Syarat Mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan di Indonesia

Kebutuhan terhadap jasa pengamanan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya dunia usaha, kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, perumahan, hingga berbagai fasilitas publik. Kondisi tersebut membuat keberadaan perusahaan penyedia jasa pengamanan menjadi semakin penting untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat.

Di Indonesia, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan jasa pengamanan dikenal dengan istilah Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Perusahaan ini menyediakan tenaga pengamanan atau layanan keamanan profesional kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendirikan BUJP tidak cukup hanya dengan membentuk perusahaan berbadan hukum. Calon pengusaha juga harus memperhatikan klasifikasi kegiatan usaha, persyaratan administrasi, perizinan berusaha, kesiapan sumber daya manusia, serta ketentuan khusus yang mengatur penyelenggaraan jasa pengamanan.

Oleh karena itu, memahami syarat mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan di Indonesia menjadi langkah awal yang penting agar perusahaan dapat beroperasi secara legal, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Itu Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)?

Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang jasa pengamanan swasta. Perusahaan ini bertugas menyediakan layanan keamanan kepada pihak lain, baik perusahaan swasta, instansi, kawasan industri, maupun pengguna jasa lainnya.

Kegiatan BUJP tidak hanya terbatas pada penyediaan tenaga Satuan Pengamanan (Satpam), tetapi juga mencakup beberapa bidang jasa keamanan lainnya.

Berdasarkan standar kegiatan usaha subsektor keamanan, terdapat enam ruang lingkup kegiatan BUJP, yaitu:

1. Jasa penyediaan tenaga pengamanan (Guard Services): menyediakan tenaga Satpam untuk perusahaan, gedung, perkantoran, kawasan industri, dan lokasi lainnya.
2. Jasa pelatihan keamanan (Security Training): menyelenggarakan pelatihan keamanan sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
3. Jasa konsultasi keamanan (Security Consultancy): memberikan konsultasi mengenai sistem, prosedur, dan manajemen keamanan.
4. Jasa kawal angkut uang dan barang berharga (Valuables Security Transport): memberikan layanan pengawalan pengiriman uang atau barang berharga.
5. Jasa penerapan peralatan keamanan (Security Devices): menyediakan layanan penerapan peralatan dan teknologi keamanan.
6. Jasa penyediaan satwa keamanan (K9 Services): menyediakan satwa terlatih untuk mendukung kegiatan pengamanan.
   
   Calon pendiri perusahaan perlu menentukan jenis layanan yang akan dijalankan karena setiap ruang lingkup kegiatan dapat memiliki persyaratan perizinan dan standar operasional tersendiri.
   
   Dasar Hukum Pendirian BUJP di Indonesia

Pendirian dan penyelenggaraan BUJP harus memperhatikan peraturan yang mengatur kegiatan usaha, perizinan berusaha, serta pengamanan swakarsa.

Beberapa regulasi yang perlu diperhatikan antara lain:

• Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, yang mengatur penyelenggaraan pengamanan swakarsa, termasuk kegiatan Satpam dan BUJP.
• Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020.
• Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan menjadi acuan terbaru dalam proses perizinan melalui OSS.
  Peraturan tersebut menjadi dasar penting bagi pengusaha untuk memahami bentuk badan usaha, persyaratan perizinan, standar kegiatan usaha, dan kewajiban perusahaan jasa pengamanan.

Syarat Mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan

Untuk mendirikan BUJP, calon pengusaha perlu mempersiapkan sejumlah persyaratan hukum dan administrasi. Persyaratan ini diperlukan agar perusahaan memiliki legalitas yang sesuai sebelum menjalankan kegiatan usaha jasa pengamanan.

Berikut beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan.

A. Membentuk Badan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Salah satu persyaratan utama mendirikan BUJP adalah perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Artinya, kegiatan usaha jasa pengamanan tidak dapat dijalankan hanya dengan menggunakan usaha perseorangan biasa.

Pendirian PT perlu dilakukan melalui notaris dengan mempersiapkan beberapa dokumen, antara lain:

• Nama perusahaan yang akan digunakan.
• Identitas para pendiri atau pemegang saham.
• Identitas direksi dan komisaris.
• Alamat dan domisili perusahaan.
• Struktur kepemilikan saham.
• Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.
• Modal dasar dan modal ditempatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akta pendirian PT kemudian diproses untuk memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum.

B. Menentukan Bidang Usaha dan Klasifikasi KBLI

Calon pendiri BUJP harus menentukan bidang usaha yang sesuai dengan kegiatan jasa pengamanan yang akan dijalankan.

