Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak Karbon, dan Biaya Karbon

Isma

Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak Karbon, dan Biaya Karbon
Direktur Utama Jangkar Groups

Perbedaan pungutan karbon, pajak karbon, dan biaya perdagangan karbon perlu dipahami seiring meningkatnya upaya Indonesia mengendalikan emisi gas rumah kaca. Ketiga istilah tersebut sering muncul dalam pembahasan ekonomi hijau, kebijakan lingkungan, dan perdagangan karbon. Namun, masing-masing memiliki pengertian, mekanisme, serta tujuan yang berbeda. Kesalahan memahami istilah ini dapat membuat masyarakat dan pelaku usaha keliru saat menghitung kewajiban maupun biaya dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan emisi.

Secara sederhana, pungutan karbon merupakan istilah yang lebih luas untuk berbagai bentuk pungutan terkait emisi karbon. Sementara itu, pajak karbon merupakan instrumen fiskal yang pemerintah gunakan untuk memberikan harga pada emisi. Adapun biaya perdagangan karbon berkaitan dengan transaksi atau kegiatan dalam mekanisme pasar karbon. Dengan demikian, ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak selalu memiliki kedudukan dan cara kerja yang sama.

Baca Juga : Pungutan Perdagangan Karbon: Pengertian dan Mekanismenya

1. Pengertian Pungutan Karbon

Pungutan karbon adalah istilah umum untuk berbagai bentuk pungutan yang berkaitan dengan kandungan karbon, jumlah emisi, atau aktivitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah dapat menggunakan pungutan tersebut sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pelaku ekonomi mengurangi dampak lingkungan.

Pada dasarnya, pungutan karbon menerapkan prinsip bahwa kegiatan yang menimbulkan emisi perlu memperhitungkan dampak lingkungannya. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, tenaga kerja, dan distribusi, tetapi juga dampak emisi dari aktivitasnya.

Bentuk pungutan karbon dapat berbeda menurut kebijakan dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, suatu negara dapat menerapkan pajak atas emisi, pungutan berdasarkan kandungan karbon produk, atau instrumen fiskal lain yang berkaitan dengan aktivitas penghasil emisi.

Di Indonesia, istilah pungutan atas karbon pernah muncul dalam kerangka Nilai Ekonomi Karbon. Namun, masyarakat perlu memperhatikan perkembangan regulasi. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 kini menjadi salah satu landasan penting penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Peraturan ini mencabut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.

Dengan demikian, pungutan karbon sebaiknya dipahami sebagai istilah payung, bukan sebagai satu jenis tagihan yang selalu memiliki tarif dan mekanisme seragam.

Baca Juga : Apa Itu Pungutan Atas Karbon? Pengertian dan Tujuannya

2. Pengertian Pajak Karbon

Pajak karbon merupakan pungutan yang pemerintah kenakan atas emisi karbon atau aktivitas tertentu yang menghasilkan emisi gas rumah kaca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya ialah memasukkan biaya dampak lingkungan ke dalam keputusan ekonomi.

Indonesia mengatur dasar pajak karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan Pasal 13 menjelaskan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

Selain itu, ketentuan tersebut menghubungkan penerapan pajak karbon dengan peta jalan pajak karbon dan peta jalan pasar karbon. Artinya, pemerintah perlu mempertimbangkan perkembangan kebijakan pengurangan emisi serta mekanisme perdagangan karbon ketika merancang penerapannya.

Pajak karbon memiliki karakter sebagai instrumen fiskal. Pemerintah menetapkan dasar pengenaan, tarif, serta tata cara administrasinya melalui peraturan yang berlaku. Karena itu, wajib pajak perlu mengikuti ketentuan mengenai penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Sebagai ilustrasi, apabila suatu kegiatan usaha menghasilkan emisi yang termasuk objek pajak karbon, pelaku usaha perlu menghitung kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak semua kegiatan yang menghasilkan emisi otomatis langsung menimbulkan tagihan pajak. Penentuan objek, subjek, dasar pengenaan, dan waktu penerapan tetap mengikuti aturan teknis pemerintah.

Pajak karbon juga memiliki fungsi ekonomi. Ketika kegiatan beremisi tinggi menimbulkan beban pajak, pelaku usaha memiliki dorongan lebih besar untuk menggunakan teknologi bersih, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Baca Juga : Dasar Hukum Pungutan Karbon di Indonesia

3. Pengertian Biaya Perdagangan Karbon

Biaya perdagangan karbon merupakan biaya yang muncul dalam kegiatan transaksi unit karbon atau pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon. Berbeda dari pajak karbon, biaya ini tidak selalu berbentuk pungutan pajak yang pemerintah kenakan atas emisi.

Dalam perdagangan karbon, pelaku usaha dapat melakukan transaksi unit karbon yang mewakili pengurangan emisi, penghindaran emisi, atau hasil kegiatan lain yang memenuhi standar dan ketentuan sistem karbon. Pihak yang membutuhkan unit karbon dapat membelinya dari pihak yang memiliki unit karbon yang memenuhi persyaratan.

Namun, kegiatan perdagangan tersebut dapat menimbulkan beberapa jenis biaya. Misalnya, pelaku usaha perlu membayar harga pembelian unit karbon, biaya verifikasi, biaya validasi, biaya sertifikasi, atau biaya layanan transaksi sesuai mekanisme yang digunakan.

Selain itu, pelaku usaha mungkin memerlukan jasa konsultan untuk menghitung emisi, menyiapkan dokumen teknis, dan memastikan kesesuaian proyek dengan standar yang berlaku. Semua kebutuhan tersebut dapat menambah biaya pelaksanaan perdagangan karbon.

Dengan demikian, biaya perdagangan karbon lebih berkaitan dengan proses pasar dan penyelenggaraan transaksi. Besarnya biaya dapat berubah mengikuti harga unit karbon, jenis proyek, standar yang digunakan, serta layanan pendukung yang diperlukan.

Baca Juga : Objek Pungutan Karbon: Kandungan Karbon dan Potensi Emisi

Memahami Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak Karbon, dan Biaya Perdagangan Karbon

4. Perbedaan Utama Pungutan Karbon, Pajak Karbon, dan Biaya Perdagangan Karbon

Ketiga istilah tersebut memiliki hubungan dengan pengendalian emisi, tetapi terdapat sejumlah perbedaan mendasar.

A. Perbedaan dari Segi Pengertian

Pungutan karbon merupakan istilah umum yang mencakup berbagai bentuk pungutan terkait emisi atau kandungan karbon. Sementara itu, pajak karbon merupakan instrumen pajak yang memiliki dasar hukum, objek, subjek, tarif, dan administrasi perpajakan.

Sebaliknya, biaya perdagangan karbon muncul dari kegiatan transaksi unit karbon maupun layanan pendukungnya. Jadi, biaya tersebut tidak otomatis menjadi pajak hanya karena berkaitan dengan aktivitas karbon.

Baca Juga : Mekanisme Pungutan atas Transaksi Perdagangan Karbon

B. Perbedaan dari Segi Tujuan

Pungutan karbon bertujuan memberikan konsekuensi ekonomi terhadap aktivitas yang menghasilkan emisi. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pengendalian pencemaran dan perubahan iklim.

Pajak karbon secara khusus mendorong pelaku usaha mengurangi emisi melalui insentif dan disinsentif fiskal. Semakin besar beban pajak yang relevan dengan aktivitas beremisi, semakin kuat dorongan ekonomi untuk mencari alternatif yang lebih rendah karbon.

Di sisi lain, biaya perdagangan karbon mendukung berlangsungnya mekanisme pasar. Biaya transaksi, verifikasi, dan sertifikasi membantu memastikan unit karbon memiliki dasar pengukuran serta memenuhi persyaratan sistem yang digunakan.

C. Perbedaan dari Segi Pihak yang Membayar

Pihak yang membayar pungutan karbon bergantung pada bentuk kebijakan yang pemerintah tetapkan. Pihak tersebut dapat mencakup individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria dalam aturan terkait.

Dalam pajak karbon, kewajiban pembayaran mengikuti ketentuan perpajakan. Oleh sebab itu, pihak yang menjadi subjek pajak harus memperhatikan aturan mengenai objek pajak dan mekanisme pemungutannya.

Sementara itu, pihak yang membayar biaya perdagangan karbon biasanya merupakan peserta transaksi atau pihak yang menggunakan layanan pendukung. Sebagai contoh, pembeli unit karbon membayar harga unit kepada penjual, sedangkan pengembang proyek dapat menanggung biaya verifikasi atau sertifikasi.

Baca Juga : Pungutan Karbon dalam Perdagangan SPE GRK dan Unit Karbon

D. Perbedaan dari Segi Mekanisme

Pungutan karbon dapat menggunakan mekanisme yang berbeda sesuai bentuk instrumennya. Karena itu, istilah ini tidak menunjuk pada satu prosedur pembayaran yang berlaku untuk semua kondisi.

Pajak karbon mengikuti sistem administrasi perpajakan. Mekanismenya dapat mencakup penghitungan kewajiban, pembayaran, pemungutan, serta pelaporan sesuai peraturan.

Adapun perdagangan karbon berlangsung melalui mekanisme pasar atau sistem perdagangan yang berlaku. Peserta melakukan transaksi berdasarkan ketersediaan unit karbon, permintaan, harga, serta persyaratan pencatatan dan pemindahan unit.

E. Perbedaan dari Segi Penentuan Nilai

Nilai pungutan karbon bergantung pada jenis kebijakan yang pemerintah terapkan. Jika bentuknya pajak, tarif dan dasar pengenaannya mengikuti ketentuan perpajakan.

Pajak karbon memiliki tarif yang pemerintah atur berdasarkan undang-undang dan ketentuan pelaksananya. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak dapat menentukan tarif pajak secara sepihak.

Sebaliknya, harga unit karbon dalam perdagangan dapat mengikuti kondisi pasar, kualitas unit, standar, serta permintaan dan penawaran. Selain harga unit, peserta juga perlu memperhitungkan biaya transaksi dan layanan teknis.

Baca Juga : Pengelolaan Dana Pungutan Karbon dan Dana Lingkungan Hidup

5. Hubungan Ketiganya dalam Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon

Pungutan karbon, pajak karbon, dan perdagangan karbon bukan instrumen yang sepenuhnya terpisah. Ketiganya dapat saling mendukung dalam kebijakan pengendalian emisi, meskipun pemerintah menerapkannya melalui mekanisme yang berbeda.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Dalam Pasal 55, instrumen NEK mencakup perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan instrumen lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan karbon dan pungutan atas karbon merupakan dua instrumen yang berbeda dalam kerangka NEK. Sementara itu, pajak karbon merupakan salah satu bentuk kebijakan perpajakan yang memiliki dasar tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Dengan kata lain, pajak karbon dapat menjadi bagian dari kebijakan pungutan atas karbon. Namun, pungutan atas karbon tidak hanya terbatas pada pajak karbon karena Perpres 110 Tahun 2025 juga mencakup bentuk pungutan di bidang perpajakan pusat dan daerah, kepabeanan, cukai, serta pungutan negara lainnya sesuai ketentuan.

Di sisi lain, perdagangan karbon menyediakan mekanisme pasar agar pihak yang memiliki unit karbon dapat bertransaksi dengan pihak yang membutuhkannya. Perpres 110 Tahun 2025 menyebut bursa karbon dan perdagangan langsung sebagai jalur penyelenggaraan perdagangan karbon.

Baca Juga : Pungutan Karbon bagi Perusahaan: Dampak dan Kepatuhan

6. Contoh Penerapan dalam Kegiatan Usaha

Agar perbedaan ketiga istilah lebih mudah dipahami, berikut ilustrasi penerapannya dalam kegiatan industri.

Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur menggunakan bahan bakar fosil untuk menjalankan mesin produksi. Aktivitas tersebut menghasilkan emisi karbon yang perlu perusahaan ukur dan kelola.

Pertama, pemerintah dapat menerapkan kebijakan pungutan atas karbon sesuai objek, subjek, dan mekanisme dalam peraturan. Jika aktivitas perusahaan memenuhi kriteria objek pajak karbon, perusahaan juga perlu memperhatikan kewajiban pajak berdasarkan ketentuan perpajakan.

Kedua, perusahaan dapat mengurangi emisi melalui penggunaan energi terbarukan, peningkatan efisiensi mesin, atau perubahan proses produksi. Jika perusahaan memenuhi persyaratan untuk mengikuti mekanisme perdagangan karbon, perusahaan dapat mengembangkan atau membeli unit karbon sesuai aturan yang berlaku.

Ketiga, perusahaan mungkin mengeluarkan biaya untuk mengikuti transaksi tersebut. Misalnya, perusahaan membayar harga unit karbon, jasa verifikasi, atau layanan administrasi transaksi. Biaya inilah yang termasuk biaya perdagangan karbon.

Namun, perusahaan tidak boleh menganggap pembelian unit karbon otomatis menghapus seluruh kewajiban pajak atau pungutan. Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 2021 memang membuka kemungkinan pengurangan pajak karbon atau perlakuan lain bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi, pengimbangan emisi, dan mekanisme lain sesuai peraturan. Akan tetapi, pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

Baca Juga : Pungutan Karbon dan Perdagangan Karbon Internasional

7. Tabel Ringkasan Perbedaan

AspekPungutan karbonPajak karbonBiaya perdagangan karbon
PengertianInstrumen pungutan terkait karbonPajak atas emisi atau aktivitas tertentuBiaya transaksi dan layanan perdagangan unit karbon
KarakterIstilah dan instrumen kebijakan yang lebih luasInstrumen fiskal perpajakanBiaya dalam kegiatan pasar karbon
TujuanMemberi konsekuensi ekonomi atas emisiMendorong pengurangan emisi melalui kebijakan pajakMendukung transaksi dan pelaksanaan perdagangan karbon
Dasar nilaiMengikuti bentuk pungutanMengikuti dasar pengenaan dan tarif pajakMengikuti harga unit dan biaya layanan
Pihak yang membayarPihak yang memenuhi ketentuan pungutanSubjek pajak sesuai aturanPeserta transaksi atau pengguna layanan
MekanismeSesuai jenis pungutanAdministrasi perpajakanBursa karbon atau perdagangan langsung serta layanan pendukung

Tabel tersebut membantu memperjelas bahwa ketiga istilah tidak dapat digunakan sebagai sinonim. Terlebih lagi, harga unit karbon tidak sama dengan tarif pajak karbon. Keduanya memiliki dasar penentuan dan mekanisme pembayaran yang berbeda.

Baca Juga : Konsultasi Regulasi dan Administrasi Perdagangan Karbon

8. Hal yang Perlu Diperhatikan Pelaku Usaha

Pelaku usaha perlu memahami perbedaan ketiga instrumen sebelum menyusun anggaran pengelolaan emisi. Langkah ini penting karena kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan perhitungan biaya dan kewajiban hukum menjadi tidak tepat.

Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi sumber emisi dari kegiatan operasional. Selanjutnya, perusahaan dapat melakukan pengukuran emisi berdasarkan metode dan standar yang relevan.

Kedua, perusahaan perlu memeriksa ketentuan pajak karbon serta aturan pungutan atas karbon yang berlaku. Jangan hanya mengandalkan informasi lama karena pemerintah dapat memperbarui kebijakan dan aturan teknis.

Ketiga, apabila perusahaan ingin mengikuti perdagangan karbon, perusahaan perlu memahami persyaratan unit karbon, pencatatan, verifikasi, serta mekanisme transaksi. Selain itu, perusahaan perlu menghitung biaya pendukung agar dapat menilai manfaat ekonominya secara realistis.

Keempat, perusahaan sebaiknya menyimpan dokumen pengukuran emisi, bukti transaksi, laporan verifikasi, dan dokumen perpajakan secara teratur. Dengan demikian, perusahaan dapat menunjukkan kepatuhan dan menyiapkan data ketika menjalani pemeriksaan atau evaluasi.

Perbedaan pungutan karbon, pajak karbon, dan biaya perdagangan karbon terletak pada pengertian, tujuan, dasar pengenaan, serta mekanisme pelaksanaannya. Pungutan karbon merupakan instrumen yang lebih luas dalam kebijakan pengendalian emisi. Sementara itu, pajak karbon merupakan instrumen perpajakan yang mengenakan kewajiban berdasarkan ketentuan hukum. Adapun biaya perdagangan karbon muncul dari transaksi unit karbon dan layanan pendukung dalam mekanisme pasar.

Di Indonesia, UU Nomor 7 Tahun 2021 menjadi dasar pengaturan pajak karbon, sedangkan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur kerangka penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon, termasuk perdagangan karbon dan pungutan atas karbon. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami masing-masing ketentuan agar tidak mencampuradukkan kewajiban pajak dengan biaya transaksi karbon.

Pada akhirnya, pemahaman yang tepat membantu perusahaan menyusun strategi pengurangan emisi, mengelola anggaran, dan mengikuti perkembangan ekonomi rendah karbon secara lebih terarah.

Konsultasikan Dokumen Anda Sekarang

Isma
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp