Pungutan Karbon bagi Perusahaan: Dampak dan Kepatuhan

Isma

Pungutan Karbon bagi Perusahaan Dampak dan Kepatuhan
Direktur Utama Jangkar Groups

Pungutan karbon bagi perusahaan menjadi salah satu aspek penting dalam perubahan kebijakan ekonomi dan lingkungan di Indonesia. Seiring meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim, perusahaan perlu memperhitungkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari biaya operasional dan strategi bisnis. Selain itu, pemerintah mulai memperkuat instrumen nilai ekonomi karbon untuk mendorong kegiatan usaha yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, memahami dampak pungutan karbon bagi perusahaan serta kewajiban kepatuhannya menjadi langkah penting agar pelaku usaha mampu mengelola risiko sekaligus menjaga daya saing.

Pungutan karbon tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pembayaran. Lebih dari itu, kebijakan ini mendorong perusahaan mengukur emisi, meningkatkan efisiensi energi, menerapkan teknologi rendah karbon, dan memperbaiki tata kelola lingkungan. Dengan persiapan yang tepat, perusahaan dapat mengurangi beban emisi sekaligus memanfaatkan peluang ekonomi hijau.

Baca Juga : Pungutan Perdagangan Karbon: Pengertian dan Mekanismenya

1. Pengertian Pungutan Karbon bagi Perusahaan

Pungutan karbon merupakan instrumen ekonomi yang memberikan konsekuensi finansial terhadap kandungan karbon, potensi emisi karbon, jumlah emisi aktual, dan/atau kinerja aksi mitigasi perubahan iklim. Pemerintah menggunakan instrumen ini untuk mendorong pelaku usaha mempertimbangkan dampak emisi dalam kegiatan produksi dan operasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, pungutan atas karbon menjadi salah satu instrumen nilai ekonomi karbon. Bentuknya dapat mencakup pungutan di bidang perpajakan pusat maupun daerah, kepabeanan dan cukai, serta pungutan negara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, perusahaan perlu memahami bahwa pungutan karbon tidak otomatis berlaku dengan mekanisme dan tarif yang sama untuk seluruh sektor usaha. Penerapannya bergantung pada ketentuan mengenai objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara pemungutan yang berlaku.

Dengan demikian, perusahaan perlu memantau perkembangan regulasi sekaligus mengidentifikasi apakah kegiatan usahanya masuk dalam cakupan kebijakan karbon tertentu.

Baca Juga : Apa Itu Pungutan Atas Karbon? Pengertian dan Tujuannya

2. Dasar Hukum Pungutan Karbon di Indonesia

Penerapan pungutan karbon memiliki sejumlah landasan hukum yang perlu perusahaan pahami.

Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur pajak karbon melalui Pasal 13. Ketentuan tersebut menjadi dasar pengenaan pajak terhadap emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan. Selain itu, undang-undang ini membuka kemungkinan pemberian pengurangan atau perlakuan tertentu bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi dan mekanisme lingkungan lainnya sesuai aturan.

Kedua, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional. Peraturan ini menggantikan Perpres Nomor 98 Tahun 2021. Secara khusus, Pasal 73 menjelaskan bentuk pungutan atas karbon dan dasar pelaksanaannya.

Selanjutnya, Pasal 63 Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur kewajiban penanggung jawab instalasi yang diatur untuk menjaga emisi agar tidak melampaui batas atas emisi gas rumah kaca. Jika perusahaan melampaui batas tersebut, ketentuan pasal ini mewajibkan pembayaran pajak karbon sesuai peraturan perpajakan.

Oleh sebab itu, perusahaan perlu membaca ketentuan umum dan aturan teknis sektoral secara bersamaan. Dengan cara tersebut, perusahaan dapat memahami kewajiban yang benar-benar berlaku bagi kegiatan usahanya.

