Apa Itu BUJP? dan Dasar Hukum Badan Usaha Jasa Pengamanan

BUJP merupakan singkatan dari Badan Usaha Jasa Pengamanan, yaitu badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan jasa pengamanan untuk membantu melindungi orang, aset, bangunan, lingkungan, serta kegiatan operasional suatu perusahaan atau instansi.

BUJP memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja maupun tempat usaha. Keberadaan BUJP memungkinkan perusahaan, perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, hingga lembaga tertentu memperoleh layanan pengamanan yang dilakukan oleh tenaga profesional, khususnya Satuan Pengamanan (Satpam).

Dalam praktiknya, BUJP tidak hanya bertugas menyediakan tenaga Satpam, tetapi juga dapat menjalankan kegiatan lain yang berkaitan dengan jasa pengamanan sesuai dengan bidang usaha dan perizinan yang dimiliki.

Penyelenggaraan BUJP harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan memastikan bahwa perusahaan penyedia jasa pengamanan memiliki legalitas usaha, memenuhi persyaratan administrasi, serta menjalankan kegiatan operasional sesuai standar yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, BUJP merupakan salah satu unsur pendukung sistem keamanan yang membantu perusahaan dan masyarakat memperoleh layanan pengamanan secara terorganisasi, profesional, dan bertanggung jawab.

Fungsi dan Peran BUJP dalam Bidang Pengamanan

Keberadaan Badan Usaha Jasa Pengamanan memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung kebutuhan keamanan di berbagai sektor. Fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja Satpam, tetapi juga mencakup pengelolaan dan pengembangan layanan pengamanan.

1.Menyediakan Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam)

Salah satu fungsi utama BUJP adalah menyediakan tenaga Satpam untuk perusahaan, perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, perumahan, rumah sakit, hotel, dan berbagai tempat lainnya.

Tenaga Satpam yang ditempatkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dan ketentuan yang berlaku. Mereka bertugas menjaga keamanan lingkungan kerja, melakukan pengawasan, serta membantu mencegah terjadinya gangguan keamanan.

2.Melindungi Aset dan Fasilitas Perusahaan

BUJP membantu perusahaan menjaga aset dan fasilitas agar terhindar dari berbagai risiko, seperti pencurian, perusakan, penyusupan, dan tindakan lain yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

Pengamanan dapat dilakukan melalui penjagaan pintu masuk, pemeriksaan akses, patroli rutin, pemantauan area, serta penerapan prosedur keamanan sesuai kebutuhan pengguna jasa.

3.Mendukung Ketertiban dan Keselamatan Lingkungan Kerja

Selain menjaga aset, BUJP berperan membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tertib.

Petugas pengamanan dapat membantu mengatur keluar masuk pengunjung, mengawasi aktivitas di lingkungan perusahaan, mengarahkan masyarakat ketika terjadi keadaan darurat, serta berkoordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan potensi gangguan keamanan.

4.Memberikan Pelatihan dan Pembinaan Satpam

BUJP juga dapat menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi tenaga pengamanan sesuai perizinan serta ketentuan yang berlaku.

Pembinaan diperlukan agar personel Satpam memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, termasuk kemampuan komunikasi, pengendalian situasi, pelayanan, prosedur patroli, dan penanganan keadaan darurat.

5.Membantu Mencegah Gangguan Keamanan

Fungsi berikutnya adalah membantu melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

Melalui pengawasan dan patroli secara berkala, petugas pengamanan dapat mengidentifikasi kondisi yang mencurigakan, melaporkan kejadian, serta mengambil tindakan awal sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

6.Menyediakan Sistem dan Sarana Pengamanan

Sesuai bidang usaha dan perizinannya, BUJP dapat memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, maupun sistem pengamanan.

Contohnya meliputi perangkat pemantauan CCTV, sistem kontrol akses, alarm keamanan, serta perlengkapan pendukung lainnya yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan.

Jenis Layanan yang Dapat Diselenggarakan BUJP

Kegiatan usaha BUJP memiliki beberapa bidang layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa. Berdasarkan standar usaha jasa pengamanan swasta, ruang lingkup kegiatan tersebut meliputi beberapa jenis layanan berikut.

1.Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan

Layanan ini berkaitan dengan penyediaan personel Satpam untuk ditempatkan di lokasi pengguna jasa.

Contohnya adalah penyediaan petugas keamanan untuk gedung perkantoran, pabrik, gudang, kawasan industri, pusat perbelanjaan, hotel, dan lingkungan perumahan.

