Registrasi dan Pencatatan Penerbitan Unit Karbon melalui SRUK

Nisa

Registrasi dan Pencatatan Penerbitan Unit Karbon melalui SRUK
Direktur Utama Jangkar Groups

Perkembangan perdagangan karbon di Indonesia semakin mendorong perusahaan, pelaku usaha, dan pengelola proyek lingkungan untuk memperhatikan sistem pencatatan unit karbon. Registrasi dan Pencatatan Penerbitan, Sistem ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca mempunyai data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu sistem yang mendukung kegiatan tersebut adalah Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Pemerintah mengembangkan SRUK sebagai sarana untuk mengelola informasi unit karbon, mulai dari proses registrasi, pencatatan penerbitan, perpindahan kepemilikan, hingga pemanfaatannya.

DAFTAR ISI

Selain itu, SRUK membantu menjaga transparansi dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Dengan adanya sistem registrasi yang terintegrasi, pemerintah dan pelaku usaha dapat menelusuri riwayat setiap unit karbon secara lebih terstruktur.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai registrasi dan pencatatan penerbitan unit karbon melalui SRUK menjadi hal penting, khususnya bagi perusahaan yang menjalankan program pengurangan emisi maupun proyek perdagangan karbon.

Baca Juga : Penerbitan Unit Karbon Pengertian, Syarat, Prosedur

Apa Itu Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)?

Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK merupakan sistem informasi yang mengelola data dan informasi terkait unit karbon dalam penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia.

Sistem ini berada dalam penyelenggaraan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Melalui SRUK, pemerintah mengelola informasi mengenai identitas unit karbon, volume, kepemilikan, status, serta riwayat transaksi.

Selain mendukung perdagangan karbon, SRUK memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

  1. Menyediakan data dan informasi unit karbon secara terintegrasi.
  2. Mendukung pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).
  3. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan perdagangan karbon.
  4. Mencegah penghitungan ganda atau double counting.
  5. Memastikan setiap unit karbon mempunyai identitas dan riwayat yang dapat ditelusuri.

Dengan demikian, SRUK menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun pasar karbon Indonesia yang kredibel dan memiliki tata kelola yang baik.

Baca Juga : Persyaratan Penerbitan Unit Karbon di Indonesia

Dasar Hukum Registrasi dan Pencatatan Unit Karbon melalui SRUK

Pelaksanaan registrasi dan pencatatan unit karbon mempunyai landasan hukum yang mengatur mekanisme penyelenggaraan, penerbitan, serta pemanfaatannya.

Beberapa regulasi yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

Sehingga Peraturan ini menjadi landasan penyelenggaraan sistem registrasi unit karbon serta pengembangan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia.

2. Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 mengatur Sistem Registri Unit Karbon.

Regulasi ini menjelaskan berbagai ketentuan mengenai pendaftaran pengguna, pencatatan kegiatan, penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK), transaksi unit karbon, serta pengelolaan data registri.

Peraturan tersebut berlaku sejak 6 Juli 2026. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan ini ketika menjalankan kegiatan registrasi dan pencatatan unit karbon.

3. Peraturan Sektoral Terkait

Selain regulasi utama, setiap sektor juga mempunyai ketentuan teknis sesuai karakteristik kegiatannya.

Sebagai contoh, sektor kehutanan memiliki ketentuan tersendiri mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Begitu pula sektor limbah, energi, pertanian, dan sektor lainnya mengikuti regulasi sektoral yang berlaku.

Dengan memperhatikan seluruh dasar hukum tersebut, perusahaan dapat menentukan jalur registrasi yang sesuai dengan jenis kegiatan pengurangan emisinya.

Baca Juga : Tahapan Penerbitan Unit Karbon dari Proyek Mitigasi Emisi

Jenis Unit Karbon yang Dapat Di catat melalui SRUK

SRUK mendukung pencatatan berbagai jenis unit karbon sesuai dengan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan ketentuan sektoral yang berlaku.

Berikut beberapa jenis unit karbon yang perlu di ketahui.

1. Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE GRK)

SPE GRK merupakan sertifikat yang menunjukkan hasil pengurangan emisi gas rumah kaca dari kegiatan mitigasi perubahan iklim sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat ini mempunyai informasi penting, seperti nomor registri, kode unit karbon, volume pengurangan emisi, periode kegiatan, identitas penanggung jawab, serta status kepemilikan.

Selanjutnya, SPE GRK dapat mendukung kegiatan perdagangan karbon maupun pemenuhan kebutuhan tertentu sesuai otorisasi dan ketentuan pemerintah.

2. Unit Karbon Non-SPE GRK

Selain SPE GRK, SRUK juga mendukung pencatatan unit karbon yang berasal dari skema atau standar sertifikasi tertentu di luar penerbitan SPE GRK.

Jenis unit ini mengikuti mekanisme pengakuan, persetujuan, dan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa skema sertifikasi, dokumen pendukung, dan status unit karbon memenuhi persyaratan sebelum melakukan pencatatan.

Baca Juga : Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi untuk Penerbitan Unit Karbon

Tahapan Registrasi Unit Karbon melalui SRUK

Registrasi menjadi langkah awal sebelum pelaku usaha melakukan proses pencatatan kegiatan dan penerbitan unit karbon.

Berdasarkan ketentuan SRUK, terdapat beberapa tahapan yang perlu di perhatikan.

1. Melakukan Pendaftaran Akun

Tahap pertama yaitu penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pendaftaran akun melalui sistem SRUK.

Pada tahap ini, perusahaan perlu menyiapkan identitas badan usaha, informasi penanggung jawab, serta data administrasi yang di perlukan.

Selanjutnya, pengguna mengikuti prosedur pendaftaran sesuai ketentuan sistem. Data yang di masukkan harus benar agar tidak menimbulkan kendala ketika perusahaan melanjutkan proses registrasi.

2. Mengisi Data Umum Kegiatan

Setelah memiliki akses akun, perusahaan melengkapi informasi umum mengenai kegiatan yang menghasilkan pengurangan emisi.

Informasi tersebut dapat mencakup:

  • Identitas perusahaan atau penanggung jawab kegiatan.
  • Nama dan lokasi proyek.
  • Sektor kegiatan.
  • Jenis aksi mitigasi perubahan iklim.
  • Periode pelaksanaan kegiatan.
  • Informasi pihak yang terlibat.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan seluruh informasi mempunyai kesesuaian dengan dokumen administrasi dan ketentuan sektoral.

3. Mengisi Data Teknis

Berikutnya, perusahaan melengkapi data teknis yang menjelaskan kegiatan pengurangan emisi secara lebih terperinci.

Data ini dapat mencakup metodologi penghitungan emisi, kondisi awal atau baseline, target pengurangan emisi, batas kegiatan, serta informasi pemantauan.

Dengan data teknis yang lengkap, proses penilaian terhadap kegiatan mitigasi dapat berjalan lebih terarah.

4. Menyampaikan Dokumen Rencana Aksi Mitigasi

Tahap selanjutnya adalah menyampaikan dokumen perencanaan sesuai jalur registrasi yang berlaku.

Untuk jalur penerbitan SPE GRK, dokumen yang relevan antara lain Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM). Sementara itu, kegiatan tertentu dapat menggunakan dokumen perencanaan sesuai ketentuan sektoral.

Dokumen tersebut menjelaskan tujuan kegiatan, metode pengurangan emisi, perhitungan potensi penurunan emisi, serta rencana pemantauan.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa dokumen telah mengikuti standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

Baca Juga : Validasi dan Verifikasi sebagai Syarat Penerbitan Unit Karbon

5. Memenuhi Persyaratan Penerimaan dan Pengakuan Sektoral

Setelah menyampaikan dokumen, perusahaan mengikuti proses penerimaan dan pengakuan pencatatan aksi mitigasi dari menteri terkait sesuai sektor kegiatannya.

Tahapan ini penting karena setiap sektor mempunyai karakteristik dan persyaratan teknis yang berbeda.

Oleh karena itu, perusahaan perlu berkoordinasi dengan kementerian atau instansi sektoral yang mempunyai kewenangan atas kegiatan tersebut.

Proses Validasi dan Verifikasi Unit Karbon

Registrasi tidak langsung menghasilkan unit karbon. Sebaliknya, kegiatan mitigasi perlu melalui proses penilaian untuk memastikan bahwa hasil pengurangan emisi mempunyai dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Validasi oleh Lembaga Independen

Validasi merupakan proses penilaian terhadap rancangan kegiatan mitigasi, termasuk metodologi, baseline, target pengurangan emisi, serta rencana pemantauan.

Lembaga validasi independen memeriksa kesesuaian dokumen dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, hasil validasi menjadi salah satu dasar untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Mitigasi

Setelah memenuhi tahapan yang dipersyaratkan, perusahaan menjalankan kegiatan mitigasi sesuai dokumen perencanaan.

Kegiatan tersebut dapat berupa penggunaan teknologi rendah karbon, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, pemanfaatan energi terbarukan, maupun perlindungan dan pemulihan lingkungan.

Selama kegiatan berlangsung, perusahaan perlu melakukan pemantauan dan mengumpulkan bukti pelaksanaan.

3. Verifikasi Hasil Pengurangan Emisi

Setelah kegiatan menghasilkan capaian pengurangan emisi, perusahaan menyiapkan laporan pelaksanaan untuk proses verifikasi.

Lembaga verifikasi independen memeriksa kesesuaian hasil kegiatan dengan metodologi, data pemantauan, serta dokumen pendukung.

Proses ini bertujuan memastikan jumlah pengurangan emisi mempunyai bukti yang memadai dan tidak berasal dari perhitungan yang tidak sesuai.

4. Penyampaian Hasil Verifikasi

Berikutnya, perusahaan menyampaikan laporan hasil verifikasi melalui mekanisme yang berlaku.

Laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian terkait dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan penerbitan unit karbon.

Dengan demikian, hasil verifikasi mempunyai peran penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas unit karbon.

Baca Juga : Pengukuran Pengurangan Emisi untuk Penerbitan Unit Karbon

Proses Pencatatan Penerbitan Unit Karbon melalui SRUK

Proses Pencatatan Penerbitan Unit Karbon melalui SRUK

Pencatatan penerbitan merupakan salah satu bagian penting dalam siklus hidup unit karbon. Melalui proses ini, setiap unit memperoleh identitas yang jelas sehingga pemerintah dan pelaku pasar dapat menelusuri keberadaan serta statusnya.

Berikut proses yang perlu dipahami.

1. Pengajuan Rekomendasi atau Persetujuan

Setelah perusahaan memenuhi persyaratan teknis dan verifikasi, kementerian terkait memberikan rekomendasi atau persetujuan sesuai kewenangannya.

Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi proses penerbitan unit karbon melalui SRUK.

Namun, persyaratan dan mekanisme persetujuan dapat berbeda sesuai sektor serta jenis unit karbon yang diajukan.

2. Pemeriksaan Kelengkapan Data

Selanjutnya, sistem dan pihak yang berwenang memeriksa kelengkapan informasi serta dokumen pendukung.

Pemeriksaan mencakup identitas penanggung jawab, data kegiatan, hasil verifikasi, volume pengurangan emisi, dan kesesuaian persyaratan.

Apabila terdapat kekurangan, perusahaan perlu melakukan perbaikan sesuai arahan dan prosedur yang berlaku.

3. Penerbitan Unit Karbon

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan memperoleh persetujuan yang diperlukan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH menerbitkan SPE GRK melalui SRUK sesuai ketentuan.

Penerbitan tersebut menghasilkan identitas unit karbon yang dapat ditelusuri dalam sistem registri.

Informasi yang tercantum dalam SPE GRK paling sedikit meliputi:

  • Nomor registri.
  • Nomor dan kode unit karbon.
  • Volume unit karbon.
  • Periode aksi mitigasi atau vintage.
  • Nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
  • Status kepemilikan.
  • Status otorisasi.

Dengan adanya informasi tersebut, setiap unit karbon mempunyai identitas yang lebih jelas dalam kegiatan perdagangan maupun pemanfaatan.

Baca Juga : Penerbitan SPE-GRK dan Unit Karbon Non-SPE-GRK

4. Pencatatan Status dan Kepemilikan

Setelah penerbitan, SRUK mengelola informasi mengenai status dan kepemilikan unit karbon.

Informasi ini penting ketika perusahaan melakukan pemindahtanganan, perdagangan, atau pemanfaatan unit karbon.

Selain itu, pencatatan membantu memastikan bahwa satu unit karbon tidak digunakan oleh lebih dari satu pihak untuk klaim pengurangan emisi yang sama.

Pencatatan Transaksi dan Perpindahan Kepemilikan Unit Karbon

Selain penerbitan, SRUK juga mengatur pencatatan transaksi unit karbon. Tahap ini memastikan setiap perubahan kepemilikan dan status unit mempunyai riwayat yang jelas.

Berdasarkan Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026, transaksi unit karbon dapat mencakup beberapa kegiatan berikut.

1. Perdagangan melalui Bursa Karbon

Perusahaan dapat melakukan perdagangan unit karbon melalui Bursa Karbon sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam mekanisme ini, sistem bursa perlu mempunyai keterhubungan data dengan SRUK agar informasi transaksi dan perubahan kepemilikan dapat tercatat secara terintegrasi.

2. Perdagangan Karbon secara Langsung

Selain melalui bursa, perdagangan karbon juga dapat berlangsung secara langsung sesuai mekanisme yang diizinkan.

Perusahaan perlu memastikan bahwa transaksi mempunyai dokumen pendukung dan memenuhi persyaratan pencatatan dalam SRUK.

3. Perpindahan Kepemilikan

Ketika perusahaan mengalihkan unit karbon kepada pihak lain, pencatatan perlu memuat identitas para pihak, kode unik unit, volume yang dialihkan, serta bukti transfer atau perjanjian pengalihan hak.

Dengan demikian, riwayat kepemilikan dapat ditelusuri secara transparan.

4. Perubahan Status Unit Karbon

SRUK juga mencatat perubahan status unit karbon, termasuk status retired dan suspended.

Status retired menunjukkan bahwa unit karbon telah dikeluarkan dari peredaran untuk pemenuhan target pengurangan emisi, kompensasi emisi, atau tujuan lain sesuai ketentuan.

Sementara itu, status suspended menunjukkan penghentian sementara penggunaan, pemindahtanganan, perdagangan, dan/atau pencatatan unit karbon berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Penerbitan Unit Karbon dari Sektor Kehutanan

5. Memperhatikan Batas Waktu Pencatatan Transaksi

Perusahaan perlu memperhatikan batas waktu pencatatan transaksi. Khusus perdagangan Offset Emisi GRK, Permen LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2026 mengatur kewajiban pencatatan melalui SRUK paling lama dua hari kerja sejak transaksi berlangsung.

Apabila penanggung jawab usaha tidak mencatat transaksi sesuai tenggat tersebut, transaksi dinyatakan tidak sah dan tidak diakui dalam pemenuhan target NDC.

Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengelola administrasi transaksi secara tertib dan tepat waktu.

Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Registrasi Unit Karbon

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran proses registrasi dan penerbitan unit karbon.

Meskipun persyaratan dapat berbeda berdasarkan sektor dan jalur penerbitan, perusahaan sebaiknya mempersiapkan beberapa dokumen berikut:

  1. Identitas badan usaha atau penanggung jawab kegiatan.
  2. Dokumen legalitas perusahaan sesuai kebutuhan.
  3. Informasi umum dan lokasi kegiatan.
  4. Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM) atau dokumen perencanaan lain sesuai jalur.
  5. Data teknis dan metodologi penghitungan emisi.
  6. Dokumen hasil validasi dari lembaga independen.
  7. Laporan pelaksanaan kegiatan mitigasi.
  8. Data pemantauan dan bukti pengurangan emisi.
  9. Laporan hasil verifikasi independen.
  10. Rekomendasi atau persetujuan kementerian terkait apabila dipersyaratkan.

Selain dokumen tersebut, perusahaan perlu menyesuaikan persyaratan dengan peraturan sektoral dan petunjuk teknis terbaru.

Dengan persiapan yang baik, perusahaan dapat mengurangi risiko keterlambatan akibat ketidaklengkapan administrasi.

Baca Juga : Penerbitan Unit Karbon untuk Perdagangan Karbon Internasional

Manfaat Registrasi dan Pencatatan Unit Karbon melalui SRUK

Penggunaan SRUK memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah, perusahaan, serta pelaku perdagangan karbon.

Berikut beberapa manfaat utamanya.

1. Meningkatkan Transparansi Data Karbon

SRUK membantu mengelola informasi unit karbon secara terstruktur. Dengan demikian, pihak yang berwenang dapat menelusuri identitas, volume, kepemilikan, dan status setiap unit.

2. Mencegah Penghitungan Ganda

Penghitungan ganda atau double counting dapat merusak kredibilitas perdagangan karbon.

Melalui pencatatan terintegrasi, SRUK membantu memastikan bahwa satu hasil pengurangan emisi tidak diklaim berulang kali untuk tujuan yang sama.

3. Meningkatkan Kepercayaan Pasar Karbon

Informasi yang jelas dan dapat ditelusuri membantu meningkatkan kepercayaan pembeli, penjual, investor, serta mitra bisnis.

Selain itu, sistem registri yang baik mendukung terciptanya perdagangan karbon yang lebih akuntabel.

4. Mendukung Pencapaian Target NDC

Pencatatan unit karbon membantu pemerintah memantau kontribusi kegiatan mitigasi terhadap target pengurangan emisi nasional.

Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perubahan iklim.

5. Mempermudah Penelusuran Riwayat Unit Karbon

Setiap unit karbon mempunyai informasi mengenai penerbitan, kepemilikan, transaksi, dan pemanfaatan.

Oleh karena itu, perusahaan dapat mengelola administrasi karbon secara lebih tertib dan mengurangi risiko perselisihan kepemilikan.

Kendala yang Sering Dihadapi dalam Registrasi Unit Karbon

Meskipun SRUK memberikan kemudahan dalam pengelolaan data karbon, perusahaan tetap perlu mengantisipasi beberapa kendala.

1. Dokumen Administrasi Belum Lengkap

Ketidaklengkapan dokumen dapat menghambat proses registrasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memeriksa seluruh persyaratan sebelum mengajukan pencatatan.

2. Data Teknis Tidak Konsisten

Perbedaan data antara dokumen perencanaan, laporan pemantauan, dan hasil verifikasi dapat menimbulkan pertanyaan dalam proses pemeriksaan.

Untuk mengatasinya, perusahaan perlu menerapkan sistem dokumentasi yang konsisten sejak awal kegiatan.

3. Belum Memahami Ketentuan Sektoral

Setiap sektor mempunyai karakteristik dan persyaratan teknis tersendiri. Dengan demikian, perusahaan perlu memahami regulasi yang berlaku sebelum memilih jalur penerbitan unit karbon.

4. Kurangnya Pemahaman Mengenai Mekanisme SRUK

Sebagian pelaku usaha mungkin belum memahami tahapan pendaftaran, pencatatan, penerbitan, dan transaksi.

Sebagai langkah antisipasi, perusahaan perlu mempelajari petunjuk teknis resmi serta mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah.

Baca Juga : Penyebab Penolakan dan Kendala Penerbitan Unit Karbon

Tips agar Proses Registrasi dan Penerbitan Unit Karbon Berjalan Lancar

Agar proses registrasi berjalan lebih efektif, perusahaan dapat menerapkan beberapa langkah berikut:

  1. Pelajari regulasi terbaru. Pastikan perusahaan memahami ketentuan SRUK dan peraturan sektoral yang berkaitan dengan kegiatan mitigasi.
  2. Siapkan dokumen sejak awal. Susun dokumen legalitas, data teknis, dan bukti pelaksanaan kegiatan secara sistematis.
  3. Gunakan metodologi yang sesuai. Pastikan penghitungan pengurangan emisi mengikuti standar yang diakui.
  4. Pilih lembaga independen yang memenuhi persyaratan. Perhatikan kompetensi dan ketentuan akreditasi atau pengakuan lembaga validasi dan verifikasi.
  5. Lakukan pemantauan secara berkala. Simpan data kegiatan agar perusahaan mudah menyiapkan laporan verifikasi.
  6. Periksa kembali data sebelum pengajuan. Pastikan seluruh informasi sesuai dengan dokumen pendukung.
  7. Catat setiap transaksi tepat waktu. Kelola bukti perdagangan dan perpindahan kepemilikan sesuai ketentuan SRUK.

Melalui langkah tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kesiapan administrasi sekaligus menjaga kualitas data unit karbon.

Registrasi dan pencatatan penerbitan unit karbon melalui SRUK merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia. Sistem ini membantu pemerintah dan pelaku usaha mengelola informasi unit karbon mulai dari pendaftaran, pencatatan kegiatan mitigasi, validasi, verifikasi, penerbitan, hingga transaksi dan pemanfaatannya.

Selain itu, SRUK berperan dalam meningkatkan transparansi, mencegah penghitungan ganda, serta mendukung pencapaian target pengurangan emisi nasional.

Bagi perusahaan, pemahaman mengenai mekanisme registrasi dan pencatatan menjadi langkah penting sebelum mengikuti kegiatan perdagangan karbon. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan dokumen administrasi, data teknis, serta bukti pengurangan emisi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan penerapan prosedur yang tepat, SRUK dapat mendukung terciptanya pasar karbon Indonesia yang lebih kredibel, transparan, dan berkelanjutan.

Konsultasi Penerbitan Unit Karbon Sekarang

Avatar photo
Nisa
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp