Hak dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Brunei

Oleh karena itu Hak dan perlindungan PMI di Brunei adalah berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia selama menjalankan pekerjaan di Brunei Darussalam.

Perlindungan tersebut mencakup beberapa aspek, seperti:

• Status pekerjaan yang legal.
• Kontrak kerja yang jelas.
• Perlindungan kesehatan dan asuransi.
• Keselamatan selama bekerja.
• Kemudian Perlindungan terhadap dokumen perjalanan.
• Selanjutnya Hak memperoleh informasi mengenai pekerjaan.
• Perlindungan dari praktik perekrutan yang tidak sesuai.
• Mekanisme pengaduan apabila terjadi masalah ketenagakerjaan.

Perlindungan ini penting karena pekerja asing berada dalam lingkungan hukum dan budaya yang berbeda dengan Indonesia.

Salah satu perlindungan paling penting bagi PMI adalah adanya kontrak kerja tertulis.

Sehingga Ketentuan Departemen Buruh Brunei mensyaratkan kontrak kerja tertulis antara pemberi kerja dan pekerja asing pada proses penandatanganan kontrak.

Sebelum menandatangani kontrak, pekerja sebaiknya memeriksa:

• Nama dan identitas pemberi kerja.
• Jabatan atau posisi pekerjaan.
• Lokasi kerja.
• Besaran gaji.
• Jadwal dan ketentuan kerja.
• Hak cuti.
• Selanjutnya Fasilitas tempat tinggal apabila di sediakan.
• Ketentuan makan apabila tersedia.
• Asuransi.
• Ketentuan pemutusan hubungan kerja.
• Masa berlaku kontrak.
• Ketentuan kepulangan atau berakhirnya masa kerja.

Jangan hanya mengandalkan penjelasan secara lisan dari perekrut. Informasi penting sebaiknya tercantum secara tertulis.

Sehingga Perlindungan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam bekerja di Brunei.

Dokumen resmi Departemen Buruh Brunei menyebutkan bahwa pekerja asing harus mendapatkan perlindungan Workmen’s Compensation Insurance dan Medical Insurance dalam ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Brunei juga menerapkan kebijakan perlindungan asuransi medis bagi kategori pemegang pas imigrasi tertentu. Untuk pemegang pas kerja kategori perusahaan di sektor swasta, fase kedua kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Karena itu, PMI sebaiknya memastikan:

• Nama perusahaan asuransi.
• Jenis perlindungan.
• Masa berlaku asuransi.
• Cakupan biaya medis.
• Prosedur penggunaan asuransi.
• Siapa yang menanggung biaya tertentu.

Baca Juga: Proses Penyaluran TKI ke Brunei dari Awal hingga Berangkat

Tempat tinggal juga menjadi bagian penting dalam perlindungan pekerja asing.

Ketentuan Foreign Worker License Brunei mensyaratkan penyediaan tempat tinggal yang sesuai bagi pekerja asing dalam kondisi yang di tetapkan.

Sebelum berangkat, calon PMI sebaiknya mengetahui:

1. Di mana lokasi tempat tinggal.
2. Apakah tempat tinggal di sediakan perusahaan.
3. Berapa jumlah penghuni.
4. Apakah fasilitas dasar tersedia.
5. Siapa yang membayar biaya tempat tinggal.
6. Seberapa jauh jaraknya dari tempat kerja.

Informasi tersebut sebaiknya sudah jelas sebelum pekerja berangkat ke Brunei.

Paspor merupakan dokumen perjalanan milik pekerja dan memiliki fungsi penting selama berada di luar negeri.

Ketentuan Foreign Worker License Brunei menyatakan bahwa pemberi kerja tidak boleh memiliki atau menahan paspor atau dokumen perjalanan pekerja asing tanpa kewenangan hukum.

Karena itu, PMI sebaiknya:

• Menyimpan salinan paspor.
• Menyimpan salinan visa dan pas kerja.
• Menyimpan salinan kontrak.
• Menyimpan dokumen asuransi.
• Menyimpan nomor kontak pihak yang dapat di hubungi ketika terjadi masalah.

Dokumen digital juga dapat di simpan secara aman sebagai cadangan.

Pekerja asing tidak seharusnya menerima pekerjaan yang berbeda jauh dari posisi yang tercantum dalam dokumen resmi tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Employment Pass Brunei memiliki ketentuan bahwa pemegang pas bekerja pada pekerjaan yang tercantum dalam pas tersebut selama masa berlakunya.

Karena itu, calon PMI harus memperhatikan kesesuaian antara:

• Lowongan kerja.
• Kontrak.
• Job Order.
• LPA.
• Visa.
• Pas kerja.
• Pekerjaan yang benar-benar di jalankan.

Jika terjadi perubahan pekerjaan atau pemberi kerja, jangan langsung berpindah secara informal. Perubahan tersebut perlu mengikuti prosedur resmi yang berlaku.

Selain perlindungan setelah berada di Brunei, calon PMI juga harus memperhatikan perlindungan sejak tahap perekrutan.

Jangan mudah menerima tawaran kerja apabila:

• Tidak ada identitas perusahaan.
• Tidak ada kontrak.
• Pekerjaan hanya di jelaskan melalui pesan singkat.
• Kemudian Di minta membayar biaya yang tidak jelas.
• Selanjutnya Di janjikan berangkat menggunakan visa wisata untuk bekerja.
• Tidak ada informasi mengenai pemberi kerja.
• Di minta menyerahkan dokumen tanpa penjelasan.
• Di janjikan gaji yang sangat tinggi tanpa rincian pekerjaan.

Proses resmi membutuhkan dokumen dan persetujuan dari pihak terkait. Dalam proses Brunei, antara lain terdapat LPA, Job Order, visa kerja, dan pas kerja.

Calon pekerja berhak mengetahui informasi pekerjaan sebelum menyetujui penempatan.

Informasi yang sebaiknya diketahui antara lain:

Identitas Pemberi Kerja

Pastikan mengetahui nama perusahaan atau pemberi kerja yang akan mempekerjakan.

Posisi Pekerjaan

Pastikan pekerjaan sesuai dengan pengalaman, kemampuan, dan dokumen penempatan.

Gaji dan Fasilitas

Pastikan mengetahui gaji serta fasilitas yang dijanjikan.

Lokasi Kerja

Ketahui alamat atau lokasi tempat bekerja dan tempat tinggal.

Masa Kontrak

Pastikan mengetahui kapan kontrak dimulai dan kapan berakhir.

Informasi yang berbeda antara penjelasan perekrut dan kontrak kerja perlu diklarifikasi sebelum keberangkatan.

Jika mengalami masalah dengan pemberi kerja, PMI sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan yang dapat membuat status imigrasinya bermasalah.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Simpan bukti kontrak dan dokumen pekerjaan.
2. Catat kronologi masalah.
3. Simpan bukti komunikasi.
4. Hubungi pihak perusahaan atau agen yang bertanggung jawab.
5. Hubungi pihak berwenang apabila masalah tidak terselesaikan.
6. Hubungi perwakilan Indonesia apabila membutuhkan bantuan konsuler atau perlindungan.

Jenis masalah yang perlu segera mendapatkan perhatian antara lain:

• Gaji tidak dibayarkan.
• Kekerasan.
• Ancaman.
• Eksploitasi.
• Kondisi kerja berbahaya.
• Pekerjaan tidak sesuai kontrak.
• Penahanan dokumen secara tidak sah.
• Pemaksaan kerja.
• Masalah tempat tinggal.

Jangan memilih untuk melarikan diri atau bekerja secara ilegal tanpa memahami konsekuensinya terhadap status visa dan pas kerja.

Departemen Buruh Brunei memiliki fungsi dalam pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan aturan.

Salah satu bentuk pengawasan adalah pemeriksaan terhadap pemberi kerja untuk memastikan pekerja asing digunakan sesuai tujuan dan mematuhi ketentuan ketenagakerjaan. BusinessBN mencantumkan adanya mandatory inspection setelah persetujuan lisensi dalam kondisi yang ditetapkan.

Departemen Buruh juga mencantumkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, termasuk Employment Act dan Workmen’s Compensation Act.

Perlindungan PMI tidak hanya berkaitan dengan aturan negara tujuan, tetapi juga proses penempatan dan perlindungan dari Indonesia.

Karena itu, calon PMI sebaiknya memastikan proses keberangkatan dilakukan melalui jalur yang dapat diverifikasi dan sesuai dengan ketentuan penempatan pekerja migran yang berlaku.

Sebelum berangkat, calon PMI perlu memastikan:

• Identitas perusahaan penempatan jelas.
• Lowongan dapat diverifikasi.
• Pemberi kerja jelas.
• Kontrak kerja tersedia.
• Dokumen perjalanan lengkap.
• Proses visa sesuai.
• Pas kerja diproses secara resmi.
• Informasi biaya transparan.

Sebelum keberangkatan, buat checklist sederhana agar tidak ada dokumen atau informasi penting yang terlewat.

Checklist Dokumen

1. Paspor.
2. Visa kerja.
3. Pas kerja atau dokumen proses pas kerja.
4. Kontrak kerja.
5. Dokumen penempatan.
6. Dokumen kesehatan.
7. Dokumen asuransi.
8. Tiket perjalanan.
9. Salinan dokumen penting.

Checklist Informasi Pekerjaan

1. Nama pemberi kerja.
2. Alamat perusahaan.
3. Lokasi kerja.
4. Posisi.
5. Gaji.
6. Jam kerja.
7. Tempat tinggal.
8. Fasilitas.
9. Masa kontrak.
10. Kontak darurat.

Jika merasa hak sebagai pekerja tidak terpenuhi, PMI sebaiknya mengumpulkan bukti terlebih dahulu.

Bukti yang dapat disimpan antara lain:

• Kontrak kerja.
• Slip atau bukti pembayaran gaji.
• Foto kondisi kerja jika aman untuk dilakukan.
• Pesan dengan pemberi kerja.
• Bukti pembayaran.
• Dokumen visa.
• Pas kerja.
• Dokumen asuransi.
• Identitas pemberi kerja.

Bukti tersebut dapat membantu ketika pekerja membutuhkan konsultasi atau mengajukan pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Selain memahami hak, PMI juga perlu menjalankan kewajibannya.

Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan adalah:

1. Mematuhi hukum Brunei Darussalam.
2. Menjaga paspor dan dokumen pribadi.
3. Menyimpan salinan semua dokumen.
4. Mematuhi ketentuan visa dan pas kerja.
5. Tidak bekerja di luar posisi yang diizinkan tanpa prosedur resmi.
6. Mengikuti aturan perusahaan.
7. Menjaga komunikasi dengan keluarga di Indonesia.
8. Menyimpan nomor kontak penting.
9. Segera melaporkan masalah serius.
10. Tidak mudah percaya pada pihak yang menawarkan pekerjaan ilegal.

Kontrak kerja merupakan salah satu dokumen terpenting bagi PMI.

Jangan menandatangani kontrak sebelum memahami seluruh isinya. Apabila terdapat bagian yang tidak dipahami, mintalah penjelasan terlebih dahulu.

Hal yang paling penting untuk diperiksa adalah:

• Gaji.
• Posisi.
• Lokasi kerja.
• Jam kerja.
• Cuti.
• Tempat tinggal.
• Asuransi.
• Biaya tertentu.
• Masa kontrak.
• Ketentuan pengakhiran kontrak.

Dengan memahami kontrak sejak awal, risiko perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja dapat dikurangi.

Hak pekerja juga harus dipahami bersama dengan kewajiban menjaga status keimigrasian.

Visa dan pas kerja bukan sekadar dokumen administrasi. Keduanya berkaitan dengan legalitas seseorang untuk bekerja di Brunei.

Karena itu, PMI harus memperhatikan masa berlaku dokumen dan memastikan pekerjaannya sesuai dengan izin yang dimiliki. Departemen Imigrasi Brunei secara tegas menyatakan bahwa warga negara asing yang bekerja di Brunei harus mempunyai visa dan pas kerja yang sah.