2.Jasa Konsultasi Keamanan

BUJP dapat memberikan layanan konsultasi untuk membantu perusahaan mengidentifikasi potensi risiko keamanan dan menentukan sistem pengamanan yang sesuai.

Kegiatan konsultasi dapat mencakup analisis kerawanan, evaluasi sistem keamanan, penyusunan prosedur operasional, serta rekomendasi peningkatan perlindungan aset.

3.Jasa Pelatihan Keamanan

Layanan pelatihan keamanan bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme tenaga pengamanan.

Materi pelatihan dapat mencakup dasar-dasar pengamanan, penjagaan, patroli, pengawalan, komunikasi, pengendalian keadaan darurat, dan keterampilan lain sesuai standar kompetensi.

4.Jasa Penerapan Peralatan Keamanan

Layanan ini berkaitan dengan penyediaan atau penerapan perangkat pendukung sistem keamanan.

Contohnya adalah pemasangan dan penerapan CCTV, alarm keamanan, perangkat kontrol akses, serta teknologi pemantauan untuk membantu mengawasi lingkungan perusahaan.

5.Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga

BUJP juga dapat menyelenggarakan layanan pengawalan dan pengamanan selama proses pemindahan uang maupun barang berharga.

Layanan tersebut membutuhkan personel, prosedur, serta sarana pengamanan yang sesuai dengan karakteristik risiko kegiatan.

6.Jasa Penyediaan Satwa Keamanan

Jenis layanan lainnya adalah penyediaan satwa yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengamanan.

Penggunaan satwa keamanan harus memperhatikan standar pemeliharaan, keselamatan, kesejahteraan hewan, serta ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum BUJP di Indonesia

Penyelenggaraan Badan Usaha Jasa Pengamanan di Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur keberadaan usaha jasa pengamanan, kegiatan operasional, perizinan, serta pembinaan tenaga Satpam.

Beberapa peraturan yang menjadi landasan penting antara lain:

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan salah satu landasan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan swakarsa.

Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c, bentuk pengamanan swakarsa mencakup satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan (BUJP).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa BUJP merupakan bagian dari potensi pengamanan swakarsa yang membantu pelaksanaan fungsi kepolisian secara terbatas pada lingkungan atau wilayah tugasnya.

2.Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pengamanan swakarsa, termasuk Satuan Pengamanan (Satpam) dan peran BUJP dalam kegiatan pengamanan.

Perpol Nomor 4 Tahun 2020 menjadi salah satu pedoman penting mengenai pembinaan, pengelolaan, dan pelaksanaan tugas Satpam.

Peraturan ini masih berlaku, tetapi telah mengalami perubahan melalui Perpol Nomor 1 Tahun 2023.

3.Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Perpol Nomor 1 Tahun 2023 merupakan perubahan atas Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

Perubahan tersebut antara lain mengatur penyesuaian ketentuan pakaian dinas Satpam dan menghapus beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya.

Oleh karena itu, penyelenggara BUJP perlu memperhatikan ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2023.
JDIH BPK+1

4.Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021

Perpol Nomor 6 Tahun 2021 mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertahanan dan keamanan subsektor keamanan.

Peraturan ini menjadi salah satu acuan dalam memahami standar kegiatan usaha jasa pengamanan swasta.

Di dalam lampirannya, BUJP dijelaskan sebagai perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang jasa pengamanan swasta dengan KBLI 80100.

5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan memuat ketentuan mengenai subsektor keamanan.

Ketentuan di dalamnya mencakup kewajiban badan usaha jasa pengamanan, termasuk pelaporan berkala dan pemenuhan kewajiban perizinan berusaha. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan perizinan berusaha.

Karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan perlu memperhatikan ketentuan perizinan yang berlaku dan memastikan kegiatan usahanya tetap memenuhi standar yang ditetapkan.
Database Peraturan | JDIH BPK

Mengapa Dasar Hukum BUJP Penting?

Dasar hukum BUJP bukan hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga memberikan kepastian dalam penyelenggaraan usaha jasa pengamanan.

Beberapa alasan pentingnya memahami dasar hukum BUJP adalah sebagai berikut.