Dalam sistem OSS, kegiatan keamanan swasta tercantum dalam KBLI 2020 kode 80100 dengan nama Aktivitas Keamanan Swasta.

Kode tersebut mencakup kegiatan penjagaan, pengawasan, patroli, pengawalan, dan perlindungan terhadap keselamatan orang maupun harta benda.

Namun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan pada penggunaan KBLI. OSS telah menampilkan informasi konversi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025, yaitu kode 80100 berubah menjadi 80110. Oleh karena itu, calon pengusaha perlu memastikan kode yang digunakan mengikuti klasifikasi dan pilihan yang berlaku pada sistem OSS saat mengajukan perizinan.

C. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha atau NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

NIB diperlukan sebagai bagian dari legalitas perusahaan dan proses pengajuan perizinan usaha jasa pengamanan.

Untuk memperoleh NIB, perusahaan perlu menyiapkan data dan dokumen seperti:

• Akta pendirian PT.
• Pengesahan badan hukum.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Identitas pengurus perusahaan.
• Alamat dan data lokasi kegiatan usaha.
• Informasi modal dan kegiatan usaha.
• Klasifikasi bidang usaha yang sesuai.

Pendaftaran dilakukan melalui sistem OSS dengan memasukkan data perusahaan secara benar dan lengkap.

Perlu dipahami bahwa memiliki NIB saja belum otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menjalankan seluruh kegiatan jasa pengamanan. Perusahaan tetap harus memenuhi persyaratan izin sesuai ruang lingkup usahanya.

D. Memiliki Struktur Organisasi Perusahaan

BUJP harus mempunyai struktur organisasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional.

Struktur organisasi tersebut perlu menggambarkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta hubungan kerja antara pimpinan perusahaan dan personel yang terlibat.

Dokumen struktur organisasi pada proses perizinan dapat memuat:

• Nama lengkap setiap personel.
• Jabatan masing-masing.
• Foto personel sesuai ketentuan.
• Tanggung jawab dan kedudukan dalam perusahaan.
• Tanda tangan pimpinan atau direktur.
• Stempel perusahaan.

Struktur organisasi yang jelas diperlukan agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Menyiapkan Pimpinan dan Tenaga Ahli yang Kompeten

Perusahaan jasa pengamanan harus mempunyai personel yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai ketentuan.

Salah satu persyaratan penting dalam pengurusan izin BUJP adalah sertifikat atau ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi direktur utama atau direktur serta manajer operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan perlu mempersiapkan:

• Daftar personel perusahaan.
• Riwayat hidup masing-masing personel.
• Identitas pimpinan dan tenaga ahli.
• Dokumen sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan.
• Keterangan jabatan dan tanggung jawab personel.

Kelengkapan tenaga ahli dan personel berkompetensi menjadi bagian penting dalam memastikan layanan keamanan dapat diberikan secara profesional.

F. Memiliki Keanggotaan Asosiasi Jasa Pengamanan

Persyaratan berikutnya adalah memiliki sertifikat atau surat keterangan keanggotaan asosiasi yang bergerak di bidang jasa pengamanan dan terintegrasi atau terdaftar di Polri sesuai ketentuan.

Keanggotaan asosiasi menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses pengajuan izin operasional BUJP.

Calon pengusaha perlu memastikan bahwa asosiasi yang dipilih memang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh kepolisian, sehingga dokumen keanggotaannya dapat digunakan dalam proses perizinan.

G. Menyiapkan Surat Pernyataan Penggunaan Seragam Satpam

BUJP juga perlu membuat surat pernyataan bermeterai bahwa perusahaan akan menggunakan seragam Satuan Pengamanan sesuai dengan ketentuan Polri.

Hal ini penting karena Satpam merupakan bagian dari pengamanan swakarsa yang memiliki aturan tersendiri mengenai identitas, atribut, dan penggunaan seragam.

Perusahaan tidak boleh menggunakan atribut atau perlengkapan yang menyerupai institusi tertentu secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

H. Menyiapkan Dokumen Perpajakan Perusahaan

Legalitas perpajakan juga menjadi bagian penting dalam persyaratan administrasi pendirian dan pengurusan izin BUJP.

Dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

• NPWP perusahaan.
• Data perpajakan badan usaha.
• Identitas wajib pajak pengurus sesuai kebutuhan administrasi.
• Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid.
• Dokumen pelaporan pajak apabila dipersyaratkan.
  Kelengkapan administrasi perpajakan membantu memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan komersial.

I. Memperoleh Rekomendasi dari Polda Setempat

Sebelum memperoleh izin operasional sesuai mekanisme yang berlaku, perusahaan perlu memperhatikan persyaratan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat.

Surat rekomendasi ini merupakan salah satu dokumen penting dalam proses pengajuan perizinan jasa pengamanan.

Untuk mendapatkannya, perusahaan perlu mempersiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan dan prosedur pemeriksaan dari kepolisian.

Persyaratan yang perlu diperhatikan antara lain:

• Legalitas badan usaha berbentuk PT.
• Nomor Induk Berusaha.
• Struktur organisasi perusahaan.
• Data pimpinan dan personel.
• Dokumen kompetensi tenaga ahli.
• Keterangan keanggotaan asosiasi.
• Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis layanan yang diajukan.

Perlu diketahui bahwa rekomendasi Polda bukan merupakan pengganti izin operasional. Perusahaan tetap harus menyelesaikan tahapan perizinan berikutnya.

J. Memenuhi Persyaratan Izin Operasional BUJP

Selain dokumen pendirian perusahaan dan NIB, BUJP harus memenuhi persyaratan izin operasional sesuai bidang jasa pengamanan yang akan diselenggarakan.

Dalam proses perizinan, perusahaan perlu mengajukan permohonan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Polri dan sistem yang terintegrasi dengan OSS.

Izin operasional ini menjadi bagian penting agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ruang lingkup yang telah disetujui.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa izin yang dimiliki sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Misalnya, perusahaan yang ingin menyediakan tenaga Satpam harus memenuhi persyaratan untuk ruang lingkup jasa penyediaan tenaga pengamanan.

Dokumen yang Perlu Dipersiapkan untuk Mengurus BUJP

Agar proses pendirian dan perizinan berjalan lebih terarah, calon pengusaha sebaiknya menyiapkan dokumen sejak awal.

Berikut daftar dokumen yang perlu diperhatikan:

1. Akta pendirian Perseroan Terbatas.
2. Surat keputusan pengesahan badan hukum PT.
3. Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. NPWP perusahaan.
5. Data alamat dan lokasi kantor perusahaan.
6. Struktur organisasi perusahaan yang dilengkapi foto dan nama personel.
7. Daftar riwayat hidup pimpinan, staf, dan tenaga ahli.
8. Sertifikat atau ijazah Gada Utama bagi personel yang dipersyaratkan.
9. Sertifikat atau surat keterangan keanggotaan asosiasi jasa pengamanan.
10. Surat pernyataan penggunaan seragam Satpam.
11. Surat pernyataan terkait penggunaan tenaga kerja asing atau dokumen izin yang relevan apabila menggunakan tenaga kerja asing.
12. Surat rekomendasi izin operasional dari Polda setempat.
13. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) apabila dipersyaratkan.
14. Dokumen perpajakan dan KSWP yang valid.
15. Dokumen pendukung lainnya berdasarkan ruang lingkup kegiatan usaha.

Daftar tersebut merupakan gambaran dokumen yang perlu disiapkan. Persyaratan final harus disesuaikan dengan jenis layanan, ketentuan terbaru, dan hasil pemeriksaan pada sistem perizinan.

Tahapan Mendirikan BUJP di Indonesia

Setelah memahami persyaratan administrasi, calon pengusaha perlu mengetahui tahapan pendirian dan pengurusan izin operasional BUJP.

Berikut tahapan yang dapat dijadikan panduan.

Tahap 1: Menentukan Konsep dan Jenis Layanan BUJP

Langkah pertama adalah menentukan jenis layanan keamanan yang akan diselenggarakan.

Apakah perusahaan akan berfokus pada penyediaan tenaga Satpam, pelatihan keamanan, konsultasi keamanan, pengawalan uang dan barang berharga, penerapan peralatan keamanan, atau penyediaan satwa keamanan.

Penentuan ruang lingkup ini penting karena akan berpengaruh terhadap persyaratan perizinan dan kebutuhan operasional perusahaan.

Tahap 2: Mendirikan PT melalui Notaris

Setelah menentukan jenis kegiatan usaha, calon pengusaha dapat memulai pendirian PT melalui notaris.

Dalam tahap ini, perlu dipersiapkan nama perusahaan, susunan pemegang saham, direksi, komisaris, alamat kantor, serta maksud dan tujuan perusahaan.

Pastikan kegiatan jasa pengamanan dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta bidang usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahap 3: Mengurus Pengesahan Badan Hukum

Akta pendirian PT selanjutnya diproses untuk mendapatkan pengesahan badan hukum melalui Kementerian Hukum.

Setelah pengesahan diterbitkan, perusahaan telah mempunyai status badan hukum yang menjadi dasar untuk melanjutkan proses legalitas usaha.

Tahap 4: Mendaftarkan Perusahaan melalui OSS

Tahap berikutnya adalah melakukan pendaftaran perusahaan melalui sistem OSS.

Pada tahap ini, perusahaan mengisi informasi mengenai identitas badan usaha, alamat, modal, kegiatan usaha, serta klasifikasi KBLI yang sesuai.

NIB kemudian diproses melalui sistem OSS sesuai ketentuan perizinan berbasis risiko.

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan kode KBLI harus mengikuti klasifikasi yang tersedia pada sistem OSS saat pengajuan dilakukan.

Tahap 5: Mempersiapkan Persyaratan Teknis BUJP

Setelah memiliki legalitas dasar perusahaan, pengusaha perlu melengkapi persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk pengajuan izin operasional.

Persiapan tersebut meliputi struktur organisasi, data personel, kompetensi pimpinan dan manajer operasional, keanggotaan asosiasi, serta surat pernyataan yang dipersyaratkan.

Tahap 6: Mengajukan Rekomendasi dan Izin Operasional

Perusahaan selanjutnya mengikuti prosedur pengajuan rekomendasi dari Polda setempat dan permohonan izin operasional melalui mekanisme perizinan Polri.

Dalam panduan pengurusan BUJP, proses administrasi izin operasional dilakukan melalui sistem Binmas Online System (BOS) yang terintegrasi dengan OSS.

Pengajuan akan melalui tahapan verifikasi sesuai kewenangan petugas dan instansi terkait.

Tahap 7: Memenuhi Kewajiban Setelah Izin Terbit

Setelah memperoleh perizinan yang diperlukan, perusahaan harus menjalankan kegiatan usaha sesuai ruang lingkup izin.

BUJP juga perlu memenuhi kewajiban administratif dan operasional, termasuk pelaporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan.

Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada penerbitan izin, tetapi juga harus menjaga kepatuhan selama menjalankan kegiatan usaha.

Perbedaan NIB dan SIO dalam Pendirian BUJP

Dalam proses pendirian perusahaan jasa pengamanan, masih banyak calon pengusaha yang menganggap bahwa NIB dan Surat Izin Operasional (SIO) merupakan dokumen yang sama.

Padahal, keduanya mempunyai fungsi yang berbeda.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS. NIB menjadi bagian dari legalitas dasar perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai perizinan berbasis risiko.

Sementara itu, Surat Izin Operasional (SIO) merupakan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan jasa pengamanan sesuai ruang lingkup yang disetujui oleh pihak berwenang.

Dalam konteks BUJP, kepemilikan NIB tidak boleh langsung dianggap sebagai izin untuk menyediakan tenaga Satpam atau menjalankan layanan pengamanan lainnya.

Perusahaan harus memastikan seluruh persyaratan izin operasional telah dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan yang memerlukan izin tersebut.

Pemahaman mengenai perbedaan kedua dokumen ini penting agar perusahaan tidak mengalami masalah legalitas ketika mulai menerima pekerjaan dari pengguna jasa.

Kewajiban BUJP Setelah Resmi Berdiri

Setelah perusahaan memperoleh legalitas dan izin operasional, terdapat sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan agar kegiatan usaha tetap berjalan sesuai ketentuan.

Beberapa kewajiban tersebut meliputi:

A. Menjalankan Kegiatan Sesuai Izin

Perusahaan harus menjalankan layanan keamanan sesuai ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam perizinan.

BUJP tidak boleh menjalankan jenis layanan yang belum mendapatkan persetujuan atau izin yang dipersyaratkan.

B. Memiliki Tenaga Pengamanan yang Kompeten

Jika perusahaan menyediakan tenaga Satpam, personel yang direkrut harus memenuhi persyaratan pendidikan, pelatihan, dan kompetensi sesuai ketentuan Polri.

Perusahaan juga perlu memastikan tenaga pengamanan memahami tugas, tanggung jawab, serta prosedur kerja di lokasi pengguna jasa.

C. Menggunakan Seragam dan Atribut Sesuai Ketentuan

Penggunaan seragam, tanda pengenal, dan atribut Satpam harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Hal ini diperlukan untuk menjaga identitas profesi Satpam dan membedakannya dari unsur pengamanan lainnya.

D. Menyampaikan Laporan Kegiatan

BUJP perlu memenuhi kewajiban pelaporan kegiatan secara berkala, termasuk laporan semester sesuai ketentuan perizinan.

Pelaporan ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha jasa pengamanan.

E. Menjaga Profesionalitas dan Kualitas Pelayanan

Perusahaan harus menerapkan standar operasional prosedur (SOP), melakukan pengawasan terhadap personel, serta memastikan pelayanan keamanan diberikan secara profesional.

Selain itu, BUJP perlu menjaga kerahasiaan sistem pengamanan milik pengguna jasa dan memperhatikan standar keselamatan kerja sesuai ketentuan.

Kendala yang Sering Terjadi Saat Mengurus Pendirian BUJP

Dalam proses pendirian dan pengurusan izin operasional, calon pengusaha terkadang menghadapi sejumlah kendala administratif maupun teknis.

Beberapa kendala yang sering perlu diantisipasi antara lain:

1.Kesalahan dalam menentukan KBLI

Pemilihan klasifikasi usaha yang tidak sesuai dapat menyebabkan ketidaksesuaian data perusahaan dengan jenis kegiatan yang diajukan.

2.Dokumen perusahaan belum lengkap

Akta pendirian, pengesahan badan hukum, NIB, dan dokumen pendukung lainnya harus disiapkan secara benar.

3.Belum memiliki tenaga ahli yang memenuhi persyaratan

Ketiadaan pimpinan atau manajer operasional dengan kompetensi yang dipersyaratkan dapat menghambat proses perizinan.

4.Belum menjadi anggota asosiasi yang sesuai

Perusahaan perlu memastikan keanggotaan asosiasi memenuhi ketentuan yang berlaku untuk pengurusan BUJP.

5.Struktur organisasi belum sesuai

Data personel, jabatan, foto, dan dokumen pendukung harus disusun secara lengkap dan konsisten.

6.Belum memahami prosedur OSS dan BOS Polri

Proses pengajuan melalui sistem perizinan yang berbeda membutuhkan pemahaman mengenai alur administrasi dan persyaratan teknis.

Untuk menghindari kendala tersebut, calon pengusaha sebaiknya melakukan pemeriksaan dokumen sebelum mengajukan permohonan perizinan.

Mengapa Legalitas BUJP Sangat Penting?

Legalitas merupakan salah satu faktor utama dalam membangun perusahaan jasa pengamanan yang profesional dan terpercaya.

Dengan mempunyai legalitas dan izin operasional sesuai ketentuan, perusahaan memperoleh dasar hukum untuk menjalankan kegiatan usaha dalam ruang lingkup yang telah disetujui.

Selain itu, legalitas BUJP memberikan beberapa manfaat, antara lain:

• Meningkatkan kepercayaan calon pengguna jasa.
• Mempermudah kerja sama dengan perusahaan dan instansi.
• Memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.
• Mendukung pengelolaan tenaga Satpam secara profesional.
• Meningkatkan kredibilitas perusahaan di bidang pengamanan.
• Memastikan kegiatan usaha mengikuti standar dan ketentuan pemerintah.

Oleh karena itu, calon pengusaha sebaiknya tidak mengabaikan proses pendirian badan hukum maupun pengurusan izin operasional.

Syarat mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan badan hukum berbentuk PT, penentuan bidang usaha dan KBLI, pengurusan NIB melalui OSS, penyusunan struktur organisasi, penyediaan tenaga ahli berkompetensi, keanggotaan asosiasi, hingga pemenuhan persyaratan rekomendasi dan izin operasional dari kepolisian.

Setiap tahapan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan jasa pengamanan secara legal dan profesional.

Calon pengusaha juga perlu memahami bahwa NIB dan izin operasional BUJP mempunyai fungsi berbeda. Oleh karena itu, seluruh persyaratan harus dipenuhi sesuai jenis layanan keamanan yang akan dijalankan.

Dengan persiapan dokumen dan proses perizinan yang tepat, pendirian BUJP dapat dilakukan secara lebih terarah sehingga perusahaan mempunyai fondasi hukum yang kuat untuk berkembang dalam industri jasa pengamanan di Indonesia.

Jasa Konsultasi dan Pengurusan Legalitas BUJP

Mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan membutuhkan persiapan dokumen, pemahaman regulasi, serta proses perizinan yang harus disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dan kepolisian.

Bagi calon pengusaha yang ingin mendirikan BUJP tetapi belum memahami prosedur dan persyaratan administrasinya, menggunakan layanan konsultasi dan pendampingan legalitas dapat menjadi salah satu pilihan.

PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS siap membantu memberikan informasi dan konsultasi terkait kebutuhan pendirian badan usaha serta pengurusan dokumen legalitas perusahaan.

Jangan sampai kesalahan dalam mempersiapkan dokumen menghambat rencana pendirian perusahaan jasa pengamanan Anda.

KONSULTASI SEKARANG