Pungutan Karbon dalam Perdagangan SPE GRK dan Unit Karbon

Isma

Pungutan Karbon dalam Perdagangan SPE GRK dan Unit Karbon
Direktur Utama Jangkar Groups

Pungutan karbon dalam perdagangan SPE GRK dan unit karbon menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia. Seiring berkembangnya pasar karbon, pelaku usaha perlu memahami hubungan antara sertifikat pengurangan emisi, unit karbon, transaksi perdagangan, dan kewajiban pungutan kepada negara. Pemahaman tersebut membantu perusahaan menghitung biaya, mengelola dokumen, serta menghindari kesalahan dalam memenuhi ketentuan lingkungan dan fiskal.

SPE GRK merupakan singkatan dari Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Sertifikat ini menjadi bukti kinerja pengurangan emisi yang dapat mendukung perdagangan karbon dan berbagai instrumen NEK. Sementara itu, unit karbon merupakan satuan yang digunakan dalam mekanisme perdagangan karbon sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, perdagangan SPE GRK atau unit karbon tidak otomatis berarti setiap transaksi langsung terkena pungutan negara dengan tarif tertentu. Pemerintah mengatur pungutan atas karbon melalui kerangka hukum tersendiri. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu membedakan nilai transaksi, biaya layanan perdagangan, dan pungutan negara agar dapat menjalankan kegiatan secara tepat.

Baca Juga : Pungutan Perdagangan Karbon: Pengertian dan Mekanismenya

1. Pengertian SPE GRK dan Unit Karbon

SPE GRK adalah sertifikat yang menunjukkan hasil pengurangan emisi gas rumah kaca dari suatu usaha atau kegiatan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran, pengukuran, dan verifikasi. Sertifikat ini memiliki peran penting karena memberikan bukti atas kinerja mitigasi perubahan iklim.

Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, SPE GRK dapat berfungsi sebagai bukti kinerja pengurangan emisi, sarana perdagangan karbon, dasar pembayaran atas hasil aksi mitigasi, kompensasi emisi, serta bukti kinerja kegiatan berwawasan lingkungan yang memperoleh pendanaan melalui skema obligasi atau sukuk.

Selanjutnya, unit karbon merupakan satuan yang merepresentasikan kuantitas pengurangan emisi, serapan karbon, atau kuota emisi sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam praktik pasar karbon, unit tersebut menjadi objek transaksi antara pihak yang memiliki unit dan pihak yang membutuhkannya.

Dengan demikian, SPE GRK dan unit karbon berkaitan erat, tetapi keduanya tidak selalu dapat dianggap sebagai istilah yang sepenuhnya sama. SPE GRK merupakan sertifikat dengan fungsi dan persyaratan tertentu, sedangkan istilah unit karbon memiliki cakupan yang mengikuti kategori dan mekanisme dalam sistem NEK.

Baca Juga : Apa Itu Pungutan Atas Karbon? Pengertian dan Tujuannya

2. Dasar Hukum Pungutan Karbon dalam Perdagangan Unit Karbon

Dasar hukum utama penyelenggaraan instrumen NEK saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Peraturan ini berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan mencabut Perpres Nomor 98 Tahun 2021.

Pasal 55 Perpres 110 Tahun 2025 menyebutkan empat kelompok instrumen NEK, yaitu perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan instrumen lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 73 mengatur bahwa pungutan atas karbon dapat berbentuk pungutan di bidang perpajakan pusat dan daerah, kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya. Pemerintah dapat mendasarkan pungutan tersebut pada kandungan karbon, potensi emisi, jumlah emisi, atau kinerja aksi mitigasi perubahan iklim.

Selain itu, Pasal 89 menjelaskan bahwa pemerintah dapat menggunakan SPE GRK sebagai dasar dalam perhitungan pungutan atas karbon. Ketentuan ini memperlihatkan hubungan antara sertifikat pengurangan emisi dan kebijakan pungutan. Namun, ketentuan tersebut tidak berarti setiap penjualan SPE GRK otomatis menimbulkan pungutan dengan persentase tertentu. Pelaksanaan pungutan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme dan kewajibannya.

Baca Juga : Dasar Hukum Pungutan Karbon di Indonesia

3. Hubungan SPE GRK dengan Pungutan Karbon

SPE GRK memiliki hubungan dengan pungutan karbon karena sertifikat tersebut dapat memberikan informasi mengenai kinerja pengurangan emisi suatu usaha atau kegiatan. Pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu dasar dalam menghitung pungutan atas karbon sesuai ketentuan.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan menjalankan proyek efisiensi energi yang menghasilkan pengurangan emisi. Perusahaan kemudian mendaftarkan kegiatan tersebut melalui sistem registri dan menjalani verifikasi independen. Setelah memenuhi persyaratan, perusahaan dapat memperoleh SPE GRK.

Sertifikat tersebut dapat mendukung kegiatan perdagangan karbon. Namun, di sisi lain, pemerintah juga dapat memanfaatkan informasi dalam sertifikat untuk menilai kinerja mitigasi perusahaan ketika menerapkan kebijakan pungutan atas karbon.

Dengan demikian, SPE GRK tidak hanya berfungsi sebagai dokumen transaksi. Sertifikat ini juga membantu membangun transparansi dan menyediakan bukti yang dapat mendukung penghitungan kinerja lingkungan.

Baca Juga : Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak Karbon, dan Biaya Karbon

Mekanisme Penerbitan SPE GRK Sebelum Perdagangan

4. Mekanisme Penerbitan SPE GRK Sebelum Perdagangan

Sebelum perusahaan memperdagangkan SPE GRK, perusahaan perlu memenuhi tahapan administrasi dan teknis. Pasal 88 Perpres 110 Tahun 2025 menetapkan beberapa tahapan penerbitan sertifikat.

Pertama, pendaftaran kegiatan. Pelaku usaha mendaftarkan usaha atau kegiatan pengurangan emisi melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Pendaftaran ini menjadi dasar pencatatan informasi kegiatan dan kinerja mitigasi.

Kedua, pengukuran dan penyusunan data. Perusahaan menyiapkan data mengenai sumber emisi, kondisi awal, pelaksanaan aksi mitigasi, serta hasil pengurangan emisi. Selain itu, perusahaan perlu menggunakan metodologi yang sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, verifikasi independen. Verifikator independen memeriksa data dan bukti pelaksanaan kegiatan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa klaim pengurangan emisi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, pelaporan hasil verifikasi. Verifikator menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Menteri. Selanjutnya, hasil tersebut menjadi dasar rekomendasi penerbitan SPE GRK.

Perusahaan juga perlu melaporkan hasil pengukuran penyelenggaraan instrumen NEK dalam SRUK. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut, Menteri tidak menerbitkan SPE GRK. Dengan demikian, kualitas data dan kepatuhan administrasi sangat menentukan kelanjutan proses penerbitan sertifikat.

Baca Juga : Objek Pungutan Karbon: Kandungan Karbon dan Potensi Emisi

5. Mekanisme Perdagangan SPE GRK dan Unit Karbon

Setelah memperoleh unit karbon yang memenuhi persyaratan, pemegangnya dapat mengikuti perdagangan karbon sesuai mekanisme yang berlaku. Perpres 110 Tahun 2025 mengatur perdagangan karbon dalam negeri dan luar negeri. Khusus perdagangan dalam negeri, mekanismenya mencakup perdagangan emisi GRK dan offset emisi GRK.

Pelaku usaha dapat melakukan transaksi melalui dua jalur utama.

A. Perdagangan melalui Bursa Karbon

Bursa karbon menyediakan sarana perdagangan yang terorganisasi. Penjual dapat menawarkan unit karbon, sedangkan pembeli dapat mencari unit sesuai kebutuhan dan ketentuan pasar.

Dalam jalur ini, peserta perlu mengikuti ketentuan penyelenggara bursa dan regulator. Selain itu, unit karbon yang diperdagangkan melalui bursa wajib memenuhi ketentuan pencatatan pada SRUK.

OJK mengatur perdagangan karbon melalui bursa. Pada 2026, OJK menerbitkan POJK Nomor 10 Tahun 2026 sebagai perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023. Salah satu penyesuaian pentingnya ialah kewajiban pencatatan unit karbon pada SRUK.

Baca Juga : Mekanisme Pungutan atas Transaksi Perdagangan Karbon

B. Perdagangan Langsung

Perdagangan langsung memungkinkan penjual dan pembeli menyepakati transaksi tanpa menggunakan mekanisme perdagangan melalui bursa. Para pihak dapat menentukan volume, harga, jadwal penyerahan, dan ketentuan pembayaran melalui kontrak.

Meskipun demikian, perdagangan langsung tetap harus mengikuti ketentuan pencatatan. Pasal 59 Perpres 110 Tahun 2025 mewajibkan setiap perdagangan karbon tercatat dalam SRUK. Selain itu, perdagangan tersebut dapat tercatat dalam bursa karbon.

Oleh karena itu, pelaku usaha tidak boleh mengabaikan administrasi hanya karena mereka melakukan transaksi secara langsung. Pencatatan membantu menjaga keterlacakan unit dan mencegah penghitungan ganda.

6. Bagaimana Pungutan Karbon Diterapkan pada Perdagangan SPE GRK?

Penerapan pungutan karbon pada perdagangan SPE GRK perlu dipahami melalui dua hal yang berbeda, yaitu fungsi sertifikat dan dasar pengenaan pungutan.

Pertama, SPE GRK menjadi bukti kinerja pengurangan emisi. Pemegang sertifikat dapat menggunakannya untuk mengikuti perdagangan karbon atau pembayaran berbasis kinerja sesuai ketentuan.

Kedua, pemerintah dapat menggunakan SPE GRK sebagai salah satu dasar penghitungan pungutan atas karbon. Pasal 89 Perpres 110 Tahun 2025 secara khusus menyebut fungsi tersebut.

Namun, perusahaan perlu memperhatikan bahwa pemerintah tidak otomatis mengenakan pungutan hanya karena perusahaan menerbitkan, memiliki, atau menjual SPE GRK. Pemerintah tetap memerlukan ketentuan yang menjelaskan objek pungutan, pihak yang wajib membayar, dasar pengenaan, tarif, serta tata cara pembayaran.

Sebagai contoh, perusahaan A memiliki sertifikat dari proyek pengurangan emisi. Perusahaan tersebut menjual unit karbon kepada perusahaan B. Dalam transaksi ini, perusahaan A dan B perlu memperhitungkan harga jual, biaya layanan, serta kewajiban administrasi yang berlaku.

Apabila terdapat pungutan negara yang secara khusus berlaku terhadap kegiatan atau pihak terkait, para pihak harus mengikuti ketentuan tersebut. Namun, mereka tidak boleh menetapkan sendiri tarif pungutan berdasarkan harga jual unit karbon tanpa dasar hukum.

Baca Juga : Pengelolaan Dana Pungutan Karbon dan Dana Lingkungan Hidup

7. Perbedaan Pungutan Karbon, Harga Unit, dan Biaya Transaksi

Dalam perdagangan SPE GRK dan unit karbon, pelaku usaha perlu memisahkan tiga komponen keuangan agar tidak salah menghitung kewajiban.

KomponenPengertianDasar penentuan
Harga unit karbonNilai jual beli unit antara penjual dan pembeliKesepakatan atau mekanisme pasar
Biaya transaksiBiaya layanan bursa atau proses pendukung perdaganganKetentuan penyelenggara atau penyedia jasa
Pungutan karbonPungutan negara terkait karbonPeraturan perundang-undangan

Harga unit karbon merupakan nilai ekonomi dari unit yang diperdagangkan. Sementara itu, biaya transaksi dapat mencakup biaya layanan bursa, administrasi, verifikasi, atau jasa pendukung lain.

Adapun pungutan karbon memiliki dasar hukum publik. Pemerintah mengatur penerapannya melalui kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai, atau pungutan negara lainnya sesuai ketentuan.

Dengan demikian, ketiga komponen tersebut tidak boleh dicatat sebagai satu jenis biaya tanpa penjelasan. Pemisahan ini juga membantu perusahaan menyiapkan laporan keuangan dan dokumen kepatuhan.

Baca Juga : Pungutan Karbon bagi Perusahaan: Dampak dan Kepatuhan

8. Peran Sistem Registri Unit Karbon dalam Pengawasan

Sistem Registri Unit Karbon atau SRUK memiliki peran penting dalam pengelolaan perdagangan SPE GRK dan unit karbon. Sistem ini membantu pemerintah mencatat informasi kegiatan, penerbitan unit, kepemilikan, serta transaksi karbon.

Pada Juli 2026, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2026 tentang Sistem Registri Unit Karbon. Peraturan tersebut mengatur pencatatan unit karbon, penerbitan SPE GRK dan unit non-SPE GRK, serta keterhubungan sistem dengan bursa karbon dan sistem registri nasional terkait.

Melalui SRUK, pemerintah dapat memperkuat keterlacakan unit karbon. Selain itu, sistem registri membantu mencegah penghitungan ganda atas hasil pengurangan emisi yang sama.

Bagi pelaku usaha, pencatatan yang tertib memberikan manfaat langsung. Perusahaan dapat menelusuri status unit, memeriksa dokumen pendukung, dan menunjukkan riwayat transaksi ketika regulator atau auditor membutuhkan informasi.

Baca Juga : Pungutan Karbon dan Perdagangan Karbon Internasional

9. Contoh Simulasi Perdagangan dan Pengelolaan Biaya

Misalnya, perusahaan A memiliki 2.000 unit karbon dari kegiatan pengurangan emisi yang telah memenuhi persyaratan. Perusahaan B membutuhkan unit tersebut untuk mendukung strategi pengelolaan emisi.

Kedua perusahaan menyepakati harga Rp60.000 per unit. Dengan demikian, nilai transaksi mencapai:

2.000 × Rp60.000 = Rp120.000.000.

Selain nilai pembelian, perusahaan B mungkin perlu membayar biaya layanan bursa atau biaya administrasi sesuai ketentuan penyelenggara. Perusahaan A juga mungkin telah mengeluarkan biaya pengukuran, validasi, dan verifikasi untuk memperoleh sertifikat.

Namun, nilai Rp120 juta tersebut hanya menggambarkan harga jual beli unit karbon. Angka itu bukan tarif pungutan negara dan tidak menunjukkan bahwa pemerintah otomatis mengambil persentase tertentu dari setiap transaksi.

Jika terdapat pungutan negara yang berlaku, perusahaan harus menghitungnya berdasarkan aturan resmi. Oleh karena itu, bagian keuangan perlu memisahkan harga unit, biaya layanan, dan pungutan negara dalam dokumen transaksi.

Baca Juga : Konsultasi Regulasi dan Administrasi Perdagangan Karbon

10. Tantangan dalam Penerapan Pungutan Karbon

Penerapan pungutan karbon dalam perdagangan SPE GRK dan unit karbon menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, pelaku usaha perlu mengikuti perkembangan regulasi. Perubahan kebijakan dapat memengaruhi tata cara penerbitan sertifikat, pencatatan unit, dan mekanisme perdagangan.

Kedua, perusahaan membutuhkan data emisi yang akurat. Jika data pengukuran tidak konsisten, proses verifikasi dapat mengalami hambatan. Akibatnya, penerbitan SPE GRK dan transaksi unit karbon juga dapat tertunda.

Ketiga, perusahaan perlu memahami perbedaan antara kewajiban fiskal dan biaya layanan. Kesalahan klasifikasi dapat menimbulkan kekeliruan dalam pencatatan keuangan maupun pelaporan pajak.

Selain itu, pemerintah perlu memperjelas aturan teknis mengenai pelaksanaan pungutan atas karbon. Ketentuan mengenai objek, subjek, tarif, dan tata cara pembayaran sangat penting agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum.

11. Strategi Pelaku Usaha Mengelola Kewajiban

Pelaku usaha dapat menerapkan beberapa strategi agar kegiatan perdagangan karbon berjalan tertib dan efisien.

  1. Memeriksa legalitas sertifikat. Perusahaan perlu memastikan SPE GRK atau unit karbon memiliki dasar penerbitan dan pencatatan yang sah.
  2. Menyiapkan data emisi. Perusahaan harus menyimpan data pengukuran, metodologi, dan hasil verifikasi sebagai bukti kinerja pengurangan emisi.
  3. Memantau regulasi terbaru. Perusahaan perlu mengikuti perkembangan Perpres 110 Tahun 2025, Permen LH/BPLH 10 Tahun 2026, serta ketentuan OJK.
  4. Memisahkan setiap komponen biaya. Bagian keuangan sebaiknya mencatat harga unit, biaya verifikasi, biaya layanan bursa, dan pungutan negara dalam kategori berbeda.
  5. Menyimpan dokumen transaksi. Kontrak, bukti pembayaran, sertifikat, dan catatan SRUK perlu tersimpan secara sistematis.
  6. Melakukan konsultasi kepatuhan. Jika perusahaan belum memahami kewajiban tertentu, perusahaan dapat meminta penjelasan dari instansi berwenang atau konsultan yang kompeten.

Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dalam perdagangan karbon.

Pungutan karbon dalam perdagangan SPE GRK dan unit karbon berkaitan dengan penerapan instrumen Nilai Ekonomi Karbon serta pengendalian emisi gas rumah kaca. SPE GRK berfungsi sebagai bukti kinerja pengurangan emisi dan dapat mendukung perdagangan karbon. Selain itu, Pasal 89 Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menetapkan bahwa pemerintah dapat menggunakan SPE GRK sebagai dasar dalam perhitungan pungutan atas karbon.

Namun, harga jual unit karbon, biaya layanan perdagangan, dan pungutan negara memiliki karakter berbeda. Tidak setiap transaksi SPE GRK atau unit karbon otomatis menimbulkan pungutan dengan tarif tertentu. Pelaku usaha tetap perlu memeriksa dasar hukum dan ketentuan teknis sebelum menghitung kewajiban pembayaran.

Pada akhirnya, pemahaman terhadap mekanisme penerbitan sertifikat, pencatatan SRUK, perdagangan, dan pungutan membantu perusahaan menjalankan transaksi secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, perdagangan karbon dapat mendukung pengurangan emisi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Konsultasikan Dokumen Anda Sekarang

Isma
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp