SIO BUJP: Pengertian, Fungsi, Persyaratan, dan Pengurusannya

SIO BUJP merupakan singkatan dari Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan. SIO ini berkaitan dengan legalitas operasional perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengamanan atau yang dikenal dengan istilah Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

BUJP merupakan badan usaha yang menyediakan layanan pengamanan kepada masyarakat, perusahaan, instansi pemerintah, maupun organisasi lainnya. Kegiatan usahanya dapat mencakup penyediaan tenaga pengamanan atau satpam, konsultasi keamanan, pelatihan pengamanan, pengawalan, hingga layanan lain yang termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan tersebut, perusahaan tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Perusahaan juga harus memenuhi ketentuan perizinan sektoral yang ditetapkan oleh pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

SIO BUJP menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa perusahaan jasa pengamanan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai bidang usaha yang dimohonkan.

Dengan adanya perizinan tersebut, perusahaan dapat menunjukkan bahwa kegiatan usahanya memiliki dasar legalitas dan berada dalam pengawasan sesuai ketentuan penyelenggaraan jasa pengamanan di Indonesia.

Fungsi dan Kegunaan SIO BUJP

SIO BUJP memiliki peran penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan. Izin ini bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban hukum sebelum perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya.

Berikut beberapa fungsi utama SIO BUJP:

1.Sebagai Legalitas Operasional Perusahaan

Fungsi utama SIO BUJP adalah memberikan dasar perizinan bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha jasa pengamanan sesuai bidang yang telah disetujui.

Perusahaan yang ingin menyediakan tenaga satpam, menyelenggarakan pelatihan keamanan, atau menjalankan jenis layanan pengamanan lainnya harus memastikan telah memiliki perizinan yang sesuai.

2.Memenuhi Ketentuan Kepolisian

Usaha jasa pengamanan merupakan bidang usaha yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan BUJP berada dalam pembinaan dan pengawasan Polri.

SIO BUJP membantu memastikan bahwa perusahaan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh kepolisian terkait penyelenggaraan jasa pengamanan.

3.Meningkatkan Kepercayaan Pengguna Jasa

Perusahaan yang mempunyai perizinan operasional sesuai ketentuan akan lebih mudah menunjukkan legalitas usahanya kepada calon pelanggan.

Hal ini penting ketika perusahaan mengikuti proses kerja sama, tender pengadaan jasa keamanan, maupun kontrak penyediaan tenaga satpam dengan perusahaan swasta dan instansi pemerintah.

4.Menjadi Dasar Pengembangan Usaha

SIO BUJP juga mendukung pengembangan kegiatan usaha perusahaan. Dengan memiliki perizinan yang sesuai, perusahaan dapat menjalankan kegiatan jasa pengamanan berdasarkan ruang lingkup yang telah mendapatkan persetujuan.

Apabila perusahaan ingin mengembangkan layanan ke bidang pengamanan lainnya, perusahaan perlu memeriksa apakah diperlukan penambahan atau penyesuaian perizinan.

5.Mendukung Pengawasan dan Pembinaan BUJP

Kepemilikan SIO membantu pihak berwenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan jasa pengamanan.

Pengawasan tersebut berkaitan dengan kelengkapan administrasi, kesiapan operasional, kompetensi personel, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis-Jenis SIO BUJP

Sebelum mengajukan permohonan, perusahaan perlu memahami bahwa jasa pengamanan memiliki beberapa ruang lingkup kegiatan. Jenis izin yang diperlukan harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan.

Secara umum, ruang lingkup usaha BUJP meliputi beberapa bidang berikut.

1.Jasa Penyedia Tenaga Pengamanan

Jasa penyedia tenaga pengamanan merupakan kegiatan usaha yang menyediakan tenaga satuan pengamanan atau satpam untuk memenuhi kebutuhan keamanan pengguna jasa.

Perusahaan BUJP dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, rumah sakit, perumahan, pergudangan, dan fasilitas lainnya.

Tenaga pengamanan yang disediakan harus memenuhi ketentuan kompetensi dan pelatihan sesuai peraturan kepolisian.

2.Jasa Pelatihan Keamanan

Bidang ini berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota satpam maupun personel pengamanan.

Pelatihan bertujuan membentuk tenaga pengamanan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, dan kemampuan menjalankan tugas sesuai standar profesinya.

Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan harus memenuhi persyaratan terkait instruktur, sarana, prasarana, dan ketentuan perizinan.

3.Jasa Konsultasi Keamanan

Jasa konsultasi keamanan merupakan kegiatan memberikan layanan konsultasi mengenai sistem pengamanan kepada perusahaan atau pengguna jasa.

Kegiatannya dapat mencakup evaluasi sistem keamanan, analisis risiko, penyusunan prosedur pengamanan, serta rekomendasi peningkatan keamanan lingkungan kerja.

4.Jasa Penerapan Peralatan Keamanan

Bidang ini berkaitan dengan penyediaan atau penerapan perangkat yang mendukung sistem pengamanan.

Contohnya adalah sistem pengawasan CCTV, perangkat kontrol akses, alarm keamanan, dan teknologi pendukung lainnya sesuai ruang lingkup usaha.

5.Jasa Pengawalan dan Pengamanan Barang Berharga

Kegiatan ini mencakup layanan pengawalan dan pengamanan dalam proses pemindahan uang atau barang berharga.

Pelaksanaannya memerlukan kesiapan personel, prosedur operasional, serta pemenuhan ketentuan khusus sesuai jenis layanan yang diselenggarakan.

6.Jasa Penyediaan Satwa untuk Pengamanan

Bidang ini berkaitan dengan pemanfaatan satwa tertentu sebagai bagian dari sistem pengamanan, sesuai ketentuan dan ruang lingkup perizinan yang berlaku.

Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan tersebut memenuhi persyaratan operasional, kompetensi petugas, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penggunaan satwa.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua jenis layanan tersebut menggunakan persyaratan SIO yang sama. Perusahaan harus memastikan klasifikasi dan perizinan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Dasar Hukum SIO BUJP

Pengurusan dan penyelenggaraan usaha jasa pengamanan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa regulasi yang menjadi rujukan antara lain:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2023.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjadi kerangka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
3. Ketentuan teknis Polri mengenai perizinan, pembinaan, dan pengawasan Badan Usaha Jasa Pengamanan.
4. Ketentuan sistem Online Single Submission (OSS) yang berlaku untuk perizinan berusaha.

Perusahaan sebaiknya memperhatikan perubahan regulasi karena mekanisme perizinan dan pemenuhan persyaratan administrasi dapat mengalami penyesuaian.

Persyaratan Mengurus SIO BUJP

Salah satu hal penting sebelum mengajukan SIO BUJP adalah menyiapkan seluruh dokumen administrasi perusahaan

Persyaratan Mengurus SIO BUJP

Salah satu hal penting sebelum mengajukan SIO BUJP adalah menyiapkan seluruh dokumen administrasi perusahaan


Persyaratan dapat berbeda berdasarkan jenis kegiatan usaha, permohonan baru, perpanjangan, perluasan, maupun penyesuaian izin yang telah dimiliki.

Berikut beberapa persyaratan umum yang perlu dipersiapkan.

1.Akta Pendirian Perusahaan

Perusahaan harus memiliki akta pendirian badan usaha yang dibuat oleh notaris.

Untuk BUJP, bentuk badan usaha yang dipersyaratkan adalah Perseroan Terbatas (PT). Bidang jasa pengamanan perlu dicantumkan dalam maksud, tujuan, dan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

2.Pengesahan Badan Hukum

Dokumen pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum perlu disiapkan sebagai bukti bahwa perusahaan telah memperoleh status badan hukum.

Dokumen ini menjadi salah satu dasar dalam proses pengajuan perizinan operasional.

3.Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perusahaan harus memiliki NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS.

NIB digunakan sebagai identitas pelaku usaha dan harus sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Pastikan data perusahaan, alamat, bidang usaha, dan klasifikasi kegiatan usaha telah sesuai.

4.NPWP Perusahaan

NPWP perusahaan diperlukan untuk memenuhi administrasi perpajakan.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan status kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi harus menggambarkan susunan pengelolaan perusahaan secara jelas.

Dokumen ini umumnya mencantumkan pimpinan, direktur, manajer operasional, staf administrasi, dan personel lain sesuai kebutuhan organisasi.

Struktur organisasi perlu dilengkapi identitas dan dokumen pendukung sesuai persyaratan pengajuan.

6.Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Personel

Perusahaan perlu menyiapkan daftar personel yang tercantum dalam struktur organisasi.

Dokumen riwayat hidup digunakan untuk memberikan informasi mengenai identitas, pengalaman kerja, pendidikan, serta kompetensi masing-masing personel.

7.Sertifikat Gada Utama

Kompetensi Gada Utama merupakan salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan usaha jasa pengamanan.

Dalam persyaratan pengajuan SIO jasa penyedia tenaga pengamanan, pimpinan atau direktur dan tenaga ahli yang dipersyaratkan harus memiliki sertifikat atau ijazah pelatihan Gada Utama sesuai ketentuan.

8.Keanggotaan Asosiasi BUJP

Perusahaan perlu memiliki bukti keanggotaan asosiasi yang bergerak di bidang jasa pengamanan dan memenuhi ketentuan integrasi atau pendaftaran di Polri.

Keanggotaan ini menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan.

9.Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja

Perusahaan perlu menyiapkan surat pernyataan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Apabila tidak menggunakan tenaga kerja asing, perusahaan dapat diminta membuat pernyataan sesuai format yang berlaku.

Apabila menggunakan tenaga kerja asing, dokumen perizinan dan persetujuan terkait harus dipenuhi sesuai ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian.

10.Surat Pernyataan Penggunaan Seragam Satpam

BUJP perlu membuat surat pernyataan kesanggupan menggunakan seragam satuan pengamanan sesuai ketentuan Polri.

Penggunaan seragam harus memperhatikan identitas dan aturan atribut satpam yang berlaku.

11.Dokumen BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan perlu mempersiapkan dokumen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

Hal ini berkaitan dengan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan.

12.Sertifikat dan Dokumen Pendukung Lainnya

Dokumen tambahan dapat meliputi:

• KTP pimpinan atau direktur perusahaan.
• Surat rekomendasi dari Polda setempat apabila dipersyaratkan.
• Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), apabila dikenakan.
• Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
• Dokumen sarana dan prasarana, khususnya untuk kegiatan pelatihan keamanan.
• Dokumen pendukung lain sesuai jenis SIO yang diajukan.

Catatan: Daftar di atas merupakan gambaran persyaratan yang perlu diperiksa. Persyaratan teknis dan dokumen aktual harus dikonfirmasi melalui sistem OSS dan kanal pelayanan perizinan Polri yang berlaku.

Cara Mengurus SIO BUJP

Setelah seluruh dokumen persyaratan tersedia, perusahaan dapat memulai proses pengajuan izin operasional. Pengurusan harus dilakukan melalui mekanisme pelayanan perizinan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan OSS dan Polri.

Berikut tahapan umum pengurusan SIO BUJP.

1.Mendirikan Badan Usaha Berbentuk PT

Langkah pertama adalah memastikan perusahaan telah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pendirian PT dilakukan melalui notaris dengan menyiapkan identitas pendiri, nama perusahaan, alamat, modal, serta maksud dan tujuan kegiatan usaha.

Pastikan kegiatan jasa pengamanan telah dicantumkan dalam dokumen pendirian perusahaan sesuai klasifikasi usaha yang berlaku.

2.Mengurus NIB melalui OSS

Setelah PT memperoleh pengesahan badan hukum, perusahaan dapat mengurus Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam tahap ini, perusahaan harus memastikan data identitas badan usaha dan klasifikasi kegiatan usaha telah sesuai dengan bidang jasa pengamanan.

Perusahaan juga perlu memeriksa tingkat risiko dan jenis perizinan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan OSS terbaru.

3.Menyiapkan Dokumen Administrasi

Tahap berikutnya adalah mengumpulkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pengajuan SIO BUJP.

Dokumen harus diperiksa agar tidak terdapat perbedaan informasi antara akta perusahaan, NIB, NPWP, struktur organisasi, dan identitas pengurus.

Kesalahan data administrasi dapat menyebabkan proses pengajuan tertunda atau dokumen harus diperbaiki.

4.Memenuhi Persyaratan Kompetensi

Perusahaan harus memastikan pimpinan, tenaga ahli, dan personel yang dipersyaratkan telah memiliki kompetensi sesuai bidang jasa pengamanan.

Salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan adalah sertifikasi Gada Utama bagi pimpinan atau tenaga ahli yang diwajibkan.

Khusus BUJP yang bergerak di bidang pelatihan keamanan, perusahaan juga perlu memenuhi persyaratan instruktur, fasilitas, serta sarana dan prasarana pelatihan.

5.Mengurus Rekomendasi Kepolisian

Apabila jenis permohonan mensyaratkan rekomendasi kepolisian, perusahaan perlu mengajukan permohonan kepada Polda sesuai domisili atau ketentuan wilayah pelayanan.

Dalam proses ini, pihak kepolisian dapat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian dokumen perusahaan.

Surat rekomendasi merupakan dokumen pendukung, bukan pengganti SIO BUJP.

6.Mengajukan Permohonan SIO BUJP

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, perusahaan dapat mengajukan permohonan izin operasional melalui mekanisme pelayanan perizinan Polri yang berlaku.

Pengajuan dapat melibatkan sistem Binmas Online System (BOS) untuk pelayanan BUJP sesuai prosedur yang tersedia.

Perusahaan perlu mengisi informasi badan usaha, memilih bidang kegiatan yang diajukan, dan mengunggah dokumen persyaratan.

Pastikan semua dokumen yang dikirimkan dapat dibaca dengan jelas dan sesuai dengan format yang ditentukan.

7.Proses Verifikasi dan Pemeriksaan

Permohonan yang telah diajukan akan melalui proses pemeriksaan administrasi dan verifikasi oleh petugas berwenang.

Pemeriksaan dapat mencakup:

• Kesesuaian dokumen legalitas perusahaan.
• Kebenaran data badan usaha.
• Kelengkapan struktur organisasi.
• Kompetensi pimpinan dan tenaga ahli.
• Kesesuaian bidang kegiatan usaha.
• Pemenuhan persyaratan teknis lainnya.

Apabila ditemukan kekurangan, perusahaan perlu melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen sesuai arahan petugas.

8.Penerbitan SIO BUJP

Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan permohonan dinyatakan memenuhi ketentuan, proses dapat dilanjutkan ke penerbitan perizinan operasional.

Perusahaan harus memeriksa kembali identitas badan usaha, jenis kegiatan, nomor perizinan, serta ketentuan lain yang tercantum dalam dokumen izin.

Setelah memperoleh izin yang dipersyaratkan, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ruang lingkup yang telah disetujui.

Cara Mengurus Perpanjangan SIO BUJP

Selain pengajuan baru, perusahaan yang telah memiliki SIO BUJP juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai keberlakuan dan pemutakhiran perizinan.

Perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap status izin melalui sistem pelayanan yang berlaku sebelum melakukan kegiatan operasional atau pengembangan usaha.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam proses perpanjangan atau pemutakhiran meliputi:

1. Dokumen SIO BUJP yang telah dimiliki.
2. Akta pendirian dan perubahan perusahaan apabila ada.
3. NIB dan data perizinan OSS terbaru.
4. NPWP perusahaan.
5. Struktur organisasi terbaru.
6. Dokumen kompetensi pimpinan dan tenaga ahli.
7. Dokumen keanggotaan asosiasi.
8. Dokumen perpajakan dan administrasi lainnya sesuai ketentuan.

Perlu diketahui bahwa mekanisme perpanjangan atau pemutakhiran tidak selalu sama untuk setiap perusahaan. Khusus izin lama yang diterbitkan secara manual di luar OSS, perusahaan perlu memeriksa ketentuan transisi dan mekanisme pemutakhiran yang berlaku.

Berapa Lama Proses Pengurusan SIO BUJP?

Lama pengurusan SIO BUJP dapat berbeda-beda bergantung pada kelengkapan dokumen, jenis kegiatan usaha, proses verifikasi, dan mekanisme pelayanan yang digunakan.

Apabila seluruh dokumen telah lengkap dan sesuai, proses administrasi dapat berjalan lebih lancar.

Sebaliknya, apabila terdapat kesalahan pada akta perusahaan, NIB, sertifikat kompetensi, atau dokumen pendukung lainnya, proses dapat membutuhkan waktu tambahan.

Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan dokumen sebelum mengajukan permohonan agar dapat mengurangi risiko penolakan atau pengembalian berkas.

Penyebab Pengajuan SIO BUJP Ditolak

Tidak semua permohonan SIO BUJP dapat langsung disetujui. Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pengajuan mengalami kendala.

1.Dokumen Legalitas Tidak Lengkap

Akta pendirian, NIB, NPWP, dan dokumen perusahaan lainnya merupakan bagian penting dalam pengajuan izin.

Jika terdapat dokumen yang belum tersedia atau tidak sesuai, permohonan dapat diminta untuk diperbaiki.

2.Bidang Usaha Tidak Sesuai

Perusahaan harus memastikan kegiatan jasa pengamanan telah dicantumkan dalam dokumen pendirian dan perizinan berusaha.

Ketidaksesuaian klasifikasi usaha dapat menjadi kendala dalam proses verifikasi.

3.Tidak Memenuhi Persyaratan Kompetensi

Sertifikat kompetensi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan BUJP.

Apabila pimpinan atau tenaga ahli yang dipersyaratkan belum memiliki sertifikasi sesuai ketentuan, perusahaan harus memenuhi persyaratan tersebut terlebih dahulu.

4.Struktur Organisasi Tidak Jelas

Struktur organisasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan data personel dapat menghambat proses pemeriksaan.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan seluruh informasi personel telah diperbarui.

5.Data Perusahaan Tidak Konsisten

Perbedaan nama perusahaan, alamat, identitas pengurus, atau informasi lain antara satu dokumen dan dokumen lainnya dapat menyebabkan permohonan membutuhkan klarifikasi.

Pemeriksaan konsistensi data perlu dilakukan sebelum seluruh dokumen diajukan.

Tips Agar Pengurusan SIO BUJP Berjalan Lancar

Agar proses pengurusan berjalan lebih efektif, terdapat beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan oleh pemilik dan pengelola perusahaan jasa pengamanan.

Pertama, pahami jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan.

Pastikan perusahaan mengetahui ruang lingkup jasa pengamanan yang akan disediakan sehingga tidak salah dalam memilih jenis perizinan.

Kedua, pastikan legalitas PT sudah lengkap.

Akta pendirian, pengesahan badan hukum, NIB, dan NPWP harus dipersiapkan sebelum mengajukan izin operasional.

Ketiga, perhatikan sertifikasi kompetensi.

Penuhi persyaratan Gada Utama dan kompetensi personel sesuai bidang usaha yang diajukan.

Keempat, periksa persyaratan terbaru.

Ketentuan perizinan dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah dan kepolisian. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan informasi lama.

Kelima, lakukan pemeriksaan administrasi secara menyeluruh.

Pastikan seluruh dokumen memiliki data yang konsisten, masih berlaku apabila terdapat masa berlaku, dan dapat diverifikasi.

Keenam, gunakan pendampingan profesional jika diperlukan.

Apabila perusahaan mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan kelengkapan dokumen, pendampingan administrasi dapat membantu mempersiapkan proses pengajuan secara lebih terstruktur.

Pentingnya SIO BUJP bagi Perusahaan Jasa Pengamanan

SIO BUJP merupakan bagian penting dari pemenuhan legalitas perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan. Kepemilikan izin yang sesuai membantu perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara tertib, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan pendirian badan hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh persyaratan perizinan operasional, kompetensi personel, dan administrasi telah dipenuhi.

Dengan legalitas yang lengkap, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna jasa sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan operasional.

Oleh karena itu, pengurusan SIO BUJP sebaiknya dilakukan secara teliti sejak tahap persiapan dokumen hingga proses penerbitan izin.

Jasa Pengurusan SIO BUJP Bersama PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS

Mengurus SIO BUJP membutuhkan persiapan dokumen dan pemahaman mengenai prosedur perizinan yang berlaku. Bagi perusahaan yang baru mendirikan BUJP maupun yang ingin melakukan pengembangan kegiatan usaha, kelengkapan administrasi menjadi hal yang sangat penting.

PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS hadir untuk membantu kebutuhan konsultasi dan pendampingan administrasi pengurusan legalitas perusahaan, termasuk persiapan dokumen yang berkaitan dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan.

Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat lebih mudah memahami tahapan pengurusan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Beberapa kebutuhan yang dapat dikonsultasikan antara lain:

• Persiapan legalitas pendirian PT BUJP.
• Pemeriksaan dokumen akta dan pengesahan badan hukum.
• Persiapan NIB dan administrasi OSS.
• Pemeriksaan persyaratan pengajuan SIO BUJP.
• Persiapan dokumen struktur organisasi.
• Konsultasi persyaratan Gada Utama.
• Pendampingan administrasi permohonan izin operasional.

Hubungi PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS Sekarang Juga!

Konsultasikan kebutuhan pengurusan SIO BUJP dan persiapan legalitas perusahaan jasa pengamanan Anda.

KONSULTASI SEKARANG