Panduan Lengkap Pembuatan SKCK Terbaru: Syarat, Prosedur

Pengertian SKCK dan Fungsinya

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menerangkan ada atau tidaknya catatan seseorang dalam kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana atau kejahatan.

SKCK menjadi salah satu dokumen administratif yang sering dibutuhkan untuk berbagai kepentingan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dokumen ini umumnya digunakan sebagai persyaratan melamar pekerjaan, mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), mendaftar anggota TNI atau Polri, mengurus visa, hingga memenuhi persyaratan administrasi tertentu.

Dalam proses penerbitannya, kepolisian melakukan pemeriksaan identitas dan penelusuran catatan kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami cara pembuatan SKCK terbaru agar proses pengajuan berjalan lancar, tidak mengalami kendala administrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Kegunaan SKCK untuk Berbagai Keperluan

SKCK memiliki fungsi penting sebagai dokumen pendukung dalam berbagai kegiatan administratif. Berikut beberapa kegunaan SKCK yang perlu diketahui.

1.Persyaratan Melamar Pekerjaan

Banyak perusahaan swasta maupun instansi pemerintah meminta SKCK sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses rekrutmen karyawan.

Dokumen ini biasanya digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi calon tenaga kerja sebelum diterima bekerja.

2.Persyaratan Seleksi CPNS dan PPPK

Dalam beberapa proses seleksi aparatur sipil negara, SKCK dapat diminta sebagai bagian dari dokumen pemberkasan sesuai pengumuman resmi instansi penyelenggara.

Pemohon sebaiknya memperhatikan masa berlaku SKCK dan ketentuan dokumen yang diminta oleh instansi terkait.

3.Persyaratan Pendaftaran TNI dan Polri

Calon anggota TNI maupun Polri umumnya diwajibkan melengkapi dokumen administratif, termasuk SKCK, sesuai ketentuan penerimaan pada periode pendaftaran.

4.Persyaratan Pengurusan Visa dan Keperluan Luar Negeri

SKCK juga dapat dibutuhkan untuk pengurusan visa, studi, pekerjaan, maupun keperluan imigrasi di negara tujuan.

Untuk penggunaan di luar negeri, pemohon perlu memastikan apakah SKCK harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, dilegalisasi, atau dilengkapi pengesahan lain sesuai persyaratan negara dan instansi penerima.

5.Persyaratan Administrasi Lainnya

Selain keperluan pekerjaan dan perjalanan internasional, SKCK dapat digunakan untuk berbagai kepentingan administratif lain yang mensyaratkan dokumen keterangan catatan kepolisian.

Syarat Pembuatan SKCK Terbaru

Sebelum mengajukan permohonan, pemohon harus menyiapkan dokumen persyaratan terlebih dahulu. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting agar proses penerbitan SKCK tidak tertunda.

Berikut persyaratan umum pembuatan SKCK bagi warga negara Indonesia (WNI).

1.Fotokopi KTP

Pemohon perlu menyiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

Pastikan data identitas pada KTP terbaca dengan jelas dan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

2.Fotokopi Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mencocokkan informasi identitas dan data keluarga pemohon.

3.Fotokopi Akta Kelahiran atau Dokumen Identitas Pendukung

Pemohon dapat diminta menyiapkan akta kelahiran, ijazah, atau dokumen lain yang dipersyaratkan untuk mendukung verifikasi identitas.

4.Pas Foto Terbaru

Siapkan pas foto berwarna dengan latar belakang merah sesuai ketentuan kepolisian.

Pastikan foto menampilkan wajah secara jelas, tidak menggunakan aksesori yang menghalangi identitas, dan mengikuti ukuran serta ketentuan teknis yang berlaku.

5.Rumus Sidik Jari

Dalam proses penerbitan SKCK, pemohon dapat diwajibkan melakukan pengambilan atau pencocokan sidik jari sesuai prosedur kepolisian.

Jika belum memiliki rumus sidik jari, pemohon dapat diarahkan untuk melakukan proses perekaman di unit identifikasi kepolisian.

6.Mengisi Formulir Permohonan SKCK

Pemohon harus mengisi formulir permohonan dengan informasi yang benar, termasuk data pribadi, alamat, dan tujuan pembuatan SKCK.

Jangan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena data tersebut digunakan dalam proses pemeriksaan.

Catatan: Persyaratan teknis dan jumlah salinan dokumen dapat berbeda berdasarkan jenis pemohon, tingkat kepolisian yang menerbitkan SKCK, serta ketentuan pelayanan terbaru. Sebaiknya periksa persyaratan pada Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri yang berwenang sebelum datang.

Cara Membuat SKCK Secara Online

Saat ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan SKCK melalui layanan digital kepolisian. Pendaftaran secara online membantu pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen sebelum datang ke kantor polisi untuk menyelesaikan tahapan pelayanan yang diperlukan.

Berikut langkah-langkah umum pembuatan SKCK secara online.

1.Mengakses Aplikasi Super App Presisi Polri

Pemohon dapat menggunakan aplikasi Super App Presisi Polri yang menyediakan layanan SKCK.

Pastikan aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi resmi agar data pribadi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.Membuat Akun atau Login

Jika belum mempunyai akun, lakukan pendaftaran menggunakan data pribadi yang diminta oleh aplikasi.

Apabila sudah mempunyai akun, pemohon dapat langsung masuk dan melanjutkan ke menu layanan SKCK.

3.Memilih Layanan SKCK

Pilih menu SKCK, kemudian ikuti petunjuk pengajuan permohonan yang tersedia.

Pemohon perlu menentukan keperluan pembuatan SKCK dan memilih lokasi atau tingkat kepolisian penerbit sesuai kebutuhan.

4.Mengisi Data Pribadi

Masukkan informasi yang diminta, seperti:

• Nama lengkap sesuai KTP.
• Tempat dan tanggal lahir.
• Nomor NIK.
• Alamat tempat tinggal.
• Data pendidikan.
• Informasi pekerjaan.
• Tujuan pembuatan SKCK.

Periksa kembali seluruh informasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

5.Mengunggah Dokumen Persyaratan

Unggah dokumen yang diminta melalui aplikasi. Pastikan seluruh file memiliki kualitas gambar yang jelas, tidak terpotong, dan dapat dibaca.

Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat menyebabkan permohonan perlu diperbaiki atau dilengkapi kembali.

6.Melakukan Pembayaran

Setelah permohonan diproses sesuai petunjuk aplikasi, lakukan pembayaran biaya penerbitan SKCK melalui metode pembayaran resmi yang tersedia.

Simpan bukti pembayaran untuk keperluan verifikasi apabila dibutuhkan.

7Mengikuti Petunjuk Penerbitan dan Pengambilan SKCK

Setelah pendaftaran selesai, ikuti petunjuk aplikasi mengenai proses verifikasi, pengambilan sidik jari apabila diperlukan, serta penerbitan dokumen.

Perhatikan informasi mengenai lokasi pelayanan dan status permohonan agar tidak terjadi kesalahan saat datang ke kantor kepolisian.

Cara Membuat SKCK Secara Offline

Selain melalui aplikasi, masyarakat dapat mengajukan permohonan secara langsung ke kantor kepolisian sesuai kewenangan penerbitan SKCK.

Metode offline dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi atau membutuhkan bantuan petugas dalam proses pengajuan.

Berikut tahapan pembuatannya.

1.Mendatangi Kantor Kepolisian

Datangi kantor kepolisian yang memiliki kewenangan menerbitkan SKCK sesuai tujuan penggunaan dokumen.

Secara umum, pelayanan penerbitan SKCK tersedia pada tingkat Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri dengan cakupan kewenangan yang berbeda.

2.Menyerahkan Dokumen Persyaratan

Serahkan dokumen yang telah disiapkan kepada petugas pelayanan.

Petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen dan mencocokkan informasi identitas pemohon.

3.Mengisi Formulir Permohonan

Pemohon diminta mengisi formulir yang berisi informasi pribadi dan tujuan pembuatan SKCK.

Isi seluruh bagian formulir dengan benar agar tidak terjadi kesalahan data pada dokumen yang diterbitkan.

4.Melakukan Perekaman Sidik Jari

Jika belum mempunyai rumus sidik jari atau diwajibkan melakukan perekaman, pemohon akan diarahkan ke bagian identifikasi.

Proses ini menjadi salah satu tahapan pendukung dalam pemeriksaan identitas dan catatan kepolisian.

5.Melakukan Pembayaran Resmi

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon membayar biaya penerbitan SKCK sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pastikan pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi dan simpan bukti pembayarannya.

6.Menunggu Proses Penerbitan

Petugas akan melakukan pemeriksaan dan memproses permohonan berdasarkan prosedur yang berlaku.

Apabila tidak ada kendala administrasi, SKCK dapat diterbitkan sesuai waktu pelayanan yang ditentukan kantor kepolisian.

7.Menerima SKCK

Setelah selesai, pemohon dapat menerima SKCK dalam bentuk dokumen sesuai layanan yang tersedia.

Periksa kembali nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan informasi lainnya untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.

Biaya Resmi Pembuatan SKCK Terbaru

Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat SKCK adalah biaya penerbitannya.

Berdasarkan ketentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan SKCK, biaya yang dikenakan kepada pemohon adalah Rp30.000.

Ketentuan tarif tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Biaya tersebut merupakan tarif penerbitan SKCK dan bukan biaya jasa pihak ketiga.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Siapkan uang atau metode pembayaran sesuai fasilitas pelayanan.
• Pastikan pembayaran dilakukan melalui saluran resmi.
• Simpan bukti pembayaran.
• Hindari membayar biaya tambahan yang tidak mempunyai dasar ketentuan resmi.
• Tanyakan kepada petugas apabila terdapat biaya lain yang tidak dipahami.

Pemohon juga perlu membedakan biaya penerbitan SKCK dengan biaya tambahan untuk kebutuhan pribadi, seperti transportasi, fotokopi, atau penerjemahan dokumen untuk keperluan luar negeri.

Masa Berlaku SKCK

SKCK memiliki masa berlaku selama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Apabila masa berlaku telah habis dan pemohon masih membutuhkan dokumen tersebut, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan sesuai ketentuan kepolisian.

Perlu diperhatikan bahwa SKCK yang telah habis masa berlakunya tidak otomatis dapat digunakan kembali untuk keperluan administrasi.

Jika dokumen diminta oleh perusahaan, instansi pemerintah, atau kedutaan, pastikan masa berlaku SKCK masih sesuai dengan ketentuan pihak penerima.

Cara Memperpanjang SKCK

Perpanjangan SKCK diperlukan bagi pemohon yang masih membutuhkan dokumen tersebut setelah masa berlakunya habis.

Berikut tahapan umum yang perlu diperhatikan.

1.Menyiapkan SKCK Lama

Siapkan SKCK lama sebagai dokumen pendukung proses perpanjangan.

Jika SKCK hilang, pemohon sebaiknya menanyakan prosedur penggantian atau pengajuan kembali kepada kantor kepolisian yang berwenang.

2.Menyiapkan Identitas Diri

Siapkan KTP dan dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan pelayanan.

Pastikan informasi identitas masih sesuai dengan data terbaru.

3.Menyiapkan Pas Foto

Siapkan pas foto terbaru dengan ukuran, latar belakang, dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh kepolisian.

4.Mengajukan Permohonan Perpanjangan

Datangi kantor kepolisian yang menerbitkan atau berwenang melayani permohonan sesuai kebutuhan.

Ikuti petunjuk petugas mengenai pemeriksaan dokumen dan tahapan administrasi.

5.Melakukan Pembayaran

Bayarkan biaya perpanjangan sesuai tarif resmi PNBP yang berlaku.

6.Menerima SKCK yang Diperpanjang

Setelah seluruh proses selesai, pemohon dapat menerima SKCK yang telah diperpanjang sesuai ketentuan pelayanan.

Perlu diketahui bahwa apabila SKCK sudah terlalu lama kedaluwarsa, data atau persyaratan tertentu berubah, atau terdapat kondisi khusus, pemohon mungkin perlu mengikuti prosedur pengajuan baru.

Perbedaan Pembuatan SKCK di Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri

Tidak semua SKCK diterbitkan oleh kantor kepolisian yang sama. Tingkat kepolisian yang melayani permohonan disesuaikan dengan tujuan penggunaan dokumen.

Berikut penjelasannya.

1.SKCK Tingkat Polsek

SKCK yang diterbitkan Polsek umumnya digunakan untuk kebutuhan tertentu di wilayah kecamatan, seperti persyaratan administrasi pekerjaan atau keperluan lain sesuai kewenangannya.

Namun, tidak semua jenis kebutuhan dapat dilayani oleh Polsek.

2.SKCK Tingkat Polres

Polres melayani berbagai kebutuhan administrasi yang memerlukan SKCK dengan kewenangan tingkat kabupaten atau kota.

SKCK Polres sering digunakan untuk melamar pekerjaan, persyaratan administrasi instansi, dan keperluan lainnya sesuai ketentuan.

3.SKCK Tingkat Polda

Polda memiliki kewenangan penerbitan SKCK untuk kepentingan tertentu dengan cakupan tingkat provinsi.

Permohonan pada tingkat ini dapat diperlukan untuk kebutuhan administrasi tertentu, termasuk beberapa keperluan pekerjaan dan perjalanan internasional.

4.SKCK Tingkat Mabes Polri

Mabes Polri melayani penerbitan SKCK untuk kepentingan tertentu dengan cakupan nasional maupun internasional sesuai ketentuan.

