalui TKA Online?
Ya. Pengajuan Pengesahan RPTKA di lakukan secara daring melalui sistem TKA Online.
Jasa Pengurusan RPTKA untuk TKA di KEK
Oleh karena itu, persyaratan RPTKA bagi TKA yang bekerja di KEK perlu di persiapkan secara menyeluruh. Selain itu, persiapan tersebut mencakup dokumen perusahaan, struktur organisasi, data TKA, tenaga kerja pendamping, serta rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya, perusahaan juga perlu memperhatikan kewajiban DKPTKA agar seluruh proses pengajuan dapat berjalan sesuai ketentuan.
PT Jangkar – Global Groups dapat membantu perusahaan dalam pemeriksaan dokumen, persiapan data TKA, pengisian TKA Online, pengajuan RPTKA, serta pendampingan proses administrasi penggunaan TKA di KEK.
Konsultasi Jenis Pengesahan RPTKA Sekarang!
