Cara Mendirikan PT Jasa Pengamanan dari Akta sampai Perizinan

Usaha jasa pengamanan merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peran penting dalam mendukung keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan, perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, perumahan, hingga berbagai fasilitas umum. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang ini harus memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku di Indonesia.

Bagi pengusaha yang ingin membangun perusahaan jasa pengamanan, mendirikan Perseroan Terbatas (PT) menjadi salah satu langkah awal yang perlu dipersiapkan. Namun, proses pendirian PT saja belum cukup untuk menjalankan kegiatan usaha jasa pengamanan secara legal. Perusahaan juga perlu memperhatikan kesesuaian bidang usaha, perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta persyaratan khusus sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

Proses pendirian perusahaan tersebut dimulai dari persiapan nama perusahaan, pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum, pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pemenuhan persyaratan perizinan usaha jasa pengamanan.

Memahami setiap tahapan sejak awal dapat membantu calon pengusaha menghindari kesalahan administrasi, ketidaksesuaian bidang usaha, serta hambatan ketika mengajukan perizinan operasional.

Memahami PT Jasa Pengamanan dan BUJP

PT Jasa Pengamanan adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pelayanan jasa keamanan atau pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, perusahaan yang menyediakan tenaga pengamanan atau layanan keamanan profesional dikenal sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

Kegiatan usaha BUJP dapat mencakup beberapa bidang pelayanan, antara lain:

• Penyediaan tenaga pengamanan atau satuan pengamanan (Satpam).
• Pengamanan kawasan perkantoran dan perusahaan.
• Pengamanan kawasan industri dan pergudangan.
• Pengamanan pusat perbelanjaan dan fasilitas komersial.
• Pengamanan kawasan perumahan dan properti.
• Penyediaan layanan konsultasi keamanan sesuai ruang lingkup perizinan.
• Pelatihan dan kegiatan lain di bidang pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak semua kegiatan tersebut otomatis dapat dijalankan hanya dengan memiliki akta pendirian PT dan NIB. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan usaha yang dipilih sesuai dengan klasifikasi usaha dan persyaratan perizinan masing-masing.

Menentukan Nama PT Jasa Pengamanan

Tahapan pertama sebelum membuat akta pendirian adalah menentukan nama perusahaan.

Nama PT harus memenuhi ketentuan penamaan perseroan yang berlaku di Indonesia. Nama tersebut juga perlu diperiksa ketersediaannya agar tidak sama atau memiliki kemiripan yang dilarang dengan nama perseroan lain.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan nama PT Jasa Pengamanan adalah:

• Nama perusahaan harus memenuhi ketentuan bahasa dan penamaan perseroan.
• Nama tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
• Nama tidak boleh sama dengan nama perseroan lain yang telah terdaftar.
• Nama harus memenuhi ketentuan yang berlaku pada sistem administrasi badan hukum.
• Nama perusahaan sebaiknya mencerminkan identitas dan kegiatan bisnis.

Calon pendiri dapat menyiapkan beberapa alternatif nama sebelum mengajukan pemesanan nama melalui sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum.

Pemilihan nama yang tepat penting karena nama tersebut akan digunakan dalam akta pendirian, pengesahan badan hukum, NIB, dokumen perpajakan, rekening perusahaan, dan dokumen perizinan lainnya.

Menyiapkan Persyaratan Pendirian PT

Sebelum menghadap notaris, calon pendiri perlu menyiapkan dokumen dan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan akta pendirian.

Persyaratan umum pendirian PT meliputi:

• KTP dan NPWP para pendiri.
• Data para pemegang saham.
• Data direktur dan komisaris.
• Nama PT yang akan digunakan.
• Alamat lengkap perusahaan.
• Informasi mengenai kegiatan usaha.
• Besaran modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor.
• Komposisi kepemilikan saham.
• Susunan pengurus perusahaan.
• Rencana bidang usaha dan KBLI.

Untuk PT persekutuan modal pada umumnya diperlukan paling sedikit dua pendiri, dengan memperhatikan ketentuan khusus mengenai perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil.

Penentuan struktur pemegang saham harus dilakukan dengan cermat. Hal ini karena komposisi kepemilikan akan dicantumkan dalam akta dan menjadi dasar pengaturan hak serta kewajiban para pemegang saham.

Selain itu, calon pendiri perlu memastikan bahwa alamat perusahaan dan kegiatan usaha yang direncanakan dapat memenuhi persyaratan administrasi serta tata ruang yang berlaku.

Membuat Akta Pendirian PT melalui Notaris

Setelah seluruh persyaratan disiapkan, tahapan berikutnya adalah membuat akta pendirian PT melalui notaris.

Akta pendirian merupakan dokumen hukum yang menjadi dasar pembentukan perusahaan. Dalam akta tersebut terdapat Anggaran Dasar (AD) dan berbagai informasi penting mengenai identitas serta struktur perusahaan.

Beberapa informasi yang harus dicantumkan dalam akta pendirian PT Jasa Pengamanan meliputi:

• Nama dan tempat kedudukan perusahaan.
• Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
• Jangka waktu berdirinya perseroan.
• Besaran modal dasar perusahaan.
• Modal yang ditempatkan dan disetor.
• Jumlah saham serta nilai nominal saham.
• Identitas para pemegang saham.
• Susunan direksi dan dewan komisaris.
• Ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
• Ketentuan pembagian keuntungan perusahaan.

Dalam penyusunan akta, calon pendiri perlu memastikan bahwa maksud, tujuan, dan kegiatan usaha telah disesuaikan dengan bidang jasa pengamanan yang akan dijalankan.

Hal ini sangat penting karena ketidaksesuaian antara kegiatan usaha dalam akta dengan KBLI yang didaftarkan dapat menimbulkan kendala pada saat pengurusan NIB dan izin operasional.

Notaris juga akan membantu melakukan pemeriksaan nama perseroan serta mengajukan permohonan pengesahan badan hukum melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

Pengesahan PT oleh Kementerian Hukum

Setelah akta pendirian ditandatangani, proses selanjutnya adalah mengajukan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum melalui sistem AHU Online.

Pengesahan ini diperlukan agar PT memperoleh status sebagai badan hukum yang diakui secara resmi oleh negara.

Tahapan pengesahan badan hukum meliputi:

1. Notaris mengakses sistem AHU Online.
2. Melakukan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum.
3. Memasukkan data perseroan sesuai akta pendirian.
4. Melengkapi informasi mengenai pendiri, pemegang saham, direksi, dan komisaris.
5. Melakukan pembayaran biaya administrasi sesuai ketentuan.
6. Menunggu proses pemeriksaan dan penerbitan keputusan pengesahan.

Apabila permohonan disetujui, perusahaan akan memperoleh Surat Keputusan (SK) Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum.

Sejak memperoleh pengesahan tersebut, PT telah memiliki kedudukan sebagai badan hukum dan dapat melanjutkan proses administrasi serta perizinan kegiatan usahanya.

Pengesahan badan hukum merupakan tahapan penting karena BUJP harus berbentuk PT nonperseorangan sesuai ketentuan perizinan subsektor keamanan.

Mengurus NPWP dan Administrasi Perusahaan

Setelah PT memperoleh pengesahan badan hukum, perusahaan perlu memastikan kelengkapan administrasi perpajakan dan identitas usahanya.

Salah satu dokumen yang harus dipersiapkan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.

NPWP diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan, termasuk pelaporan pajak dan administrasi transaksi bisnis.

Selain itu, perusahaan perlu mempersiapkan beberapa kelengkapan berikut:

• Dokumen pengesahan badan hukum PT.
• Akta pendirian beserta Anggaran Dasar.
• NPWP badan usaha.
• Alamat dan domisili kegiatan usaha.
• Email dan nomor telepon resmi perusahaan.
• Data pengurus dan pemegang saham.
• Rekening bank atas nama perusahaan.

Kelengkapan administrasi ini akan membantu memperlancar proses pendaftaran perusahaan melalui OSS serta pengajuan izin operasional BUJP.

Menentukan KBLI untuk PT Jasa Pengamanan

Salah satu tahapan paling penting dalam mendirikan PT Jasa Pengamanan adalah menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

KBLI merupakan kode klasifikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan.

Untuk bidang jasa pengamanan, calon pengusaha perlu memperhatikan perubahan klasifikasi KBLI dari versi 2020 ke versi 2025.

Dalam KBLI 2020, kegiatan Aktivitas Keamanan Swasta menggunakan kode 80100. Sementara itu, dalam KBLI 2025, klasifikasi tersebut mengalami perubahan menjadi 80110 – Aktivitas Investigasi dan Keamanan Swasta.