• Memberikan kepastian legalitas usaha: Perusahaan dapat menjalankan kegiatan jasa pengamanan berdasarkan izin dan ketentuan yang berlaku.
• Menjamin profesionalisme: Kegiatan pengamanan dilaksanakan dengan memperhatikan standar usaha dan kompetensi personel.
• Melindungi pengguna jasa: Perusahaan pengguna dapat mempertimbangkan legalitas dan kemampuan penyedia jasa sebelum menjalin kerja sama.
• Mengatur tanggung jawab perusahaan: BUJP memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
• Mencegah pelanggaran hukum: Pemahaman terhadap peraturan membantu perusahaan menghindari kesalahan dalam penyelenggaraan jasa pengamanan.

Persyaratan Umum untuk Mendirikan BUJP

Bagi perusahaan atau pelaku usaha yang ingin mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu diperhatikan.

Persyaratan dapat berbeda sesuai jenis layanan pengamanan yang akan dijalankan. Namun, secara umum beberapa hal yang perlu dipersiapkan meliputi:

1.Berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT)

BUJP untuk kegiatan jasa pengamanan swasta dengan KBLI 80100 berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pendirian perusahaan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pembuatan akta pendirian dan pengesahan badan hukum.

2.Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Perusahaan perlu memiliki Nomor Induk Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).

NIB menjadi identitas pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.

3.Memiliki KBLI yang Sesuai

Kegiatan usaha harus mencantumkan klasifikasi usaha yang sesuai, yaitu KBLI 80100 untuk Aktivitas Keamanan Swasta.

Pemilihan KBLI harus disesuaikan dengan ruang lingkup layanan yang benar-benar akan dijalankan oleh perusahaan.

4.Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan

Perusahaan harus memenuhi standar usaha dan persyaratan perizinan pada subsektor keamanan.

Pemenuhan persyaratan ini dapat mencakup dokumen perusahaan, struktur organisasi, kualifikasi pimpinan atau tenaga ahli, serta persyaratan teknis lainnya sesuai bidang layanan.

5.Memiliki Tenaga Ahli yang Kompeten

BUJP perlu memperhatikan kualifikasi pimpinan dan tenaga ahli sesuai jenis layanan yang diselenggarakan.

Dalam bidang tertentu, kompetensi dan sertifikasi pengamanan menjadi bagian penting untuk memastikan layanan dapat dijalankan secara profesional.

6.Memenuhi Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan

Setelah memperoleh perizinan, perusahaan tetap harus menjalankan kewajiban administratif dan operasional.

Hal tersebut termasuk pemenuhan standar usaha, pelaporan yang diwajibkan, serta mengikuti ketentuan pembinaan dan pengawasan dari instansi berwenang.

Catatan: Persyaratan di atas merupakan gambaran umum, bukan daftar lengkap untuk setiap jenis izin. Persyaratan teknis dan dokumen yang harus disiapkan perlu diperiksa berdasarkan bidang layanan BUJP dan ketentuan OSS serta Polri yang berlaku.

Siapa yang Membutuhkan Jasa BUJP?

Jasa Badan Usaha Jasa Pengamanan dibutuhkan oleh berbagai sektor yang memiliki kebutuhan perlindungan terhadap orang, aset, fasilitas, maupun kegiatan operasional.

Beberapa pihak yang umumnya menggunakan layanan BUJP antara lain:

1.Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta membutuhkan jasa pengamanan untuk melindungi kantor, aset, karyawan, dokumen, dan fasilitas operasional.

2.Kawasan Industri dan Pabrik

Kawasan industri membutuhkan sistem keamanan untuk mengawasi aktivitas produksi, gudang, kendaraan, akses masuk, serta lingkungan kerja.

3.Pusat Perbelanjaan

Mal dan pusat perbelanjaan menggunakan jasa Satpam untuk menjaga ketertiban pengunjung, mengawasi area publik, serta mencegah tindakan kriminal.

4.Perkantoran dan Gedung Komersial

Gedung perkantoran memerlukan pengamanan untuk mengatur akses pengunjung, menjaga fasilitas, dan mengawasi aktivitas di lingkungan gedung.

5.Rumah Sakit dan Hotel

Rumah sakit serta hotel membutuhkan tenaga pengamanan untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, keselamatan pengunjung, dan keamanan fasilitas.

6.Kawasan Perumahan dan Properti

Pengelola perumahan, apartemen, dan kawasan properti dapat menggunakan layanan BUJP untuk mendukung sistem keamanan lingkungan.

Perbedaan BUJP dan Satpam

BUJP dan Satpam merupakan dua istilah yang saling berkaitan, tetapi memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda.

BUJP adalah badan usaha atau perusahaan yang menyediakan layanan jasa pengamanan, sedangkan Satpam adalah personel yang menjalankan tugas pengamanan di lingkungan kerja atau wilayah penugasannya.