Baca Juga : Dasar Hukum Pungutan Karbon di Indonesia

Perusahaan yang Perlu Memperhatikan Pungutan Karbon

3. Perusahaan yang Perlu Memperhatikan Pungutan Karbon

Pada prinsipnya, perusahaan yang menghasilkan emisi dari proses produksi, penggunaan energi, pembakaran bahan bakar, atau aktivitas industri perlu memperhatikan kebijakan karbon. Namun, tingkat kewajiban setiap perusahaan dapat berbeda.

Beberapa sektor yang perlu mencermati perkembangan kebijakan ini antara lain:

  • Pembangkit listrik: terutama instalasi yang menggunakan bahan bakar fosil dan masuk dalam skema pengendalian emisi.
  • Industri manufaktur: seperti industri semen, baja, pupuk, kimia, dan sektor lain yang menggunakan energi dalam jumlah besar.
  • Pertambangan dan pengolahan mineral: terutama kegiatan yang menghasilkan emisi dari penggunaan energi dan proses produksi.
  • Transportasi dan logistik: perusahaan yang mengoperasikan armada dalam skala besar serta menggunakan bahan bakar fosil.
  • Pengelolaan limbah: perusahaan yang menghasilkan emisi dari pengolahan limbah, termasuk emisi metana.

Meskipun demikian, perusahaan tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa seluruh sektor tersebut telah memiliki kewajiban pembayaran pungutan karbon dengan tarif tertentu. Sebaliknya, perusahaan perlu memeriksa cakupan regulasi dan penetapan instalasi yang berlaku untuk masing-masing sektor.

Baca Juga : Perbedaan Pungutan Karbon, Pajak Karbon, dan Biaya Karbon

4. Dampak Pungutan Karbon terhadap Biaya Operasional

Salah satu dampak yang paling diperhatikan perusahaan ialah kemungkinan peningkatan biaya operasional. Apabila kegiatan usaha masuk dalam skema pungutan karbon, perusahaan perlu memperhitungkan kewajiban tersebut dalam perencanaan keuangan.

Sebagai contoh, perusahaan yang menggunakan mesin berbahan bakar fosil dalam jumlah besar perlu memperhatikan intensitas emisinya. Jika emisi melampaui batas yang berlaku dalam skema tertentu, perusahaan dapat menghadapi kewajiban finansial tambahan.

Selain itu, perusahaan mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk pengukuran emisi, penyusunan laporan, verifikasi, konsultasi teknis, dan peningkatan teknologi. Dengan demikian, dampak kebijakan karbon tidak hanya berasal dari pungutan negara, tetapi juga dari kebutuhan penyesuaian sistem operasional.

Namun, perusahaan dapat mengendalikan sebagian beban tersebut melalui efisiensi energi. Misalnya, perusahaan dapat mengganti mesin yang boros energi, mengoptimalkan proses pembakaran, menggunakan energi terbarukan, serta mengurangi limbah produksi.

Dalam jangka panjang, langkah tersebut berpotensi menekan konsumsi energi sekaligus mengurangi paparan terhadap biaya karbon.

Baca Juga : Objek Pungutan Karbon: Kandungan Karbon dan Potensi Emisi

5. Dampak terhadap Daya Saing dan Strategi Bisnis

Pungutan karbon dapat memengaruhi posisi perusahaan di pasar. Sebab, pelanggan, investor, dan mitra bisnis semakin memperhatikan jejak karbon dalam rantai pasok.

Perusahaan dengan intensitas emisi tinggi mungkin menghadapi tekanan biaya yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengurangi emisi dapat memperoleh keunggulan dalam memenuhi persyaratan lingkungan dari pelanggan dan mitra internasional.

Selain itu, kebijakan karbon dapat mendorong perusahaan mengembangkan produk rendah emisi. Contohnya, produsen dapat menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, mengurangi konsumsi energi, atau memperbaiki desain produk agar menghasilkan lebih sedikit limbah.

