Produk Apa Saja yang Dapat Dikecualikan dari SNI?

Pertanyaan produk apa saja yang dapat dikecualikan dari SNI sering muncul dalam kegiatan impor dan perdagangan barang di Indonesia. Hal ini terutama menjadi perhatian bagi importir yang menemukan bahwa produk yang akan di masukkan ke Indonesia termasuk dalam kelompok barang yang memiliki SNI wajib.

Pada kondisi tertentu, regulasi dapat memberikan pengecualian atau perlakuan khusus terhadap barang tertentu. Namun, pengecualian tersebut tidak berarti semua produk dapat terbebas dari kewajiban SNI hanya karena memiliki tujuan tertentu.

Penentuan pengecualian harus melihat jenis produk, HS Code, tujuan penggunaan, jumlah barang, serta peraturan teknis yang berlaku. Karena itu, pemeriksaan regulasi menjadi langkah penting sebelum barang di kirim dari negara asal.

Artikel ini membahas kategori produk yang dapat memperoleh pengecualian SNI, kondisi yang perlu di penuhi, contoh tujuan penggunaan, serta hal-hal yang harus di perhatikan importir sebelum mengajukan pengecualian.

Baca Juga : Perkecualian SNI Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat

Apa yang Dimaksud Produk yang Dikecualikan dari SNI?

Produk yang di kecualikan dari SNI adalah barang yang berdasarkan ketentuan tertentu tidak di wajibkan memenuhi persyaratan SNI sebagaimana produk komersial pada umumnya.

Pengecualian dapat di berikan karena karakteristik atau tujuan penggunaan barang berbeda dari produk yang di pasarkan secara umum.

Misalnya, barang tertentu dapat di masukkan untuk kepentingan penelitian, pengujian, pengembangan produk, sampel, atau kegiatan lain apabila regulasi yang mengatur produk tersebut memang memberikan pengecualian.

Dengan demikian, status pengecualian harus selalu di kaitkan dengan dasar hukum dan tujuan pemasukan barang.

Baca Juga : Apa Itu Pengecualian SNI? Pengertian dan Ketentuan

Apakah Semua Produk Bisa Di kecualikan dari SNI?

Tidak.

Produk yang telah di tetapkan sebagai barang wajib SNI pada prinsipnya harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Pengecualian hanya dapat di gunakan apabila terdapat dasar regulasi yang memungkinkan.

Karena itu, perusahaan tidak dapat menentukan sendiri bahwa produknya bebas SNI.

Ada beberapa faktor yang perlu di periksa, antara lain:

• jenis barang;
• HS Code;
• spesifikasi;
• merek;
• tipe atau model;
• jumlah;
• negara asal;
• tujuan penggunaan;
• status barang;
• serta regulasi teknis yang berlaku.

Perlu di pahami juga bahwa produk yang sama dapat memperoleh perlakuan berbeda apabila tujuan penggunaannya berbeda.

Baca Juga : Syarat Pengecualian SNI: Dokumen dan Ketentuan Pengajuannya

Produk untuk Penelitian

Salah satu kategori yang dapat memiliki perlakuan khusus adalah barang yang di gunakan untuk kegiatan penelitian.

Barang penelitian dapat berupa peralatan, komponen, bahan, atau produk tertentu yang di perlukan untuk menjalankan suatu kegiatan penelitian.

Namun, tidak semua barang penelitian otomatis bebas SNI.

Pemohon tetap perlu membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar di gunakan untuk tujuan penelitian dan memenuhi kriteria yang di tetapkan dalam regulasi.

Dokumen pendukung dapat berupa surat dari institusi penelitian, proposal penelitian, penjelasan penggunaan barang, atau dokumen lain sesuai ketentuan.

Baca Juga : Cara Mengurus Pengecualian SNI: Prosedur Pengajuan dari Awal sampai Selesai

Produk untuk Pengujian

Barang yang di gunakan untuk pengujian atau testing juga dapat memperoleh perlakuan khusus apabila regulasi memberikan dasar untuk itu.

Pengujian dapat dilakukan untuk mengetahui karakteristik, performa, keamanan, atau kesesuaian produk.

Contohnya, sebuah perusahaan dapat memasukkan sejumlah produk untuk dilakukan pengujian laboratorium sebelum produk di pasarkan.

Dalam kondisi tersebut, pemohon perlu menjelaskan:

• jenis pengujian;
• tujuan pengujian;
• jumlah produk;
• pihak yang melakukan pengujian;
• lokasi pengujian; dan
• penggunaan barang setelah pengujian.

Ketentuan detailnya tetap bergantung pada regulasi produk.

Baca Juga : Pengecualian SNI untuk Barang Impor: Syarat, Prosedur, dan Dokumen

Produk untuk Pengembangan Produk

Barang yang di gunakan untuk research and development atau pengembangan produk dapat memiliki ketentuan tertentu.

