DKPTKA dan RPTKA merupakan dua bagian yang saling berkaitan dalam administrasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. RPTKA menjadi dasar perencanaan dan pengesahan penggunaan TKA, sedangkan DKPTKA merupakan kewajiban kompensasi yang di kenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang memenuhi ketentuan. Karena itu, pembayaran DKPTKA tidak tepat di pahami sekadar sebagai pembayaran “setelah RPTKA selesai”, tetapi mengikuti jangka waktu Pengesahan RPTKA dan mekanisme pembayaran yang di tetapkan. Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa DKPTKA dibayarkan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA.
Baca Juga : Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)
Apa Hubungan RPTKA dengan DKPTKA?
RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing yang memuat kebutuhan TKA, jabatan, lokasi kerja, dan jangka waktu penggunaannya. Sementara itu, DKPTKA merupakan dana kompensasi yang wajib di bayarkan oleh Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA dan tidak termasuk kategori pengecualian.
Hubungannya terlihat dari mekanisme pembayaran. Besaran DKPTKA mengikuti jangka waktu Pengesahan RPTKA. Dengan demikian, data dalam RPTKA menjadi bagian penting dalam menentukan periode dan jumlah DKPTKA yang harus di bayarkan.
Apakah Setelah RPTKA Di sahkan Harus Membayar DKPTKA?
Pada prinsipnya, apabila Pemberi Kerja TKA termasuk pihak yang wajib membayar DKPTKA, pembayaran di lakukan sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA dan di bayarkan di muka.
Jadi, bukan berarti perusahaan bebas menyelesaikan seluruh proses RPTKA terlebih dahulu kemudian baru menentukan apakah DKPTKA perlu di bayar. Dalam ketentuan pembayaran, DKPTKA di terbitkan berdasarkan pemberitahuan pembayaran yang menjadi bagian dari proses administrasi penggunaan TKA.
Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 juga menetapkan bahwa pemberitahuan pembayaran DKPTKA di terbitkan melalui TKA Online. Untuk DKPTKA sebagai PNBP, pemberitahuan tersebut memuat antara lain identitas Pemberi Kerja TKA, identitas TKA, kode billing, besaran DKPTKA, dan batas waktu pembayaran. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
Kapan DKPTKA Di bayarkan?
Ketentuan utamanya adalah DKPTKA di bayarkan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA. Jadi, istilah tarif bulanan tidak berarti perusahaan harus selalu melakukan pembayaran pada setiap akhir bulan.
Misalnya, seorang TKA memperoleh periode penggunaan selama 6 bulan. Dengan tarif dasar US$100 per jabatan per orang per bulan, ilustrasi perhitungannya:
US$100 × 1 orang × 6 bulan = US$600
Pembayaran di lakukan di muka sesuai mekanisme dan pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan.
Bagaimana RPTKA Menentukan Periode DKPTKA?
Jangka waktu Pengesahan RPTKA menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan periode pembayaran DKPTKA. Semakin panjang periode penggunaan yang di sahkan, semakin banyak bulan yang menjadi dasar perhitungan.
Contohnya, jika periode penggunaan TKA adalah:
3 bulan
US$100 × 1 × 3 = US$300
6 bulan
US$100 × 1 × 6 = US$600
12 bulan
US$100 × 1 × 12 = US$1.200
Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan tarif dasar. Jumlah yang harus di bayar perusahaan tetap mengikuti pemberitahuan pembayaran atau billing resmi.
Apakah Semua Pengesahan RPTKA Mengharuskan DKPTKA?
Tidak semua penggunaan TKA otomatis memiliki kewajiban DKPTKA. Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 memberikan pengecualian untuk beberapa kategori, antara lain instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, serta jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Karena itu, perusahaan perlu memastikan terlebih dahulu apakah termasuk Pemberi Kerja TKA yang dikenakan kewajiban pembayaran.
Selain itu, ketentuan mengenai jenis penerimaan DKPTKA juga berbeda berdasarkan jenis Pengesahan RPTKA dan lokasi kerja TKA. Untuk pengesahan RPTKA baru, perpanjangan tertentu, serta RPTKA pada Kawasan Ekonomi Khusus, DKPTKA dapat di kenakan sebagai PNBP. Untuk beberapa perpanjangan RPTKA, DKPTKA dapat menjadi pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
Apa yang Terjadi Jika DKPTKA Belum Di bayar?
Pembayaran DKPTKA merupakan bagian dari kewajiban administrasi penggunaan TKA bagi Pemberi Kerja TKA yang dikenakan kewajiban. Karena pembayaran di lakukan di muka, perusahaan perlu memperhatikan batas waktu yang tercantum dalam pemberitahuan pembayaran.
Untuk DKPTKA yang menjadi PNBP, pemberitahuan pembayaran mencantumkan kode billing dan batas waktu pembayaran. Sementara itu, pembayaran sebagai pendapatan daerah di lakukan melalui bank yang di tunjuk oleh pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pengesahan RPTKA, tetapi juga memastikan kewajiban DKPTKA di proses sesuai pemberitahuan resmi.
Contoh Hubungan RPTKA dan DKPTKA
Misalnya PT ABC ingin menggunakan seorang TKA sebagai tenaga ahli selama 12 bulan.
Perusahaan mengajukan penggunaan TKA sesuai kebutuhan dan memperoleh Pengesahan RPTKA dengan periode tertentu.
Selanjutnya, perusahaan perlu memperhatikan kewajiban DKPTKA apabila tidak termasuk kategori pengecualian.
Jika tarif yang berlaku adalah US$100 per jabatan per orang per bulan, maka ilustrasi dasarnya:
US$100 × 1 TKA × 12 bulan = US$1.200
Pembayaran tersebut di lakukan di muka sesuai ketentuan dan pemberitahuan pembayaran.
Dengan demikian, RPTKA berkaitan dengan rencana serta periode penggunaan TKA, sedangkan DKPTKA berkaitan dengan kewajiban kompensasi atas penggunaan TKA.
Apakah DKPTKA Sama dengan Biaya RPTKA?
DKPTKA dan proses RPTKA bukan hal yang sama.
RPTKA berkaitan dengan rencana dan pengesahan penggunaan TKA. Sementara itu, DKPTKA merupakan dana kompensasi yang di bayarkan oleh Pemberi Kerja TKA sesuai ketentuan.
Dengan kata lain, perusahaan perlu memisahkan antara administrasi pengesahan RPTKA dan kewajiban pembayaran DKPTKA. Keduanya memang saling berkaitan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda dalam proses penggunaan TKA.
Bagaimana Cara Memastikan Pembayaran DKPTKA Sesuai RPTKA?
Agar tidak terjadi kesalahan, perusahaan dapat melakukan beberapa pemeriksaan.
Pertama, periksa identitas Pemberi Kerja TKA.
Kedua, periksa identitas masing-masing TKA.
Ketiga, pastikan jabatan TKA sesuai dengan dokumen penggunaan TKA.
Keempat, periksa jangka waktu Pengesahan RPTKA.
Kelima, pastikan apakah Pemberi Kerja TKA termasuk pihak yang wajib membayar DKPTKA.
Keenam, periksa jenis penerimaan DKPTKA, apakah termasuk PNBP atau pendapatan daerah.
Ketujuh, cocokkan jumlah pembayaran dengan pemberitahuan resmi.
Kedelapan, lakukan pembayaran sesuai batas waktu dan mekanisme yang tercantum dalam pemberitahuan.
Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 secara khusus mengatur bahwa pembayaran DKPTKA di lakukan berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan melalui TKA Online. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan
Perbedaan RPTKA dan DKPTKA
RPTKA
- – Merupakan rencana penggunaan tenaga kerja asing.
- – Berkaitan dengan jabatan, kebutuhan, lokasi, dan periode penggunaan TKA.
- – Menjadi bagian penting dalam proses pengesahan penggunaan TKA.
DKPTKA
- – Merupakan dana kompensasi penggunaan TKA.
- – Di kenakan kepada Pemberi Kerja TKA yang wajib membayar.
- – Tarif dasarnya US$100 per jabatan per orang per bulan.
– Pembayaran di lakukan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA.
Dengan memahami perbedaan tersebut, perusahaan dapat menghindari anggapan bahwa RPTKA dan DKPTKA merupakan satu jenis biaya atau satu dokumen yang sama.
FAQ Hubungan DKPTKA dengan RPTKA
Apakah DKPTKA wajib di bayar setelah RPTKA di sahkan?
Bagi Pemberi Kerja TKA yang memang di kenakan kewajiban DKPTKA, pembayaran di lakukan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA dan berdasarkan pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan melalui TKA Online.
Apakah tarif DKPTKA dihitung berdasarkan RPTKA?
Jangka waktu Pengesahan RPTKA menjadi dasar periode pembayaran DKPTKA. Tarif dasarnya adalah US$100 per jabatan per orang per bulan.
Apakah semua RPTKA wajib membayar DKPTKA?
Tidak. Terdapat kategori Pemberi Kerja TKA dan jabatan tertentu yang di kecualikan dari kewajiban pembayaran DKPTKA.
Apakah DKPTKA di bayar setiap bulan?
Tidak harus. Tarifnya menggunakan dasar bulanan, tetapi pembayaran di lakukan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA.
Apakah DKPTKA termasuk PNBP?
DKPTKA dapat menjadi PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah, tergantung jenis Pengesahan RPTKA dan lokasi kerja TKA.
Jasa Pengurusan DKPTKA
Hubungan antara RPTKA dan DKPTKA perlu di perhatikan sejak awal proses penggunaan TKA. Perusahaan tidak hanya perlu mengurus Pengesahan RPTKA, tetapi juga memastikan kewajiban DKPTKA, periode pembayaran, jumlah TKA, jabatan, serta mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PT Jangkar melalui Global Groups dapat membantu perusahaan dalam proses administrasi penggunaan TKA, termasuk pengurusan RPTKA dan DKPTKA. Pendampingan dapat membantu menyiapkan data, memeriksa periode penggunaan, dan memastikan tahapan administrasi berjalan sesuai kebutuhan perusahaan.
Konsultasi DPKTKA Sekarang!