Di sisi lain, perusahaan yang mengabaikan pengelolaan emisi dapat menghadapi risiko reputasi dan kesulitan memenuhi standar keberlanjutan dari mitra bisnis. Oleh karena itu, strategi pengurangan emisi sebaiknya menjadi bagian dari rencana bisnis, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Baca Juga : Mekanisme Pungutan atas Transaksi Perdagangan Karbon

6. Kewajiban Kepatuhan Perusahaan terhadap Regulasi Karbon

Kepatuhan menjadi faktor utama agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan. Untuk itu, perusahaan perlu membangun sistem pengelolaan emisi yang terstruktur.

Beberapa langkah penting meliputi:

Pertama, mengidentifikasi sumber emisi. Perusahaan perlu memetakan kegiatan yang menghasilkan emisi, mulai dari penggunaan listrik, pembakaran bahan bakar, proses produksi, hingga pengelolaan limbah.

Kedua, melakukan pengukuran emisi. Perusahaan perlu menggunakan metode penghitungan yang sesuai dengan ketentuan sektor dan standar yang berlaku. Data yang akurat akan membantu perusahaan memahami tingkat emisinya.

Ketiga, menyusun dokumentasi. Perusahaan perlu menyimpan catatan penggunaan energi, bahan bakar, kapasitas produksi, serta hasil penghitungan emisi. Selain itu, perusahaan perlu menyiapkan dokumen pendukung untuk proses pelaporan dan verifikasi.

Keempat, memantau batas emisi. Jika instalasi perusahaan masuk dalam kategori yang diatur, penanggung jawab perlu membandingkan emisi aktual dengan batas atas emisi yang berlaku.

Kelima, memenuhi kewajiban transaksi dan pembayaran. Apabila perusahaan mengikuti perdagangan karbon atau terkena pungutan berdasarkan ketentuan, perusahaan perlu menjalankan kewajiban tersebut melalui mekanisme resmi.

Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan pelaporan dan ketidakpatuhan.

Baca Juga : Pungutan Karbon dalam Perdagangan SPE GRK dan Unit Karbon

7. Perdagangan Karbon sebagai Bagian dari Strategi Kepatuhan

Selain membayar pungutan sesuai ketentuan, perusahaan dapat memperhatikan perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen pengelolaan emisi.

Dalam skema perdagangan emisi, instalasi yang diatur perlu menjaga emisinya agar tidak melampaui batas yang ditetapkan. Jika perusahaan membutuhkan tambahan kuota atau pengimbangan emisi, perusahaan dapat menggunakan mekanisme yang diperbolehkan oleh regulasi.

Perpres Nomor 110 Tahun 2025 mengatur perdagangan emisi gas rumah kaca dan offset emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari perdagangan karbon dalam negeri. Selain itu, setiap transaksi perdagangan karbon wajib tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Perusahaan juga perlu memahami perbedaan antara unit karbon, biaya transaksi, dan pungutan negara. Harga pembelian unit karbon merupakan nilai transaksi antarpihak, sedangkan biaya bursa atau jasa verifikasi merupakan biaya layanan. Sementara itu, pungutan karbon merupakan kewajiban negara yang memerlukan dasar hukum tersendiri.

Dengan memahami perbedaan tersebut, perusahaan dapat menyusun perhitungan biaya secara lebih akurat dan menghindari kesalahan dalam pencatatan keuangan.

Baca Juga : Pengelolaan Dana Pungutan Karbon dan Dana Lingkungan Hidup

8. Risiko Ketidakpatuhan terhadap Pungutan Karbon

Ketidakpatuhan dapat menimbulkan risiko hukum, keuangan, dan reputasi. Bentuk risiko bergantung pada jenis kewajiban yang berlaku serta ketentuan sektoral dan perpajakan terkait.

Pertama, perusahaan dapat menghadapi konsekuensi administrasi apabila tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau pembayaran sesuai aturan. Kedua, data emisi yang tidak akurat dapat mengganggu proses pemantauan dan evaluasi. Ketiga, perusahaan dapat mengalami kesulitan ketika mengikuti perdagangan karbon atau memenuhi persyaratan lingkungan dari mitra usaha.

Selain itu, ketidakpatuhan dapat menurunkan kepercayaan investor dan pelanggan. Saat ini, banyak pihak mempertimbangkan kinerja lingkungan sebelum menjalin kerja sama bisnis.

Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun pengawasan internal yang melibatkan bagian operasional, keuangan, hukum, pajak, dan keberlanjutan. Koordinasi antardivisi membantu perusahaan mengidentifikasi risiko sejak awal.

Baca Juga : Pungutan Karbon dan Perdagangan Karbon Internasional

9. Strategi Perusahaan Menghadapi Pungutan Karbon

Perusahaan dapat mengambil beberapa langkah strategis agar mampu menghadapi kebijakan pungutan karbon secara efektif.

Pertama, perusahaan perlu melakukan audit energi dan emisi secara berkala. Melalui audit tersebut, perusahaan dapat mengetahui proses yang menghasilkan emisi paling besar.

Kedua, perusahaan perlu menetapkan target pengurangan emisi yang realistis. Target tersebut sebaiknya memiliki indikator, jadwal, penanggung jawab, dan anggaran yang jelas.

Ketiga, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi teknologi. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan mesin hemat energi, sistem pemulihan panas, panel surya, atau teknologi pengolahan limbah yang lebih baik.

Keempat, perusahaan perlu mengikuti perkembangan regulasi. Sebab, pemerintah dapat mengembangkan aturan teknis berdasarkan sektor dan perkembangan sistem nilai ekonomi karbon.

Kelima, perusahaan perlu menyiapkan anggaran untuk kepatuhan. Anggaran tersebut dapat mencakup pengukuran emisi, peningkatan teknologi, pelaporan, verifikasi, dan kewajiban finansial apabila aturan mewajibkannya.

Dengan strategi tersebut, perusahaan tidak hanya memenuhi ketentuan, tetapi juga membangun ketahanan bisnis dalam menghadapi perubahan kebijakan lingkungan.

Baca Juga : Konsultasi Regulasi dan Administrasi Perdagangan Karbon

10. Pentingnya Tata Kelola dan Evaluasi Emisi

Pengelolaan pungutan karbon membutuhkan tata kelola perusahaan yang kuat. Manajemen perlu memastikan bahwa setiap data emisi memiliki sumber yang jelas dan dapat ditelusuri.

Selain itu, perusahaan perlu mengevaluasi pencapaian pengurangan emisi secara berkala. Evaluasi dapat membandingkan emisi aktual, target pengurangan, konsumsi energi, serta biaya yang muncul selama periode tertentu.

Perusahaan juga perlu melibatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, program pengurangan emisi memperoleh dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai.

Di sisi lain, keterbukaan informasi lingkungan dapat membantu perusahaan membangun kepercayaan publik. Laporan keberlanjutan yang akurat juga dapat memperlihatkan keseriusan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab lingkungan.

Pungutan karbon bagi perusahaan merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong kegiatan ekonomi yang lebih rendah emisi. Kebijakan ini dapat memengaruhi biaya operasional, strategi investasi, daya saing, serta tata kelola perusahaan. Namun, dampaknya bergantung pada sektor usaha, cakupan regulasi, dan kewajiban yang berlaku bagi masing-masing instalasi.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami dasar hukum, mengidentifikasi sumber emisi, melakukan pengukuran secara akurat, serta memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran apabila ketentuan mewajibkannya. Selain itu, perusahaan perlu memanfaatkan efisiensi energi dan teknologi rendah karbon untuk mengurangi risiko biaya.

Pada akhirnya, kepatuhan terhadap pungutan karbon bukan sekadar upaya menghindari sanksi. Lebih dari itu, kepatuhan menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga daya saing, meningkatkan kepercayaan mitra bisnis, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Konsultasikan Dokumen Anda Sekarang

Isma
Konsultasi Gratis Balas cepat via WhatsApp