Pengertian SKCK untuk Keperluan CPNS, PPPK dan Seleksi ASN

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menerangkan ada atau tidaknya catatan kepolisian seseorang berdasarkan data kepolisian. Dokumen ini sering menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam berbagai proses seleksi pekerjaan, termasuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam proses rekrutmen ASN, SKCK dapat diminta sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pemberkasan, khususnya setelah peserta dinyatakan lulus seleksi atau ketika memasuki tahap pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) maupun Nomor Induk PPPK.

DAFTAR ISI

Namun, penting untuk diketahui bahwa tidak semua tahapan seleksi CPNS dan PPPK mewajibkan peserta melampirkan SKCK. Persyaratan tersebut mengikuti ketentuan instansi pemerintah yang membuka penerimaan serta pengumuman resmi seleksi pada periode berjalan.

Oleh karena itu, calon peserta perlu memahami kapan SKCK harus dibuat, bagaimana prosedur pengurusannya, dan dokumen apa saja yang harus disiapkan agar proses pemberkasan tidak mengalami kendala.

Mengapa SKCK Dibutuhkan untuk Seleksi CPNS, PPPK dan ASN?

SKCK memiliki fungsi administratif untuk memberikan keterangan mengenai catatan kepolisian seseorang. Dalam proses penerimaan ASN, dokumen ini dapat digunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi calon pegawai pemerintah.

Ada beberapa alasan SKCK diminta dalam proses seleksi CPNS dan PPPK, antara lain:

1.Melengkapi Persyaratan Administrasi

SKCK dapat menjadi salah satu dokumen yang wajib diserahkan oleh peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi. Dokumen ini membantu melengkapi berkas yang dibutuhkan instansi pemerintah dalam proses pengangkatan pegawai.

2.Memenuhi Ketentuan Instansi Pemerintah

Setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun instansi lainnya dapat memiliki ketentuan pemberkasan tersendiri sesuai peraturan dan pengumuman seleksi yang berlaku.

3.Mendukung Proses Verifikasi Calon ASN

SKCK merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh kepolisian. Keberadaannya dapat menjadi bagian dari pemeriksaan kelengkapan administrasi calon pegawai sesuai persyaratan instansi.

4.Memenuhi Persyaratan Pemberkasan Setelah Lulus Seleksi

Dalam beberapa proses penerimaan CPNS dan PPPK, SKCK diminta setelah peserta dinyatakan lulus seleksi. Karena itu, peserta sebaiknya memperhatikan jadwal pemberkasan agar tidak terlambat mengurus dokumen.

Persyaratan Membuat SKCK untuk CPNS dan PPPK

Sebelum mengurus SKCK, calon peserta CPNS maupun PPPK perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan. Persyaratan dapat menyesuaikan dengan ketentuan pelayanan kepolisian dan jenis SKCK yang dibutuhkan.

Secara umum, dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
Fotokopi akta kelahiran atau dokumen identitas lain yang dipersyaratkan.
Pas foto berwarna ukuran 4×6 dengan latar belakang merah sesuai ketentuan.
Mengisi formulir permohonan SKCK.
Melakukan pendaftaran melalui layanan resmi Polri apabila menggunakan jalur online.
Menyiapkan dokumen pendukung apabila diminta oleh kantor kepolisian.
Menyiapkan bukti pembayaran biaya penerbitan SKCK sesuai ketentuan.

Untuk keperluan CPNS dan PPPK, peserta juga sebaiknya menyiapkan pengumuman kelulusan atau informasi pemberkasan dari instansi yang bersangkutan. Dokumen tersebut dapat membantu memastikan bahwa tujuan penerbitan SKCK sesuai dengan kebutuhan administrasi.

Pastikan seluruh dokumen memiliki data yang sesuai, terutama nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan alamat. Ketidaksesuaian identitas dapat menyebabkan proses pengurusan membutuhkan pemeriksaan atau perbaikan tambahan.

Cara Membuat SKCK untuk CPNS, PPPK dan Seleksi ASN Secara Online

Saat ini, masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital Polri untuk memulai proses permohonan SKCK. Pendaftaran secara online membantu pemohon mengisi data lebih awal sebelum menyelesaikan tahapan pelayanan sesuai petunjuk yang diberikan.

Berikut langkah-langkah umum membuat SKCK secara online.

1.Mengakses Layanan Resmi SKCK Polri

Langkah pertama adalah mengakses layanan SKCK resmi Polri melalui situs atau aplikasi yang ditetapkan oleh kepolisian.

Pastikan layanan yang digunakan merupakan kanal resmi agar data pribadi tidak diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.Membuat Akun Pemohon

Apabila diwajibkan oleh sistem, pemohon perlu membuat akun menggunakan identitas dan informasi pribadi yang diminta.

Masukkan data secara benar, termasuk nama lengkap, nomor identitas, alamat, serta informasi lain yang diperlukan untuk proses pendaftaran.

3.Mengisi Formulir Permohonan SKCK

Setelah berhasil masuk, lengkapi formulir permohonan sesuai petunjuk sistem.

Beberapa informasi yang biasanya diminta meliputi:

Data identitas pemohon.
Riwayat pendidikan.
Alamat tempat tinggal.
Informasi keluarga.
Tujuan pembuatan SKCK.
Data lain yang diperlukan oleh sistem.

Pada bagian tujuan pembuatan SKCK, sesuaikan keterangan dengan kebutuhan, misalnya untuk melengkapi persyaratan administrasi CPNS, PPPK, atau seleksi ASN.

4.Mengunggah Dokumen Persyaratan

Unggah dokumen yang diminta dalam format dan ukuran file sesuai ketentuan sistem.

Periksa kembali kualitas gambar atau hasil pemindaian dokumen. Pastikan tulisan terlihat jelas, tidak terpotong, dan seluruh informasi dapat dibaca.

5.Melakukan Pembayaran PNBP

Penerbitan SKCK dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020, tarif penerbitan SKCK adalah Rp30.000.

Pembayaran dilakukan melalui metode yang tersedia pada layanan resmi. Simpan bukti pembayaran sebagai dokumen pendukung apabila diperlukan.

6.Mengikuti Petunjuk Penyelesaian Permohonan

Setelah pendaftaran selesai, ikuti instruksi yang diberikan oleh sistem.

Pemohon mungkin perlu datang ke kantor kepolisian untuk melakukan verifikasi identitas, pemeriksaan dokumen, pengambilan sidik jari apabila diperlukan, atau menyelesaikan tahapan penerbitan SKCK.

7.Mengambil SKCK

Apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi, pemohon dapat mengikuti petunjuk penerbitan dan pengambilan SKCK.

Periksa kembali informasi yang tercantum dalam dokumen sebelum digunakan untuk pemberkasan CPNS atau PPPK.

Cara Membuat SKCK Secara Offline di Kantor Polisi

Selain melalui layanan online, masyarakat juga dapat mengurus SKCK secara langsung di kantor kepolisian sesuai tingkat kewenangan penerbitan.

Pengurusan secara offline dapat menjadi pilihan bagi pemohon yang membutuhkan bantuan petugas dalam proses pengisian formulir atau ingin memastikan persyaratan dokumen sebelum permohonan diproses.

Berikut tahapan pengurusannya:

1.Menentukan Kantor Kepolisian yang Tepat

Sebelum datang, cari tahu kantor kepolisian yang berwenang menerbitkan SKCK sesuai tujuan penggunaannya.

Untuk kebutuhan administrasi seleksi ASN, perhatikan ketentuan instansi yang meminta dokumen tersebut dan konfirmasikan tingkat penerbitan yang diterima.

2.Membawa Dokumen Persyaratan

Siapkan KTP, KK, akta kelahiran atau dokumen identitas pendukung, pas foto, serta persyaratan lain yang ditentukan.

Sebaiknya bawa dokumen asli dan fotokopi untuk mempermudah proses pemeriksaan.

3.Mengisi Formulir Permohonan

Petugas akan memberikan arahan mengenai formulir yang perlu diisi. Pastikan seluruh informasi sesuai dengan identitas resmi.

4.Melakukan Pengambilan Sidik Jari

Apabila diperlukan, pemohon akan menjalani proses pengambilan sidik jari sebagai bagian dari prosedur pelayanan SKCK.

5.Membayar Biaya Penerbitan

Lakukan pembayaran sesuai ketentuan PNBP yang berlaku dan simpan bukti pembayaran.

6.Menunggu Proses Penerbitan

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan akan diproses oleh petugas kepolisian.

7.Memeriksa SKCK yang Diterbitkan

Sebelum meninggalkan kantor kepolisian, periksa nama, nomor identitas, tempat tanggal lahir, dan informasi lainnya untuk memastikan tidak terdapat kesalahan penulisan.

SKCK untuk CPNS dan PPPK Harus Dibuat di Polres atau Polda?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah SKCK untuk keperluan CPNS dan PPPK harus diterbitkan oleh Polres atau Polda.

Pada dasarnya, penerbitan SKCK memiliki tingkat kewenangan berbeda, mulai dari Polsek, Polres, Polda, hingga Mabes Polri. Penentuan kantor penerbit bergantung pada tujuan penggunaan SKCK dan ketentuan pelayanan yang berlaku.

Untuk keperluan seleksi ASN, peserta sebaiknya tidak langsung menganggap bahwa semua SKCK harus diterbitkan oleh kantor kepolisian pada tingkat yang sama.

Perhatikan beberapa hal berikut:

Periksa pengumuman resmi instansi yang membuka seleksi.
Pastikan tingkat penerbitan SKCK yang diminta.
Tanyakan kepada panitia seleksi apabila persyaratannya belum jelas.
Sesuaikan lokasi pengurusan dengan kewenangan kantor kepolisian.
Pastikan SKCK diterbitkan untuk tujuan yang sesuai.

Langkah ini penting agar SKCK yang sudah dibuat dapat diterima ketika proses pemberkasan berlangsung.

Perbedaan SKCK untuk CPNS, PPPK dan Seleksi ASN

CPNS, PPPK, dan ASN merupakan istilah yang berkaitan dengan kepegawaian pemerintah, tetapi memiliki perbedaan dalam status dan mekanisme pengangkatannya.

SKCK untuk CPNS

Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS merupakan peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan dan menjalani masa percobaan sesuai ketentuan.

SKCK dapat diminta sebagai salah satu dokumen dalam proses pemberkasan setelah kelulusan seleksi.

SKCK untuk PPPK

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK merupakan ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam proses seleksi dan pemberkasan PPPK, SKCK dapat diminta apabila tercantum dalam persyaratan instansi.

SKCK untuk Seleksi ASN

Istilah ASN mencakup PNS dan PPPK. Oleh karena itu, kebutuhan SKCK dalam seleksi ASN mengikuti jalur rekrutmen yang diikuti peserta.

Meskipun memiliki perbedaan status kepegawaian, prinsip pengurusan SKCK tetap mengikuti prosedur resmi Polri.

Berapa Biaya Membuat SKCK untuk CPNS dan PPPK?

Biaya penerbitan SKCK ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, biaya penerbitan SKCK adalah:

Rp30.000 untuk setiap penerbitan SKCK.

Biaya tersebut merupakan tarif resmi penerbitan SKCK. Pemohon sebaiknya melakukan pembayaran melalui mekanisme resmi yang disediakan oleh kepolisian.

Apabila terdapat kebutuhan tambahan seperti fotokopi, pencetakan dokumen, atau transportasi menuju kantor kepolisian, biaya tersebut merupakan pengeluaran pribadi di luar tarif penerbitan SKCK.

Hindari menggunakan jasa perantara yang tidak jelas legalitasnya, terutama apabila meminta pembayaran di luar ketentuan tanpa penjelasan resmi.

Berapa Lama Masa Berlaku SKCK untuk Pemberkasan ASN?

SKCK memiliki masa berlaku selama enam bulan sejak tanggal diterbitkan.

Artinya, pemohon harus memperhatikan tanggal penerbitan dan masa berlaku dokumen sebelum menyerahkannya kepada instansi pemerintah.

Dalam proses pemberkasan CPNS dan PPPK, masa berlaku SKCK menjadi hal penting karena jadwal pengumuman kelulusan dan pemberkasan dapat berbeda-beda.

Jika SKCK sudah habis masa berlakunya, pemohon perlu mengajukan perpanjangan sesuai prosedur kepolisian.

Sebaiknya jangan membuat SKCK terlalu jauh sebelum dokumen tersebut benar-benar dibutuhkan, kecuali instansi telah memberikan jadwal dan ketentuan yang jelas.

Apakah SKCK Bisa Digunakan untuk Semua Instansi CPNS dan PPPK?

SKCK yang diterbitkan oleh Polri merupakan dokumen resmi, tetapi penerimaannya tetap harus mengikuti persyaratan instansi yang meminta.

Tidak semua instansi memiliki ketentuan pemberkasan yang sama. Ada instansi yang meminta SKCK pada tahap akhir seleksi, sementara instansi lainnya dapat memiliki mekanisme dan jadwal berbeda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan SKCK adalah:

Nama dan identitas pada SKCK harus sesuai dengan dokumen kependudukan.
Masa berlaku SKCK belum berakhir.
Tujuan penerbitan sesuai dengan kebutuhan administrasi.
Tingkat kantor kepolisian penerbit memenuhi ketentuan instansi.
Format dokumen sesuai dengan petunjuk pemberkasan.
Dokumen dapat diverifikasi keasliannya apabila diminta.

Jika instansi meminta SKCK dengan ketentuan tertentu, peserta harus mengikuti petunjuk tersebut agar tidak mengalami masalah dalam proses administrasi.

Penyebab Pengurusan SKCK untuk CPNS dan PPPK Mengalami Kendala

Dalam praktiknya, pengurusan SKCK dapat mengalami kendala karena berbagai faktor. Hal ini dapat terjadi ketika pemohon melakukan pendaftaran online maupun datang langsung ke kantor kepolisian.

Berikut beberapa penyebab yang sering ditemukan:

1.Data Identitas Tidak Sesuai

Perbedaan penulisan nama, tanggal lahir, atau nomor NIK dapat menyebabkan proses verifikasi membutuhkan pemeriksaan tambahan.

2.Dokumen Persyaratan Tidak Lengkap

Permohonan dapat tertunda apabila terdapat dokumen yang belum disiapkan atau tidak sesuai dengan ketentuan.

3.Kesalahan Mengisi Formulir

Informasi yang salah dalam formulir permohonan dapat menyebabkan data perlu diperbaiki sebelum SKCK diterbitkan.

4.Salah Memilih Kantor Penerbit

Pemohon yang datang ke kantor kepolisian yang tidak sesuai dengan kewenangannya dapat diarahkan untuk mengurus permohonan di kantor yang tepat.

5.Masa Berlaku SKCK Habis

SKCK yang sudah melewati masa berlaku tidak dapat digunakan apabila instansi mensyaratkan dokumen yang masih berlaku.

6.Gangguan Sistem Pendaftaran Online

Gangguan jaringan, kesalahan unggah dokumen, atau kendala sistem dapat menghambat proses pendaftaran secara digital.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemohon sebaiknya menghubungi petugas pelayanan SKCK atau mendatangi kantor kepolisian terkait untuk memperoleh informasi dan arahan resmi.

Tips Membuat SKCK agar Pemberkasan CPNS dan PPPK Tidak Terhambat

Agar proses pengurusan SKCK berjalan lancar, peserta seleksi ASN perlu mempersiapkan dokumen dengan baik.

Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan:

Periksa pengumuman seleksi: Pastikan SKCK benar-benar menjadi persyaratan pemberkasan.
Siapkan dokumen sejak awal: Kumpulkan KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen pendukung lainnya.
Periksa kesesuaian identitas: Pastikan data pada seluruh dokumen tidak memiliki perbedaan.
Gunakan layanan resmi Polri: Hindari situs atau aplikasi tidak resmi yang meminta data pribadi.
Perhatikan masa berlaku: Pastikan SKCK masih berlaku ketika diserahkan.
Jangan menunda pengurusan: Urus SKCK sesuai jadwal yang diberikan instansi.
Simpan salinan dokumen: Simpan salinan digital dan fisik untuk kebutuhan administrasi.

Dengan persiapan yang baik, peserta dapat mengurangi risiko keterlambatan pemberkasan akibat dokumen yang belum lengkap.

Cara membuat SKCK untuk keperluan CPNS, PPPK, dan seleksi ASN pada dasarnya mengikuti prosedur resmi penerbitan SKCK oleh Polri. Pemohon dapat memulai pendaftaran melalui layanan online resmi atau mengurusnya secara langsung di kantor kepolisian sesuai tingkat kewenangan penerbitan.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain KTP, KK, akta kelahiran atau identitas pendukung, pas foto, serta formulir permohonan. Biaya penerbitan SKCK berdasarkan ketentuan PNBP adalah Rp30.000 dengan masa berlaku enam bulan sejak tanggal diterbitkan.

Hal terpenting adalah memastikan persyaratan SKCK sesuai dengan pengumuman resmi instansi yang membuka seleksi. Dengan demikian, dokumen yang diterbitkan dapat digunakan untuk melengkapi administrasi pemberkasan CPNS, PPPK, maupun seleksi ASN tanpa kendala yang tidak perlu.

Catatan: Persyaratan, mekanisme pendaftaran, dan tahapan pemberkasan dapat berubah mengikuti kebijakan Polri serta ketentuan instansi pemerintah. Selalu periksa informasi terbaru melalui kanal resmi Polri dan portal SSCASN BKN sebelum mengajukan permohonan.

KONSULTASI SEKARANG