Mekanisme Pungutan atas Transaksi Perdagangan Karbon

Isma

Mekanisme Pungutan atas Transaksi Perdagangan Karbon
Direktur Utama Jangkar Groups

Mekanisme pungutan atas transaksi perdagangan karbon menjadi salah satu hal penting dalam penerapan ekonomi hijau di Indonesia. Seiring berkembangnya pasar karbon, pelaku usaha perlu memahami bagaimana transaksi unit karbon berlangsung, bagaimana pemerintah mengatur penerimaan negara, serta apa saja kewajiban administrasi yang menyertainya. Pemahaman ini penting agar perusahaan dapat memperhitungkan biaya transaksi sekaligus memenuhi ketentuan hukum.

Perdagangan karbon memungkinkan pihak yang memiliki unit karbon untuk menjualnya kepada pihak yang membutuhkan. Namun, transaksi tersebut tidak hanya melibatkan penjual, pembeli, dan harga unit karbon. Selain itu, terdapat proses pencatatan, administrasi, pengawasan, serta kemungkinan pungutan atau penerimaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, pungutan atas transaksi perdagangan karbon tidak boleh disamakan begitu saja dengan pajak karbon. Keduanya memiliki dasar, tujuan, dan mekanisme yang berbeda. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami kerangka regulasi terbaru sebelum menghitung kewajiban finansial dalam perdagangan karbon.

Baca Juga : Pungutan Perdagangan Karbon: Pengertian dan Mekanismenya

1. Pengertian Pungutan atas Transaksi Perdagangan Karbon

Pungutan atas transaksi perdagangan karbon merupakan penerimaan atau kewajiban pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan jual beli unit karbon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pungutan tersebut perlu dibedakan dari harga unit karbon yang penjual dan pembeli sepakati dalam transaksi.

Dalam perdagangan karbon, unit karbon mewakili hasil pengurangan emisi, penghindaran emisi, atau kuota emisi sesuai mekanisme dan standar yang berlaku. Pelaku usaha dapat memperdagangkan unit tersebut melalui bursa karbon atau perdagangan langsung.

Secara historis, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 secara tegas menyebut penerimaan negara dari perdagangan karbon sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pungutan atas transaksi jual beli unit karbon. Namun, pemerintah kemudian mencabut peraturan tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Karena itu, pelaku usaha tidak boleh langsung menggunakan ketentuan lama sebagai dasar untuk menghitung pungutan transaksi saat ini. Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur kerangka terbaru Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk perdagangan karbon dan pungutan atas karbon. Pelaksanaan pungutan tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan teknis yang relevan.

Baca Juga : Apa Itu Pungutan Atas Karbon? Pengertian dan Tujuannya

Dasar Hukum Pungutan dalam Perdagangan Karbon

2. Dasar Hukum Pungutan dalam Perdagangan Karbon

Regulasi perdagangan karbon di Indonesia berkembang mengikuti kebijakan pengendalian emisi dan penguatan pasar karbon. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu memperhatikan peraturan terbaru, bukan hanya mengandalkan ketentuan yang pernah berlaku.

Beberapa regulasi penting antara lain:

A. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Perpres ini mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Pasal 55 mencantumkan perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan instrumen lain sebagai bagian dari instrumen NEK.

Selanjutnya, Pasal 58 mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon dan/atau perdagangan langsung. Pemerintah juga menjalankan administrasi transaksi melalui pencatatan dan pendokumentasian kegiatan perdagangan karbon.

Sementara itu, Pasal 73 mengatur pungutan atas karbon dalam bentuk pungutan di bidang perpajakan pusat dan daerah, kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya. Dasarnya dapat berupa kandungan karbon, potensi emisi, jumlah emisi, atau kinerja aksi mitigasi perubahan iklim.

Baca Juga : Dasar Hukum Pungutan Karbon di Indonesia

B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Perdagangan karbon melalui bursa karbon juga mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 2026, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2026 sebagai perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Selain itu, OJK menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Nomor 6 Tahun 2026 mengenai tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Kedua aturan tersebut memperkuat tata kelola perdagangan karbon melalui bursa.

C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur dasar pajak karbon melalui Pasal 13. Namun, pajak karbon berbeda dari pungutan atas transaksi jual beli unit karbon. Pajak karbon berkaitan dengan emisi atau aktivitas yang menjadi objek pajak sesuai ketentuan, sedangkan pungutan transaksi berkaitan dengan kegiatan perdagangan unit karbon apabila peraturan menetapkannya.

Dengan demikian, perusahaan perlu memisahkan kewajiban perpajakan dari biaya transaksi dan pungutan lain dalam perencanaan keuangan.

Baca Juga : Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak Karbon, dan Biaya Karbon

3. Jalur Transaksi Perdagangan Karbon

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur dua jalur utama perdagangan karbon, yaitu melalui bursa karbon dan perdagangan langsung. Masing-masing jalur memiliki karakteristik transaksi dan proses administrasi yang perlu dipahami peserta pasar.

A. Perdagangan melalui Bursa Karbon

Bursa karbon menyediakan sarana bagi peserta untuk melakukan transaksi unit karbon melalui sistem perdagangan yang terorganisasi. Dalam mekanisme ini, penjual dapat menawarkan unit karbon, sedangkan pembeli dapat mencari unit yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan pasar.

OJK mengatur penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Oleh karena itu, peserta perlu mengikuti ketentuan mengenai keanggotaan, transaksi, pencatatan, penyelesaian, dan kewajiban lain yang berlaku.

Selain harga unit karbon, peserta juga perlu memperhitungkan biaya layanan bursa atau biaya lain yang secara resmi berlaku. Namun, biaya layanan tersebut tidak otomatis sama dengan pungutan negara. Perusahaan perlu memeriksa dasar pengenaan dan penerima pembayaran sebelum mencatatnya sebagai kewajiban tertentu.

Baca Juga : Objek Pungutan Karbon: Kandungan Karbon dan Potensi Emisi

B. Perdagangan Karbon secara Langsung

Perdagangan langsung memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa menggunakan mekanisme perdagangan melalui bursa karbon. Para pihak dapat menyepakati harga, volume, jadwal penyerahan, dan ketentuan kontrak sesuai peraturan.

Meskipun demikian, perdagangan langsung bukan berarti para pihak bebas mengabaikan administrasi. Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mewajibkan pencatatan perdagangan karbon dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Selain itu, transaksi juga dapat tercatat dalam bursa karbon sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pencatatan menjadi bagian penting untuk menjaga transparansi, mencegah penghitungan ganda, dan memastikan asal-usul unit karbon dapat ditelusuri.

4. Tahapan Mekanisme Pungutan dan Administrasi Transaksi

Mekanisme pungutan atas transaksi perdagangan karbon perlu dilihat bersama proses perdagangan dan administrasi unit karbon. Berikut tahapan yang perlu dipahami pelaku usaha.

A. Identifikasi Unit Karbon

Pertama, penjual perlu memastikan bahwa unit karbon yang akan diperdagangkan memenuhi persyaratan. Unit tersebut harus memiliki dasar pengukuran, metodologi, dan standar yang sesuai dengan mekanisme perdagangan.

Untuk unit karbon dari kegiatan offset, pengembang proyek perlu menjalankan proses validasi dan verifikasi sesuai ketentuan. Proses ini membantu memastikan bahwa klaim pengurangan emisi memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga : Pungutan Karbon dalam Perdagangan SPE GRK dan Unit Karbon

B. Penentuan Jalur Perdagangan

Selanjutnya, penjual dan pembeli menentukan jalur transaksi. Mereka dapat menggunakan bursa karbon atau melakukan perdagangan langsung.

Pilihan jalur ini memengaruhi proses administrasi, tata cara transaksi, dan kemungkinan biaya layanan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya membandingkan ketentuan setiap jalur sebelum menyepakati transaksi.

C. Kesepakatan Harga dan Volume

Setelah menentukan jalur, para pihak menyepakati harga dan jumlah unit karbon. Dalam perdagangan langsung, kesepakatan biasanya dituangkan dalam kontrak yang mengatur hak, kewajiban, pembayaran, penyerahan unit, serta penyelesaian sengketa.

Sementara itu, transaksi melalui bursa mengikuti mekanisme perdagangan yang ditetapkan penyelenggara dan regulator. Dengan demikian, peserta perlu memahami struktur biaya yang berlaku sebelum memasukkan pesanan.

Baca Juga : Pengelolaan Dana Pungutan Karbon dan Dana Lingkungan Hidup

D. Pencatatan Transaksi

Berikutnya, para pihak menjalankan pencatatan sesuai sistem yang berlaku. Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur bahwa setiap perdagangan karbon harus tercatat dalam SRUK. Selain itu, transaksi dapat tercatat di bursa karbon.

Pencatatan tersebut penting karena memberikan informasi mengenai unit yang berpindah, pihak yang bertransaksi, serta riwayat kepemilikan unit. Karena itu, perusahaan perlu memastikan data transaksi sesuai dengan dokumen kontrak dan bukti pembayaran.

E. Penghitungan Kewajiban Pembayaran

Pada tahap ini, perusahaan perlu memisahkan beberapa komponen biaya, yaitu harga unit karbon, biaya layanan transaksi, biaya verifikasi atau sertifikasi, dan pungutan negara jika terdapat dasar hukum yang menetapkannya.

Jangan menjumlahkan seluruh komponen tersebut sebagai satu jenis pajak. Sebaliknya, perusahaan perlu memeriksa siapa penerima pembayaran, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara penyetorannya.

Baca Juga : Pungutan Karbon bagi Perusahaan: Dampak dan Kepatuhan

F. Pembayaran dan Dokumentasi

Terakhir, peserta menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan perlu menyimpan kontrak, bukti pembayaran, dokumen unit karbon, serta catatan administrasi transaksi.

Dengan dokumentasi yang tertib, perusahaan dapat memeriksa kembali biaya transaksi dan memenuhi kebutuhan audit atau pelaporan.

5. Perbedaan Pungutan Negara dan Biaya Transaksi Karbon

Salah satu hal yang sering menimbulkan kesalahpahaman ialah penyamaan pungutan negara dengan biaya perdagangan karbon. Padahal, keduanya memiliki karakter yang berbeda.

AspekPungutan negaraBiaya transaksi
Dasar pembayaranPeraturan perundang-undanganKetentuan layanan atau kesepakatan transaksi
PenerimaNegara atau lembaga yang berwenangBursa, penyedia layanan, atau pihak terkait
TujuanMemenuhi kewajiban penerimaan negaraMembiayai layanan dan proses transaksi
Penentuan nilaiMengikuti aturan tarif dan dasar pengenaanMengikuti struktur biaya atau kesepakatan
ContohPungutan yang memiliki dasar hukum khususBiaya layanan bursa atau jasa verifikasi

Sebagai contoh, perusahaan membeli unit karbon melalui bursa. Perusahaan membayar harga unit kepada pihak penjual dan mungkin membayar biaya layanan kepada penyelenggara bursa. Jika terdapat pungutan negara yang berlaku atas transaksi tersebut, perusahaan juga harus memenuhi kewajiban itu sesuai ketentuan.

Namun, keberadaan transaksi jual beli tidak otomatis membuktikan adanya pungutan negara dengan tarif tertentu. Perusahaan harus memastikan aturan yang menjadi dasar pungutan sebelum menghitung atau menyetorkannya.

Baca Juga : Pungutan Karbon dan Perdagangan Karbon Internasional

6. Hubungan Pungutan Transaksi dengan Pajak Karbon

Pungutan atas transaksi perdagangan karbon juga perlu dibedakan dari pajak karbon. Walaupun keduanya mendukung kebijakan pengendalian emisi, dasar pengenaannya tidak sama.

Pajak karbon mengacu pada Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 2021. Instrumen ini berkaitan dengan emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan mengikuti ketentuan perpajakan.

Sementara itu, pungutan atas karbon dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2025 memiliki cakupan lebih luas. Pasal 73 menyebut dasar berupa kandungan karbon, potensi emisi karbon, jumlah emisi karbon, dan kinerja aksi mitigasi perubahan iklim.

Adapun biaya transaksi perdagangan karbon berkaitan dengan proses jual beli dan layanan pendukung. Karena itu, pembelian unit karbon tidak otomatis sama dengan pembayaran pajak karbon. Demikian pula, pembayaran biaya bursa tidak otomatis memenuhi kewajiban pungutan negara.

Khusus bagi instalasi yang diatur dalam mekanisme perdagangan emisi, Perpres Nomor 110 Tahun 2025 juga mengatur kewajiban menjaga emisi agar tidak melampaui batas atas. Jika instalasi melampaui batas tersebut, penanggung jawab wajib membayar pajak karbon sesuai ketentuan.

Baca Juga : Konsultasi Regulasi dan Administrasi Perdagangan Karbon

7. Contoh Simulasi Biaya Transaksi Perdagangan Karbon

Misalnya, sebuah perusahaan membutuhkan 5.000 unit karbon untuk memenuhi strategi pengelolaan emisinya. Perusahaan kemudian membeli unit tersebut melalui bursa karbon.

Anggaplah harga yang disepakati sebesar Rp75.000 per unit. Dengan demikian, nilai pembelian unit karbon mencapai:

5.000 × Rp75.000 = Rp375.000.000.

Selain itu, perusahaan mungkin perlu membayar biaya layanan bursa, biaya administrasi, atau biaya lain sesuai ketentuan penyelenggara. Jika perusahaan memerlukan jasa konsultasi atau verifikasi tambahan, biaya tersebut juga masuk dalam anggaran transaksi.

Namun, angka di atas hanya ilustrasi harga pembelian, bukan tarif pungutan negara atau tarif pajak karbon. Perusahaan harus menggunakan tarif dan ketentuan resmi apabila terdapat pungutan yang berlaku. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghindari kesalahan penghitungan dan pencatatan keuangan.

8. Tantangan dalam Penerapan Pungutan Perdagangan Karbon

Penerapan pungutan dan administrasi perdagangan karbon menghadapi beberapa tantangan. Pertama, pelaku usaha perlu mengikuti perkembangan regulasi yang terus menyesuaikan kebutuhan pasar karbon. Perubahan aturan dapat memengaruhi tata cara transaksi, pencatatan, serta pengelolaan penerimaan negara.

Kedua, perusahaan membutuhkan data emisi dan unit karbon yang akurat. Tanpa data yang konsisten, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan asal-usul unit maupun memenuhi persyaratan transaksi.

Ketiga, perusahaan perlu membedakan berbagai komponen biaya. Harga unit karbon, biaya bursa, biaya verifikasi, pajak karbon, dan pungutan negara memiliki dasar yang berbeda. Oleh karena itu, bagian keuangan dan tim lingkungan perlu bekerja sama ketika menyusun anggaran.

Keempat, kepastian mekanisme pungutan menjadi faktor penting bagi perkembangan pasar. Pemerintah perlu menyusun aturan teknis yang jelas mengenai objek, subjek, tarif, pemungutan, penyetoran, serta pelaporan. Dengan demikian, pelaku usaha dapat memperkirakan kewajiban secara lebih akurat.

9. Strategi Pelaku Usaha Mengelola Kewajiban Transaksi Karbon

Pelaku usaha dapat mengambil beberapa langkah untuk mengelola biaya dan kewajiban perdagangan karbon.

Pertama, ikuti perkembangan regulasi. Perusahaan perlu memantau peraturan pemerintah, ketentuan kementerian terkait, serta regulasi OJK apabila menggunakan bursa karbon.

Kedua, lakukan perhitungan biaya secara terpisah. Perusahaan sebaiknya membuat kategori khusus untuk harga unit karbon, biaya layanan, jasa verifikasi, dan pungutan negara. Langkah ini memudahkan pencatatan sekaligus mencegah kesalahan klasifikasi.

Ketiga, periksa legalitas unit karbon. Sebelum membeli, perusahaan perlu memeriksa standar, status pencatatan, asal proyek, serta informasi pendukung unit karbon.

Keempat, simpan seluruh dokumen transaksi. Kontrak, bukti pembayaran, catatan registri, dan dokumen verifikasi perlu tersimpan secara sistematis. Selain itu, perusahaan perlu mencocokkan dokumen tersebut dengan laporan keuangan.

Kelima, konsultasikan kewajiban yang belum jelas. Apabila perusahaan menghadapi ketidakpastian mengenai pungutan atau pajak, perusahaan dapat meminta penjelasan kepada instansi berwenang atau konsultan yang memahami regulasi karbon.

Dengan menerapkan langkah tersebut, perusahaan dapat mengelola transaksi secara lebih tertib sekaligus mengurangi risiko kepatuhan.

Mekanisme pungutan atas transaksi perdagangan karbon berkaitan dengan tata kelola jual beli unit karbon, pencatatan transaksi, pengelolaan biaya, serta kewajiban pembayaran berdasarkan peraturan yang berlaku. Indonesia mengatur perdagangan karbon melalui bursa karbon dan perdagangan langsung, sedangkan setiap transaksi wajib mengikuti ketentuan pencatatan dalam Sistem Registri Unit Karbon.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Namun, pelaku usaha perlu memahami bahwa pungutan atas karbon, pajak karbon, dan biaya transaksi merupakan hal yang berbeda. Tidak semua transaksi jual beli unit karbon otomatis menimbulkan pungutan negara dengan tarif tertentu.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa dasar hukum, menghitung setiap komponen biaya secara terpisah, dan menyimpan dokumen transaksi dengan baik. Dengan pemahaman tersebut, pelaku usaha dapat mengikuti perdagangan karbon secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Konsultasikan Dokumen Anda Sekarang

Isma
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp