Biaya Pembuatan SKCK Terbaru 2026 dan Cara Pembayarannya

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menerangkan ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang berdasarkan data kepolisian. Dokumen ini sering menjadi salah satu persyaratan administrasi untuk melamar pekerjaan, mengikuti seleksi CPNS, mendaftar pendidikan, mengurus visa, hingga keperluan administrasi di dalam maupun luar negeri.

Sebelum mengajukan permohonan, masyarakat perlu mengetahui biaya pembuatan SKCK terbaru 2026 agar dapat mempersiapkan dana dan memahami prosedur pembayaran yang berlaku.

Pada dasarnya, biaya penerbitan SKCK telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan mengetahui tarif resmi, pemohon dapat menghindari kesalahan pembayaran maupun praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Berapa Biaya Pembuatan SKCK Terbaru 2026?

Biaya resmi penerbitan SKCK adalah Rp30.000 untuk setiap penerbitan SKCK.

Tarif tersebut berlaku berdasarkan ketentuan PNBP Polri dan menjadi acuan biaya penerbitan SKCK, baik pengajuan secara langsung di kantor kepolisian maupun melalui layanan pendaftaran online yang tersedia.

Biaya Rp30.000 merupakan tarif resmi penerbitan SKCK, bukan biaya jasa tambahan dari pihak ketiga.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai biaya pembuatan SKCK tahun 2026 antara lain:

• Biaya penerbitan SKCK sebesar Rp30.000.
• Pembayaran dilakukan sesuai petunjuk resmi dari kepolisian.
• Pemohon perlu menyimpan bukti pembayaran sebagai dokumen pendukung.
• Biaya tersebut merupakan tarif penerbitan SKCK dan tidak otomatis mencakup biaya tambahan untuk kebutuhan lain, seperti fotokopi atau transportasi.
• Apabila menggunakan jasa bantuan pengurusan dokumen, biaya jasa pihak ketiga harus dibedakan dari tarif resmi PNBP.

Perlu dipahami bahwa pembayaran biaya SKCK tidak menjamin permohonan langsung diterbitkan. Pemohon tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti proses pemeriksaan sesuai ketentuan kepolisian.

Dasar Hukum Biaya Pembuatan SKCK

Penetapan biaya pembuatan SKCK mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut, penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dikenakan tarif sebesar Rp30.000.

Artinya, biaya tersebut bukan ditentukan secara bebas oleh masing-masing kantor polisi, melainkan mengikuti ketentuan tarif resmi pemerintah.

Masyarakat disarankan memastikan informasi tarif melalui kantor kepolisian atau kanal resmi Polri apabila terdapat perubahan kebijakan maupun pembaruan layanan pada tahun 2026.

Cara Pembayaran Biaya Pembuatan SKCK

Pembayaran biaya pembuatan SKCK dapat dilakukan mengikuti mekanisme yang disediakan oleh satuan kepolisian tempat pemohon mengajukan permohonan.

Secara umum, terdapat beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan sesuai fasilitas layanan yang tersedia.

A. Pembayaran Melalui Loket Pembayaran di Kantor Polisi

Bagi masyarakat yang membuat SKCK secara offline, pembayaran dapat dilakukan melalui loket atau petugas penerimaan pembayaran yang ditunjuk oleh kantor kepolisian.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Datang ke kantor polisi sesuai tingkat kewenangan penerbitan SKCK.
2. Mengambil atau mengisi formulir permohonan SKCK.
3. Menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas.
4. Mengikuti proses pemeriksaan dan verifikasi data.
5. Melakukan pembayaran biaya penerbitan SKCK sebesar Rp30.000 sesuai petunjuk petugas.
6. Meminta atau menyimpan bukti pembayaran.
7. Menunggu proses penerbitan SKCK hingga selesai.
   Pastikan pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi yang disediakan kantor kepolisian.

B. Pembayaran Melalui Bank atau Virtual Account

Pada layanan pendaftaran SKCK online, sistem pembayaran dapat menyediakan metode pembayaran elektronik, termasuk melalui kode pembayaran atau virtual account apabila fasilitas tersebut tersedia.

Cara pembayarannya secara umum adalah:

1. Melakukan pendaftaran SKCK melalui kanal resmi yang tersedia.
2. Mengisi data pribadi sesuai identitas.
3. Mengunggah dokumen persyaratan yang diminta.
4. Memilih lokasi penerbitan SKCK.
5. Memperoleh kode atau instruksi pembayaran apabila ditampilkan oleh sistem.
6. Membuka aplikasi mobile banking atau layanan perbankan yang mendukung metode pembayaran tersebut.
7. Memasukkan kode pembayaran sesuai petunjuk.
8. Memeriksa nominal dan identitas pembayaran sebelum melakukan konfirmasi.
9. Menyimpan bukti transaksi.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua metode pembayaran tersedia pada setiap layanan atau satuan kepolisian. Ikuti instruksi pembayaran yang muncul pada sistem resmi.

C. Pembayaran Melalui Mobile Banking

Jika sistem menyediakan pembayaran melalui bank, pemohon dapat memanfaatkan aplikasi mobile banking untuk menyelesaikan transaksi.

Prosesnya biasanya meliputi:

• Membuka aplikasi mobile banking.
• Memilih menu pembayaran atau transfer sesuai instruksi.
• Memasukkan nomor virtual account atau kode pembayaran.
• Memastikan nominal pembayaran sesuai tarif resmi.
• Mengonfirmasi transaksi.
• Menyimpan bukti pembayaran dalam bentuk digital.

Jangan melakukan transfer ke rekening pribadi yang tidak tercantum dalam instruksi resmi pembayaran SKCK.

D. Pembayaran Melalui Kanal Elektronik Resmi

Selain perbankan, metode pembayaran elektronik dapat tersedia melalui kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan sistem pelayanan kepolisian.

Ketersediaan metode tersebut bergantung pada sistem yang digunakan saat pendaftaran.

Sebelum melakukan pembayaran, pastikan kanal pembayaran benar-benar terhubung dengan layanan resmi Polri agar transaksi tercatat dan dapat diverifikasi.

Cara Membayar SKCK Jika Mengurus Secara Offline

Bagi pemohon yang memilih datang langsung ke kantor polisi, proses pembayaran relatif sederhana.

Berikut tahapan yang perlu dilakukan:

Pertama, menyiapkan persyaratan.

Siapkan dokumen identitas dan persyaratan administrasi yang diminta oleh kantor kepolisian, seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran atau dokumen identitas pendukung, pasfoto, serta dokumen lain sesuai ketentuan.

Kedua, mendatangi kantor kepolisian.

Datang ke Polsek, Polres, Polda, atau Mabes Polri sesuai kewenangan penerbitan SKCK dan tujuan penggunaannya.

Ketiga, menyerahkan dokumen.

Petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan arahan apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi.

Keempat, melakukan pembayaran.

Bayarkan tarif penerbitan SKCK sebesar Rp30.000 melalui mekanisme pembayaran resmi yang tersedia.

Kelima, menyimpan bukti pembayaran.

Bukti pembayaran diperlukan apabila petugas melakukan verifikasi transaksi atau meminta bukti pelunasan.

Keenam, menunggu penerbitan SKCK.

Setelah proses administrasi dan pemeriksaan selesai, SKCK dapat diterbitkan sesuai prosedur pelayanan yang berlaku.

Apakah Biaya SKCK Online dan Offline Berbeda?

Pada dasarnya, tarif resmi penerbitan SKCK tetap sama, yaitu Rp30.000, baik permohonan dilakukan secara online maupun offline.

Perbedaan keduanya terletak pada proses pendaftaran, pengisian data, pengunggahan dokumen, serta mekanisme pembayaran.

