Pungutan karbon dan perdagangan karbon internasional menjadi dua instrumen penting dalam upaya mengendalikan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat memberikan nilai ekonomi terhadap emisi, sedangkan perusahaan memiliki peluang untuk mengurangi emisi dan memperdagangkan unit karbon lintas negara sesuai ketentuan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan pungutan karbon dan perdagangan karbon internasional semakin penting bagi pemerintah, pelaku usaha, investor, serta pengelola proyek lingkungan.
Meskipun keduanya sama-sama mendukung mitigasi perubahan iklim, pungutan karbon dan perdagangan karbon memiliki mekanisme berbeda. Pungutan karbon berkaitan dengan kewajiban finansial berdasarkan aturan negara, sedangkan perdagangan karbon melibatkan transaksi unit karbon yang mewakili pengurangan emisi atau hak emisi sesuai skema yang berlaku. Dengan memahami perbedaan tersebut, pelaku usaha dapat menyusun strategi kepatuhan sekaligus memanfaatkan peluang pasar karbon global.
Baca Juga : Pungutan Perdagangan Karbon: Pengertian dan Mekanismenya
1. Pengertian Pungutan Karbon dan Perdagangan Karbon Internasional
Pungutan karbon merupakan instrumen ekonomi yang memberikan konsekuensi finansial terhadap aktivitas atau objek yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah dapat menentukan pungutan berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi, emisi aktual, dan/atau kinerja mitigasi perubahan iklim sesuai peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, perdagangan karbon internasional merupakan kegiatan jual beli unit karbon antara pihak dari negara berbeda. Transaksi ini dapat melibatkan perusahaan, pengembang proyek, lembaga keuangan, maupun pemerintah. Unit karbon dapat berasal dari kegiatan pengurangan emisi, peningkatan serapan karbon, atau mekanisme perdagangan emisi yang diakui oleh skema terkait.
Namun, unit karbon bukan sekadar komoditas biasa. Setiap unit perlu memiliki dasar penghitungan, metodologi, proses verifikasi, dan pencatatan yang jelas. Dengan demikian, pembeli dapat menilai asal-usul serta manfaat pengurangan emisi yang mendasarinya.
Baca Juga : Apa Itu Pungutan Atas Karbon? Pengertian dan Tujuannya
2. Dasar Hukum Perdagangan Karbon Internasional di Indonesia
Indonesia mengembangkan kebijakan nilai ekonomi karbon melalui sejumlah peraturan. Salah satu landasan penting ialah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Peraturan ini menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021.
Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur perdagangan karbon dalam negeri maupun internasional. Selain itu, peraturan tersebut mencakup perdagangan emisi gas rumah kaca, offset emisi, pembayaran berbasis kinerja, serta pungutan atas karbon.
Selanjutnya, pemerintah mengatur pencatatan unit karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Setiap transaksi perdagangan karbon wajib tercatat dalam sistem tersebut. Di sisi lain, transaksi juga dapat berlangsung melalui bursa karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
Indonesia juga perlu memperhatikan komitmen dalam Persetujuan Paris, khususnya Pasal 6 yang mengatur kerja sama sukarela antarnegara dan mekanisme kredit karbon internasional. Melalui kerangka ini, negara dapat bekerja sama untuk mencapai target iklim dengan tetap menjaga integritas penghitungan pengurangan emisi.
Baca Juga : Dasar Hukum Pungutan Karbon di Indonesia
3. Hubungan Pungutan Karbon dengan Perdagangan Karbon Internasional
Pungutan karbon dan perdagangan karbon internasional memiliki tujuan yang saling mendukung, tetapi keduanya tidak menggantikan satu sama lain.
Pertama, pungutan karbon memberikan insentif ekonomi agar perusahaan mengurangi emisi. Ketika aktivitas usaha menghasilkan emisi yang masuk dalam objek pungutan, perusahaan perlu memperhitungkan kewajiban finansialnya.
Kedua, perdagangan karbon memberikan pilihan bagi pelaku usaha untuk memperoleh atau menjual unit karbon sesuai skema yang berlaku. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan kepatuhan atau mendukung target pengurangan emisi.
Ketiga, perdagangan internasional membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi dalam proyek rendah karbon. Misalnya, proyek energi terbarukan, restorasi mangrove, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi dapat mengembangkan unit karbon apabila memenuhi persyaratan metodologi dan verifikasi.
Namun, perusahaan tidak boleh menganggap pembelian unit karbon otomatis menghapus seluruh kewajiban pungutan karbon. Penggunaan unit karbon untuk tujuan kepatuhan bergantung pada aturan, batas penggunaan, dan otorisasi yang berlaku.
Baca Juga : Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak Karbon, dan Biaya Karbon
4. Mekanisme Perdagangan Karbon Lintas Negara
Perdagangan karbon internasional membutuhkan prosedur yang memastikan legalitas transaksi, kualitas unit karbon, dan kejelasan manfaat pengurangan emisi. Di Indonesia, Perpres Nomor 110 Tahun 2025 membedakan perdagangan karbon luar negeri berdasarkan kebutuhan otorisasi dan corresponding adjustment.
Secara umum, terdapat dua kelompok mekanisme.
Pertama, perdagangan yang membutuhkan otorisasi dan corresponding adjustment. Kelompok ini mencakup perdagangan emisi yang terhubung secara internasional, perdagangan offset yang memenuhi ketentuan Pasal 6.2 dan Pasal 6.4 Persetujuan Paris, serta perdagangan offset sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional tertentu.
Kedua, perdagangan yang tidak membutuhkan otorisasi dan corresponding adjustment. Kelompok ini mencakup perdagangan offset yang tidak digunakan untuk memenuhi target NDC Indonesia atau kewajiban internasional lainnya, sesuai batasan dalam regulasi.
Untuk kelompok pertama, Menteri memberikan otorisasi dengan rekomendasi menteri terkait. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa unit karbon memenuhi standar yang berlaku dan tercatat dalam sistem registri.
Dengan demikian, perusahaan atau pengembang proyek tidak cukup hanya menemukan pembeli dari luar negeri. Mereka juga perlu memastikan bahwa jenis transaksi, tujuan penggunaan unit, dan persyaratan otorisasi sesuai dengan ketentuan Indonesia.
Baca Juga : Objek Pungutan Karbon: Kandungan Karbon dan Potensi Emisi

5. Peran Corresponding Adjustment dalam Perdagangan Karbon
Corresponding adjustment merupakan mekanisme penyesuaian pencatatan emisi antarnegara untuk mencegah penghitungan ganda atas hasil mitigasi. Mekanisme ini penting ketika suatu negara mengizinkan pengalihan hasil pengurangan emisi ke negara lain untuk memenuhi target iklim atau tujuan internasional tertentu.
Sebagai contoh, sebuah proyek energi terbarukan di Indonesia menghasilkan pengurangan emisi. Kemudian, pengembang proyek menjual unit karbon kepada pembeli di negara lain untuk digunakan dalam skema yang membutuhkan otorisasi.
Dalam kondisi tersebut, Indonesia perlu melakukan penyesuaian pencatatan sesuai aturan Persetujuan Paris. Tujuannya agar pengurangan emisi yang sama tidak dihitung sekaligus oleh Indonesia dan negara pembeli untuk pemenuhan target masing-masing.
Namun, tidak semua perdagangan karbon internasional membutuhkan corresponding adjustment. Jika pembeli menggunakan unit untuk klaim sukarela yang tidak berkaitan dengan pemenuhan NDC atau kewajiban internasional, mekanismenya dapat berbeda sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, pengembang proyek perlu menentukan tujuan penggunaan unit karbon sejak awal. Langkah ini membantu mereka memilih jalur perdagangan, menyiapkan dokumen, dan menghindari masalah klaim pengurangan emisi di kemudian hari.
Baca Juga : Mekanisme Pungutan atas Transaksi Perdagangan Karbon
6. Persyaratan Unit Karbon untuk Pasar Internasional
Pasar internasional membutuhkan unit karbon yang memiliki integritas lingkungan dan kejelasan asal-usul. Karena itu, pengembang proyek perlu memenuhi sejumlah persyaratan sebelum menawarkan unit kepada pembeli luar negeri.
Beberapa aspek penting meliputi:
- Legalitas proyek: kegiatan harus memiliki dasar perizinan dan memenuhi ketentuan lingkungan yang relevan.
- Metodologi penghitungan: pengembang harus menggunakan metodologi yang dapat menjelaskan kondisi dasar emisi dan besarnya pengurangan atau penyerapan karbon.
- Pengukuran dan pelaporan: pengembang perlu mengumpulkan data kegiatan secara konsisten.
- Verifikasi independen: pihak yang kompeten perlu memeriksa hasil pengukuran dan klaim pengurangan emisi.
- Pencatatan registri: unit karbon perlu tercatat dalam sistem yang berlaku agar identitas dan statusnya dapat ditelusuri.
- Otorisasi: transaksi yang membutuhkan persetujuan pemerintah harus memperoleh otorisasi sesuai ketentuan.
Selain itu, pembeli internasional biasanya memperhatikan risiko kebocoran emisi, keberlanjutan proyek, dampak terhadap masyarakat, serta kemungkinan penghitungan ganda. Dengan demikian, kualitas unit karbon tidak hanya bergantung pada jumlah ton emisi yang diklaim berkurang, tetapi juga pada integritas proses penerbitan dan perdagangannya.
Baca Juga : Pungutan Karbon dalam Perdagangan SPE GRK dan Unit Karbon
7. Peran Sistem Registri Unit Karbon dalam Transaksi Internasional
Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) memiliki peran penting dalam menjaga transparansi perdagangan karbon. Sistem ini membantu pemerintah dan pelaku pasar mencatat unit karbon, transaksi, serta informasi terkait otorisasi dan penyesuaian korespondensi.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan SRUK. Ketentuan tersebut mencakup pencatatan perdagangan karbon dalam negeri dan luar negeri, penerbitan unit karbon, serta mekanisme otorisasi dan corresponding adjustment.
Melalui sistem registri, pelaku usaha dapat mendukung ketertelusuran unit karbon. Selain itu, pencatatan yang terintegrasi membantu mengurangi risiko penggunaan unit yang sama untuk lebih dari satu klaim.
Perpres Nomor 110 Tahun 2025 juga mewajibkan pencatatan setiap perdagangan karbon dalam SRUK. Selanjutnya, transaksi dapat tercatat pula dalam bursa karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
Oleh sebab itu, perusahaan perlu memastikan bahwa dokumen proyek, identitas unit, perpindahan kepemilikan, dan status penggunaannya memiliki catatan yang konsisten.
Baca Juga : Pengelolaan Dana Pungutan Karbon dan Dana Lingkungan Hidup
8. Dampak Pungutan Karbon terhadap Perdagangan Internasional
Pungutan karbon dapat memengaruhi biaya produksi, keputusan investasi, dan daya saing perusahaan di pasar global. Perusahaan yang menghasilkan emisi tinggi mungkin perlu mengalokasikan anggaran tambahan apabila aktivitasnya masuk dalam objek pungutan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Selain itu, kebijakan karbon dapat mendorong perusahaan memperbaiki efisiensi energi dan mengembangkan teknologi rendah emisi. Langkah tersebut dapat membantu perusahaan memenuhi persyaratan lingkungan dari pembeli internasional.
Namun, perusahaan perlu membedakan pungutan karbon dari harga unit karbon. Harga unit karbon muncul melalui transaksi jual beli, sedangkan pungutan karbon merupakan kewajiban negara berdasarkan dasar hukum tertentu.
Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur bahwa pemerintah dapat menggunakan SPE-GRK sebagai salah satu dasar dalam penghitungan pungutan atas karbon. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berarti setiap transaksi unit karbon internasional otomatis terkena pungutan dengan tarif tertentu.
Dengan demikian, perusahaan perlu memeriksa aturan mengenai objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan mekanisme pembayaran sebelum menghitung kewajiban finansialnya.
Baca Juga : Pungutan Karbon bagi Perusahaan: Dampak dan Kepatuhan
9. Peluang Indonesia dalam Pasar Karbon Global
Indonesia memiliki peluang mengembangkan perdagangan karbon internasional karena memiliki potensi proyek mitigasi di berbagai sektor. Misalnya, pengelolaan hutan, restorasi mangrove, energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengolahan limbah dapat mendukung pengurangan emisi.
Selain itu, pasar internasional dapat membuka akses pendanaan bagi proyek yang membutuhkan investasi jangka panjang. Pengembang proyek dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan, lembaga keuangan, maupun pembeli unit karbon dari negara lain.
Namun, peluang tersebut membutuhkan tata kelola yang kuat. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan memperoleh pendanaan dan tanggung jawab mencapai target iklim nasional.
Sebagai contoh, pemerintah perlu menilai apakah pengalihan hasil mitigasi ke luar negeri sesuai dengan prioritas NDC. Jika pengalihan tersebut membutuhkan corresponding adjustment, pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pencatatan pencapaian target nasional.
Oleh karena itu, strategi perdagangan karbon internasional perlu berjalan seiring dengan perencanaan pembangunan rendah karbon dan perlindungan lingkungan.
Baca Juga : Konsultasi Regulasi dan Administrasi Perdagangan Karbon
10. Tantangan dalam Perdagangan Karbon Internasional
Meskipun menawarkan peluang, perdagangan karbon internasional memiliki sejumlah tantangan.
Pertama, perbedaan standar. Pembeli dari berbagai negara dapat menggunakan standar dan metodologi yang berbeda. Akibatnya, pengembang perlu memastikan bahwa unit karbon memenuhi persyaratan pasar tujuan.
Kedua, kompleksitas regulasi. Transaksi lintas negara melibatkan aturan Indonesia, ketentuan negara pembeli, serta kerangka Persetujuan Paris. Karena itu, perusahaan perlu memahami kewajiban dari setiap yurisdiksi.
Ketiga, risiko penghitungan ganda. Tanpa pencatatan dan penyesuaian yang tepat, satu hasil mitigasi dapat menimbulkan klaim yang saling tumpang tindih.
Keempat, integritas proyek. Proyek yang tidak memiliki data kuat atau metodologi yang sesuai dapat kehilangan kepercayaan pembeli.
Kelima, pembagian manfaat. Proyek berbasis alam dan masyarakat perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya mengalir kepada investor, tetapi juga mendukung masyarakat serta perlindungan ekosistem setempat.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan pelaku usaha perlu memperkuat sistem registri, meningkatkan kapasitas verifikasi, memperjelas prosedur otorisasi, serta menjaga keterbukaan informasi.
11. Strategi Perusahaan Menghadapi Pungutan Karbon dan Pasar Global
Perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan karbon internasional perlu menyiapkan strategi sejak tahap perencanaan proyek.
Pertama, perusahaan perlu melakukan inventarisasi emisi untuk mengetahui sumber emisi dan peluang pengurangannya. Selanjutnya, perusahaan dapat menentukan apakah proyek lebih sesuai untuk perdagangan karbon, pemenuhan kewajiban, atau program pengurangan emisi sukarela.
Kedua, perusahaan perlu memeriksa legalitas dan standar proyek. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa unit karbon memiliki dasar penerbitan yang kuat.
Ketiga, perusahaan perlu memahami kebutuhan otorisasi dan corresponding adjustment. Langkah ini sangat penting sebelum perusahaan menyepakati transaksi dengan pembeli internasional.
Keempat, perusahaan perlu menyiapkan dokumentasi, verifikasi, dan pencatatan dalam SRUK. Selain itu, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan kontrak agar hak, kewajiban, harga, serta tujuan penggunaan unit karbon tercantum secara jelas.
Terakhir, perusahaan perlu memasukkan risiko pungutan karbon dan perubahan regulasi ke dalam perencanaan keuangan. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mengelola risiko sekaligus memanfaatkan peluang pasar karbon global.
Pungutan karbon dan perdagangan karbon internasional merupakan dua instrumen yang mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca. Pungutan karbon memberikan konsekuensi ekonomi terhadap aktivitas yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan perdagangan karbon membuka peluang transaksi unit pengurangan emisi lintas negara.
Di Indonesia, Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menjadi landasan penting yang mengatur perdagangan karbon luar negeri, termasuk transaksi yang membutuhkan otorisasi dan corresponding adjustment. Selain itu, Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 memperkuat pencatatan melalui Sistem Registri Unit Karbon.
Pada akhirnya, keberhasilan perdagangan karbon internasional tidak hanya bergantung pada nilai transaksi. Integritas unit karbon, kepastian hukum, transparansi registri, perlindungan masyarakat, dan kontribusi terhadap target iklim nasional juga menentukan keberlanjutan pasar tersebut. Karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu membangun kerja sama yang bertanggung jawab agar perdagangan karbon benar-benar menghasilkan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian.
Konsultasikan Dokumen Anda Sekarang