KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) merupakan sistem pengelompokan kegiatan ekonomi atau jenis usaha yang digunakan sebagai acuan dalam proses administrasi dan perizinan berusaha di Indonesia. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha wajib menentukan kode KBLI yang sesuai dengan aktivitas bisnis sebenarnya.
Bagi perusahaan yang ingin mendirikan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), penentuan KBLI menjadi salah satu tahapan penting sebelum mengurus perizinan operasional. Kode KBLI digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan perusahaan, termasuk jasa penyediaan tenaga pengamanan, pelayanan keamanan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa pengamanan.
BUJP merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengamanan dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dalam bidang ini dapat menyediakan tenaga satuan pengamanan (Satpam) untuk membantu menjaga keamanan lingkungan perusahaan, kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, perumahan, maupun objek lainnya.
Oleh karena itu, pemilihan KBLI tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Perusahaan harus memastikan kode usaha yang dipilih benar-benar menggambarkan kegiatan jasa pengamanan yang akan dijalankan.
Mengapa Penentuan KBLI Penting untuk BUJP?
Penentuan KBLI memiliki peran penting dalam proses pendirian dan pengembangan perusahaan jasa pengamanan. Kesalahan memilih kode usaha dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kegiatan perusahaan dengan perizinan yang diajukan melalui sistem OSS.
Berikut beberapa alasan mengapa KBLI perlu diperhatikan oleh calon pemilik BUJP.
1.Menentukan Bidang Kegiatan Perusahaan
KBLI membantu menjelaskan bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam konteks BUJP, kode usaha harus mencerminkan kegiatan jasa pengamanan yang menjadi aktivitas utama perusahaan.
Dengan menentukan kode yang tepat, identitas kegiatan usaha dalam dokumen perusahaan menjadi lebih jelas.
2.Menjadi Dasar Pengajuan Perizinan Berusaha
KBLI digunakan dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk menentukan jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
Setiap kegiatan usaha dapat memiliki tingkat risiko dan persyaratan perizinan yang berbeda. Karena itu, pemilihan kode KBLI akan berpengaruh terhadap proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berusaha lainnya.
3.Menyesuaikan Kegiatan Usaha dengan Akta Perusahaan
Bidang usaha yang dicantumkan dalam akta pendirian PT harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dijalankan.
Apabila perusahaan ingin menjalankan jasa pengamanan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam akta perlu disusun dengan memperhatikan kode KBLI yang relevan.
4.Mendukung Pengurusan Perizinan BUJP
Perusahaan jasa pengamanan tidak cukup hanya memiliki badan hukum dan NIB. Kegiatan operasionalnya juga harus memenuhi ketentuan sektoral yang berlaku.
KBLI yang sesuai membantu perusahaan mengidentifikasi persyaratan lanjutan yang harus dipenuhi untuk menjalankan kegiatan sebagai BUJP.
Kode KBLI yang Digunakan untuk Usaha BUJP
Dalam KBLI 2020, kegiatan usaha jasa pengamanan swasta menggunakan kode 80100 – Aktivitas Keamanan Swasta.
Kode tersebut mencakup berbagai kegiatan jasa keamanan, seperti penyelidikan, pengawasan, penjagaan, patroli, dan perlindungan keselamatan perorangan maupun harta benda. Dalam sistem OSS, ruang lingkupnya juga mencakup beberapa jenis layanan BUJP.
Beberapa jenis kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup jasa pengamanan antara lain:
- Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan (Guard Services), yaitu kegiatan penyediaan personel Satpam untuk menjaga keamanan gedung, kantor, kawasan industri, pusat perbelanjaan, perumahan, dan lokasi lainnya.
- Jasa Pelatihan Keamanan (Security Training), yaitu kegiatan penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengamanan.
- Jasa Konsultasi Keamanan (Security Consultation), yaitu layanan konsultasi mengenai sistem, strategi, dan prosedur keamanan.
- Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga, yaitu kegiatan pengamanan dan pengawalan dalam proses pemindahan uang atau barang bernilai tinggi.
- Jasa Penyediaan Satwa Keamanan (K9 Services), yaitu penyediaan satwa terlatih untuk mendukung kegiatan pengamanan.
- Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (Security Devices), yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penerapan perangkat atau peralatan pendukung keamanan.
Dengan demikian, perusahaan harus memperhatikan jenis layanan yang akan dijalankan sebelum menentukan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Catatan mengenai perubahan KBLI: BPS telah menerbitkan KBLI 2025. Dalam informasi konversi yang ditampilkan OSS, kode 80100 pada KBLI 2020 mengalami perubahan menjadi kode 80110 pada KBLI 2025. Namun, halaman OSS yang menjadi rujukan kode 80100 masih menampilkan versi KBLI 2020. Karena itu, calon pendiri BUJP perlu memeriksa versi klasifikasi yang sedang digunakan dan kode yang tersedia pada OSS ketika mengajukan perizinan. Jangan langsung menggunakan kode lama tanpa memeriksa ketentuan transisinya.
Perbedaan KBLI Jasa Pengamanan dan KBLI Jasa Sistem Keamanan
Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika mendirikan perusahaan di bidang keamanan adalah menganggap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keamanan menggunakan kode KBLI yang sama.
Padahal, terdapat perbedaan antara jasa pengamanan yang menggunakan tenaga manusia dan jasa sistem keamanan yang berfokus pada perangkat elektronik.
1.KBLI 80100 – Aktivitas Keamanan Swasta
KBLI 80100 dalam KBLI 2020 digunakan untuk kegiatan jasa keamanan swasta, termasuk penyediaan tenaga Satpam, konsultasi keamanan, pelatihan keamanan, pengawalan barang berharga, serta penyediaan satwa keamanan.
Kode ini merupakan kode yang relevan untuk perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan BUJP berdasarkan klasifikasi KBLI 2020.
2.KBLI 80200 – Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
KBLI 80200 digunakan untuk kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem alarm kebakaran dan pencurian, pemeliharaan sistem keamanan elektronik, pemasangan serta perbaikan perlengkapan keamanan mekanik atau elektronik.
Kegiatan tersebut lebih berfokus pada sistem dan perangkat keamanan, bukan penyediaan tenaga Satpam.
Perusahaan yang ingin menyediakan jasa Satpam tidak seharusnya memilih KBLI jasa sistem keamanan hanya karena sama-sama bergerak dalam bidang keamanan. Pemilihan kode harus disesuaikan dengan aktivitas bisnis yang sebenarnya.
Dasar Hukum KBLI dan Perizinan BUJP
Pendirian perusahaan jasa pengamanan harus memperhatikan ketentuan mengenai klasifikasi usaha dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Beberapa regulasi yang perlu diperhatikan antara lain:
- Peraturan Badan Pusat Statistik tentang KBLI, sebagai dasar pengelompokan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjadi salah satu acuan dalam sistem perizinan berusaha.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan dan Keamanan Subsektor Keamanan.
- Ketentuan Kepolisian mengenai BUJP dan pengamanan swasta, yang mengatur persyaratan serta penyelenggaraan kegiatan usaha jasa pengamanan.
Dalam ketentuan perizinan subsektor keamanan, kegiatan BUJP mencakup jasa konsultansi keamanan, penerapan peralatan keamanan, pelatihan keamanan, kawal angkut uang dan barang berharga, penyediaan tenaga pengamanan, serta penyediaan satwa.
Peraturan tersebut menjadi dasar penting bagi perusahaan untuk memahami bahwa kegiatan jasa pengamanan memiliki persyaratan khusus dan tidak hanya bergantung pada kepemilikan NIB.
Cara Menentukan KBLI yang Tepat untuk BUJP
Sebelum melakukan pendaftaran perusahaan melalui OSS, calon pemilik BUJP perlu menentukan kode usaha berdasarkan layanan yang akan diberikan.
Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.
1.Menentukan Jenis Jasa Pengamanan
Langkah pertama adalah menentukan jenis layanan yang akan menjadi kegiatan utama perusahaan.
Apakah perusahaan akan menyediakan tenaga Satpam, menyelenggarakan pelatihan keamanan, memberikan konsultasi keamanan, atau menyediakan jasa pengawalan barang berharga?
Penentuan jenis kegiatan ini akan membantu perusahaan memilih klasifikasi usaha yang sesuai.
2.Memeriksa Kode KBLI Terbaru
Setelah menentukan jenis kegiatan usaha, lakukan pemeriksaan terhadap kode KBLI melalui sistem OSS.
Pastikan kode yang dipilih sesuai dengan versi KBLI yang berlaku dan tersedia dalam sistem OSS saat pendaftaran.
Calon pendiri BUJP juga perlu memperhatikan perubahan dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian data perusahaan.
3.Menyesuaikan KBLI dengan Akta Pendirian PT
Apabila perusahaan belum didirikan, kode KBLI perlu disiapkan sebelum pembuatan akta pendirian PT.
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam akta harus disusun agar sesuai dengan bidang jasa pengamanan yang akan dijalankan.
Jika perusahaan sudah berdiri tetapi ingin menambahkan kegiatan jasa pengamanan, perlu diperiksa apakah perubahan anggaran dasar dan penyesuaian data OSS diperlukan.
4.Memastikan Kesesuaian dengan Persyaratan BUJP
Tidak semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan keamanan memiliki persyaratan yang sama.
Perusahaan perlu memastikan bahwa jenis layanan yang dipilih sesuai dengan ketentuan perizinan subsektor keamanan.
Persyaratan dapat mencakup dokumen perusahaan, struktur organisasi, tenaga ahli atau instruktur, sarana dan prasarana, serta standar kegiatan usaha sesuai jenis layanan.
5.Melakukan Pendaftaran Melalui OSS
Setelah kode KBLI dan dokumen perusahaan disiapkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pendaftaran melalui sistem OSS.
Perusahaan harus mengisi informasi badan usaha, memilih bidang kegiatan, menentukan lokasi usaha, dan melengkapi data yang diminta.
Hasil proses perizinan akan mengikuti tingkat risiko serta persyaratan masing-masing kegiatan usaha.
Syarat Dokumen untuk Mengurus KBLI dan Perizinan BUJP
Untuk mendirikan perusahaan jasa pengamanan, terdapat beberapa dokumen yang sebaiknya dipersiapkan sejak awal.
Berikut dokumen yang umumnya diperlukan dalam proses pendirian dan pengurusan perizinan perusahaan.
1.Dokumen Pendirian Perusahaan
Dokumen ini berkaitan dengan pembentukan badan hukum PT, antara lain:
- Nama perusahaan yang akan digunakan.
- Identitas para pendiri dan pemegang saham.
- Identitas direktur dan komisaris.
- Alamat dan domisili perusahaan.
- Akta pendirian PT.
- SK pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum.
2.Dokumen Administrasi Perusahaan
Beberapa dokumen administrasi yang perlu disiapkan meliputi:
- Nomor Induk Berusaha (NIB), sesuai tahapan perizinan.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- Data alamat dan lokasi kegiatan usaha.
- Data pengurus dan pemegang saham.
- Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan OSS.
3.Dokumen Pendukung Kegiatan BUJP
Untuk menjalankan jasa pengamanan, perusahaan juga perlu memperhatikan persyaratan teknis sesuai ruang lingkup layanan.
Contohnya meliputi:
- Struktur organisasi perusahaan.
- Data tenaga pengamanan.
- Data tenaga instruktur apabila menjalankan jasa pelatihan.
- Sarana dan prasarana pendukung.
- Standar operasional prosedur.
- Dokumen pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen yang dibutuhkan dapat berbeda antara perusahaan yang menyediakan tenaga Satpam, perusahaan pelatihan keamanan, dan perusahaan yang menyediakan jasa pengawalan uang serta barang berharga.
Tahapan Pengurusan KBLI untuk Mendirikan BUJP
Pengurusan KBLI merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan dan persiapan perizinan usaha. Agar lebih mudah dipahami, berikut gambaran tahapan yang dapat dilakukan.
1.Konsultasi dan Perencanaan Bidang Usaha
Tentukan terlebih dahulu jenis jasa pengamanan yang ingin dijalankan. Pada tahap ini, calon pemilik perusahaan perlu memastikan bahwa bidang usaha sesuai dengan tujuan bisnis dan ketentuan BUJP.
2.Pengecekan Nama PT
Lakukan pengecekan ketersediaan nama perusahaan sebelum mengajukan pendirian PT.
Nama perusahaan harus memenuhi ketentuan penamaan perseroan yang berlaku.
3.Pembuatan Akta Pendirian PT
Setelah nama disiapkan, proses dilanjutkan dengan pembuatan akta pendirian melalui notaris.
Dalam akta tersebut, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus disesuaikan dengan KBLI yang relevan.
4.Pengesahan Badan Hukum
Akta pendirian kemudian diproses untuk memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum.
Dengan adanya pengesahan tersebut, PT memperoleh status badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
5.Pendaftaran NIB melalui OSS
Perusahaan selanjutnya melakukan pendaftaran melalui OSS untuk memperoleh NIB dan mengajukan perizinan sesuai bidang usaha yang dipilih.
Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa kode KBLI dan data perusahaan sudah sesuai.
6.Pemenuhan Persyaratan Perizinan BUJP
Setelah memperoleh identitas perizinan berusaha, perusahaan harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kegiatan usaha sesuai jenis jasa pengamanan yang akan diselenggarakan.
Perusahaan perlu memperhatikan ketentuan sektoral Kepolisian agar dapat menjalankan kegiatan BUJP secara legal.
Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Memilih KBLI Jasa Pengamanan
Dalam proses pendirian BUJP, terdapat beberapa kesalahan administratif yang dapat menghambat pengurusan perizinan.
Berikut beberapa hal yang perlu dihindari.
1.Memilih KBLI yang Tidak Sesuai dengan Kegiatan Usaha
Kesalahan ini dapat terjadi ketika perusahaan memilih kode usaha hanya berdasarkan nama bidang usaha tanpa memeriksa uraian kegiatan di dalamnya.
2.Menggunakan KBLI yang Sudah Mengalami Perubahan
Perubahan klasifikasi KBLI perlu diperhatikan. Penggunaan kode lama tanpa memeriksa versi terbaru dapat menimbulkan ketidaksesuaian data dalam proses pendaftaran.
3.Tidak Menyesuaikan KBLI dengan Akta PT
Bidang usaha dalam akta harus mendukung kegiatan usaha yang didaftarkan melalui OSS. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan perusahaan perlu melakukan penyesuaian dokumen.
4.Menganggap NIB Sudah Cukup untuk Operasional BUJP
NIB merupakan identitas pelaku usaha, tetapi bukan berarti seluruh persyaratan sektoral jasa pengamanan otomatis terpenuhi.
Perusahaan tetap harus memperhatikan izin dan pemenuhan standar yang diwajibkan untuk kegiatan BUJP.
5.Tidak Memahami Perbedaan Jenis Layanan BUJP
Penyediaan tenaga Satpam, pelatihan keamanan, konsultasi keamanan, dan pengawalan barang berharga merupakan ruang lingkup kegiatan yang berbeda. Masing-masing harus diperiksa persyaratan perizinannya.
Tips Memilih KBLI Sebelum Mendirikan PT BUJP
Agar proses pendirian perusahaan lebih terarah, calon pengusaha dapat memperhatikan beberapa tips berikut.
- Pelajari jenis kegiatan jasa pengamanan yang akan dijalankan.
- Periksa kode KBLI dan uraian kegiatan melalui OSS.
- Pastikan menggunakan versi KBLI yang sesuai dengan ketentuan sistem perizinan terbaru.
- Sesuaikan maksud dan tujuan dalam akta pendirian PT.
- Periksa tingkat risiko dan persyaratan perizinan setiap kegiatan usaha.
- Siapkan dokumen administrasi dan dokumen teknis perusahaan.
- Konsultasikan persyaratan BUJP sebelum mengajukan perizinan operasional.
Dengan persiapan tersebut, proses pendirian PT dan pengurusan izin BUJP dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
Pentingnya Pendampingan dalam Pengurusan KBLI dan Izin BUJP
Mengurus pendirian perusahaan jasa pengamanan membutuhkan ketelitian, terutama dalam menentukan KBLI, menyusun akta pendirian PT, dan memenuhi persyaratan perizinan sektoral.
Kesalahan pada tahap awal dapat menyebabkan proses pengurusan menjadi lebih panjang karena perusahaan harus melakukan perubahan dokumen atau penyesuaian data perizinan.
Oleh karena itu, pendampingan profesional dapat membantu calon pengusaha memahami tahapan pendirian BUJP, mulai dari persiapan dokumen hingga proses pengajuan perizinan.
PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS hadir untuk membantu kebutuhan pengurusan administrasi dan legalitas perusahaan, termasuk pendampingan pendirian PT, penyesuaian KBLI, pengurusan NIB, serta konsultasi persyaratan perizinan BUJP.
Dengan persiapan yang tepat, calon pemilik perusahaan dapat lebih mudah memahami proses pendirian badan usaha jasa pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
KBLI jasa pengamanan merupakan bagian penting dalam proses pendirian dan pengurusan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Dalam KBLI 2020, kode yang digunakan untuk aktivitas keamanan swasta adalah 80100, sedangkan KBLI 2025 memperkenalkan perubahan kode menjadi 80110 berdasarkan informasi konversi OSS.
Pemilihan kode harus memperhatikan jenis kegiatan usaha, versi KBLI yang berlaku, kesesuaian akta pendirian PT, serta persyaratan perizinan sektoral. Selain memiliki NIB, perusahaan juga harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku untuk menjalankan kegiatan jasa pengamanan.
Dengan memahami klasifikasi usaha sejak awal, calon pengusaha dapat mempersiapkan pendirian PT BUJP dan proses perizinannya secara lebih tepat.
Ingin mendirikan PT BUJP dan mengurus KBLI Jasa Pengamanan?
Hubungi PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS untuk mendapatkan bantuan konsultasi pendirian PT, penentuan KBLI, pengurusan NIB, dan pendampingan perizinan BUJP.
KONSULTASI SEKARANG