Perusahaan manufaktur, misalnya, dapat membutuhkan komponen atau produk dari luar negeri untuk melakukan pengembangan desain, pengujian prototipe, atau penyempurnaan produk.

Jika terdapat ketentuan pengecualian untuk tujuan tersebut, perusahaan perlu memberikan bukti bahwa barang memang di gunakan untuk kegiatan pengembangan.

Dokumen internal perusahaan, spesifikasi produk, rencana pengembangan, atau surat keterangan penggunaan dapat menjadi bagian dari dokumen pendukung apabila dipersyaratkan.

Baca Juga : Pengecualian SNI untuk Penelitian dan Pengembangan: Ketentuan dan Cara Pengajuan

Produk sebagai Sampel

Sampel produk merupakan salah satu kategori yang sering di anggap otomatis bebas dari SNI.

Padahal, anggapan tersebut tidak selalu benar.

Produk yang di sebut sampel tetap perlu di periksa berdasarkan regulasi. Status sampel saja belum tentu menjadi dasar pengecualian.

Beberapa hal yang dapat di perhatikan antara lain:

• jumlah barang;
• tujuan pemasukan;
• apakah barang akan dijual;
• jenis produk;
• spesifikasi;
• dan ketentuan teknis yang berlaku.

Oleh karena itu, importir sebaiknya tidak hanya mencantumkan kata “sample” pada invoice kemudian menganggap seluruh kewajiban SNI tidak berlaku.

Baca Juga : Pengecualian SNI untuk Sampel Produk: Ketentuan dan Dokumen yang Dibutuhkan

Produk untuk Pameran

Barang yang di masukkan untuk keperluan pameran dapat memiliki mekanisme khusus apabila di atur dalam ketentuan yang berlaku.

Barang tersebut biasanya tidak di masukkan dengan tujuan utama untuk di pasarkan secara langsung kepada konsumen.

Dalam pengajuan, dokumen yang menjelaskan kegiatan pameran dapat di perlukan. Misalnya, surat undangan, bukti keikutsertaan, informasi penyelenggara, jadwal kegiatan, serta daftar barang yang akan di pamerkan.

Apabila setelah pameran barang akan di kembalikan ke negara asal atau di perlakukan dengan mekanisme lain, ketentuannya juga perlu di periksa.

Baca Juga : Perbedaan Pengecualian SNI dan Sertifikasi SNI

Produk untuk Demonstrasi

Produk yang di gunakan untuk demonstrasi atau peragaan dapat memperoleh perlakuan tertentu jika termasuk dalam kategori pengecualian yang di tetapkan oleh regulasi.

Demonstrasi dapat dilakukan untuk menunjukkan cara kerja, fitur, fungsi, atau penggunaan suatu produk.

Namun, sama seperti kategori lainnya, tujuan demonstrasi harus dapat di buktikan.

Pemohon perlu menjelaskan siapa yang akan menggunakan barang, lokasi demonstrasi, jumlah barang, serta bagaimana barang tersebut di perlakukan setelah kegiatan selesai.

Baca Juga : Berapa Lama Proses Pengecualian SNI?

Produk untuk Keperluan Internal Perusahaan

Dalam kondisi tertentu, barang yang di gunakan hanya untuk keperluan internal perusahaan dapat memiliki perlakuan berbeda.

Namun, istilah “internal perusahaan” tidak otomatis menjadi dasar pengecualian.

Importir tetap harus melihat regulasi yang berlaku. Jika aturan produk tidak memberikan pengecualian untuk penggunaan internal, barang tetap harus memenuhi kewajiban yang di tetapkan.

Karena itu, penggunaan internal harus di bedakan dari barang yang memang secara eksplisit mendapatkan pengecualian berdasarkan regulasi.

Produk untuk Institusi atau Kegiatan Khusus

Beberapa barang dapat di masukkan oleh institusi tertentu untuk kebutuhan khusus.

Contohnya dapat mencakup barang untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengujian, atau aktivitas kelembagaan lainnya.

Namun, kategori ini sangat bergantung pada peraturan yang mengatur barang tersebut.

Institusi pemohon biasanya harus memberikan dokumen yang menjelaskan status lembaga, tujuan penggunaan, serta kebutuhan terhadap barang.

Baca Juga : Jasa Pengurusan Pengecualian SNI untuk Barang Impor dan Kebutuhan Khusus

Produk yang Tidak Termasuk SNI Wajib

Selain barang yang mendapatkan pengecualian, ada kategori lain yang sering di salahartikan sebagai “bebas SNI”.

Produk yang tidak termasuk dalam ruang lingkup SNI wajib pada dasarnya berbeda dengan produk yang mendapatkan pengecualian.

Jika suatu produk memang tidak termasuk dalam daftar atau ruang lingkup pemberlakuan SNI wajib, maka persoalannya bukan pengecualian, melainkan memang tidak adanya kewajiban SNI wajib untuk produk tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku.

Perbedaan ini penting karena dokumen dan proses administratifnya dapat berbeda.

Produk yang Memiliki Perlakuan Khusus Berdasarkan Regulasi

Ada pula produk yang memperoleh perlakuan khusus karena ketentuan teknis tertentu.

Perlakuan tersebut dapat berkaitan dengan tujuan penggunaan, status barang, jumlah, kegiatan tertentu, atau kondisi lain yang di sebutkan dalam peraturan.

Oleh karena itu, tidak tepat membuat satu daftar permanen yang menyatakan semua jenis barang tertentu pasti dapat di kecualikan.

Regulasi produk harus menjadi dasar utama.

Apakah Barang Impor Bisa Mendapat Pengecualian SNI?

Bisa, apabila memenuhi ketentuan.

Pengecualian SNI menjadi perhatian penting dalam kegiatan impor karena barang yang masuk dari luar negeri harus memenuhi berbagai persyaratan sesuai jenis produknya.

Sebelum melakukan pengiriman, importir sebaiknya memeriksa:

1. nama barang;
2. HS Code;
3. spesifikasi;
4. negara asal;
5. produsen;
6. tujuan penggunaan;
7. apakah SNI di berlakukan wajib;
8. apakah terdapat ketentuan pengecualian; dan
9. dokumen apa yang di perlukan.

Pemeriksaan sejak awal dapat membantu mencegah barang mengalami kendala ketika proses impor berlangsung.

Apakah Barang dengan Jumlah Sedikit Bisa Bebas SNI?

Belum tentu.

Jumlah barang memang dapat menjadi salah satu faktor dalam beberapa ketentuan, tetapi jumlah kecil tidak otomatis berarti bebas dari kewajiban SNI.

Misalnya, perusahaan mengimpor beberapa unit produk untuk kebutuhan pengujian. Yang menentukan bukan hanya jumlahnya, tetapi juga tujuan pemasukan dan apakah tujuan tersebut termasuk kategori pengecualian yang di atur.

Karena itu, jangan menggunakan jumlah barang sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan status SNI.

Apakah Barang Bekas Bisa Di kecualikan dari SNI?

Status barang bekas juga tidak otomatis membuat produk bebas SNI.

Ketentuan barang bekas dapat memiliki regulasi tersendiri, termasuk mengenai larangan dan pembatasan impor, jenis barang, kondisi barang, serta perizinan yang di butuhkan.

Jika suatu produk bekas juga termasuk dalam kategori yang memiliki ketentuan SNI wajib, importir harus melakukan pemeriksaan terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, istilah “bekas” tidak dapat di gunakan sebagai dasar umum untuk menyatakan bahwa suatu barang di kecualikan dari SNI.

Apakah Produk Komponen Bisa Dikecualikan?

Produk berupa komponen atau bagian dari suatu mesin juga perlu di periksa berdasarkan klasifikasi dan penggunaannya.

Tidak semua komponen memiliki kewajiban SNI yang sama dengan produk jadi.

Karena itu, importir perlu memastikan:

• fungsi komponen;
• penggunaan akhir;
• HS Code;
• apakah komponen termasuk ruang lingkup SNI wajib;
• serta apakah terdapat ketentuan khusus.

Dalam beberapa kasus, status komponen justru di tentukan berdasarkan regulasi teknis tertentu.

Dokumen untuk Produk yang Mengajukan Pengecualian

Dokumen pengajuan bergantung pada jenis produk dan dasar pengecualiannya.

Namun, beberapa dokumen yang umum di persiapkan meliputi:

• NIB;
• data perusahaan;
• data importir;
• invoice;
• packing list;
• Bill of Lading atau Air Waybill;
• HS Code;
• spesifikasi teknis;
• katalog;
• brosur;
• foto produk;
• surat permohonan;
• surat pernyataan tujuan penggunaan;
• dokumen penelitian;
• dokumen pengujian;
• dokumen pameran; dan
• dokumen pendukung lainnya.

Tidak semua dokumen tersebut harus tersedia dalam setiap kasus.

Daftar final harus mengikuti ketentuan instansi yang menangani produk terkait.

Cara Menentukan Apakah Produk Bisa Dikecualikan

Untuk mengetahui apakah produk dapat memperoleh pengecualian, lakukan pemeriksaan secara bertahap.

Langkah 1: Identifikasi Produk

Catat nama produk, merek, model, fungsi, spesifikasi, dan jumlah.

Langkah 2: Periksa HS Code

Pastikan klasifikasi barang sesuai dengan karakteristik sebenarnya.

Langkah 3: Cek SNI Wajib

Periksa apakah barang termasuk dalam ruang lingkup SNI wajib.

Langkah 4: Baca Ketentuan Pengecualian

Jika termasuk SNI wajib, cari apakah peraturan memberikan pengecualian.

Langkah 5: Cocokkan Tujuan Penggunaan

Pastikan tujuan pemasukan barang sesuai dengan kategori yang dapat memperoleh perlakuan khusus.

Langkah 6: Siapkan Bukti

Kumpulkan dokumen yang membuktikan tujuan penggunaan barang.

Langkah 7: Ajukan Sesuai Prosedur

Jika memang memenuhi kriteria, lakukan pengajuan melalui mekanisme yang di tentukan.

Kesalahan dalam Menentukan Produk yang Dikecualikan

Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi.

Menganggap Semua Sampel Bebas SNI

Sampel belum tentu di kecualikan. Harus ada dasar regulasi yang mendukung.

Menganggap Jumlah Sedikit Tidak Wajib SNI

Jumlah barang bukan satu-satunya faktor penentu.

Menganggap Barang untuk Internal Perusahaan Pasti Bebas

Penggunaan internal harus tetap di lihat berdasarkan ketentuan produk.

Tidak Memeriksa HS Code

Nama barang saja tidak cukup untuk menentukan ketentuan impor.

Menggunakan Regulasi Lama

Peraturan dapat mengalami perubahan. Karena itu, selalu gunakan ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan.

Tidak Memperhatikan Regulasi Lain

Pengecualian SNI tidak otomatis menghapus kewajiban lain seperti perizinan teknis, larangan dan pembatasan, atau persyaratan kepabeanan.

Tips bagi Importir

Bagi importir yang ingin mengetahui apakah produknya dapat memperoleh pengecualian, beberapa langkah berikut dapat dilakukan.

Pertama, lakukan pengecekan sebelum barang di kirim dari negara asal.

Kedua, siapkan spesifikasi produk secara lengkap.

Ketiga, pastikan HS Code sudah sesuai.

Keempat, cari regulasi SNI wajib yang berlaku untuk produk tersebut.

Kelima, jangan menganggap kategori sampel, barang bekas, atau jumlah kecil otomatis mendapatkan pengecualian.

Keenam, siapkan dokumen yang membuktikan tujuan penggunaan.

Ketujuh, periksa juga regulasi dari kementerian atau lembaga teknis lainnya.

Pengecualian SNI Tidak Sama dengan Bebas Perizinan

Hal penting lainnya adalah memahami bahwa pengecualian SNI hanya berkaitan dengan kewajiban SNI sesuai dasar pengecualiannya.

Produk masih dapat memiliki persyaratan lain.

Misalnya, barang tertentu dapat membutuhkan dokumen terkait:

• kepabeanan;
• karantina;
• kesehatan;
• keamanan;
• lingkungan;
• perdagangan;
• atau persyaratan teknis lainnya.

Oleh sebab itu, importir sebaiknya melakukan pemeriksaan kepatuhan secara menyeluruh.

Menggunakan Jasa Pengurusan Pengecualian SNI

Perusahaan yang belum memahami regulasi SNI dapat menggunakan jasa pengurusan untuk membantu proses administratif.

Penyedia jasa dapat membantu melakukan identifikasi produk, pemeriksaan dokumen, pengecekan persyaratan, penyusunan permohonan, serta pemantauan proses.

Namun, pilih penyedia jasa yang dapat menjelaskan dasar hukum dan alasan suatu produk di anggap dapat memperoleh pengecualian.

Hindari penyedia jasa yang hanya menjanjikan persetujuan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap produk dan regulasi.

Produk yang dapat dikecualikan dari SNI tidak dapat di tentukan hanya berdasarkan nama atau jenis barang. Pengecualian bergantung pada regulasi yang berlaku, tujuan penggunaan, karakteristik produk, HS Code, serta persyaratan yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

Beberapa kategori yang dapat memiliki perlakuan khusus antara lain barang untuk penelitian, pengujian, pengembangan produk, sampel, pameran, demonstrasi, atau keperluan khusus lainnya. Namun, kategori tersebut tidak otomatis mendapatkan pengecualian.

Selain itu, produk yang memang tidak termasuk dalam ruang lingkup SNI wajib harus di bedakan dari produk yang memperoleh pengecualian. Keduanya memiliki dasar dan konsekuensi administratif yang berbeda.

Karena itu, sebelum melakukan impor, perusahaan sebaiknya mengidentifikasi produk secara lengkap, memeriksa HS Code, mengecek SNI wajib, membaca ketentuan pengecualian, serta menyiapkan dokumen yang membuktikan tujuan penggunaan.

Dengan pemeriksaan tersebut, importir dapat mengetahui jalur kepatuhan yang sesuai dan mengurangi risiko kendala administratif saat barang masuk ke Indonesia.

Konsultasikan SNI Sekarang