Cara Mengurus Pengecualian SNI Prosedur Pengajuan dari Awal

Cara mengurus pengecualian SNI perlu dilakukan dengan memahami terlebih dahulu status produk, tujuan penggunaan barang, serta ketentuan yang berlaku untuk produk tersebut. Pengecualian SNI pada dasarnya bukan berarti semua barang dapat di bebaskan begitu saja dari ketentuan SNI. Ada persyaratan, dokumen, serta prosedur yang perlu di penuhi sesuai dengan karakteristik dan tujuan penggunaan barang.

Dalam praktiknya, pengecualian dapat berkaitan dengan barang yang di gunakan untuk penelitian, pengujian, pengembangan produk, pameran, contoh, kebutuhan khusus, atau tujuan lain yang mendapatkan perlakuan tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, sebelum mengajukan pengecualian SNI, importir atau pemilik barang perlu memastikan terlebih dahulu apakah produknya memang termasuk kategori yang dapat memperoleh pengecualian. Selain itu, dokumen seperti invoice, packing list, spesifikasi produk, surat pernyataan tujuan penggunaan, serta dokumen perusahaan dapat di perlukan dalam proses pengajuan.

Artikel ini membahas cara mengurus pengecualian SNI dari awal sampai selesai, mulai dari pemeriksaan produk, persiapan dokumen, pengajuan, pemeriksaan berkas, sampai penerbitan persetujuan apabila permohonan memenuhi ketentuan.

Baca Juga : Perkecualian SNI Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat

Apa Itu Pengecualian SNI?

Pengecualian SNI adalah perlakuan khusus terhadap produk tertentu yang memungkinkan barang tidak memenuhi kewajiban penerapan SNI sebagaimana produk yang di peruntukkan untuk penggunaan atau perdagangan umum, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pengecualian biasanya tidak hanya di tentukan berdasarkan nama produk. Faktor lain seperti HS Code, jenis barang, jumlah barang, tujuan penggunaan, asal barang, serta ketentuan teknis sektoral dapat ikut menentukan apakah suatu produk dapat memperoleh perlakuan pengecualian.

Dengan demikian, pengecualian SNI tidak dapat di samakan dengan pernyataan bahwa produk tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan SNI.

Misalnya, suatu barang dapat memiliki standar wajib ketika di pasarkan secara umum. Namun, dalam kondisi tertentu, barang yang sama dapat memperoleh perlakuan khusus apabila di gunakan untuk penelitian, pengujian, pengembangan, atau kegiatan tertentu yang memang di perbolehkan oleh peraturan.

Baca Juga : Apa Itu Pengecualian SNI? Pengertian dan Ketentuan

Siapa yang Perlu Mengurus Pengecualian SNI?

Pihak yang mengurus pengecualian SNI umumnya adalah importir, perusahaan, lembaga, institusi, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pemasukan atau penggunaan barang.

Contohnya meliputi:

1. Importir yang memasukkan barang untuk tujuan penelitian.
2. Perusahaan yang membutuhkan produk untuk pengembangan produk.
3. Institusi pendidikan yang mendatangkan barang untuk kegiatan akademik.
4. Lembaga penelitian yang memerlukan produk untuk pengujian.
5. Perusahaan yang membawa produk untuk keperluan pameran.
6. Pemilik barang yang membutuhkan produk dalam jumlah terbatas sebagai sampel.
7. Perusahaan yang menggunakan barang untuk keperluan khusus yang di atur secara tersendiri.

Namun, tidak semua pihak dalam kategori tersebut otomatis memperoleh pengecualian. Tujuan penggunaan barang harus dapat di buktikan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga : Produk Apa Saja yang Dapat Dikecualikan dari SNI?

Tahap 1: Memastikan Produk Memerlukan Pengecualian SNI

Langkah pertama dalam cara mengurus pengecualian SNI adalah melakukan pemeriksaan terhadap produk.

Jangan langsung mengajukan permohonan sebelum mengetahui apakah barang tersebut memang terkena kewajiban SNI dan apakah terdapat mekanisme pengecualian untuk kondisi yang sedang di hadapi.

Pemeriksaan dapat mencakup:

1. Nama produk.
2. Jenis dan fungsi produk.
3. HS Code.
4. Spesifikasi teknis.
5. Merek dan model.
6. Negara asal.
7. Jumlah barang.
8. Tujuan penggunaan.
9. Status produk sebagai barang dagangan, sampel, bahan penelitian, atau penggunaan khusus.

Tahap ini penting karena terdapat perbedaan antara produk yang di kecualikan dari SNI dan produk yang sejak awal tidak termasuk dalam kategori wajib SNI.

Jika produk memang tidak termasuk barang wajib SNI, prosedurnya tentu berbeda dengan pengajuan pengecualian.

Baca Juga : Syarat Pengecualian SNI: Dokumen dan Ketentuan Pengajuannya

Tahap 2: Memeriksa Dasar Ketentuan Pengecualian

Setelah mengetahui status produk, langkah berikutnya adalah memeriksa dasar ketentuan yang memungkinkan pengecualian.

Ketentuan SNI dapat berbeda antara satu kelompok produk dengan kelompok produk lainnya. Oleh sebab itu, prosedur tidak seharusnya hanya di dasarkan pada informasi umum.

Beberapa produk memiliki aturan teknis khusus yang mengatur penerapan standar, termasuk kemungkinan perlakuan tertentu untuk penggunaan khusus.

Karena itu, importir perlu memeriksa:

1. Apakah produk termasuk barang yang wajib SNI.
2. Instansi yang berwenang menangani produk.
3. Ketentuan khusus untuk produk tersebut.
4. Apakah tujuan penggunaan dapat menjadi dasar perlakuan pengecualian.
5. Dokumen yang di wajibkan.
6. Ketentuan jumlah atau kuantitas barang.
7. Ketentuan terkait peredaran atau penggunaan barang.

Dengan pemeriksaan tersebut, risiko pengajuan pada jalur yang tidak sesuai dapat di kurangi.

Baca Juga : Pengecualian SNI untuk Barang Impor: Syarat, Prosedur, dan Dokumen

Tahap 3: Menentukan Tujuan Penggunaan Barang

Tujuan penggunaan menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengecualian SNI.

Importir harus dapat menjelaskan secara jelas mengapa barang tersebut perlu didatangkan dan untuk apa barang tersebut akan di gunakan.

Contohnya adalah:

Untuk Penelitian

Barang di gunakan sebagai bagian dari penelitian ilmiah, riset laboratorium, atau kegiatan pengembangan tertentu.

Untuk Pengujian

Produk di gunakan untuk keperluan pengujian, evaluasi, atau pemeriksaan teknis.

Baca Juga : Pengecualian SNI untuk Penelitian dan Pengembangan: Ketentuan dan Cara Pengajuan

Untuk Pengembangan Produk

Barang dapat di gunakan sebagai bagian dari kegiatan research and development atau pengembangan produk.

Untuk Pameran

Produk di datangkan untuk di pamerkan dalam kegiatan tertentu dan bukan untuk di edarkan secara umum.

Sebagai Sampel

Produk di gunakan sebagai contoh untuk kebutuhan tertentu dengan jumlah yang terbatas.

Untuk Kebutuhan Khusus

Barang di gunakan oleh institusi atau pihak tertentu untuk kebutuhan yang memiliki ketentuan khusus.

Tujuan tersebut harus di jelaskan secara konsisten dalam dokumen. Informasi pada surat permohonan, invoice, packing list, dan dokumen pendukung sebaiknya tidak saling bertentangan.

Baca Juga : Pengecualian SNI untuk Sampel Produk: Ketentuan dan Dokumen yang Dibutuhkan

Tahap 4: Menyiapkan Dokumen Perusahaan

Setelah tujuan penggunaan di tentukan, langkah berikutnya adalah menyiapkan dokumen perusahaan atau pemohon.

Dokumen yang di perlukan dapat berbeda sesuai jenis pengajuan dan instansi yang menangani. Namun, secara umum, dokumen perusahaan dapat mencakup:

1. NIB.
2. Data perusahaan.
3. Identitas pemohon atau penanggung jawab.
4. Data importir.
5. Dokumen perizinan usaha yang relevan.
6. Surat permohonan.
7. Surat pernyataan penggunaan barang.
8. Dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan.

Pastikan data perusahaan konsisten antara dokumen satu dengan lainnya.

Perbedaan nama perusahaan, alamat, nomor identitas usaha, atau informasi importir dapat menyebabkan proses verifikasi membutuhkan klarifikasi tambahan.

Baca Juga : Perbedaan Pengecualian SNI dan Sertifikasi SNI

Tahap 5: Menyiapkan Dokumen Barang

Selain dokumen perusahaan, pemohon perlu menyiapkan dokumen yang menjelaskan barang yang akan mendapatkan pengecualian.

Dokumen yang sering di perlukan antara lain:

1. Commercial invoice.
2. Packing list.
3. Bill of Lading atau Air Waybill.
4. Purchase order jika relevan.
5. Katalog produk.
6. Spesifikasi teknis.
7. Foto produk.
8. Data merek dan model.
9. Informasi jumlah barang.
10. Dokumen asal barang jika di perlukan.

Dokumen tersebut berfungsi untuk membantu pihak yang melakukan pemeriksaan memahami barang secara lebih jelas.

Semakin spesifik informasi mengenai produk, semakin mudah proses verifikasi dilakukan apabila seluruh dokumen sesuai dengan kondisi barang.

Baca Juga : Berapa Lama Proses Pengecualian SNI?

Tahap 6: Menyiapkan Surat Permohonan Pengecualian

Surat permohonan menjadi bagian penting dalam pengajuan.

Isi surat sebaiknya menjelaskan secara ringkas tetapi lengkap mengenai:

1. Identitas pemohon.
2. Nama perusahaan.
3. Data barang.
4. Jumlah barang.
5. Asal barang.
6. Tujuan penggunaan.
7. Alasan mengajukan pengecualian.
8. Pernyataan terkait penggunaan barang.
9. Dokumen pendukung yang di lampirkan.

Apabila barang digunakan untuk penelitian atau pengujian, tujuan tersebut harus di jelaskan secara spesifik.

Hindari penjelasan yang terlalu umum seperti hanya menyebutkan “untuk keperluan perusahaan”. Jika memang di gunakan untuk penelitian, jelaskan kegiatan penelitian yang dilakukan. Jika di gunakan untuk pameran, jelaskan kegiatan atau acara yang menjadi tujuan penggunaan.

Baca Juga : Jasa Pengurusan Pengecualian SNI untuk Barang Impor dan Kebutuhan Khusus

Tahap 7: Membuat Surat Pernyataan Tujuan Penggunaan

Selain surat permohonan, dalam kondisi tertentu dapat di perlukan surat pernyataan mengenai penggunaan barang.

Dokumen ini berfungsi untuk menegaskan bahwa barang akan di gunakan sesuai tujuan yang menjadi dasar pengajuan.

Misalnya, apabila produk di masukkan untuk penelitian, pemohon dapat di minta menjelaskan bahwa produk tersebut akan digunakan dalam kegiatan penelitian dan bukan untuk di edarkan secara umum.

Begitu pula apabila barang di peruntukkan sebagai sampel atau kebutuhan pameran.

Isi pernyataan harus di buat berdasarkan kondisi sebenarnya. Jangan mencantumkan tujuan yang tidak sesuai hanya untuk memenuhi persyaratan administratif.

Tahap 8: Memastikan Jumlah Barang Sesuai Tujuan

Jumlah barang juga perlu di perhatikan.

Pengecualian untuk tujuan penelitian, pengujian, sampel, atau pameran pada prinsipnya harus memiliki hubungan yang masuk akal dengan kegiatan yang dilakukan.

Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan menyatakan bahwa barang hanya di gunakan sebagai sampel, tetapi jumlah barang yang di masukkan sangat besar, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya.

Karena itu, jumlah barang sebaiknya dijelaskan dengan dasar yang jelas.

Jika barang di perlukan untuk pengujian, jelaskan kebutuhan jumlah berdasarkan metode atau kegiatan pengujian. Jika di gunakan untuk pameran, sesuaikan dengan kebutuhan kegiatan tersebut.

Tahap 9: Melakukan Pengajuan

Setelah dokumen lengkap, tahap berikutnya adalah melakukan pengajuan melalui mekanisme atau sistem yang di tentukan oleh instansi berwenang.

Pada tahap ini, pemohon perlu mengisi data secara akurat.

Informasi yang di masukkan dapat mencakup:

• Data perusahaan.
• Data pemohon.
• Data produk.
• HS Code.
• Jumlah barang.
• Negara asal.
• Tujuan penggunaan.
• Informasi dokumen pendukung.

Sebelum pengajuan di kirim, lakukan pemeriksaan ulang.

Pastikan tidak terdapat kesalahan penulisan nama produk, jumlah barang, nomor dokumen, spesifikasi, atau data perusahaan.

Kesalahan kecil pada tahap input dapat menyebabkan permohonan harus di perbaiki atau diklarifikasi.

Tahap 10: Pemeriksaan Dokumen

Setelah pengajuan masuk, dokumen akan di periksa sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian:

• Identitas pemohon.
• Data perusahaan.
• Data barang.
• HS Code.
• Tujuan penggunaan.
• Jumlah barang.
• Dokumen pendukung.
• Dasar pengajuan pengecualian.

Pada tahap ini, pemohon mungkin di minta memberikan penjelasan tambahan apabila terdapat informasi yang belum jelas.

Karena itu, sebaiknya pemohon tidak menganggap bahwa pengajuan selesai hanya karena dokumen telah di kirim.

Status permohonan tetap perlu di pantau sampai proses benar-benar selesai.

Tahap 11: Menjawab Permintaan Perbaikan atau Klarifikasi

Jika terdapat kekurangan dokumen atau informasi yang belum jelas, pemohon dapat di minta melakukan perbaikan.

Contohnya:

• Dokumen belum lengkap.
• Spesifikasi produk kurang jelas.
• Tujuan penggunaan belum cukup spesifik.
• Data invoice berbeda dengan dokumen lainnya.
• Jumlah barang perlu di jelaskan.
• HS Code perlu diverifikasi.
• Surat pernyataan perlu di perbaiki.

Apabila mendapatkan permintaan klarifikasi, jawaban sebaiknya di berikan berdasarkan dokumen yang sebenarnya.

Jangan mengubah tujuan penggunaan atau informasi barang hanya agar terlihat memenuhi persyaratan.

Tahap 12: Verifikasi Data dan Barang

Dalam kondisi tertentu, proses dapat membutuhkan pemeriksaan atau verifikasi tambahan.

Tujuannya adalah memastikan bahwa informasi yang di sampaikan dalam permohonan sesuai dengan barang yang sebenarnya.

Data seperti merek, model, spesifikasi, jumlah, dan fungsi produk dapat menjadi bagian dari proses verifikasi.

Oleh karena itu, seluruh dokumen harus di buat berdasarkan data yang benar.

Jika terdapat perbedaan antara dokumen dengan kondisi barang, proses dapat menjadi lebih panjang karena memerlukan klarifikasi.

Tahap 13: Persetujuan Pengecualian

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan permohonan di setujui, pemohon akan memperoleh dokumen atau persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dokumen tersebut penting untuk di simpan dengan baik.

Jangan hanya menyimpan dokumen dalam bentuk fisik. Sebaiknya buat juga arsip digital sehingga dapat di gunakan kembali ketika di perlukan dalam proses impor, pemeriksaan dokumen, atau administrasi perusahaan.

Perlu di perhatikan bahwa persetujuan pengecualian tidak selalu berarti barang dapat di pergunakan tanpa batas.

Ketentuan mengenai tujuan penggunaan, jumlah, peredaran, atau penggunaan barang tetap perlu di perhatikan.

Tahap 14: Menggunakan Persetujuan Sesuai Peruntukannya

Setelah pengecualian di peroleh, barang harus di gunakan sesuai tujuan yang di ajukan.

Misalnya, apabila pengecualian diberikan karena barang di gunakan untuk penelitian, barang tersebut tidak seharusnya kemudian di pasarkan secara umum tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

Begitu pula barang yang di masukkan untuk pameran tidak otomatis dapat di perlakukan sebagai barang dagangan biasa.

Dengan demikian, mendapatkan pengecualian bukan merupakan akhir dari kewajiban administratif.

Pemohon tetap perlu memastikan penggunaan barang sesuai dengan dasar pengecualian yang di berikan.

Berapa Lama Proses Pengecualian SNI?

Lama proses pengecualian SNI tidak dapat di samaratakan untuk semua produk.

Waktu pemrosesan dapat di pengaruhi oleh:

• Jenis produk.
• Instansi yang menangani.
• Kelengkapan dokumen.
• Kejelasan tujuan penggunaan.
• Kompleksitas produk.
• Kebutuhan klarifikasi.
• Verifikasi tambahan.
• Sistem pengajuan yang di gunakan.

Jika dokumen lengkap dan informasi mudah di verifikasi, proses dapat berjalan lebih lancar.

Sebaliknya, dokumen yang tidak lengkap atau informasi yang tidak konsisten dapat menyebabkan proses membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, daripada hanya berfokus pada jumlah hari pemrosesan, pemohon sebaiknya memastikan dokumen sudah lengkap sejak awal.

Apakah Pengecualian SNI Sama dengan Bebas SNI?

Tidak selalu.

Istilah bebas SNI sering di gunakan secara umum untuk menggambarkan kondisi ketika suatu produk tidak di kenakan kewajiban penerapan SNI. Sementara itu, pengecualian SNI berkaitan dengan kondisi khusus yang memungkinkan suatu barang memperoleh perlakuan tertentu meskipun terdapat ketentuan SNI yang relevan.

Perbedaan ini penting dalam kegiatan impor.

Sebuah produk yang tidak termasuk daftar barang wajib SNI tidak otomatis membutuhkan proses pengecualian.

Sebaliknya, produk yang terkena ketentuan wajib SNI mungkin memerlukan mekanisme tertentu apabila barang tersebut didatangkan untuk tujuan khusus yang memang dapat memperoleh pengecualian.

Oleh karena itu, status produk sebaiknya di periksa berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan istilah yang di gunakan dalam percakapan bisnis.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengurus Pengecualian SNI

Beberapa kesalahan dapat menyebabkan pengajuan harus di perbaiki atau bahkan tidak dapat di proses.

1. Tidak Memeriksa HS Code

HS Code memiliki peran penting dalam kegiatan impor. Kesalahan klasifikasi dapat memengaruhi pemeriksaan terhadap ketentuan produk.

2. Tujuan Penggunaan Terlalu Umum

Pernyataan seperti “untuk kebutuhan perusahaan” kurang menjelaskan alasan barang membutuhkan perlakuan khusus.

Sebaiknya tujuan dijelaskan secara spesifik dan didukung dokumen.

3. Jumlah Barang Tidak Sesuai

Jumlah barang yang terlalu banyak dibandingkan dengan tujuan penggunaan dapat menimbulkan kebutuhan klarifikasi.

4. Dokumen Tidak Konsisten

Nama barang, model, jumlah, atau spesifikasi yang berbeda antara invoice, packing list, katalog, dan surat permohonan dapat menimbulkan masalah.

5. Menganggap Semua Barang Bisa Dikecualikan

Pengecualian bukan hak otomatis untuk semua produk.

Setiap pengajuan perlu di periksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

6. Tidak Memantau Status Pengajuan

Setelah mengajukan dokumen, pemohon tetap perlu memantau status proses.

Jika terdapat permintaan perbaikan tetapi tidak segera di tindaklanjuti, proses dapat tertunda.

Tips Agar Pengajuan Pengecualian SNI Berjalan Lancar

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan pengajuan dengan lebih baik.

Periksa Status Produk Sejak Awal

Pastikan terlebih dahulu apakah produk wajib SNI, tidak wajib SNI, atau memiliki mekanisme perlakuan khusus.

Siapkan Dokumen Secara Terstruktur

Kelompokkan dokumen perusahaan, dokumen barang, dan dokumen tujuan penggunaan agar mudah di periksa.

Gunakan Data yang Konsisten

Pastikan informasi pada semua dokumen sama, terutama nama produk, model, jumlah, dan identitas perusahaan.

Jelaskan Tujuan Penggunaan

Semakin jelas tujuan penggunaan, semakin mudah menjelaskan alasan pengajuan.

Simpan Arsip Pengajuan

Simpan surat permohonan, dokumen pendukung, bukti pengajuan, komunikasi klarifikasi, dan persetujuan yang di terbitkan.

Jangan Mengubah Informasi yang Sebenarnya

Semua informasi sebaiknya sesuai kondisi barang dan kegiatan yang sebenarnya.

Apakah Bisa Menggunakan Jasa Pengurusan Pengecualian SNI?

Bisa saja, terutama bagi perusahaan yang belum terbiasa menangani proses administrasi dan regulasi produk.

Jasa pengurusan pengecualian SNI dapat membantu dalam beberapa bagian, seperti pemeriksaan awal dokumen, pengecekan kelengkapan, penyusunan berkas, pengajuan, pemantauan status, hingga membantu menanggapi permintaan perbaikan.

Namun, pemilihan penyedia jasa tetap perlu dilakukan dengan hati-hati.

Pastikan penyedia jasa menjelaskan:

• Dokumen yang di perlukan.
• Tahapan pekerjaan.
• Biaya jasa.
• Biaya resmi apabila ada.
• Estimasi waktu berdasarkan kondisi dokumen.
• Ruang lingkup layanan.
• Mekanisme komunikasi.
• Dokumen hasil yang akan di terima.

Hindari penyedia jasa yang menjanjikan persetujuan secara otomatis atau menjamin pengecualian untuk semua jenis produk.

Checklist Cara Mengurus Pengecualian SNI

Sebelum mengajukan, gunakan checklist berikut:

1. Status SNI produk sudah di periksa.
2. HS Code sudah di verifikasi.
3. Tujuan penggunaan barang sudah jelas.
4. Data perusahaan sudah lengkap.
5. NIB dan dokumen terkait sudah tersedia.
6. Invoice sudah tersedia.
7. Packing list sudah tersedia.
8. Dokumen pengiriman sudah tersedia jika di perlukan.
9. Katalog dan spesifikasi produk sudah tersedia.
10. Foto produk sudah tersedia jika di perlukan.
11. Surat permohonan sudah di buat.
12. Surat pernyataan tujuan penggunaan sudah di siapkan.
13. Jumlah barang sudah sesuai tujuan.
14. Semua data antardokumen sudah konsisten.
15. Pengajuan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
16. Status permohonan dipantau.
17. Klarifikasi ditindaklanjuti.
18. Persetujuan disimpan sebagai arsip.

Cara mengurus pengecualian SNI dimulai dari pemeriksaan status produk dan dasar ketentuan yang berlaku. Setelah itu, pemohon perlu menentukan tujuan penggunaan barang, menyiapkan dokumen perusahaan dan dokumen produk, membuat surat permohonan, kemudian mengajukan dokumen melalui mekanisme yang ditentukan.

Selanjutnya, permohonan akan melalui tahap pemeriksaan dan verifikasi. Apabila terdapat kekurangan, pemohon perlu memberikan perbaikan atau klarifikasi. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, persetujuan pengecualian dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal yang paling penting adalah memahami bahwa pengecualian SNI tidak berlaku otomatis untuk semua barang. Setiap produk memiliki karakteristik dan ketentuan yang dapat berbeda. Oleh karena itu, pemeriksaan HS Code, tujuan penggunaan, jenis produk, dokumen, serta aturan sektoral perlu dilakukan sebelum pengajuan.

Dengan persiapan yang tepat, dokumen yang konsisten, dan tujuan penggunaan yang dapat dibuktikan, proses pengajuan pengecualian SNI dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mengurangi risiko kendala administratif.

Konsultasikan SNI Sekarang