DKPTKA Bulanan atau Tahunan? Memahami Periode Pembayaran

Kristian Kimi

TKA
DKPTKA Bulanan atau Tahunan Memahami Periode Pembayaran
Direktur Utama Jangkar Groups

DKPTKA sering di sebut memiliki tarif bulanan karena besarnya di tetapkan US$100 per jabatan per orang per bulan. Namun, hal ini tidak berarti perusahaan harus selalu melakukan pembayaran DKPTKA satu per satu setiap bulan. Ketentuannya mengatur bahwa DKPTKA di bayarkan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA.

Artinya, istilah “bulanan” lebih berkaitan dengan dasar penghitungan tarif, sedangkan pembayaran dapat di lakukan sekaligus untuk periode penggunaan TKA yang tercantum dalam Pengesahan RPTKA.

Baca Juga : Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)

DKPTKA Di hitung Bulanan atau Tahunan?

Secara tarif, DKPTKA menggunakan dasar per bulan. Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan besaran DKPTKA sebesar US$100 per jabatan per orang per bulan. Sementara itu, Permenaker Nomor 15 Tahun 2022 juga menegaskan tarif tersebut dan menyebut bahwa DKPTKA di bayar di muka.

Jadi, apabila seorang TKA di gunakan selama 12 bulan, perhitungan dasarnya dapat di lakukan:

US$100 × 1 TKA × 12 bulan = US$1.200

Pembayaran tersebut tidak berarti perusahaan membayar US$100 setiap akhir bulan. Pembayaran di lakukan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA.

Bagaimana Periode Pembayaran DKPTKA?

Pasal 36 Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pembayaran DKPTKA di lakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA dan di bayarkan di muka. Pemberi Kerja TKA melakukan pembayaran berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan melalui TKA Online.

Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan periode yang tercantum dalam Pengesahan RPTKA sebelum menghitung jumlah DKPTKA yang harus di bayarkan.

Contoh DKPTKA untuk Masa Penggunaan 3 Bulan

Misalnya perusahaan menggunakan 1 orang TKA selama 3 bulan.

Tarif DKPTKA: US$100 per orang per bulan

Jumlah TKA: 1 orang

Periode penggunaan: 3 bulan

Perhitungan:

US$100 × 1 × 3 = US$300

Jadi, dasar perhitungan DKPTKA untuk periode tersebut adalah US$300 dan pembayaran dilakukan di muka sesuai mekanisme pembayaran yang berlaku.

Contoh DKPTKA untuk Masa Penggunaan 6 Bulan

Jika perusahaan menggunakan 1 TKA selama 6 bulan, perhitungannya menjadi:

US$100 × 1 × 6 = US$600

Dengan demikian, tarif bulanan tetap digunakan sebagai dasar perhitungan, sedangkan pembayaran dilakukan untuk periode yang tercantum dalam Pengesahan RPTKA.

Contoh DKPTKA untuk Masa Penggunaan 12 Bulan

Untuk penggunaan TKA selama satu tahun:

US$100 × 1 × 12 = US$1.200

Jika perusahaan menggunakan 3 orang TKA selama 12 bulan:

US$100 × 3 × 12 = US$3.600

Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan tarif dasar. Dalam pelaksanaan pembayaran, perusahaan tetap harus mengikuti jumlah yang tercantum pada pemberitahuan pembayaran atau kode billing resmi.

Bagaimana Jika Masa Kerja TKA Kurang dari 1 Bulan?

Terdapat ketentuan khusus untuk TKA yang bekerja kurang dari satu bulan. Pemberi Kerja TKA tetap wajib membayar DKPTKA sebesar satu bulan penuh.

Misalnya seorang TKA bekerja selama 15 hari. Pembayarannya tidak di hitung berdasarkan 15 hari secara proporsional.

Dasarnya adalah:

US$100 × 1 orang × 1 bulan = US$100

Dengan demikian, masa kerja kurang dari satu bulan tetap menggunakan dasar pembayaran satu bulan penuh.

Apakah DKPTKA Di bayar Setiap Tahun?

DKPTKA tidak secara sederhana dapat di sebut sebagai pembayaran tahunan. Dasar tarifnya adalah bulanan, sedangkan pembayaran mengikuti jangka waktu Pengesahan RPTKA dan di lakukan di muka.

Apabila periode Pengesahan RPTKA adalah 12 bulan, nilai DKPTKA dapat di hitung berdasarkan 12 bulan sekaligus. Jika periodenya lebih pendek, perhitungannya menyesuaikan periode tersebut.

Oleh karena itu, lebih tepat memahami DKPTKA sebagai kompensasi dengan tarif bulanan yang di bayarkan di muka sesuai periode penggunaan TKA, bukan sebagai iuran yang wajib di bayar setiap akhir bulan.

Apa Hubungan DKPTKA dengan RPTKA?

RPTKA menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan periode penggunaan TKA. Permenaker Nomor 15 Tahun 2022 mendefinisikan RPTKA sebagai rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. Aturan yang sama mencantumkan jangka waktu Pengesahan RPTKA dalam informasi yang di gunakan untuk pembayaran DKPTKA.

Karena itu, perusahaan sebaiknya mencocokkan:

  • – Identitas Pemberi Kerja TKA
  • – Identitas TKA
  • – Jabatan TKA
  • – Jangka waktu Pengesahan RPTKA
  • – Total pembayaran DKPTKA
  • – Kode billing atau pemberitahuan pembayaran

Dengan pemeriksaan tersebut, perusahaan dapat menghindari kesalahan ketika menentukan periode dan jumlah DKPTKA.

Apakah Semua DKPTKA Di bayar sebagai PNBP?

Tidak selalu. Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 mengatur DKPTKA dapat menjadi PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah, tergantung jenis Pengesahan RPTKA dan lokasi kerja TKA. Untuk RPTKA baru, perpanjangan tertentu untuk TKA yang bekerja di lebih dari satu provinsi, serta RPTKA di Kawasan Ekonomi Khusus, DKPTKA di kenakan sebagai PNBP. Ketentuan perpanjangan berdasarkan wilayah kerja tertentu dapat menjadi pendapatan daerah.

Karena itu, selain melihat masa penggunaan, perusahaan juga perlu memperhatikan jenis RPTKA dan lokasi kerja TKA.

Bagaimana Mekanisme Pembayaran DKPTKA?

Untuk pembayaran yang termasuk PNBP, Permenaker Nomor 15 Tahun 2022 mengatur pembayaran di lakukan oleh Pemberi Kerja TKA ke Kas Negara melalui SIMPONI menggunakan kode billing. Kode billing tersebut memuat antara lain identitas Pemberi Kerja TKA, identitas TKA, jangka waktu Pengesahan RPTKA, dan total pembayaran.

Sementara itu, Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pembayaran DKPTKA di lakukan berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran yang di terbitkan melalui TKA Online.

Oleh sebab itu, perusahaan tidak sebaiknya menentukan pembayaran hanya berdasarkan perkiraan sendiri. Perhitungan internal perlu di cocokkan dengan pemberitahuan atau billing resmi.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Memahami Periode DKPTKA

Beberapa kesalahan dapat terjadi ketika perusahaan memahami istilah pembayaran bulanan atau tahunan.

Pertama, menganggap DKPTKA harus di bayar setiap akhir bulan.

Padahal, ketentuannya menyatakan pembayaran di lakukan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA.

Kedua, menganggap tarif US$100 merupakan total biaya untuk satu TKA.

Tarif tersebut merupakan tarif per jabatan per orang per bulan. Jika masa penggunaan lebih panjang atau jumlah TKA lebih banyak, nilai total mengikuti periode dan jumlah TKA yang di kenakan kewajiban.

Ketiga, menghitung TKA yang bekerja kurang dari satu bulan secara harian.

Ketentuan yang berlaku menetapkan bahwa TKA yang bekerja kurang dari satu bulan tetap di kenakan DKPTKA satu bulan penuh.

FAQ DKPTKA Bulanan atau Tahunan

Apakah DKPTKA di bayar setiap bulan?

Tidak dalam pengertian pembayaran rutin pada akhir setiap bulan. Tarifnya menggunakan dasar bulanan, sedangkan pembayaran di lakukan di muka sesuai jangka waktu Pengesahan RPTKA.

Apakah DKPTKA bisa di hitung untuk satu tahun?

Bisa. Jika periode Pengesahan RPTKA adalah 12 bulan, tarif US$100 per jabatan per orang per bulan menjadi dasar perhitungan untuk periode tersebut.

Berapa DKPTKA untuk 1 TKA selama 12 bulan?

Ilustrasi perhitungannya adalah US$100 × 1 × 12 = US$1.200.

Bagaimana jika TKA hanya bekerja 20 hari?

TKA yang bekerja kurang dari satu bulan tetap di kenakan DKPTKA sebesar satu bulan penuh.

Apakah pembayaran DKPTKA selalu menjadi PNBP?

Tidak. Tergantung jenis Pengesahan RPTKA dan lokasi kerja TKA, DKPTKA dapat menjadi PNBP atau pendapatan daerah berupa retribusi daerah.

Jasa Agen

Memahami periode pembayaran DKPTKA penting agar perusahaan tidak salah membedakan antara tarif bulanan dan mekanisme pembayaran di muka. Perhitungan perlu di sesuaikan dengan jumlah TKA, jabatan, jangka waktu Pengesahan RPTKA, lokasi kerja, serta pemberitahuan pembayaran yang berlaku.

PT Jangkar melalui Global Groups dapat membantu perusahaan dalam pengurusan administrasi TKA, termasuk RPTKA dan DKPTKA. Pendampingan dapat membantu mempersiapkan data, memeriksa periode penggunaan, serta menyesuaikan proses administrasi dengan ketentuan yang berlaku.

Konsultasi DPKTKA Sekarang!

Kristian Kimi