BUJP bertanggung jawab mengelola kegiatan usaha jasa pengamanan sesuai perizinan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Satpam melaksanakan tugas operasional seperti penjagaan, patroli, pengawalan, pengaturan, serta tindakan awal dalam menghadapi gangguan keamanan.

Dengan kata lain, BUJP merupakan penyelenggara layanan jasa pengamanan, sedangkan Satpam merupakan tenaga profesional yang melaksanakan tugas pengamanan.

Apakah Semua Perusahaan Boleh Menyediakan Jasa Satpam?

Tidak semua perusahaan dapat langsung menjalankan kegiatan sebagai penyedia jasa pengamanan untuk pihak lain.

Perusahaan yang ingin menjalankan usaha jasa pengamanan harus memenuhi ketentuan badan usaha, klasifikasi kegiatan usaha, standar, dan perizinan yang dipersyaratkan.

Legalitas tersebut penting karena penyediaan tenaga Satpam bukan sekadar kegiatan perekrutan tenaga kerja biasa. Kegiatan ini berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan swakarsa yang memiliki ketentuan khusus.

Oleh sebab itu, perusahaan yang ingin memasuki bidang usaha ini perlu memastikan bahwa seluruh dokumen dan perizinannya sesuai dengan ruang lingkup layanan yang akan dijalankan.

Manfaat Menggunakan BUJP yang Memiliki Legalitas

Menggunakan jasa BUJP yang memiliki legalitas dan memenuhi standar usaha memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan pengguna jasa.

1. Pengamanan lebih terorganisasi: Kegiatan pengamanan dapat dikelola berdasarkan kebutuhan dan prosedur operasional yang jelas.
2. Personel lebih profesional: Pengguna jasa dapat mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi tenaga Satpam yang disediakan.
3. Pengelolaan keamanan lebih efektif: Sistem penjagaan, patroli, dan pengawasan dapat disesuaikan dengan tingkat risiko lingkungan kerja.
4. Mengurangi risiko operasional: Pengamanan yang terencana membantu mencegah gangguan yang dapat menghambat kegiatan perusahaan.
5. Memberikan kepastian kerja sama: Legalitas penyedia jasa menjadi salah satu dasar penting dalam menjalin hubungan kerja sama dengan pengguna jasa.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Memilih BUJP

Sebelum menggunakan jasa Badan Usaha Jasa Pengamanan, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa aspek berikut:

• Memastikan perusahaan penyedia jasa memiliki identitas dan legalitas badan usaha yang jelas.
• Memeriksa kesesuaian NIB dan bidang usaha dengan layanan yang ditawarkan.
• Memastikan perizinan berusaha pada subsektor keamanan telah dipenuhi.
• Memeriksa kompetensi dan sertifikasi tenaga Satpam.
• Memastikan perusahaan memiliki struktur pengelolaan dan prosedur operasional yang jelas.
• Memahami isi perjanjian kerja sama, termasuk tanggung jawab masing-masing pihak.

Langkah tersebut membantu perusahaan menghindari kerja sama dengan penyedia jasa yang tidak memenuhi persyaratan.

BUJP atau Badan Usaha Jasa Pengamanan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan pengamanan swasta. Kegiatan usahanya mencakup penyediaan tenaga Satpam, konsultasi keamanan, pelatihan, penerapan peralatan keamanan, pengawalan uang dan barang berharga, serta penyediaan satwa keamanan.

Keberadaan BUJP sangat penting dalam mendukung keamanan perusahaan, kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan berbagai lingkungan lainnya.

Penyelenggaraan BUJP harus memperhatikan dasar hukum dan ketentuan perizinan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perpol Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perpol Nomor 1 Tahun 2023, Perpol Nomor 6 Tahun 2021, serta ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagi perusahaan yang ingin mendirikan BUJP, memahami persyaratan legalitas sejak awal merupakan langkah penting agar kegiatan usaha dapat berjalan secara profesional, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.

Konsultasi Pendirian dan Legalitas BUJP

Mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan membutuhkan persiapan dokumen perusahaan, penyesuaian bidang usaha, serta pemenuhan persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS siap membantu memberikan informasi dan konsultasi terkait kebutuhan pendirian badan usaha serta pengurusan dokumen perizinan.

Pastikan perusahaan Anda mempersiapkan legalitas usaha dengan benar sebelum menjalankan kegiatan jasa pengamanan.

Hubungi PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS Sekarang Juga!

KONSULTASI SEKARANG