Pengertian Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

Badan Usaha Jasa Pengamanan atau disingkat BUJP adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pengamanan. Perusahaan ini menyediakan layanan keamanan kepada masyarakat, perusahaan, instansi pemerintah, maupun berbagai organisasi yang membutuhkan perlindungan terhadap orang, aset, bangunan, dan lingkungan kerja.

BUJP memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem keamanan di Indonesia. Keberadaan perusahaan jasa pengamanan membantu pengguna jasa memperoleh tenaga pengamanan profesional yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

Dalam praktiknya, BUJP dapat menyediakan berbagai layanan, mulai dari penyediaan tenaga Satuan Pengamanan (Satpam), konsultasi keamanan, penerapan sistem pengamanan, hingga penyediaan peralatan pendukung keamanan sesuai ruang lingkup usaha dan perizinannya.

Pendirian BUJP tidak dapat dilakukan hanya dengan membentuk badan usaha dan merekrut tenaga kerja. Perusahaan juga harus memperhatikan ketentuan perizinan berusaha, persyaratan teknis, serta regulasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur penyelenggaraan jasa pengamanan.

Fungsi dan Peran BUJP dalam Industri Keamanan

BUJP mempunyai fungsi strategis dalam membantu perusahaan dan instansi menjaga keamanan lingkungan operasional. Kebutuhan terhadap jasa pengamanan semakin meningkat seiring berkembangnya kawasan industri, pusat perbelanjaan, perkantoran, fasilitas publik, kawasan perumahan, dan berbagai sektor usaha lainnya.

Beberapa fungsi utama BUJP antara lain:

1.Menyediakan Tenaga Satuan Pengamanan

Salah satu kegiatan utama BUJP adalah menyediakan tenaga Satpam untuk ditempatkan di lokasi pengguna jasa. Tenaga pengamanan tersebut bertugas menjaga ketertiban, melakukan pengawasan, mencegah gangguan keamanan, serta membantu penanganan keadaan darurat sesuai prosedur.

2.Memberikan Layanan Konsultasi Keamanan

BUJP dapat memberikan konsultasi mengenai kebutuhan pengamanan suatu perusahaan atau kawasan. Konsultasi tersebut dapat mencakup analisis risiko, pengaturan sistem penjagaan, prosedur keamanan, dan rekomendasi peningkatan perlindungan aset.

3.Mendukung Sistem Keamanan Perusahaan

Perusahaan jasa pengamanan dapat membantu pengguna jasa menyusun sistem keamanan yang lebih terstruktur. Hal ini meliputi pengaturan akses masuk, pengawasan area, patroli, pemantauan aktivitas, serta koordinasi dengan pihak terkait.

4.Menyediakan Sarana dan Peralatan Pengamanan

Sesuai bidang usaha dan perizinan yang dimiliki, BUJP juga dapat menyediakan peralatan pendukung keamanan, seperti perangkat komunikasi, sistem pemantauan CCTV, alarm, dan teknologi keamanan lainnya.

5.Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pengamanan

BUJP berperan dalam memastikan tenaga pengamanan yang disediakan mempunyai kompetensi sesuai tugasnya. Perusahaan perlu memperhatikan kualifikasi, pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta pembinaan personel berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Jenis-Jenis Usaha BUJP

Berdasarkan ruang lingkup kegiatan usaha jasa pengamanan, terdapat enam bidang layanan yang dapat dijalankan oleh BUJP.

1.Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (Guard Services)

Bidang ini berfokus pada penyediaan tenaga Satpam untuk perusahaan, perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan industri, rumah sakit, hotel, perumahan, dan lokasi lainnya.

Perusahaan BUJP bertanggung jawab menyediakan personel yang memenuhi persyaratan kompetensi dan menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur pengamanan.

2.Jasa Konsultasi Keamanan (Security Consultancy)

Jasa konsultasi keamanan merupakan layanan yang memberikan rekomendasi dan solusi terkait sistem pengamanan.

Kegiatan ini dapat mencakup:

Analisis potensi risiko keamanan.
Evaluasi sistem keamanan perusahaan.
Penyusunan prosedur pengamanan.
Perencanaan sistem penjagaan.
Rekomendasi peningkatan keamanan aset dan lingkungan.

3.Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (Security Devices)

Bidang ini berkaitan dengan penerapan teknologi dan peralatan untuk mendukung sistem keamanan.

Contohnya meliputi pemasangan dan penerapan CCTV, alarm keamanan, sistem kontrol akses, perangkat pemantauan, dan peralatan keamanan lainnya sesuai ketentuan.

4.Jasa Pelatihan Keamanan (Security Training)

BUJP dapat menjalankan kegiatan pelatihan keamanan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan personel dalam menjalankan tugas pengamanan, memahami prosedur kerja, menangani situasi darurat, serta menjaga ketertiban lingkungan kerja.

5.Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga

Bidang usaha ini memberikan layanan pengawalan dan pengamanan selama proses pemindahan uang maupun barang berharga dari satu lokasi ke lokasi lainnya.

Layanan tersebut membutuhkan personel terlatih, prosedur pengamanan khusus, koordinasi operasional, serta sarana pendukung yang sesuai.

6.Jasa Penyediaan Satwa Keamanan (K9 Services)

Jasa penyediaan satwa keamanan merupakan layanan pengamanan yang memanfaatkan satwa terlatih, seperti anjing pelacak atau anjing penjaga.

Layanan K9 dapat digunakan untuk membantu pemeriksaan, patroli, pengawasan, dan kebutuhan keamanan tertentu sesuai kompetensi satwa dan petugas pendampingnya.

Keenam bidang usaha tersebut merupakan ruang lingkup jasa pengamanan yang diatur dalam ketentuan perizinan subsektor keamanan.

Syarat Mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

Sebelum mendirikan BUJP, calon pemilik usaha harus mempersiapkan persyaratan badan hukum, administrasi perusahaan, sumber daya manusia, dan persyaratan teknis sesuai bidang jasa yang akan dijalankan.

Berikut beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan.

1.Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Salah satu persyaratan utama mendirikan BUJP adalah perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan bukan badan usaha perseorangan.

PT harus didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mempunyai akta pendirian yang dibuat oleh notaris, serta memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum.

Bentuk badan usaha ini menjadi dasar untuk mengurus perizinan kegiatan jasa pengamanan.

2.Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perusahaan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Dalam proses pendaftaran, perusahaan perlu menentukan bidang usaha yang sesuai dengan kegiatan jasa pengamanan.

3.Memiliki KBLI yang Sesuai

KBLI merupakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang digunakan untuk menentukan jenis kegiatan usaha perusahaan.

Dalam ketentuan BUJP, kode yang dikenal adalah KBLI 80100 tentang Aktivitas Keamanan Swasta.

Ruang lingkupnya mencakup penyediaan tenaga pengamanan, konsultasi keamanan, pelatihan keamanan, penerapan peralatan keamanan, kawal angkut uang dan barang berharga, serta penyediaan satwa keamanan.

Perlu diperhatikan bahwa OSS telah menyediakan informasi penyesuaian klasifikasi KBLI. Oleh karena itu, calon pengusaha harus memastikan kode yang digunakan sesuai dengan versi KBLI dan pilihan kegiatan usaha yang tersedia saat mengajukan permohonan.

4.Memiliki Struktur Organisasi Perusahaan

BUJP harus mempunyai struktur organisasi yang jelas untuk mendukung kegiatan operasional.

Struktur organisasi biasanya mencakup:

Direktur utama atau pimpinan perusahaan.
Direktur atau pengurus perusahaan.
Manajer operasional.
Bagian administrasi.
Bagian pengelolaan tenaga pengamanan.
Personel pendukung lainnya sesuai kebutuhan usaha.

Struktur organisasi harus dilengkapi informasi personel, nama lengkap, foto, serta pengesahan pimpinan perusahaan sesuai persyaratan perizinan.

5.Memiliki Personel yang Kompeten

Perusahaan perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi sesuai bidang jasa pengamanan.

Khusus untuk persyaratan BUJP, sertifikasi Gada Utama menjadi salah satu persyaratan penting bagi direktur atau manajer operasional sebagaimana diatur dalam standar perizinan yang berlaku.

Selain itu, tenaga Satpam yang disediakan harus memenuhi kualifikasi dan ketentuan kompetensi profesi Satpam.

6.Memiliki Sertifikat Kompetensi Gada Utama

Gada Utama merupakan jenjang pelatihan dan kompetensi bagi pimpinan atau manajer yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan jasa pengamanan.

Sertifikat Gada Utama diperlukan untuk memenuhi persyaratan jabatan tertentu dalam pengurusan izin operasional BUJP.

Persyaratan ini perlu diperhatikan sejak awal agar proses permohonan izin tidak terhambat akibat belum tersedianya personel yang memenuhi kualifikasi.

7.Memiliki Keanggotaan Asosiasi Jasa Pengamanan

Perusahaan juga perlu memperhatikan persyaratan keanggotaan asosiasi yang bergerak di bidang jasa pengamanan dan terdaftar atau terintegrasi sesuai ketentuan Polri yang berlaku.

Dokumen keanggotaan asosiasi dapat menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam pengurusan izin operasional maupun perpanjangan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

8.Memenuhi Ketentuan Tenaga Kerja

BUJP harus memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan dalam merekrut dan mengelola tenaga pengamanan.

Hal ini mencakup pemenuhan hak pekerja, perjanjian kerja, upah, perlindungan keselamatan kerja, jaminan sosial, serta penggunaan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri.

Persyaratan administrasi lainnya dapat meliputi daftar personel, daftar riwayat hidup, dokumen kompetensi, dan surat pernyataan terkait penggunaan tenaga kerja asing apabila diperlukan.

Izin yang Harus Dimiliki BUJP

Salah satu hal paling penting dalam mendirikan perusahaan jasa pengamanan adalah memahami perbedaan antara legalitas pendirian PT, NIB, dan izin operasional BUJP.

Ketiganya mempunyai fungsi yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan.

1.Akta Pendirian PT dan SK Pengesahan

Dokumen pertama yang harus dipersiapkan adalah akta pendirian perusahaan.

Akta tersebut dibuat melalui notaris dan memuat identitas pendiri, nama perusahaan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, struktur permodalan, serta susunan pengurus.

Setelah itu, perusahaan harus memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum.

2.Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB diperoleh melalui sistem OSS.

Perusahaan harus melengkapi data badan usaha, alamat, penanggung jawab, modal usaha, serta bidang kegiatan yang akan dijalankan.

NIB merupakan identitas pelaku usaha, tetapi tidak otomatis memberikan kewenangan untuk langsung menjalankan kegiatan jasa pengamanan yang memerlukan izin khusus.

3.Surat Rekomendasi dari Polda

Dalam proses pengajuan perizinan BUJP, terdapat persyaratan surat rekomendasi izin operasional dari Polda setempat.

Rekomendasi ini merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi sesuai standar perizinan subsektor keamanan.

Pemohon perlu menyiapkan dokumen administrasi dan teknis perusahaan untuk proses pemeriksaan sesuai ketentuan kepolisian.

4.Surat Izin Operasional (SIO) BUJP

Surat Izin Operasional atau SIO merupakan izin yang memberikan kewenangan kepada BUJP untuk menjalankan kegiatan operasional jasa pengamanan sesuai ruang lingkup izin yang diberikan.

Pengurusannya dilakukan melalui mekanisme perizinan yang terintegrasi dengan sistem OSS dan sistem pelayanan Polri.

Perusahaan harus memenuhi persyaratan sesuai jenis kegiatan usaha yang diajukan sebelum dapat menjalankan kegiatan operasional.

5.Bukti Pembayaran PNBP

Dalam pengurusan izin operasional BUJP terdapat persyaratan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon perlu memperhatikan besaran tarif resmi, kode pembayaran, dan bukti transaksi yang diminta dalam proses pengajuan.

Jangan melakukan pembayaran kepada pihak yang tidak mempunyai dasar atau kewenangan resmi.

6.Dokumen Kompetensi dan Administrasi Pendukung

Dokumen pendukung yang perlu disiapkan antara lain:

Sertifikat atau ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama.
Kartu Tanda Anggota atau KTA Gada Utama sesuai persyaratan.
Daftar personel dan riwayat hidup.
Sertifikat keanggotaan asosiasi.
Surat pernyataan penggunaan seragam Satpam.
Surat pernyataan mengenai penggunaan tenaga kerja asing atau dokumen perizinannya apabila menggunakan tenaga kerja asing.
Dokumen pendukung lain sesuai jenis kegiatan usaha.

Persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan terbaru dan ruang lingkup usaha yang diajukan.

Cara Mendirikan BUJP dari Awal sampai Mendapatkan Izin

Setelah seluruh persyaratan dipahami, calon pengusaha dapat memulai proses pendirian perusahaan jasa pengamanan secara bertahap.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan.

1.Menentukan Bidang Usaha Jasa Pengamanan

Langkah pertama adalah menentukan jenis layanan yang akan dijalankan.

Calon pemilik usaha perlu memilih apakah perusahaan akan berfokus pada penyediaan tenaga Satpam, konsultasi keamanan, pelatihan keamanan, penerapan peralatan keamanan, pengawalan barang berharga, atau penyediaan satwa keamanan.

Penentuan bidang usaha ini penting karena setiap ruang lingkup mempunyai persyaratan teknis yang perlu dipenuhi.

2.Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

Setelah menentukan bidang usaha, langkah berikutnya adalah mendirikan PT melalui notaris.

Dalam proses ini, calon pendiri harus menyiapkan:

Nama perusahaan.
Identitas para pendiri.
Susunan direksi dan komisaris.
Alamat perusahaan.
Modal dasar dan modal ditempatkan.
Maksud dan tujuan kegiatan usaha.

Pastikan maksud dan tujuan perusahaan sesuai dengan kegiatan jasa pengamanan yang akan dijalankan.

3.Mengurus Pengesahan Badan Hukum

Setelah akta pendirian selesai dibuat, perusahaan harus mengurus pengesahan badan hukum melalui sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum.

Dokumen pengesahan ini menjadi bukti bahwa perusahaan telah memperoleh status badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

4.Mengurus NIB Melalui OSS

Tahap berikutnya adalah melakukan pendaftaran perusahaan melalui sistem OSS.

Pemohon perlu mengisi informasi perusahaan dan menentukan KBLI yang sesuai dengan kegiatan jasa pengamanan.

Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan akta pendirian, alamat perusahaan, serta dokumen administrasi lainnya.

5.Menyiapkan Persyaratan Teknis BUJP

Setelah memiliki legalitas perusahaan dan NIB, calon BUJP perlu mempersiapkan persyaratan teknis.

Persiapan tersebut meliputi struktur organisasi, personel perusahaan, sertifikasi kompetensi, dokumen Gada Utama, keanggotaan asosiasi, serta dokumen pendukung lainnya.

Persiapan yang lengkap akan membantu memperlancar proses verifikasi.

6.Mengajukan Permohonan Melalui Sistem BOS Polri

BUJP perlu mengikuti mekanisme pengajuan izin operasional melalui sistem pelayanan Binmas Online System (BOS) Polri.

Berdasarkan panduan Polri, proses pengajuan melibatkan integrasi data OSS, pengajuan oleh BUJP, verifikasi Polda, dan verifikasi pada tingkat Mabes Polri.

Pemohon harus membuat akun sesuai ketentuan, melengkapi data perusahaan, serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.

7.Mengikuti Proses Verifikasi

Setelah permohonan diajukan, dokumen perusahaan akan melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Apabila terdapat kekurangan dokumen, pemohon perlu melakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan sesuai petunjuk verifikator.

8.Memperoleh Izin Operasional BUJP

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi dan permohonan disetujui, perusahaan dapat memperoleh izin operasional sesuai mekanisme perizinan yang berlaku.

Sebelum menjalankan kegiatan komersial, pastikan status perizinan pada OSS dan dokumen izin operasional telah sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan.

Panduan pengajuan dan penggunaan sistem BOS untuk BUJP dapat menjadi referensi dalam memahami proses administrasi tersebut.

Kewajiban BUJP Setelah Mendapatkan Izin

Memiliki izin operasional bukan berarti perusahaan dapat menjalankan usaha tanpa pengawasan. BUJP tetap mempunyai kewajiban untuk mempertahankan standar pelayanan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1.Melaporkan Kegiatan Usaha Setiap Semester

BUJP wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini diperlukan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan dan pelaksanaan kegiatan jasa pengamanan.

2.Menjaga Kompetensi Tenaga Satpam

Perusahaan harus memastikan tenaga pengamanan yang dikelola memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai tugasnya.

Pembinaan dan peningkatan kemampuan personel perlu dilakukan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

3.Menerapkan Standar K3L

BUJP wajib memperhatikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan sesuai standar yang berlaku.

Hal ini penting untuk melindungi tenaga kerja, pengguna jasa, dan lingkungan tempat kegiatan operasional berlangsung.

4.Menjaga Kerahasiaan Sistem Pengamanan Pengguna Jasa

Informasi mengenai sistem keamanan pengguna jasa harus dijaga kerahasiaannya.

Perusahaan tidak boleh sembarangan membagikan informasi yang dapat menimbulkan risiko keamanan bagi klien.

5.Memenuhi Ketentuan Perpanjangan Izin

Perusahaan harus memperhatikan masa berlaku izin dan mengajukan perpanjangan sesuai prosedur.

Keterlambatan memperpanjang izin dapat menyebabkan kegiatan usaha terganggu dan menimbulkan konsekuensi administratif.

Berdasarkan ketentuan perizinan terbaru, pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban BUJP dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan perizinan.
Database Peraturan | JDIH BPK+1

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mendirikan BUJP

Dalam proses pendirian perusahaan jasa pengamanan, terdapat beberapa kesalahan yang dapat menghambat pengurusan izin.

Berikut hal-hal yang sebaiknya dihindari.

1.Menggunakan Bentuk Badan Usaha yang Tidak Sesuai

Salah satu kesalahan adalah mencoba mendirikan BUJP menggunakan badan usaha perseorangan.

Padahal, ketentuan penyelenggaraan usaha jasa pengamanan mensyaratkan bentuk badan usaha berupa PT.

2.Tidak Memperhatikan KBLI

Kesalahan dalam menentukan KBLI dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kegiatan usaha yang didaftarkan dan layanan yang ingin dijalankan.

Karena itu, pemilihan klasifikasi usaha perlu dilakukan dengan cermat.

3.Belum Memiliki Personel dengan Sertifikasi Gada Utama

Kekurangan tenaga ahli atau pengurus yang memiliki sertifikasi Gada Utama dapat menjadi hambatan dalam memenuhi persyaratan perizinan.

Sebaiknya persyaratan kompetensi dipersiapkan sebelum mengajukan izin operasional.

4.Dokumen Perusahaan Tidak Lengkap

Dokumen yang tidak lengkap, data yang berbeda, atau struktur organisasi yang tidak sesuai dapat memperlambat proses verifikasi.

Pastikan seluruh informasi dalam akta, NIB, struktur organisasi, dan dokumen pendukung lainnya konsisten.

5.Menganggap NIB Sudah Cukup untuk Beroperasi

NIB merupakan identitas pelaku usaha, sedangkan kegiatan jasa pengamanan termasuk bidang usaha yang memerlukan pemenuhan izin sesuai tingkat risikonya.

Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh menganggap bahwa kepemilikan NIB saja sudah cukup untuk menjalankan seluruh kegiatan BUJP.

Peraturan yang Mengatur Badan Usaha Jasa Pengamanan

Pendirian dan penyelenggaraan BUJP perlu memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan badan usaha, perizinan, dan penyelenggaraan pengamanan.

Beberapa regulasi yang relevan antara lain:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2023.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Ketentuan mengenai perseroan terbatas dan administrasi badan hukum.
Ketentuan mengenai ketenagakerjaan dan kompetensi profesi Satpam.

Perlu diperhatikan bahwa PP Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai kerangka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Oleh sebab itu, calon pengusaha harus menggunakan ketentuan perizinan terbaru, bukan hanya mengandalkan panduan OSS atau dokumen lama.

Tips Agar Proses Pendirian BUJP Berjalan Lancar

Agar proses pendirian perusahaan jasa pengamanan lebih terarah, berikut beberapa tips yang dapat diterapkan.

Pahami ruang lingkup usaha: Tentukan jenis layanan yang akan dijalankan sejak awal.
Gunakan jasa notaris yang memahami pendirian PT: Pastikan akta dan pengesahan badan hukum sesuai ketentuan.
Pastikan KBLI tepat: Periksa klasifikasi kegiatan usaha pada OSS.
Siapkan tenaga ahli: Pastikan direktur dan manajer operasional memenuhi persyaratan kompetensi.
Lengkapi dokumen administrasi: Periksa seluruh dokumen sebelum mengajukan permohonan.
Ikuti prosedur resmi: Gunakan sistem OSS dan BOS Polri sesuai mekanisme yang ditentukan.
Perhatikan kewajiban setelah izin terbit: Siapkan sistem pelaporan dan pengawasan operasional perusahaan.

Selain itu, sebaiknya calon pengusaha melakukan pemeriksaan persyaratan terbaru kepada instansi berwenang sebelum mengeluarkan biaya untuk proses pendirian dan pengurusan izin.

Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa keamanan swasta. Perusahaan ini dapat menjalankan berbagai layanan, seperti penyediaan tenaga Satpam, konsultasi keamanan, pelatihan keamanan, penerapan peralatan keamanan, pengawalan barang berharga, dan penyediaan satwa keamanan.

Untuk mendirikan BUJP, calon pengusaha harus mempersiapkan akta pendirian PT, pengesahan badan hukum, NIB, KBLI yang sesuai, struktur organisasi, tenaga ahli, sertifikasi Gada Utama, serta dokumen pendukung lainnya.

Selain legalitas badan usaha, perusahaan juga wajib memenuhi persyaratan izin operasional melalui mekanisme OSS dan sistem pelayanan Polri.

Dengan memahami seluruh persyaratan dan tahapan tersebut, calon pengusaha dapat mempersiapkan pendirian BUJP secara lebih terencana, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Konsultasi Pendirian dan Perizinan BUJP

Bagi Anda yang berencana mendirikan perusahaan jasa pengamanan, penting untuk memastikan seluruh persyaratan badan hukum, administrasi, dan perizinan telah dipersiapkan dengan benar.

PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS siap membantu memberikan informasi dan konsultasi terkait kebutuhan legalitas serta pengurusan administrasi perusahaan sesuai ruang lingkup layanan yang tersedia.

Jangan sampai proses pendirian perusahaan terhambat karena kesalahan dokumen atau ketidaksesuaian persyaratan perizinan.

Hubungi PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS Sekarang Juga!

KONSULTASI SEKARANG