SKCK tingkat Mabes Polri dapat diperlukan untuk kepentingan pencalonan pejabat negara, izin tinggal tetap di luar negeri, naturalisasi, adopsi anak bagi pemohon WNA, dan kebutuhan tertentu lainnya.

Pemohon harus memastikan tingkat kepolisian yang tepat sebelum mengajukan permohonan agar tidak perlu mengulang proses administrasi.

Persyaratan SKCK untuk Keperluan Luar Negeri

SKCK tidak hanya digunakan untuk kebutuhan administrasi di Indonesia. Dokumen ini juga dapat menjadi persyaratan bagi masyarakat yang ingin bekerja, belajar, menetap, atau mengurus dokumen imigrasi di luar negeri.

Beberapa negara mensyaratkan surat keterangan catatan kepolisian dari negara asal sebagai bagian dari pemeriksaan latar belakang pemohon.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Menentukan Tujuan Penggunaan SKCK

Sebelum mengajukan permohonan, tentukan terlebih dahulu tujuan penggunaan SKCK.

Contohnya:

• Melamar pekerjaan di luar negeri.
• Mengurus visa kerja.
• Mengurus visa pelajar.
• Mengajukan izin tinggal.
• Mengurus permanent residence.
• Mengurus naturalisasi atau kewarganegaraan.
• Memenuhi persyaratan administrasi kedutaan.

Tujuan penggunaan akan membantu menentukan jenis SKCK dan tingkat kepolisian yang sesuai.

Memastikan Ketentuan Negara Tujuan

Setiap negara mempunyai ketentuan administrasi yang berbeda.

Ada negara yang menerima SKCK berbahasa Indonesia dengan terjemahan tersumpah, sedangkan negara lainnya dapat meminta dokumen yang telah dilegalisasi atau mendapatkan Apostille.

Oleh karena itu, pemohon harus memeriksa persyaratan dari kedutaan, imigrasi, perusahaan, atau instansi penerima di negara tujuan.

Melakukan Penerjemahan Tersumpah

Jika dokumen harus diserahkan menggunakan bahasa asing, pemohon dapat membutuhkan jasa penerjemah tersumpah.

Penerjemahan harus dilakukan secara akurat agar informasi dalam SKCK sesuai dengan dokumen aslinya.

Bahasa yang digunakan bergantung pada ketentuan negara atau instansi penerima, misalnya bahasa Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, atau bahasa lainnya.

Mengurus Apostille atau Legalisasi Jika Diperlukan

Untuk penggunaan SKCK di luar negeri, beberapa instansi dapat meminta pengesahan dokumen.

Apostille merupakan mekanisme pengesahan dokumen publik untuk digunakan di negara lain yang menjadi pihak Konvensi Apostille.

Apabila negara tujuan tidak termasuk dalam sistem Apostille atau meminta prosedur berbeda, pemohon mungkin harus mengikuti proses legalisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penting untuk dipahami bahwa tidak semua SKCK otomatis harus diapostille. Kebutuhan tersebut bergantung pada negara tujuan, status dokumen, serta persyaratan instansi penerima.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Membuat SKCK

Meskipun prosedur pembuatan SKCK relatif mudah, masih banyak pemohon mengalami kendala karena kurang memperhatikan persyaratan administrasi.

Berikut beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari.

1.Data Identitas Tidak Sesuai

Perbedaan penulisan nama, tempat lahir, tanggal lahir, atau informasi lainnya dapat menyebabkan proses verifikasi terhambat.

Pastikan seluruh dokumen menggunakan data yang konsisten.

2.Dokumen Persyaratan Tidak Lengkap

Tidak membawa dokumen yang diminta dapat menyebabkan pemohon harus kembali melengkapi persyaratan.

Sebelum datang ke kantor kepolisian, periksa daftar dokumen yang diwajibkan.

3.Salah Memilih Tingkat Kepolisian

Mengajukan permohonan di tingkat kepolisian yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dapat menyebabkan proses administrasi menjadi lebih panjang.

Pastikan lokasi penerbitan sesuai dengan kebutuhan.

4.Pas Foto Tidak Sesuai Ketentuan

Pas foto yang tidak memenuhi persyaratan teknis dapat menyebabkan dokumen perlu diperbaiki.

Gunakan foto terbaru dan ikuti ketentuan ukuran serta latar belakang yang diminta.

5.Tidak Memperhatikan Masa Berlaku

Sebagian pemohon baru menyadari bahwa SKCK telah kedaluwarsa ketika dokumen akan digunakan untuk melamar pekerjaan atau mengurus visa.

Sebaiknya perhatikan tanggal penerbitan dan masa berlaku sebelum menyerahkan dokumen kepada instansi penerima.

6.Menggunakan Jasa Pembuatan SKCK Tidak Resmi

Hindari pihak yang menawarkan SKCK tanpa proses pemeriksaan kepolisian atau menjanjikan penerbitan dokumen tanpa persyaratan.

SKCK merupakan dokumen resmi yang hanya dapat diterbitkan oleh kepolisian melalui prosedur yang sah.

Penggunaan dokumen palsu dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan merugikan pemohon.

Tips Agar Proses Pembuatan SKCK Berjalan Lancar

Agar permohonan SKCK tidak mengalami kendala, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.

1. Periksa persyaratan terbaru melalui kanal resmi Polri.
2. Siapkan seluruh dokumen identitas sebelum mengajukan permohonan.
3. Gunakan data yang sesuai dengan KTP dan dokumen pendukung.
4. Pilih kantor kepolisian berdasarkan tujuan penggunaan SKCK.
5. Gunakan aplikasi atau layanan resmi untuk pendaftaran.
6. Simpan bukti pembayaran biaya PNBP.
7. Periksa kembali seluruh informasi pada SKCK setelah diterbitkan.
8. Pastikan masa berlaku dokumen sesuai dengan kebutuhan.
9. Jika digunakan di luar negeri, periksa kebutuhan penerjemahan dan pengesahan dokumen sejak awal.

Persiapan yang baik dapat membantu mempercepat proses pelayanan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Apakah SKCK Bisa Dibuat untuk Orang yang Berada di Luar Negeri?

Dalam kondisi tertentu, masyarakat Indonesia yang sedang berada di luar negeri dapat membutuhkan SKCK untuk memenuhi persyaratan pekerjaan, izin tinggal, atau keperluan imigrasi.

Namun, pengajuan SKCK tetap harus mengikuti mekanisme resmi kepolisian Indonesia.

Pemohon yang berada di luar negeri sebaiknya menghubungi perwakilan RI atau kantor kepolisian yang berwenang untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengajuan, persyaratan identitas, dan kemungkinan proses yang dapat dilakukan dari jarak jauh.

Jangan menganggap bahwa surat keterangan dari kepolisian negara tempat tinggal otomatis dapat menggantikan SKCK Indonesia. Keduanya merupakan dokumen yang berbeda dan penggunaannya bergantung pada persyaratan instansi penerima.

Pembuatan SKCK terbaru merupakan proses administrasi yang perlu dipahami oleh masyarakat sebelum mengurus berbagai keperluan pekerjaan, pendidikan, seleksi instansi, maupun perjalanan ke luar negeri.

Secara umum, pemohon harus menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, dokumen pendukung identitas, pas foto, serta memenuhi tahapan pengisian formulir dan pemeriksaan sidik jari sesuai ketentuan.

Pembuatan SKCK dapat dilakukan melalui layanan digital kepolisian maupun secara langsung di kantor kepolisian yang berwenang. Biaya resmi penerbitan SKCK adalah Rp30.000 berdasarkan ketentuan PNBP, sedangkan masa berlakunya adalah enam bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagi masyarakat yang membutuhkan SKCK untuk keperluan internasional, penting untuk memperhatikan persyaratan tambahan seperti penerjemahan tersumpah, Apostille, atau legalisasi sesuai ketentuan negara tujuan.

Dengan memahami seluruh prosedur, persyaratan, dan biaya, proses pengurusan SKCK dapat dilakukan secara lebih mudah, aman, dan sesuai aturan yang berlaku.

Informasi Layanan PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS

Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam mempersiapkan dokumen pendukung untuk keperluan luar negeri, PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS dapat menjadi mitra konsultasi untuk kebutuhan administrasi dokumen.

Beberapa layanan yang dapat dikonsultasikan meliputi:

• Konsultasi persyaratan dokumen untuk keperluan luar negeri.
• Penerjemahan dokumen melalui penerjemah tersumpah.
• Pengurusan Apostille dokumen.
• Konsultasi legalisasi dokumen.
• Persiapan dokumen administrasi untuk kebutuhan visa dan pekerjaan luar negeri.

Penting: Penerbitan SKCK tetap menjadi kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS tidak menerbitkan SKCK dan tidak menjamin penerbitan tanpa mengikuti prosedur resmi kepolisian.

Hubungi PT. JANGKAR GLOBAL GROUPS Sekarang Juga!

Konsultasikan kebutuhan dokumen Anda agar persiapan administrasi untuk keperluan dalam maupun luar negeri lebih terarah.

KONSULTASI SEKARANG