Ruang lingkup kegiatan usaha yang perlu diperhatikan meliputi:

• Jasa penyediaan tenaga pengamanan (Guard Services).
• Jasa kawal angkut uang dan barang berharga.
• Jasa pelatihan keamanan.
• Jasa konsultasi keamanan.
• Jasa penerapan peralatan keamanan.
• Jasa penyediaan satwa keamanan atau K9 Services.

Setiap ruang lingkup memiliki persyaratan dan ketentuan perizinan yang perlu diperiksa secara tersendiri.

Oleh karena itu, calon pendiri tidak boleh hanya memilih kode KBLI berdasarkan nama usaha. Pemilihan harus mempertimbangkan kegiatan operasional yang benar-benar akan dilakukan.

Catatan penting: Karena terdapat perubahan KBLI 2025, pastikan kode dan uraian kegiatan yang digunakan sudah sesuai dengan pilihan yang tersedia pada OSS ketika permohonan diajukan. Jangan langsung menggunakan kode lama tanpa memeriksa ketentuan konversinya.

Mendaftarkan Perusahaan melalui OSS dan Mendapatkan NIB

Setelah perusahaan memiliki pengesahan badan hukum dan kelengkapan administrasi, tahapan berikutnya adalah melakukan pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS).

OSS merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Melalui sistem ini, perusahaan dapat mengajukan identitas usaha serta perizinan berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya.

Tahapan umum pendaftaran OSS meliputi:

1. Mengakses situs resmi OSS.
2. Membuat atau menggunakan akun perusahaan.
3. Memasukkan data badan hukum PT.
4. Melengkapi informasi alamat dan kegiatan usaha.
5. Memilih KBLI yang sesuai.
6. Mengisi informasi modal dan data perusahaan.
7. Memenuhi persyaratan dasar apabila diwajibkan.
8. Mengajukan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan menjadi salah satu dokumen utama dalam proses perizinan.

Namun, perlu dipahami bahwa NIB tidak otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk langsung menjalankan seluruh kegiatan jasa pengamanan.

Perusahaan harus memenuhi jenis perizinan lanjutan sesuai tingkat risiko dan ruang lingkup kegiatan usahanya.

Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025, kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan NIB dan Izin sebelum dapat menjalankan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Mengurus Izin Operasional BUJP

Setelah memperoleh NIB, perusahaan perlu melanjutkan proses pengurusan izin operasional sebagai Badan Usaha Jasa Pengamanan.

Izin operasional merupakan persyaratan penting bagi perusahaan yang ingin menyediakan layanan pengamanan secara profesional.

Dalam ketentuan kepolisian, BUJP merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga Satpam, pelatihan Satpam, kawal angkut uang atau barang berharga, konsultasi jasa pengamanan, penerapan peralatan pengamanan, penyediaan satwa, dan usaha jasa keamanan lainnya.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa menjadi salah satu regulasi yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan BUJP.
Tribratanews Res Pesawaran

Secara umum, persiapan pengajuan izin operasional dapat mencakup:

• Akta pendirian PT dan perubahan apabila ada.
• SK pengesahan badan hukum.
• NPWP perusahaan.
• NIB dan data KBLI.
• Alamat kantor perusahaan.
• Struktur organisasi perusahaan.
• Identitas direksi dan penanggung jawab operasional.
• Daftar personel perusahaan.
• Dokumen kompetensi atau sertifikasi yang dipersyaratkan.
• Surat rekomendasi dari Polda setempat apabila diwajibkan.
• Dokumen pendukung lain sesuai jenis layanan yang diajukan.

Pengajuan izin harus disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan BUJP yang dipilih. Persyaratan untuk penyediaan tenaga Satpam, misalnya, tidak selalu sama dengan persyaratan untuk jasa konsultasi keamanan atau kawal angkut uang dan barang berharga.

Karena itu, sebelum mengajukan permohonan, perusahaan perlu memastikan jenis izin dan persyaratan yang berlaku melalui OSS serta instansi kepolisian yang berwenang.

Memenuhi Persyaratan Kompetensi dan Personel BUJP

Selain kelengkapan dokumen perusahaan, calon BUJP juga perlu memperhatikan persyaratan sumber daya manusia dan kompetensi personel.

Perusahaan jasa pengamanan tidak hanya dituntut memiliki badan hukum dan izin usaha, tetapi juga harus mempunyai tenaga profesional yang memahami standar keamanan.

Beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan antara lain:

a. Direktur dan Penanggung Jawab Operasional

Direktur dan penanggung jawab operasional perlu memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ruang lingkup usaha yang diajukan.

Untuk persyaratan tertentu, sertifikat atau ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama dapat diwajibkan bagi direktur dan manajer operasional.

b. Struktur Organisasi Perusahaan

Perusahaan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas untuk menunjukkan pembagian tanggung jawab dan kewenangan.

Struktur organisasi dapat mencakup:

• Direktur utama.
• Direktur atau penanggung jawab operasional.
• Manajer operasional.
• Bagian administrasi.
• Bagian pengelolaan personel.
• Bagian operasional pengamanan.

c. Daftar Personel

Perusahaan perlu menyiapkan data personel sesuai struktur organisasi, termasuk identitas dan riwayat hidup apabila dipersyaratkan dalam pengajuan izin.

d. Tenaga Satpam yang Kompeten

Apabila perusahaan menjalankan usaha penyediaan tenaga pengamanan, personel Satpam harus memenuhi ketentuan kompetensi dan pelatihan sesuai jenjang yang berlaku.

Jenjang pelatihan Satpam meliputi Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama sesuai fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

e. Ketentuan Seragam Satpam

Penggunaan seragam Satpam harus mengikuti ketentuan Polri. Perusahaan perlu memperhatikan ketentuan mengenai identitas, atribut, dan penggunaan seragam dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

Pemenuhan persyaratan kompetensi, struktur organisasi, dan personel perlu disesuaikan dengan jenis perizinan BUJP yang diajukan.

Menyiapkan Rekomendasi Polda dan Persyaratan Teknis

Dalam proses pengurusan izin BUJP, terdapat persyaratan teknis yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian.

Salah satunya adalah rekomendasi dari Polda setempat untuk jenis perizinan yang mensyaratkannya.

Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi terhadap kesiapan perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pengamanan.

Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan sesuai ruang lingkup perizinan dapat meliputi:

• Surat permohonan rekomendasi.
• Akta pendirian dan SK pengesahan PT.
• NIB perusahaan.
• Struktur organisasi.
• Identitas direktur dan penanggung jawab operasional.
• Daftar personel.
• Sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan.
• Surat pernyataan mengenai penggunaan tenaga kerja.
• Surat pernyataan penggunaan seragam Satpam sesuai ketentuan.
• Dokumen teknis pendukung lainnya.

Untuk jenis usaha yang menggunakan peralatan keamanan, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan standar teknis dan kelayakan peralatan apabila dipersyaratkan.

Setelah dokumen disiapkan, perusahaan dapat mengikuti prosedur pemeriksaan dan rekomendasi dari instansi kepolisian sesuai kewenangannya.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua persyaratan tersebut berlaku secara seragam untuk setiap bidang BUJP. Dokumen harus mengikuti ketentuan perizinan berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang diajukan.

Mengajukan Izin melalui Sistem OSS

Setelah persyaratan administratif dan teknis dipenuhi, perusahaan dapat melanjutkan pengajuan izin melalui sistem OSS sesuai mekanisme yang berlaku.

Untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, perusahaan tidak cukup hanya memiliki NIB. Izin yang dipersyaratkan harus diperoleh terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan operasional dan komersial.

Tahapan pengajuan pada prinsipnya meliputi:

1. Memeriksa kembali data badan hukum dan NIB.
2. Memastikan KBLI dan ruang lingkup kegiatan sudah benar.
3. Memenuhi dokumen persyaratan izin.
4. Mengunggah dokumen melalui sistem apabila diminta.
5. Memenuhi persyaratan rekomendasi dari instansi terkait.
6. Mengikuti proses verifikasi.
7. Memperbaiki dokumen apabila terdapat kekurangan.
8. Memperoleh persetujuan atau izin sesuai ketentuan.

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi dan izin diterbitkan, perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ruang lingkup yang disetujui.

Pengajuan perizinan harus mengikuti ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlaku sejak 5 Juni 2025.

Memahami Kewajiban Setelah Izin BUJP Diterbitkan

Mendirikan PT Jasa Pengamanan tidak berhenti setelah perusahaan mendapatkan izin operasional. BUJP juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan antara lain:

• Menjalankan kegiatan usaha sesuai ruang lingkup izin.
• Mempekerjakan personel yang memenuhi persyaratan kompetensi.
• Mematuhi ketentuan penggunaan seragam Satpam.
• Menjaga standar pelayanan keamanan.
• Memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan apabila diwajibkan.
• Menjaga kerahasiaan sistem pengamanan pengguna jasa.
• Memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan sesuai ketentuan.
• Memperbarui data perusahaan apabila terjadi perubahan.
• Memenuhi kewajiban perpajakan dan administrasi perusahaan.

Perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap kontrak kerja sama dengan pengguna jasa memiliki ruang lingkup pekerjaan yang jelas.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai tanggung jawab perusahaan, jumlah personel, lokasi pengamanan, standar pelayanan, dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan.

Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Mendirikan PT Jasa Pengamanan

Dalam proses pendirian PT dan pengurusan izin BUJP, terdapat sejumlah kesalahan administratif yang dapat menghambat proses perizinan.

Berikut beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari.

1.Salah Memilih KBLI

Pemilihan KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha dapat mengakibatkan ketidaksesuaian data pada saat pengajuan perizinan.

2.Akta Pendirian Tidak Sesuai dengan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan perusahaan harus disusun dengan memperhatikan bidang usaha jasa pengamanan yang akan dijalankan.

3.Tidak Memenuhi Persyaratan Kompetensi

Perusahaan dapat mengalami kendala apabila direktur atau penanggung jawab operasional tidak memenuhi persyaratan sertifikasi yang diwajibkan.

4.Menganggap NIB Sudah Cukup untuk Beroperasi

NIB merupakan identitas pelaku usaha, bukan pengganti izin operasional yang diwajibkan untuk kegiatan jasa pengamanan.

5.Tidak Menyiapkan Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang tidak lengkap dapat menghambat pemeriksaan persyaratan perusahaan.

6.Tidak Memeriksa Ketentuan Terbaru

Perubahan KBLI dan sistem perizinan berbasis risiko dapat memengaruhi persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan. Oleh karena itu, pengusaha harus selalu memeriksa ketentuan terbaru sebelum mengajukan permohonan.

Dasar Hukum Pendirian PT Jasa Pengamanan

Dalam mendirikan PT Jasa Pengamanan, terdapat beberapa peraturan yang perlu dijadikan acuan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Peraturan tersebut menjadi acuan dalam memahami pembentukan badan hukum, klasifikasi kegiatan usaha, dan persyaratan perizinan BUJP. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan teknis terbaru dari instansi yang berwenang.

Cara mendirikan PT Jasa Pengamanan membutuhkan beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan, mulai dari persiapan nama perusahaan, pembuatan akta pendirian melalui notaris, pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum, pengurusan NPWP, pemilihan KBLI, pendaftaran OSS, hingga pemenuhan persyaratan izin operasional BUJP.

Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bahwa perusahaan jasa pengamanan wajib memenuhi ketentuan khusus sesuai bidang usaha yang dijalankan. Memiliki akta pendirian dan NIB saja belum tentu cukup untuk menjalankan kegiatan operasional jasa pengamanan.

Oleh karena itu, calon pengusaha perlu mempersiapkan dokumen perusahaan, struktur organisasi, kompetensi pengurus, rekomendasi instansi terkait, serta persyaratan teknis lainnya sejak awal.

Dengan proses pendirian dan perizinan yang tepat, PT Jasa Pengamanan dapat memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan kegiatan usaha secara profesional, memenuhi ketentuan pemerintah, dan membangun kepercayaan pengguna jasa.

Jasa Pengurusan Pendirian PT dan Perizinan BUJP

Bagi pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan jasa pengamanan, mengurus akta pendirian hingga izin operasional BUJP dapat membutuhkan pemahaman mengenai administrasi badan hukum, KBLI, OSS, serta ketentuan teknis dari instansi terkait.

PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS siap membantu kebutuhan konsultasi dan pengurusan administrasi perusahaan, mulai dari pendirian PT, penyusunan dokumen perseroan, pengurusan NIB, hingga pendampingan persiapan persyaratan perizinan BUJP sesuai ruang lingkup layanan.

Hubungi PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS Sekarang Juga!

Dapatkan informasi dan pendampingan untuk mempersiapkan pendirian PT Jasa Pengamanan agar proses administrasi dan perizinan dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai ketentuan yang berlaku.

KONSULTASI SEKARANG