Pada layanan online, pemohon dapat mengisi data dan mengikuti instruksi pembayaran melalui sistem yang tersedia. Sementara itu, pada layanan offline, pemohon datang langsung ke kantor kepolisian untuk menyerahkan persyaratan dan mengikuti proses administrasi.

Meskipun demikian, pemohon tetap perlu memperhatikan beberapa hal:

• Pendaftaran online tidak berarti seluruh proses selesai tanpa datang ke kantor polisi.
• Petugas dapat meminta pemohon melakukan verifikasi identitas secara langsung.
• Pengambilan atau pencetakan SKCK mengikuti ketentuan layanan yang berlaku.
• Pembayaran harus tercatat sesuai mekanisme resmi.
  Dengan demikian, pemohon dapat memilih metode pengurusan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan fasilitas pelayanan di wilayah masing-masing.

Dokumen yang Perlu Disiapkan Sebelum Membayar SKCK

Sebelum melakukan pembayaran, sebaiknya pemohon memastikan seluruh dokumen persyaratan sudah tersedia.

Beberapa dokumen yang umumnya diperlukan untuk pembuatan SKCK antara lain:

1. Fotokopi KTP atau identitas diri yang masih berlaku.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
3. Fotokopi akta kelahiran atau dokumen identitas pendukung.
4. Pasfoto terbaru sesuai ketentuan ukuran dan latar belakang.
5. Formulir permohonan SKCK yang telah diisi.
6. Dokumen pendukung lain apabila diminta oleh petugas.
7. Bukti pembayaran PNBP apabila pembayaran sudah dilakukan.

Persyaratan dapat berbeda bergantung pada kondisi pemohon, tujuan pembuatan SKCK, dan ketentuan pelayanan kepolisian.

Oleh karena itu, sebaiknya periksa kembali persyaratan sebelum datang ke kantor polisi agar proses pengurusan tidak tertunda.

Apakah Biaya SKCK Bisa Dikembalikan Jika Permohonan Ditolak?

Pembayaran biaya penerbitan SKCK merupakan pembayaran PNBP atas layanan yang diajukan.

Apabila permohonan mengalami kendala, ditolak, atau belum dapat diproses karena persyaratan tidak lengkap, pemohon sebaiknya segera meminta penjelasan kepada petugas mengenai status permohonan dan ketentuan pembayaran yang berlaku.

Jangan menganggap bahwa pembayaran otomatis dapat dikembalikan apabila SKCK belum diterbitkan.

Apabila terjadi kesalahan pembayaran, pembayaran ganda, atau transaksi tidak tercatat, simpan bukti transaksi dan ajukan konfirmasi melalui kantor kepolisian atau kanal pengaduan resmi yang tersedia.

Tips Menghindari Kesalahan Pembayaran SKCK

Agar proses pengurusan SKCK berjalan lancar, perhatikan beberapa tips berikut:

1.Pastikan nominal pembayaran benar.

Tarif resmi penerbitan SKCK adalah Rp30.000. Periksa kembali nominal yang diminta sebelum menyelesaikan transaksi.

2.Gunakan kanal pembayaran resmi.

Hindari pembayaran melalui rekening pribadi atau pihak yang tidak memiliki hubungan resmi dengan pelayanan kepolisian.

3.Simpan bukti pembayaran.

Simpan struk, tangkapan layar transaksi, atau bukti pembayaran digital sampai SKCK selesai diterbitkan.

4.Periksa data pribadi.

Pastikan nama, NIK, tanggal lahir, dan informasi lainnya sesuai dengan dokumen identitas.

5.Perhatikan lokasi penerbitan.

Pilih kantor kepolisian sesuai kebutuhan dan kewenangan penerbitan SKCK.

6.Jangan menggunakan jasa perantara yang tidak jelas.

Pengurusan SKCK sebaiknya dilakukan melalui prosedur resmi agar keamanan data pribadi dan keabsahan dokumen tetap terjaga.

Berapa Lama Proses Pembuatan SKCK Setelah Pembayaran?

Apabila persyaratan sudah lengkap dan tidak terdapat kendala administrasi, proses penerbitan dapat berlangsung relatif cepat.

Namun, pemohon perlu memahami bahwa pembayaran bukan satu-satunya tahapan yang menentukan selesainya pengurusan SKCK.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi waktu penerbitan antara lain:

• Kelengkapan dokumen persyaratan.
• Kesesuaian data identitas pemohon.
• Proses verifikasi dan pemeriksaan kepolisian.
• Antrean pelayanan.
• Ketersediaan sistem pelayanan online maupun offline.

Untuk menghindari keterlambatan, sebaiknya pemohon memastikan seluruh dokumen sudah benar sebelum mengajukan permohonan.

Kegunaan SKCK untuk Berbagai Keperluan Administrasi

SKCK memiliki berbagai kegunaan untuk memenuhi persyaratan administrasi di Indonesia maupun luar negeri.

Berikut beberapa keperluan yang umumnya membutuhkan SKCK:

A.Melamar Pekerjaan

Banyak perusahaan menjadikan SKCK sebagai salah satu dokumen pendukung dalam proses rekrutmen karyawan untuk mengetahui informasi catatan kepolisian calon pekerja.

B.Pendaftaran CPNS dan PPPK

SKCK dapat diminta sebagai persyaratan administrasi dalam proses seleksi calon aparatur sipil negara sesuai ketentuan instansi penyelenggara.

C.Persyaratan Visa dan Imigrasi

Dalam pengajuan visa ke negara tertentu, pemohon dapat diminta melampirkan surat keterangan catatan kepolisian sebagai dokumen pendukung.

D.Keperluan Bekerja di Luar Negeri

Calon pekerja migran Indonesia (PMI) dapat memerlukan SKCK untuk memenuhi persyaratan administrasi penempatan kerja di luar negeri, bergantung pada ketentuan negara tujuan dan pihak yang meminta dokumen.

E.Keperluan Pendidikan

SKCK juga dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran pendidikan, beasiswa, atau kegiatan tertentu yang membutuhkan dokumen keterangan catatan kepolisian.

Untuk penggunaan di luar negeri, pemohon perlu memastikan apakah SKCK harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, dilegalisasi, atau mendapatkan Apostille sesuai persyaratan negara dan instansi penerima.

Hal yang Perlu Diperhatikan Setelah SKCK Diterbitkan

Setelah SKCK selesai dibuat, pemohon sebaiknya memeriksa kembali seluruh informasi yang tercantum dalam dokumen.

Pastikan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta informasi lainnya sudah sesuai dengan identitas resmi.

Selain itu, perhatikan masa berlaku SKCK. Pada umumnya, SKCK berlaku selama enam bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

Jika SKCK akan digunakan untuk keperluan administrasi luar negeri, periksa juga ketentuan dokumen dari kedutaan, perusahaan, lembaga pendidikan, atau instansi yang meminta SKCK.

Jangan menunggu sampai dokumen kedaluwarsa apabila SKCK akan digunakan untuk proses administrasi yang memiliki batas waktu tertentu.

Biaya pembuatan SKCK terbaru 2026 adalah Rp30.000 sesuai tarif resmi PNBP Polri. Pembayaran dapat dilakukan melalui mekanisme yang disediakan oleh kantor kepolisian atau sistem pendaftaran online, termasuk metode pembayaran elektronik apabila tersedia.

Sebelum melakukan pembayaran, pastikan persyaratan administrasi sudah lengkap, data pribadi sesuai identitas, dan instruksi pembayaran berasal dari kanal resmi kepolisian.

Dengan memahami biaya, cara pembayaran, serta prosedur penerbitan SKCK, masyarakat dapat mengurus dokumen tersebut secara lebih mudah, aman, dan sesuai ketentuan.

Apabila SKCK diperlukan untuk bekerja, mengurus visa, atau memenuhi persyaratan administrasi di luar negeri, pastikan juga seluruh ketentuan tambahan dari negara tujuan telah dipenuhi agar dokumen dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KONSULTASI SEKARANG