Dasar Hukum Pungutan Karbon di Indonesia

Isma

Dasar Hukum Pungutan Karbon di Indonesia
Direktur Utama Jangkar Groups

Dasar hukum pungutan karbon di Indonesia menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian emisi gas rumah kaca dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah mengembangkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong kegiatan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui pungutan karbon, pemerintah ingin memberikan konsekuensi ekonomi terhadap aktivitas yang menghasilkan emisi sehingga pelaku usaha memiliki dorongan untuk menggunakan energi secara lebih efisien dan menerapkan teknologi rendah karbon.

Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur nilai ekonomi karbon, pajak karbon, perlindungan lingkungan, serta komitmen pengurangan emisi dalam perjanjian internasional. Setiap peraturan tersebut memiliki fungsi dan ruang lingkup berbeda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar hukum pungutan karbon sangat penting, terutama bagi perusahaan, investor, pelaku industri, dan masyarakat yang ingin mengetahui arah kebijakan lingkungan nasional.

Selain itu, pemahaman regulasi membantu pelaku usaha membedakan pajak karbon dengan perdagangan karbon. Keduanya memang berkaitan dengan pengendalian emisi, tetapi memiliki mekanisme penerapan dan konsekuensi hukum yang berbeda. Dengan memahami landasan hukumnya, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah membangun sistem ekonomi karbon di Indonesia.

Pengertian Pungutan Karbon dalam Kerangka Hukum Indonesia

1. Pengertian Pungutan Karbon dalam Kerangka Hukum Indonesia

Pungutan karbon merupakan kebijakan ekonomi yang memberikan beban finansial terhadap aktivitas atau objek tertentu yang menghasilkan emisi gas rumah kaca berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perpajakan, pungutan tersebut berkaitan dengan pajak karbon yang pemerintah atur melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sementara itu, dalam konteks kebijakan lingkungan, pungutan karbon berhubungan dengan konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Nilai Ekonomi Karbon merupakan pendekatan untuk memberikan nilai ekonomi terhadap emisi gas rumah kaca. Pemerintah menggunakan pendekatan ini untuk mendorong penurunan emisi melalui beberapa instrumen, seperti:

  • Perdagangan emisi.
  • Offset emisi gas rumah kaca.
  • Pungutan atas karbon.
  • Pembayaran berbasis kinerja.
  • Mekanisme lain sesuai perkembangan kebijakan.

Dengan demikian, pungutan karbon tidak selalu memiliki arti yang sama dengan seluruh mekanisme perdagangan karbon. Pajak karbon merupakan instrumen fiskal, sedangkan perdagangan karbon menggunakan mekanisme transaksi unit karbon.

Perbedaan tersebut penting karena setiap instrumen memiliki dasar hukum, pihak yang berkewajiban, dan tata cara pelaksanaan masing-masing.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi salah satu landasan penting dalam kebijakan pengendalian emisi di Indonesia.

Selain itu, undang-undang ini mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, regulasi tersebut memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengendalikan pencemaran, mencegah kerusakan lingkungan, dan mendorong kegiatan ekonomi yang memperhatikan kelestarian alam.

Beberapa aspek yang berkaitan dengan kebijakan karbon meliputi:

  1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
  2. Penggunaan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
  3. Pengembangan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan.
  4. Pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
  5. Penerapan tanggung jawab terhadap dampak kegiatan manusia.

Melalui landasan tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk mengembangkan instrumen ekonomi yang mendorong pelaku usaha mengurangi dampak lingkungan.

Selain itu, undang-undang ini memperkuat prinsip bahwa kegiatan ekonomi perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, kebijakan pungutan karbon memiliki hubungan erat dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement

Indonesia mengesahkan Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Pengesahan tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya global mengendalikan perubahan iklim.

Paris Agreement merupakan perjanjian internasional yang bertujuan membatasi peningkatan suhu rata-rata global dan memperkuat kemampuan negara-negara dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Dalam pelaksanaannya, setiap negara menyampaikan target kontribusi pengurangan emisi melalui dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC.

Bagi Indonesia, komitmen tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk mengembangkan kebijakan ekonomi karbon. Pemerintah membutuhkan instrumen yang dapat mendorong sektor energi, industri, transportasi, dan kehutanan mengurangi emisi secara bertahap.

Selanjutnya, pungutan karbon dapat mendukung pencapaian komitmen tersebut dengan memberikan insentif ekonomi kepada pelaku usaha agar menggunakan teknologi yang lebih bersih.

Namun, Paris Agreement tidak secara langsung menetapkan tarif pajak karbon Indonesia. Pemerintah tetap membutuhkan peraturan nasional untuk menentukan objek, tarif, mekanisme, dan kewajiban perpajakan.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjadi landasan utama pengaturan pajak karbon di Indonesia.

Melalui undang-undang ini, pemerintah memasukkan pajak karbon sebagai salah satu instrumen perpajakan untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca.

Ketentuan mengenai pajak karbon terdapat dalam Pasal 13. Aturan tersebut menjelaskan beberapa aspek penting, antara lain:

A. Subjek Pajak Karbon

Undang-undang mengatur bahwa subjek pajak karbon merupakan orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Dengan demikian, pengenaan pajak tidak hanya berkaitan dengan perusahaan industri, tetapi juga mengikuti objek dan aktivitas yang pemerintah tetapkan dalam ketentuan pelaksanaannya.

B. Objek Pajak Karbon

Objek pajak karbon mencakup pembelian barang yang mengandung karbon dan/atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Namun, penerapannya tetap memperhatikan ketentuan mengenai jenis objek, sektor, serta mekanisme pengenaan pajak.

C. Tarif Pajak Karbon

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan tarif minimum pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COâ‚‚e) atau satuan yang setara.

Akan tetapi, tarif tersebut merupakan ketentuan minimum dalam undang-undang, bukan berarti seluruh kegiatan yang menghasilkan emisi otomatis membayar pajak dengan tarif tersebut.

Pemerintah perlu memperhatikan aturan pelaksanaan dan ketentuan sektoral sebelum menerapkan kewajiban perpajakan.

D. Tujuan Penerapan Pajak

Pajak karbon memiliki dua tujuan utama. Pertama, memberikan dorongan ekonomi agar masyarakat dan perusahaan mengurangi emisi. Kedua, mendukung penerimaan negara melalui instrumen perpajakan.

Selain itu, undang-undang tersebut mengarahkan pemerintah untuk memperhatikan peta jalan pajak karbon dan perkembangan pasar karbon dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, UU HPP menjadi landasan penting yang menghubungkan kebijakan fiskal dengan agenda perlindungan lingkungan.

5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon

Salah satu perkembangan penting dalam dasar hukum pungutan karbon adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 10 Oktober 2025. Kehadirannya menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang sebelumnya menjadi landasan utama penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Indonesia.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 menjadi penting karena memperbarui kerangka penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam regulasi tersebut meliputi:

  1. Alokasi karbon: Pengaturan alokasi karbon sebagai bagian dari upaya pengendalian emisi nasional.
  2. Pencapaian target NDC: Penguatan langkah pemerintah dalam mencapai target kontribusi penurunan emisi.
  3. Instrumen nilai ekonomi karbon: Pengembangan mekanisme ekonomi untuk mendorong pengurangan emisi.
  4. Kerangka transparansi: Penguatan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan karbon.
  5. Pemantauan dan evaluasi: Pengawasan terhadap pencapaian target pengendalian emisi.
  6. Pembinaan dan pendanaan: Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selain itu, regulasi ini memperkuat hubungan antara pengendalian emisi dan pembangunan ekonomi nasional. Artinya, pemerintah perlu mempertimbangkan manfaat lingkungan sekaligus keberlanjutan kegiatan ekonomi.

Bagi perusahaan, perubahan regulasi ini penting karena ketentuan pelaksanaan nilai ekonomi karbon perlu mengikuti kerangka hukum terbaru. Oleh sebab itu, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya mengandalkan ketentuan Perpres 98 Tahun 2021 yang sudah tidak berlaku.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Selain undang-undang dan peraturan presiden, pemerintah juga memiliki aturan yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Regulasi ini memuat ketentuan mengenai administrasi pajak karbon, termasuk aspek pemenuhan kewajiban perpajakan.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan meliputi:

  • Kedudukan wajib pajak karbon dalam sistem perpajakan.
  • Mekanisme pelunasan pajak karbon.
  • Kewajiban pelaporan pajak.
  • Penghitungan dan pembayaran pajak karbon.
  • Pelaksanaan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, wajib pajak dapat melunasi pajak karbon melalui pembayaran sendiri atau mekanisme pemungutan oleh pihak yang ditunjuk sesuai ketentuan.

Selain itu, perusahaan yang melakukan aktivitas penghasil emisi dan memenuhi persyaratan perpajakan perlu memperhatikan kewajiban pelaporan.

Dengan demikian, PP Nomor 50 Tahun 2022 memberikan gambaran mengenai aspek administratif yang perlu perusahaan perhatikan ketika memenuhi kewajiban pajak karbon.

7. Perbedaan Dasar Hukum Pungutan Karbon dan Perdagangan Karbon

Pungutan karbon dan perdagangan karbon memiliki hubungan dalam kebijakan nilai ekonomi karbon. Namun, keduanya mempunyai mekanisme hukum yang berbeda.

Perdagangan karbon menggunakan mekanisme transaksi unit karbon, sedangkan pungutan karbon berkaitan dengan pengenaan beban ekonomi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berikut perbandingan beberapa aspek pentingnya.

AspekPungutan KarbonPerdagangan Karbon
Dasar kebijakanKetentuan fiskal dan instrumen NEKKetentuan penyelenggaraan NEK
MekanismePengenaan pungutan sesuai instrumenJual beli unit karbon
TujuanMemberikan konsekuensi ekonomi terhadap emisiMendorong pengurangan emisi melalui mekanisme pasar
PelaksanaanMengikuti ketentuan perpajakan atau pungutan lainnyaMelalui perdagangan unit karbon
PelakuSubjek yang memenuhi ketentuan pungutanPenjual dan pembeli unit karbon

Sebagai contoh, perusahaan yang menghasilkan emisi dapat menghadapi kewajiban pajak karbon apabila aktivitasnya termasuk dalam objek pajak sesuai ketentuan.

Sementara itu, perusahaan yang mengikuti perdagangan karbon dapat membeli unit karbon untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban yang berlaku.

Namun, perusahaan tidak dapat menganggap pembelian kredit karbon otomatis menghapus seluruh kewajiban pajak. Undang-Undang HPP mengatur kemungkinan pengurangan atau perlakuan tertentu bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan atau pengimbangan emisi, dengan tetap mengikuti aturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami dasar hukum masing-masing instrumen sebelum menentukan strategi pengelolaan emisi.

8. Hubungan Pungutan Karbon dengan Target Penurunan Emisi Indonesia

Dasar hukum pungutan karbon tidak berdiri sendiri. Kebijakan ini memiliki hubungan erat dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia.

Pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk mendorong sektor ekonomi mengurangi emisi secara bertahap. Dengan demikian, pungutan karbon menjadi salah satu pendekatan untuk menghubungkan kebijakan lingkungan dengan aktivitas ekonomi.

Beberapa sektor yang berkaitan dengan upaya tersebut meliputi:

A. Sektor Energi

Sektor energi menjadi perhatian karena penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.

Melalui kebijakan ekonomi karbon, perusahaan energi memperoleh dorongan untuk meningkatkan efisiensi pembangkit dan mengembangkan energi terbarukan.

B. Sektor Industri

Industri semen, baja, kimia, dan manufaktur membutuhkan energi dalam jumlah besar. Selain itu, beberapa proses produksinya menghasilkan emisi langsung.

Karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi energi dan mengembangkan teknologi produksi rendah karbon.

C. Sektor Kehutanan

Indonesia memiliki potensi pengurangan emisi melalui perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan ekosistem gambut.

Selain memberikan manfaat lingkungan, kegiatan tersebut juga berpotensi mendukung pengembangan proyek karbon yang memenuhi persyaratan.

D. Sektor Transportasi

Penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan, kapal, dan pesawat menjadi sumber emisi yang perlu mendapat perhatian.

Oleh sebab itu, pemerintah dan pelaku usaha dapat mendorong penggunaan transportasi rendah emisi, peningkatan efisiensi logistik, serta pengembangan teknologi kendaraan listrik.

Dengan penerapan kebijakan yang konsisten, berbagai sektor tersebut dapat berkontribusi terhadap pencapaian target pengurangan emisi nasional.

9. Kewajiban Perusahaan dalam Mematuhi Regulasi Pungutan Karbon

Perusahaan yang menjalankan kegiatan penghasil emisi perlu memahami regulasi karbon agar dapat mengantisipasi kewajiban hukum dan risiko operasional.

Berikut beberapa langkah yang dapat perusahaan lakukan.

1. Mengidentifikasi sumber emisi

Perusahaan perlu memetakan sumber emisi dari penggunaan bahan bakar, konsumsi listrik, proses produksi, dan aktivitas operasional lainnya.

2. Menghitung jejak karbon

Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan penghitungan emisi menggunakan metodologi yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Data tersebut membantu perusahaan memahami tingkat emisi dan menentukan strategi pengurangan.

3. Memahami ketentuan perpajakan

Perusahaan perlu mempelajari UU HPP beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui apakah aktivitasnya termasuk dalam objek pajak karbon.

4. Mengikuti perkembangan regulasi

Perubahan kebijakan dapat memengaruhi kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, bagian hukum, keuangan, dan pengelolaan lingkungan perlu mengikuti perkembangan peraturan pemerintah.

5. Menerapkan teknologi rendah karbon

Perusahaan dapat mengurangi risiko biaya melalui penggunaan energi terbarukan, mesin hemat energi, dan sistem produksi yang lebih efisien.

Selain itu, perusahaan perlu menyimpan dokumen penghitungan emisi, laporan lingkungan, dan bukti pemenuhan kewajiban agar dapat mendukung proses pemeriksaan maupun evaluasi.

10. Tantangan Penerapan Dasar Hukum Pungutan Karbon di Indonesia

Meskipun pemerintah telah memiliki landasan hukum, penerapan pungutan karbon masih menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, kesiapan sektor industri. Tidak semua perusahaan memiliki kemampuan finansial dan teknologi untuk mengurangi emisi dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan masing-masing sektor.

Kedua, kepastian aturan teknis. Perusahaan membutuhkan kejelasan mengenai objek pungutan, tarif, tata cara pembayaran, dan mekanisme pelaporan. Dengan aturan yang konsisten, pelaku usaha dapat menyusun perencanaan bisnis secara lebih baik.

Ketiga, ketersediaan data emisi. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menentukan tingkat emisi dan mengevaluasi keberhasilan kebijakan. Oleh sebab itu, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi perlu terus diperkuat.

Keempat, koordinasi antarlembaga. Kebijakan karbon melibatkan berbagai sektor pemerintahan, termasuk lingkungan hidup, keuangan, energi, dan industri. Dengan demikian, koordinasi menjadi penting agar penerapan regulasi tidak menimbulkan ketidakpastian.

Kelima, dampak ekonomi masyarakat. Tambahan biaya produksi berpotensi memengaruhi harga barang dan jasa. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan perlindungan masyarakat sekaligus menjaga daya saing industri.

Dasar hukum pungutan karbon di Indonesia terdiri atas sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, komitmen pengendalian perubahan iklim, perpajakan, dan nilai ekonomi karbon.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan landasan perlindungan lingkungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 menjadi dasar komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur pajak karbon secara khusus melalui Pasal 13.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 menjadi landasan terbaru penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Peraturan tersebut menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

Dengan memahami berbagai regulasi tersebut, perusahaan dan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan karbon di Indonesia. Pada akhirnya, penerapan pungutan karbon diharapkan mampu mendorong pengurangan emisi, meningkatkan investasi hijau, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsultasikan Dokumen Anda Sekarang

Isma
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp