Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan keamanan profesional. Kegiatan usaha ini memiliki peran penting dalam membantu perusahaan, instansi pemerintah, kawasan industri, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan berbagai objek lainnya dalam menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan kerja.
Untuk menjalankan kegiatan usahanya secara resmi, BUJP harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, termasuk memiliki Surat Izin Operasional (SIO) sesuai bidang jasa pengamanan yang dijalankan.
Izin operasional menjadi salah satu persyaratan penting agar perusahaan dapat memberikan layanan pengamanan secara legal dan profesional. Selain itu, proses pengurusannya membutuhkan kesiapan administrasi, legalitas badan usaha, sumber daya manusia, serta persyaratan teknis sesuai jenis layanan yang akan diselenggarakan.
Oleh karena itu, perusahaan yang ingin mendirikan atau mengembangkan usaha jasa pengamanan perlu memahami cara mengurus izin operasional BUJP dan persyaratan administrasinya agar proses pengajuan dapat berjalan lebih tertib dan lancar.
Apa Itu Izin Operasional BUJP?
Izin Operasional BUJP adalah perizinan yang berkaitan dengan kewenangan badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pengamanan sesuai ketentuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam praktiknya, izin tersebut dikenal sebagai Surat Izin Operasional (SIO). SIO diperlukan sesuai jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan, sehingga perusahaan tidak cukup hanya memiliki akta pendirian badan usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).
Ketentuan mengenai pengamanan swakarsa dan kegiatan BUJP antara lain diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
Peraturan tersebut mengatur keberadaan BUJP, penyelenggaraan Satpam, serta persyaratan perizinan untuk kegiatan tertentu di bidang jasa pengamanan.
Melalui perizinan tersebut, pemerintah dan Polri dapat melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap perusahaan yang menyelenggarakan layanan keamanan.
Jenis SIO yang Perlu Diketahui BUJP
Sebelum mengajukan izin operasional, perusahaan perlu menentukan jenis layanan yang akan dijalankan. Hal ini penting karena setiap bidang jasa pengamanan memiliki persyaratan yang dapat berbeda.
Beberapa jenis kegiatan BUJP yang diatur dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 meliputi:
1.Jasa penyedia tenaga pengamanan
Perusahaan menyediakan tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) untuk ditempatkan di lingkungan perusahaan, perkantoran, kawasan industri, pusat perbelanjaan, dan lokasi lain yang membutuhkan tenaga pengamanan.
2.Jasa pelatihan keamanan
Perusahaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota Satpam maupun anggota Satpam untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sesuai ketentuan Polri.
3.Jasa konsultasi keamanan
Perusahaan memberikan konsultasi, analisis, rekomendasi, serta perencanaan sistem keamanan untuk membantu klien meningkatkan perlindungan terhadap aset dan lingkungan kerja.
4.Jasa kawal angkut uang dan barang berharga
Perusahaan memberikan layanan pengawalan dan pengamanan selama proses pengangkutan uang maupun barang berharga.
5.Jasa penerapan peralatan keamanan
Perusahaan menyediakan atau menerapkan peralatan dan sistem keamanan, seperti perangkat pengawasan, sistem kontrol akses, dan teknologi pengamanan lainnya.
6.Jasa penyediaan satwa
Perusahaan menyediakan layanan pengamanan dengan memanfaatkan satwa yang telah dipersiapkan dan dilatih sesuai kebutuhan operasional.
7.Bidang jasa keamanan lainnya
Perusahaan dapat menjalankan kegiatan jasa keamanan lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku.
Penentuan jenis usaha tersebut perlu dilakukan sejak awal karena akan berpengaruh terhadap dokumen administrasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta persyaratan teknis yang harus dipenuhi.
Persyaratan Administrasi Mengurus Izin Operasional BUJP
Persyaratan administrasi merupakan bagian penting dalam proses pengajuan SIO. Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang membuktikan bahwa badan usaha telah berdiri secara sah dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kegiatan jasa pengamanan.
Berdasarkan Pasal 8 Perpol Nomor 4 Tahun 2020, terdapat sejumlah persyaratan untuk memperoleh SIO jasa penyedia tenaga pengamanan dan SIO jasa pelatihan keamanan.
Berikut dokumen yang perlu diperhatikan.
1.Akta Pendirian Perusahaan Berbentuk PT
BUJP harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Akta pendirian perusahaan perlu mencantumkan kegiatan jasa pengamanan sebagai salah satu bidang usaha yang dijalankan.
Dokumen ini menjadi bukti legalitas pendirian badan usaha dan dasar untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai ketentuan yang berlaku.
Pastikan data perusahaan, identitas pendiri, susunan pengurus, serta maksud dan tujuan perusahaan telah sesuai.
2.Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Induk Berusaha atau NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Perusahaan perlu memastikan bahwa data NIB sesuai dengan identitas badan usaha, alamat, NPWP, dan kegiatan usaha yang dijalankan.
Dalam sistem perizinan berbasis risiko, NIB merupakan salah satu dokumen utama legalitas perusahaan. Namun, kepemilikan NIB tidak otomatis menggantikan kewajiban memperoleh SIO BUJP apabila izin operasional tersebut dipersyaratkan.
3.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
NPWP perusahaan diperlukan untuk membuktikan bahwa badan usaha telah terdaftar sebagai wajib pajak.
Pastikan identitas NPWP sesuai dengan data perusahaan dan status administrasi perpajakan telah diperhatikan.
Untuk pengajuan perpanjangan SIO, bukti pelaporan pajak tahunan terakhir juga termasuk persyaratan yang disebutkan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020.
4.Struktur Organisasi Perusahaan
Perusahaan harus mempunyai struktur organisasi yang jelas untuk menunjukkan pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan setiap bagian.
Struktur organisasi dapat memuat:
- Direktur atau pimpinan perusahaan.
- Manajer operasional.
- Bagian administrasi.
- Bagian keuangan.
- Bagian sumber daya manusia.
- Tenaga ahli bidang pengamanan.
- Koordinator atau supervisor operasional.
Struktur tersebut perlu disesuaikan dengan jenis layanan dan kebutuhan operasional perusahaan.
5.Daftar Riwayat Hidup Pimpinan, Staf, dan Tenaga Ahli
Dokumen riwayat hidup atau Curriculum Vitae (CV) diperlukan untuk menjelaskan latar belakang dan pengalaman personel yang terlibat dalam pengelolaan BUJP.
Informasi yang dapat dicantumkan meliputi identitas, pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, serta sertifikat kompetensi yang dimiliki.
Khusus untuk SIO jasa penyedia tenaga pengamanan, Perpol Nomor 4 Tahun 2020 juga mensyaratkan pimpinan dan tenaga ahli memiliki ijazah Pelatihan Gada Utama.
6.Surat Rekomendasi dari Polda Setempat
Surat rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat merupakan salah satu persyaratan yang harus diperhatikan dalam pengajuan SIO.
Perusahaan perlu berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda sesuai domisili dan ketentuan pelayanan yang berlaku.
Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan kelayakan administrasi perusahaan sebelum tahapan perizinan dilanjutkan.
7.Dokumen Domisili Perusahaan
Perusahaan perlu menyiapkan dokumen yang membuktikan alamat atau domisili badan usaha.
Data alamat harus sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan dan data yang tercatat dalam sistem OSS.
Perlu diperhatikan bahwa Perpol Nomor 4 Tahun 2020 masih mencantumkan surat keterangan domisili dari pemerintah daerah sebagai salah satu persyaratan. Dalam penerapannya, perusahaan sebaiknya mengonfirmasi bentuk dokumen domisili yang diterima kepada petugas perizinan karena sistem administrasi perizinan telah mengalami perubahan.
8.Kartu Tanda Penduduk Pimpinan Perusahaan
Fotokopi KTP pimpinan atau direktur perusahaan diperlukan sebagai dokumen identitas pengurus badan usaha.
Pastikan data identitas dapat terbaca dengan jelas dan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam akta pendirian serta dokumen perusahaan lainnya.
9.Keanggotaan Asosiasi Bidang Pengamanan
Untuk SIO jasa penyedia tenaga pengamanan, Perpol Nomor 4 Tahun 2020 mencantumkan surat keterangan keanggotaan asosiasi yang bergerak di bidang pengamanan dan terdaftar di Polri.
Perusahaan perlu memastikan asosiasi yang diikuti memenuhi ketentuan tersebut.
10.Dokumen BPJS Ketenagakerjaan
BUJP yang mengajukan SIO jasa penyedia tenaga pengamanan juga perlu memperhatikan persyaratan sertifikat dan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Dokumen ini berkaitan dengan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan.
11.Dokumen Keimigrasian Tenaga Kerja Asing
Apabila perusahaan menggunakan tenaga kerja asing, perlu disiapkan dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku sesuai ketentuan.
Penggunaan tenaga kerja asing juga harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan dan perizinan yang berlaku di Indonesia.
Persyaratan Khusus Berdasarkan Jenis Usaha BUJP
Selain dokumen administrasi umum, perusahaan juga harus memperhatikan persyaratan khusus berdasarkan bidang layanan yang akan dijalankan.
Untuk BUJP jasa penyedia tenaga pengamanan:
- Memiliki pimpinan dan tenaga ahli dengan ijazah Pelatihan Gada Utama sesuai ketentuan.
- Memiliki struktur organisasi yang jelas.
- Memenuhi persyaratan administrasi perusahaan.
- Memenuhi ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
- Menyiapkan mekanisme perekrutan dan pelatihan calon anggota Satpam.
Untuk BUJP jasa pelatihan keamanan:
- Memiliki sarana dan prasarana pelatihan jasa pengamanan.
- Menyiapkan instruktur pelatihan.
- Melampirkan riwayat hidup instruktur.
- Memiliki struktur organisasi penyelenggara pelatihan.
- Memenuhi persyaratan administrasi badan usaha.
Perpol Nomor 4 Tahun 2020 mengatur persyaratan tersebut secara khusus dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).
Cara Mengurus Izin Operasional BUJP
Setelah seluruh dokumen dipersiapkan, perusahaan dapat melanjutkan proses pengajuan izin operasional. Pengurusan perlu dilakukan secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan data atau kekurangan dokumen.
Berikut tahapan yang dapat menjadi panduan.
1.Mendirikan Badan Usaha Berbentuk PT
Langkah pertama adalah memastikan perusahaan telah berbentuk Perseroan Terbatas.
Pendirian PT dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan menyiapkan akta pendirian, pengesahan badan hukum, serta dokumen pendukung lainnya.
Pastikan bidang jasa pengamanan telah dicantumkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.
2.Mengurus NIB Melalui OSS
Setelah perusahaan memiliki legalitas pendirian, langkah selanjutnya adalah mengurus Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS.
Perusahaan harus mengisi informasi badan usaha, data pengurus, alamat, NPWP, dan bidang kegiatan usaha sesuai klasifikasi yang berlaku.
Perhatikan pula tingkat risiko kegiatan usaha dan persyaratan perizinan yang muncul dalam sistem OSS berdasarkan ketentuan terbaru.
3.Melakukan Registrasi BUJP pada Sistem BOS Polri
Perusahaan perlu memperhatikan layanan Binmas Online System (BOS) Polri yang menyediakan fasilitas registrasi akun BUJP.
Pada halaman registrasi BUJP, pengguna diminta melakukan validasi NIB, kemudian membuat akun dan kata sandi serta melengkapi profil badan usaha.
Data perusahaan yang ditampilkan berasal dari OSS, termasuk nama badan usaha, alamat, NPWP, nomor telepon, dan email.
Informasi registrasi dapat diakses melalui:
Registrasi BUJP – Binmas Online System Polri.
4.Melengkapi Profil dan Dokumen Perusahaan
Setelah registrasi, perusahaan perlu melengkapi profil dan menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan.
Pastikan seluruh dokumen telah dipindai dengan baik apabila pengajuan dilakukan melalui sistem elektronik.
Dokumen yang perlu diperiksa antara lain akta pendirian, NIB, NPWP, struktur organisasi, identitas pimpinan, riwayat hidup personel, rekomendasi Polda, serta dokumen khusus sesuai jenis SIO yang diajukan.
5.Mengajukan Rekomendasi kepada Polda
Perusahaan selanjutnya melakukan koordinasi dengan Polda setempat untuk memenuhi persyaratan rekomendasi.
Dalam tahap ini, perusahaan perlu mengikuti petunjuk mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan administrasi, dan ketentuan teknis yang diberlakukan oleh kepolisian.
6.Mengikuti Proses Verifikasi dan Pemeriksaan
Dokumen yang telah diajukan perlu melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Pemeriksaan dapat berkaitan dengan kesesuaian identitas perusahaan, legalitas badan usaha, kualifikasi pimpinan, tenaga ahli, dan kesiapan fasilitas operasional.
Apabila terdapat kekurangan, perusahaan perlu melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen sesuai arahan petugas.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, perusahaan dapat melanjutkan proses penerbitan izin operasional sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelum menjalankan kegiatan jasa pengamanan yang mensyaratkan SIO, pastikan perusahaan telah memperoleh izin yang sesuai dengan jenis kegiatan usahanya.
Perbedaan Persyaratan SIO Baru dan Perpanjangan
Perusahaan perlu memahami bahwa pengajuan SIO baru dan perpanjangan SIO dapat mempunyai kebutuhan dokumen yang berbeda.
Pengajuan SIO baru
Pada pengajuan pertama, perusahaan perlu mempersiapkan legalitas badan usaha, identitas perusahaan, struktur organisasi, riwayat hidup pimpinan dan tenaga ahli, serta persyaratan khusus sesuai jenis jasa pengamanan.
Perpanjangan SIO
Untuk perpanjangan, perusahaan perlu memperhatikan kelengkapan administrasi dan bukti pelaporan pajak tahunan terakhir sebagaimana disebutkan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020.
Selain itu, perusahaan perlu memastikan data operasional dan dokumen pendukung masih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Perusahaan sebaiknya mengonfirmasi masa berlaku, mekanisme perpanjangan, serta persyaratan terbaru kepada instansi yang berwenang sebelum mengajukan permohonan.
Hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Mengajukan SIO BUJP
Agar proses pengurusan izin operasional berjalan lebih tertib, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.
1.Pastikan Legalitas PT Sudah Lengkap
Perusahaan harus memastikan badan usaha telah memiliki dokumen pendirian dan pengesahan badan hukum.
Kesalahan pada nama perusahaan, alamat, identitas direktur, atau bidang usaha dapat menyebabkan ketidaksesuaian data saat proses verifikasi.
2.Sesuaikan Bidang Usaha dengan Jenis SIO
Jangan mengajukan izin tanpa terlebih dahulu menentukan kegiatan jasa pengamanan yang akan dijalankan.
Misalnya, perusahaan yang ingin menyediakan tenaga Satpam harus memperhatikan persyaratan SIO jasa penyedia tenaga pengamanan.
Sementara itu, perusahaan yang ingin menyelenggarakan pelatihan Satpam harus memenuhi persyaratan SIO jasa pelatihan keamanan.
3.Perhatikan Perubahan Sistem Perizinan
Salah satu hal penting adalah menyesuaikan dokumen dengan perkembangan sistem perizinan berusaha.
Perpol Nomor 4 Tahun 2020 masih mencantumkan beberapa dokumen dari sistem perizinan lama, seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SIUP, dan dokumen izin usaha tetap BKPM.
Sementara itu, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko saat ini mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Dengan demikian, perusahaan perlu mengonfirmasi kepada petugas berwenang apakah dokumen lama tersebut masih diminta atau telah disesuaikan dengan dokumen OSS yang berlaku.
4.Siapkan Tenaga Ahli yang Kompeten
Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan perusahaan jasa pengamanan.
Perusahaan harus memperhatikan kualifikasi pimpinan, tenaga ahli, instruktur, dan personel operasional sesuai jenis izin yang diajukan.
5.Pastikan Kesiapan Sarana dan Prasarana
Khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan keamanan, kesiapan fasilitas pelatihan menjadi persyaratan penting.
Sarana dan prasarana harus mendukung pelaksanaan pendidikan serta pelatihan Satpam secara profesional.
Kendala yang Sering Terjadi dalam Pengurusan Izin Operasional BUJP
Dalam proses pengurusan SIO, perusahaan dapat menghadapi beberapa kendala administratif maupun teknis.
Berikut beberapa masalah yang perlu diantisipasi.
1.Bidang usaha belum sesuai
Salah satu kendala yang dapat terjadi adalah kegiatan jasa pengamanan belum tercantum secara tepat dalam dokumen pendirian perusahaan atau data perizinan berusaha.
2.Dokumen administrasi tidak lengkap
Berkas yang kurang, tidak terbaca, atau memiliki informasi berbeda dapat menghambat proses verifikasi.
3.Kualifikasi tenaga ahli belum terpenuhi
Perusahaan yang belum mempunyai pimpinan atau tenaga ahli dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dapat mengalami kendala dalam pengajuan SIO tertentu.
4.Belum memiliki rekomendasi Polda
Rekomendasi dari Polda merupakan salah satu persyaratan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengatur proses koordinasi sejak awal.
5.Data OSS tidak sesuai
Kesalahan informasi pada NIB, alamat, NPWP, dan identitas badan usaha dapat menyebabkan proses validasi mengalami hambatan.
6.Fasilitas pelatihan belum memadai
Khusus untuk pengajuan SIO jasa pelatihan keamanan, perusahaan perlu memastikan fasilitas dan instruktur telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Mengapa Izin Operasional BUJP Penting bagi Perusahaan?
Kepemilikan izin operasional memberikan kepastian bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan kegiatan jasa pengamanan sesuai bidang izin yang dimiliki.
Selain menjadi bagian dari kepatuhan hukum, SIO juga mempunyai beberapa manfaat penting.
- Memberikan legalitas kegiatan usaha: Perusahaan dapat menjalankan layanan jasa pengamanan sesuai kewenangan yang diberikan.
- Meningkatkan kepercayaan klien: Legalitas yang jelas membantu membangun kepercayaan pengguna jasa.
- Mendukung profesionalisme perusahaan: Persyaratan administrasi dan kompetensi mendorong perusahaan memiliki sistem pengelolaan yang lebih baik.
- Mempermudah kerja sama bisnis: Dokumen perizinan dapat menjadi salah satu persyaratan dalam proses kerja sama dengan perusahaan maupun instansi.
- Mendukung pengawasan Polri: Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha dalam kerangka pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Cara mengurus izin operasional BUJP membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari pendirian badan usaha berbentuk PT, pengurusan NIB melalui OSS, registrasi BUJP, pemenuhan persyaratan administrasi, hingga koordinasi dengan Polda dan proses verifikasi oleh pihak berwenang.
Setiap perusahaan juga harus memahami bahwa persyaratan SIO dapat berbeda berdasarkan jenis kegiatan jasa pengamanan yang akan dijalankan.
Oleh karena itu, sebelum mengajukan izin operasional, pastikan seluruh dokumen legalitas perusahaan, struktur organisasi, kualifikasi tenaga ahli, dan fasilitas pendukung telah dipersiapkan sesuai ketentuan terbaru.
Dengan pengurusan yang tepat, perusahaan dapat membangun usaha jasa pengamanan yang legal, profesional, dan memiliki kredibilitas di mata pengguna jasa.
Jasa Konsultasi dan Pengurusan Legalitas BUJP
Mengurus izin operasional BUJP membutuhkan pemahaman mengenai legalitas perusahaan, persyaratan administrasi, ketentuan Polri, serta sistem perizinan OSS.
Bagi perusahaan yang ingin mendirikan BUJP atau sedang mempersiapkan pengajuan SIO, pendampingan administrasi dapat membantu mengidentifikasi dokumen yang perlu disiapkan dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses pengajuan.
PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS siap membantu memberikan informasi dan pendampingan terkait kebutuhan administrasi serta legalitas perusahaan sesuai ruang lingkup layanan yang tersedia.
Jangan sampai kekurangan dokumen atau ketidaksesuaian persyaratan menghambat rencana bisnis jasa pengamanan Anda.
Hubungi PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS Sekarang Juga!
Konsultasikan kebutuhan pengurusan legalitas dan izin operasional BUJP Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengurusannya.
KONSULTASI SEKARANG
